1 / 48

MODUL Pengelolaan Keuangan BLU

MODUL Pengelolaan Keuangan BLU. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pembinaan PK BLU Maret 2013. Bab I Pendahuluan. Latar Belakang UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

abia
Télécharger la présentation

MODUL Pengelolaan Keuangan BLU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MODUL PengelolaanKeuangan BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pembinaan PK BLU Maret 2013

  2. Bab IPendahuluan • LatarBelakang • UU No.17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara • UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara • UU No.23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan BLU • RuangLingkup • PengelolaanKeuangan BLU padamodulinimembahaspengelolaankeuangan BLU dilingkunganpemerintahpusat.

  3. Bab IIPengertian, Tujuan, danAsas • Pengertian BLU • InstansidilingkunganPemerintah yang dibentukuntukmemberikanpelayanankepadamasyarakatberupapenyediaanbarangdan/ataujasa yang dijualtanpamengutamakanmencarikeuntungandandalammelakukankegiatannyadidasarkanpadaprinsipefisiensidanproduktivitas. • BLU menerapkanfleksibilitaspolakeuanganberupakeleluasaanuntukmenerapkanpraktikbisnis yang sehatuntukmeningkatkanpelayanankepadamasyarakatsebagaipengecualiandariketentuanpengelolaankeuangannegarapadaumumnya.

  4. TujuandanAsas • Tujuan BLU Meningkatkanpelayanankepadamasyarakatdalamrangkamemajukankesejahteraanumumdanmencerdaskankehidupanbangsadenganmemberikanfleksibilitasdalampengelolaankeuanganberdasarkanprinsipekonomidanproduktivitas, danpenerapanpraktikbisnis yang sehat. • Asas BLU • BLU beroperasisebagai unit kerja K/L untuktujuanpemberianlayananumum yang pengelolaannyaberdasarkankewenangan yang didelegasikanolehinstansiinduk. • BLU merupakanbagianperangkatpencapaiantujuan K/L dankarenanya status hukum BLU tidakterpisahdari K/L sebagaiinstansiinduk. • Menteri/PimpinanLembagabertanggungjawabataspelaksanaankebijakanpenyelenggaraanpelayananumum yang didelegasikankepada BLU darisegimanfaatlayanan.

  5. Asas (lanjutan..) • Pejabat yang ditunjukmengelola BLU bertanggungjawabataspelaksanaankegiatanpemberianlayananumum yang didelegasikankepadanyaolehMenteri/PimpinanLembaga. • BLU menyelenggarakankegiatantanpamengutamakanpencariankeuntungan. • RKA serta LK dankinerja BLU disusundandisajikansebagaibagian yang tidakterpisahkandari RKA serta LK dankinerja K/L. • BLU mengelolapenyelenggaraanlayananumumsejalandenganpraktikbisnis yang sehat.

  6. Bab IIIPersyaratan, Penetapan, danPencabutan • PersyaratanMenjadi BLU Suatusatkerdapatmenjadi BLU apabilamemenuhipersyaratansubstantif, teknis, danadministratif. • Substantif • Menyelenggarakanlayananumum yang berhubungandengan : • Penyediaanbarangdan/ataujasalayananumum. • Pengelolaanwilayah/kawasantertentuuntuktujuan. • Pengelolaandanakhususdalamrangkameningkatkanekonomidan/ataupelayanankepadamasyarakat. • Bidanglayananumumtsb. berupakegiatanpemerintah yang bersifatoperasionaldanmenghasilkanbarang/jasa semi publik(quasi public goods).

  7. Teknis • Kinerjapelayanandibidangtugaspokokdanfungsinyalayakdikeloladanditingkatkanpencapaiannyamelalui BLU. • Kinerjakeuangansatuankerja yang bersangkutansehat. • Administratif • Pernyataankesanggupanuntukmeningkatkankinerjapelayanan, keuangan, danmanfaatbagimasyarakat. • Pola Tata Kelola(corporate governance). • Rencanastrategisbisnis • Laporankeuanganpokok • StandarPelayanan Minimum (SPM) • Laporan audit terakhirataupernyataanbersediauntukdiauditsecaraindependen.

  8. Penetapan BLU • Menteri/PimpinanLembaga/KetuaDewanKawasanmengusulkaninstansipemerintah yang memenuhipersyaratansubstantif, teknis, danadministratifuntukmenerapkan PK BLU kepadaMenteriKeuangan. • MenteriKeuanganmemberikeputusanpenetapanatausuratpenolakanterhadapusulanpenetapan BLU paling lambat 3 bulansejakdokumenpersyaratanditerimadenganlengkap. Penetapan BLU dapatberupapemberian status BLU secaraPenuhatau status BLU Bertahap. • Dalamrangkapenilaianusulan PK BLU, MenteriKeuanganmenunjuksuatu Tim Penilai. • Status BLU secarapenuhdiberikanapabilapersyaratansubstantif, teknisdanadministratiftelahdipenuhidenganmemuaskan. • Status BLU Bertahapdiberikanapabilapersyaratansubstantifdanteknistelahterpenuhi, namunpersyaratanadministratifbelumterpenuhisecaramemuaskan. Status BLU Bertahapberlaku paling lama 3 (tiga) tahundandapatdiusulkanuntukmenjadi BLU secaraPenuh.

  9. Pencabutan Status BLU Penerapan PK BLU berakhirapabila: • DicabutolehMenteriKeuangansesuaidengankewenangannyaapabila BLU yang bersangkutansudahtidakmemenuhipersyaratansubstantif, teknis, dan/atauadministratif; • DicabutolehMenteriKeuanganberdasarkanusuldariMenteri/PimpinanLembaga/KetuaDewanKawasanapabila BLU yang bersangkutansudahtidakmemenuhipersyaratansubstantif, teknis, dan/atauadministratif; atau • Berubahstatusnyamenjadibadanhukumdengankekayaannegara yang dipisahkan. Pencabutaninidilakukanberdasarkanpenetapanketentuanperaturanperundang-undangan. MenteriKeuanganmembuatpenetapanpencabutanpenerapan PK BLU paling lambat 3 (tiga) bulansejaktanggalusulantersebutditerima.

  10. Bab IVTata Kelola • Kelembagaan • Apabilainstansipemerintah yang menerapkan PK BLU memerlukanperubahanorganisasidanstrukturkelembagaan, makaperubahantersebutberpedomanpadaketentuan yang ditetapkanolehMenteri yang bertanggungjawabdibidangpendayagunaanaparaturnegara. • Desainorganisasiharusmemperhatikankeserasianantarabesaranorganisasidenganbebantugas, kemampuandansumberdaya yang dimiliki. • Desainorganisasiinstansipemerintah yang menerapkan PK BLU harusmenggambarkansecarajelasbaganorganisasimeliputikedudukan, susunanjabatan, danhubungankerjaantar unit

  11. DewanPengawas • DewanPengawasadalah organ BLU yang bertugasmelakukanpengawasanterhadappengelolaan BLU. • PejabatPengelola BLU dikelolaolehPejabatPengelola BLU yang terdiridaripemimpin BLU, pejabatkeuangan, danpejabatteknis. • Pemimpin BLU Pemimpin BLU berfungsisebagaipenanggungjawabumumoperasionaldankeuangan BLU. • PejabatKeuangan Pejabatkeuanganberfungsisebagaipenanggungjawabkeuangan. • PejabatTeknis Pejabatteknisberfungsisebagaipenanggungjawabteknisdibidangmasing-masing.

  12. Kepegawaian Pejabatpengeloladanpegawai BLU dapatterdiridaripegawainegerisipil (PNS) dan/atautenagaprofesional non PNS. Pemimpin BLU danPejabatKeuangansebaiknyadari PNS, mengingatPemimpin BLU bertindaksebagaipenanggungjawabkeuangandisampingoperasional, sedangkanpejabatkeuanganadalahpengelolapendapatandanbelanja. PejabatpengelolaanggaranyaituKuasaPenggunaAnggarandanBendaharaPenerimaan/Pengeluaranharusdijabatoleh PNS. SatuanPemeriksaan Intern Unit kerja yang berkedudukanlangsungdibawahpemimpin BLU yang bertugasmelaksanakanpemeriksaan intern BLU. Remunerasi Remunerasimerupakanimbalankerja yang dapatberupagaji, honorarium, tunjangantetap, insentif, bonus atasprestasi, pesangon, dan/ataupensiun. RemunerasidiberikankepadaPejabatPengelola, DewanPengawas, danPegawai BLU berdasarkantingkattanggungjawabdantuntutanprofesionalisme yang diperlukan.

  13. Bab VStandardanTarifLayanan • StandarLayanan • BerupaStandarPelayanan Minimum (SPM) yang merupakanukuranpelayanan yang harusdipenuhiolehSatker yang menerapkan PK BLU. • SPM mempertimbangkankualitaslayanan, pemerataan, dankesetaraanlayanansertakemudahanmemperolehlayanan. • Standarlayanan BLU memenuhipersyaratanSMART : • Fokuspadajenislayanan(specific); • Dapatdiukur(measurable); • Dapatdicapai(attainable); • Relevandandapatdiandalkan(reliable); dan • Tepatwaktu(timely).

  14. TarifLayanan • Dalammenetapkantariflayananharusmemperhatikan SPM yang telahditetapkanMenteri/PimpinanLembaga/KetuaDewanKawasan. • Dapatdigunakankebijakancost plus (memperhitungkanseluruhbiayaditambahimbalhasilatau margin), cost recovery (memperhitungkanseluruhbiaya yang dikeluarkan), cost minus (menutupsebagianbiaya yang dikeluarkan). • Usulantariflayanandiajukanoleh BLU kepadaMenteri/PimpinanLembaga/KetuaDewanKawasan, selanjutnyadiajukankepadaMenteriKeuanganuntukditetapkan. • Hal-hal yang wajibdipertimbangkandalammenyusuntariflayananadalah: • Kontinuitasdanpengembanganlayanan; • Dayabelimasyarakat; • Asaskeadilandankepatutan; • Kompetisi yang sehat.

  15. TarifLayanan (Lanjutan) • Menteri/pimpinanlembagamengatur pedoman teknis penyusunantariflayanan BLU. • MenteriKeuanganmengaturpedomanumumpenyusunantariflayanan • MenteriKeuangandapatmendelegasikankewenanganpenetapantariflayanankepadamenteri/pimpinanlembaga dan/ataupemimpin BLU.

  16. Bab VIPerencanaanAnggaran RencanaStrategiBisnis Renstrabisnisdiperlukankarenatantanganorganisasidimasadepansemakinkompleksdenganberbagaimacampermasalahandanpersaingan. Identifikasiterhadaplingkungan internal daneksternalmutlakdilakukangunamengetahuikekuatan, kelemahan, tantangansertaancamanorganisasi. Elemen-elementersebutkemudiandianalisisdanditransformasikankedalamsebuahtahapan-tahapanstrategiuntukmencapaivisidanmisiorganisasi. Satker BLU dituntutmampumenyusundanmenguraikanvisidanmisikedalamtahapan-tahapanstrategisuntukmencapaivisidanmisitersebut.

  17. RencanaBisnisdanAnggaran (RBA) • Konsep, Definisi, danDasar-DasarPenyusunan RBA. • RBA berfungsisebagaidokumenperencanaanbisnisdanpenganggarantahunansatker BLU yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dananggaran BLU. • Target pendapatandanbelanja yang tercantumdalam RBA harusdimasukkandalam APBN. Realisasiatas target pendapatan PNBP danbelanja yang bersumberdari PNBP harusdibukukandandipertanggungjawabkandalamkerangkakeuangannegara. • Posisi RBA terhadap APBN : Diagram posisi RBA terhadap APBN

  18. Penyusunan RBA SkemaPenyusunan RBA : • RBA disusundenganmengacukepadaRencanaStrategisBisnis BLU danPaguAnggaranKementerian Negara/Lembaga /DewanKawasan. • RBA disusunberdasarkan : • basis kinerjadanperhitunganakuntansibiayamenurutjenislayanannya. • kebutuhandankemampuanpendapatan yang diperkirakanakanditerima. • basis akrual.

  19. PenggunaanStandarBiaya • Bagi BLU yang telahmenyusunstandarbiayalayananberdasarkanperhitunganakuntansibiaya, RBA disusunmenggunakanstandarbiayatersebut. • Bagi BLU yang belummenyusunstandarbiayalayananberdasarkanperhitunganakuntansibiaya, BLU menggunakanstandarbiaya yang ditetapkanolehMenkeu. • RBA memuat paling kurang: • Seluruh program, kegiatandan target kinerja(output); • Kondisikinerja BLU tahunberjalan; • Asumsimakrodanmikro; • Kebutuhanbelanjadankemampuanpendapatandisusun per unit kerjapadasatker BLU. • Perkiraanbiayalayanan per unit kerja. • Prakiraanmaju(forward estimate).

  20. PerhitunganBiayaLayanan • KlasifikasibiayasatkerBLUpalingkurangmeliputi: • BiayaLangsung Biaya yang terkaitlangsungdenganpelayanankepadamasyarakat, antara lain meliputibiayapegawai, biayabahan, biayajasalayanan, biayapemeliharaan, biayadayadanjasa, danbiayalangsunglainnya. • BiayaTidakLangsung Biaya-biaya yang diperlukanuntukadministrasidanbiaya yang bersifatumumdantidakterkaitsecaralangsungdengankegiatanpelayanansatker BLU, antara lain meliputibiayapegawai, biayaadministrasiperkantoran, biayapemeliharaan, biayalangganandayadanjasa, biayapromosi, biayabungadanbiayaadministrasi bank. Biayalangsungdanbiayatidaklangsungterdiriatas: • Biayavariabel (variable cost) • Biayatetap(fixed cost)

  21. IlustrasiPerhitunganBiaya per Layanan % sesuaiAlokasiBiaya

  22. UU APBN (Oktober) • ALOKASI ANGGARAN (November) RKA K/L (Juli) • MekanismePengajuandanPengesahan RBA • Keterangan: • PenyusunanRencanaStartegisBisnis BLU • Penyusunan RBA • Penyusunan RKA K/L • Penelaahan RKA K/L • Penyusunan RBA Definitif PAGU ANGGARAN (Juni) 4 PAGU INDIKATIF (Maret) RBA RENSTRA K/L RENJA K/L 2 3 5 1 RSB BLU 2 RBA RBA DEFINITIF 5

  23. Bab VIIPelaksanaanAnggaran • PengelolaanPendapatan BLU • Pendapatan BLU terdiridari: • pendapatandari APBN; • pendapatandarijasalayanandanhibahtidakterikat; • pendapatandarihasilkerjasamadenganpihak lain dan/atauhasilusahalainnya; dan • pendapatandarihibahterikat yang diperolehdarimasyarakatataubadan lain yang harusdiperlakukansesuaidenganperuntukannya. • Tata carapertanggungjawabanpendapatandari APBN (selain PNBP BLU) berpedomanpada PMK No.190/PMK.05/2012 • Tata carapertanggungjawaban PNBP BLU berpedomanpada PMK No.92/PMK.05/2011 dan PER -30/PB/2011

  24. Penggunaan PNBP pada BLU Penuh • Dapatmenggunakanlangsungseluruh PNBP yang diperolehnyatanpaterlebihdahuludisetorkankeRekeningKas Negara. • Belanjadapatbertambahatauberkurangdari yang dianggarkansepanjangpendapatannyajugabertambahatauberkurangsetidaknyaproporsional (anggaranfleksibel). • Penggunaan PNBP pada BLU Bertahap • Dapatmenggunakanlangsung PNBP sebesar % tertentusesuaidenganKeputusanMenteriKeuangantentangpenetapansatker yang menerapkan PK BLU bersangkutan. • Wajibsecepatnyamenyetorkanbagianpendapatan yang tidakdapatdigunakanlangsungkeKas Negara.

  25. PengesahanPendapatandan/atauBelanjaSatker BLU Satker BLU membuatSuratPerintahPengesahanPendapatandanBelanja BLU (SP3B BLU) dandisampaikanke KPPN setiaptriwulansebagaipertanggungjawabanpenggunaandana PNBP BLU. Penyampaian SP3B BLU dapatdilakukansatu kali ataulebihdalamsatutriwulan. Dalamhalsatker BLU menyampaikan SP3B BLU: Satu kali dalamsatutriwulan, satker BLU melakukancut off realisasipendapatandan/ataubelanja BLU sejaktigaharikerjasebelumakhirtriwulanberkenaan. Lebihdarisatu kali dalamsatutriwulan, satker BLU tetapmenyampaikan SP3B BLU padaakhirtriwulanberkenaansepanjangterdapatrealisasipendapatandan/ataubelanjasampaidenganakhirtriwulanberkenaan. BLU tidakmelakukancut off realisasipendapatandan/ataubelanja BLU terhadap SP3B BLU akhirtriwulan IV. Pengajuan SP3B BLU akhirtriwulan IV mengikutiketentuanmengenailangkah-langkahakhirtahunanggaran.

  26. DokumenPelaksanaanAnggaran BLU • DIPA BLU disusunberdasarkan RBA yang telahdisetujui (RBA definitif). • DIPA BLU memuatantara lain saldoawalkas, pendapatan, belanja, saldoakhirkas, besaranpersentaseambangbatas, proyeksiaruskas (termasukrencanapenarikandana yang bersumberdari APBN), sebagaimanaditetapkandalam RBA definitif. • DIPA BLU tidakmemuatantara lain: • Pengeluaranpembiayaan (danabergulir/investasi) dari APBN (Rupiah Murni) tahunsebelumnya; dan/atau • Pengeluaranpembiayaan (danabergulir/investasi) dari APBN (Rupiah Murni) tahunberjalan yang telahtercantumdalam DIPA lain. • Konsep DIPA BLU disampaikanolehMenteri/PimpinanLembaga/KetuaDewanKawasankepadaMenteriKeuanganc.q. DirjenAnggaran. DIPA BLU disahkan paling lambattanggal 31 DesemberdenganmenerbitkanSuratPengesahan DIPA BLU (SP-DIPA BLU).

  27. Revisi RBA Definitifdan DIPA BLU Petikan DasarHukumrevisi RBA Definitifdan DIPA BLU Petikan yang sumberdananyaberasaldari PNBP BLU yaitu: PMK 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara RevisiAnggaranTahunAnggaran 2013 PMK 92/PMK.05/2011 tentang RBA sertaPelaksanaanAnggaran BLU. PerdirjenPerbendaharaanNomor PER-12/PB/2013 tentangPetunjukTeknisRevisiAnggaran Yang MenjadiBidangTugasDitjenPerbendaharaanTahun 2013.

  28. Revisi DIPA Definitif • Revisi RBA Definitifdapatdilakukansepanjangtidakmengubah program pada DIPA BLU. • PengesahanRevisi RBA Definitifdiatursebagaiberikut: • DisahkanolehPemimpin BLU untukbelanjasampaidenganpaguDlPA BLU; • DisahkanolehPemimpin BLU dandiketahuiDewanPengawas/pejabat yang ditunjukdalamhal BLU tidakmempunyaidewanpengawas, untuk: • Belanja yang melebihipagu DIPA BLU, • Penggunaansaldoawalkas, dan • Belanja yang melebihipagu DIPA BLU pada BLU Bertahap. • Revisi RBA Definitif d isampaikankepadaMenteri/PimpinanLembaga/ KetuaDewanKawasandanMenteriKeuangan (DJA & DJPBN) danmerupakandasarmelakukankegiatansatker BLU.

  29. Revisi DIPA BLU Petikan BatasanRevisi DIPA BLU Petikan : Dapatdilakukansepanjangtidakmengurangibiayaoperasional, kebutuhanpengadaanbahanmakanan, pembayarantunggakan, RM pendamping, danpekerjaan yang dikontrakkansehinggadananya minus. Dapatdilakukansetelahvolume output tercapaidantidakmengurangi volume output terhadapkegiatanprioritasnasionaldankebijakanprioritaspemerintah. Revisi DIPA BLU PetikandapatdilaksanakanKanwil DJPBmeliputi: Revisi DIPA BLU Petikandiataspagu APBN; Perubahanrinciananggaran yang tidakmengakibatkanperubahanpagu (pagutetap); Perubahanakibathal-halkhusus; Perubahan/ralatkarenakesalahanadministrasi. TabelRevisi DIPA BLU dapatdilihatpadalampiran.

  30. SATKER PK BLU REKENING PENERIMAAN REKENING LAINNYA REKENING PENGELUARAN REKENING OPERASIONAL BLU REKENING PENGELOLAAN KAS BLU REKENING DANA KELOLAAN Bab VIIIPengelolaanKeuangandanBarang • PengelolaanKas • Satker BLU dapatmenggunakansisapendapatan yang belumdibelanjakanuntukdikeloladengantujuanmeningkatkanpendapatansatker BLU bersangkutan. • Dalamrangkapengelolaanrekening, Satker BLU dapatmembukarekeningpenerimaan, rekeningpengeluarandanrekeninglainnya.

  31. PengelolaanKas (lanjutan..) • Pengaturanrekeninglainnyapadasatker BLU mengikutiketentuan PMK nomor 05/PMK.05/2010 tentangPengelolaanRekeningMilikKementerian Negara/Lembaga/Kantor/SatuanKerja. • RekeningOperasional BLU dipergunakanuntukmenampungseluruhpenerimaandanmembayarseluruhpengeluaran BLU yang dananyabersumberdari PNBP BLU pada Bank Umum. • RekeningPengelolaanKas BLU dipergunakanuntukpenempatanidle cash pada Bank Umumdalamrangkapengelolaankas BLU. • Rekening Dana Kelolaandipergunakanuntukmenampungdana yang tidakdapatdimasukkankedalamRekeningOperasional BLU danRekeningPengelolaanKas BLU pada Bank Umum, sepertidanabergulirataudana yang belummenjadihak BLU.

  32. PengelolaanPiutang • Pengelolaanpiutang BLU mengikutiketentuan PMK No.230/PMK.05/2009 tentangPenghapusanPiutang BLU. • Pemimpin BLU wajibmenetapkanpedomanpengelolaanpiutang BLU yang disetujuiMenteri/PimpinanLembaga/KetuaDewanKawasan yang bersangkutan. • Pedomanpengelolaanpiutang BLU paling kurangmencakup: • Prosedurdanpersyaratanpemberianpiutang; • Penatausahaandanakuntansipiutang; • Tata carapenagihanpiutang; dan • Pelaporanpiutang. • Dalamhalpiutang BLU tidakterselesaikan, BLU menyerahkanpengurusanpenagihantersebutkepadaPanitiaUrusanPiutang Negara (PUPN).

  33. PengelolaanPiutang (lanjutan..) • PenghapusansecarabersyaratterhadapPiutang BLU dilakukandenganmenghapuskanPiutang BLU daripembukuan BLU tanpamenghapuskanhaktagihnegara. • PenghapusansecarabersyaratterhadapPiutang BLU ditetapkanoleh: • Pemimpin BLU untukjumlahs.d. Rp.200.000.000 per penanggungutang; • Pemimpin BLU denganpersetujuanDewanPengawasuntukjumlahlebihdari Rp.200.000.000 s.d. Rp.500.000.000 per penanggungutang. • Penghapusansecarabersyarat, untukjumlahlebihdari Rp.500.000.000 per penanggungutangdilaksanakansesuaiketentuanperaturanperundang-undangandibidangpenghapusanPiutang Negara.

  34. PengelolaanUtang • BLU dengan status penuhdapatmengadakanpinjamanjangkapendekatasnamanyasendirisesuaikebutuhan. • BLU dapatmelakukanperikatanpinjamanjangkapendekdenganpihak lain yaitulembagakeuanganperbankanmaupun non perbankan, badanusahalainnyaatau BLU. • Persyaratan : • Kegiatantelahtercantumdalam RBA TA berjalan, namundana yang tersediadari PNBP tidak/belummencukupi; • Kegiatan yang akandibiayaibersifatmendesakdantidakdapatditunda; • Saldokasdansetarakas BLU tidakmencukupiatautidakmemadaiuntukmembiayaipengeluarandimaksud; dan • Pinjamanjangkapendek yang masihadaditambahpinjamanjangkapendek yang akanditariktidakmelebihi 15% darijumlahpendapatan BLU TA sebelumnya yang tidakbersumberlangsungdari APBN (Rupiah Murni) danhibahterikat.

  35. PengelolaanUtang (lanjutan) • Kewenanganpersetujuanataspinjamanjangkapendekdiberikanoleh: • Pemimpin BLU untukpeminjaman yang bernilais.d. 10% darijumlahpendapatan BLU TA sebelumnya. • Pemimpin BLU ataspersetujuanDewanPengawasuntukpeminjaman yang bernilaidiatas 10% s.d. 15% darijumlahpendapatan BLU TA sebelumnya. • Pemimpin BLU ataspersetujuanMenteri/PimpinanLembaga/KetuaDewanKawasanbagi BLU yang tidakmemilikiDewanPengawasuntukpeminjaman yang bernilaidiatas 10% s.d. 15%.

  36. PengelolaanUtang (lanjutan..) • PerjanjianPinjaman paling kurangmemuat: • Pihak-pihak yang mengadakanperjanjianpinjaman • Jumlahpinjaman • Peruntukanpinjaman • Persyaratanpinjaman • Tata carapencairanpinjamandan • Tata carapembayaranpinjaman. • PejabatKeuangan BLU melaksanakanpembayaranpokokpinjaman, bunga, danbiayalainnyapadasaatjatuh tempo sesuaiperjanjianpinjaman. • BLU yang beralihstatusnyamenjadibadanhukum lain dengankekayaannegara yang dipisahkanatauturunstatusnyamenjadi BLU bertahap, maka BLU harusmenyelesaikansisakewajiban yang timbulsebagaiakibatdariperjanjianpinjaman.

  37. PengelolaanInvestasi Investasijangkapanjangantara lain berupapenyertaan modal, pemilikanobligasijangkapanjangatauinvestasilangsung (misal; pendirianperusahaan). Kecualiuntuksatker BLU PusatInvestasiPemerintah (PIP), satker BLU tidakdapatmelakukaninvestasijangkapanjangkecualiataspersetujuanMenteriKeuangan. PengelolaanBarang Pengadaanbarangdan / jasa PeraturanMenteriKeuangan (PMK) No.08/PMK.02/2006 tentangKewenanganPengadaanBarang/Jasapada BLU. BLU Penuhdapatdiberikanfleksibilitasberupapembebasansebagianatauseluruhnyadariketentuanpengadaanbarangdanjasapemerintahbilaterdapatalasanefektivitasdan/atauefisiensi.

  38. PengelolaanBarang (lanjutan…….) • Dalampenetapanpenyediabarang/jasaolehPanitiaPengadaan, terlebihdahuluharusmemperolehpersetujuandari: • Pemimpin BLU untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaidiatasRp 50 miliar; atau • Pejabat lain yang ditunjukolehPemimpin BLU untukpengadaan yang bernilaisampaidenganRp 50 miliar. • Pengelolaanasetsatker BLU • Baranginventarissatker BLU dapatdihapuskandan/ataudialihkankepadapihak lain dengancaradijual, dipertukarkan, ataudihibahkan. • BLU tidakdapatmengalihkandan/ataumenghapusasettetap, kecualiataspersetujuanpejabat yang berwenang. • Penggunaan asset tetapuntukkegiatan yang tidakterkaitlangsungdengantugaspokokdanfungsisatker BLU harusmendapatpersetujuanPengelolaBarang (MenteriKeuangan).

  39. Bab IXAkuntansi, PelaporandanPertanggungjawaban Akuntansi BLU menerapkanStandarAkuntansiKeuangan (SAK) yang diterbitkanolehAsosiasiProfesiAkuntansi Indonesia. BLU setidak-tidaknyamengembangkantigasistemakuntansi : SistemAkuntansiKeuangan Sistemakuntansi yang menghasilkanlaporankeuanganpokokuntuktujuanumum (general purpose). Sistemakuntansikeuanganmenghasilkanlaporankeuanganpokoksesuaidengan SAK danStandarAkuntansiPemerintahan (SAP). Laporankeuangansesuai SAK digunakanuntukkepentinganpelaporankepadapenggunaumumlaporankeuangan BLU Laporankeuangan yang sesuaidengan SAP digunakanuntukkepentingankonsolidasilaporankeuangan BLU denganlaporankeuanganKementerian Negara/Lembaga.

  40. Akuntansi (lanjutan…….) SistemAkuntansiAsetTetap Menyajikaninformasitentangjenis, kuantitas, nilai, mutasi, dankondisiasettetapmilik BLU ataupunbukanmilik BLU tetapiberadadalampengelolaan BLU. Pengembangansistemakuntansiasettetapdiserahkansepenuhnyakepada BLU yang bersangkutan. SistemAkuntansiBiaya Menghasilkaninformasitentanghargapokokproduksi, biayasatuan (unit cost) per unit layanan, danevaluasivarian. Komponensistemakuntansiantara lain mencakup : KebijakanAkuntansi Pertimbanganpemilihankebijakanakuntansimanajemenantara lain : Penyajianwajar Substansimengunggulibentuk (substance over form) Materialitas

  41. Akuntansi (lanjutan…….) SistemAkuntansiBiaya (lanjutan…….) SubsistemAkuntansi ProsedurAkuntansi Prosedur yang digunakanuntukmenganalisis, mencatat, mengklasifikasidanmengikhtisarkaninformasiuntukdisajikandilaporankeuangan. BaganAkunStandar (BAS) Daftarperkiraanbukubesar yang ditetapkandandisusunsecarasistematisolehPimpinan BLU untukmemudahkanperencanaan, penganggaran, pelaksanaananggaran, sertaakuntansidanpelaporankeuangan.

  42. Pelaporan TujuanLaporanKeuangan Menyediakaninformasimengenaiposisikeuangan, operasionalkeuangan, aruskas BLU yang bermanfaatbagipenggunalaporankeuangandalammembuatdanmengevaluasikeputusanekonomi. TanggungjawabatasLaporanKeuangan Pimpinan BLU bertanggungjawabataspenyusunandanpenyajianlaporankeuangan BLU yang disertaidengansuratpernyataantanggungjawab. KomponenLaporanKeuangan LaporanRealisasiAnggaran/LaporanOperasional Neraca LaporanArusKas CatatanatasLaporanKeuangan

  43. Pelaporan (lanjutan…….) • PelaporanKeuangan Komponenlaporankeuanganmenyajikaninformasiantara lain : • Nama BLU atauidentitas lain; • Cakupanlaporankeuangan, apakahmencakuphanyasatu unit usahaataubeberapa unit usaha; • Tanggalatauperiodepelaporan; • Mata uangpelaporandalam Rupiah; dan • Satuanangka yang digunakandalampenyajianlaporankeuangan. • KonsolidasiLaporanKeuangan BLU dalamLaporanKeuanganKementerian/Lembagameliputi : • LaporanRealisasiAnggaran/ LaporanOperasional; • Neraca. Dalamhalsistemakuntansikeuangan BLU belumdapatmenghasilkanlaporankeuanganuntuktujuankonsolidasidenganlaporankeuanganKementerian/Lembaga, BLU perlumelakukankonversilaporankeuangan BLU berdasarkan SAK kedalamlaporankeuanganberdasarkan SAP.

  44. Pelaporan (lanjutan…....) • KonsolidasiLaporanKeuangan BLU dalamLaporanKeuanganKementerian/Lembaga (lanjutan…….) Proseskonversimencakuppengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, danpengungkapanatasakun-akunneracadanlaporanaktivitas/operasi. • Pertanggungjawaban Menteri/PimpinanLembaga/KetuaDewanKawasanbertanggungjawabataskeberhasilanpencapaiansasaran program berupahasil (political accountability), sedangkanpimpinan BLU bertanggungjawabataskeberhasilanpencapaiansasarankegiatanberupakeluaran (operational accountability) danterhadapkinerja BLU sesuaidengantolokukur yang ditetapkandalam RBA.

  45. Bab XPembinaan, Pengawasan, danPemeriksaan Pembinaan Pembinaanteknis BLU dilakukanolehMenteri/PimpinanLembaga/KetuaDewanKawasan, sedangkanpembinaandibidangkeuangandilakukanolehMenteriKeuangan. PengawasanolehDewanPengawas PembentukanDewanPengawasberlakupada BLU yang memilikirealisasiomzettahunan minimum Rp15.000.000.000 dan/ataunilaiaset minimum Rp75.000.000.000. KetentuanjumlahanggotaDewanPengawas : AnggotaDewanPengawasberjumlah 3 orangbilanilaiomzetnya Rp15.000.000.000 s.d. Rp30.000.000.000 dan/ataunilaiaset Rp75.000.000,- s.d. Rp200.000.000.000; AnggotaDewanPengawasberjumlah 3 atau 5 orangbilanilaiomzetnyalebihdari Rp30.000.000.000 dan/ataunilaiasetlebihdari Rp200.000.000.000.

  46. PengawasanolehDewanPengawas (lanjutan..) KeanggotaanDewanPengawasterdiridariunsurpejabatdariKementerian Negara/Lembaga/DewanKawasan, KementerianKeuangandantenagaahli (profesional). DewanPengawasbertugasmelakukanpengawasanterhadappengelolaan BLU yang dilakukanolehPejabatPengelola BLU mengenaipelaksanaanRencanaStrategisBisnis, RBA danperaturanperundang-undangan. MasajabatananggotaDewanPengawasditetapkanselama 5 (lima) tahundandapatdiangkatkembaliuntuk 1 (satu) kali masajabatanberikutnya. DewanPengawasmenyampaikanlaporanpengawasankepadaMenteri/PimpinanLembaga/KetuaDewanKawasandanMenteriKeuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. Selainlaporan per semester, DewanPengawassewaktu-waktumenyampaikanlaporanapabilaterjadihal-hal yang secarasubstansialberpengaruhterhadappengelolaan BLU

  47. PemeriksaanolehPemeriksa Intern FungsipemeriksaaandilaksanakanolehSatuanPemeriksaan Intern (SPI). ApabilaSatker BLU belummemungkinkanuntukpembentukan SPI makafungsipengawasan internal BLU diserahkankepadaInspektoratJenderalKementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Catatan: PengawasandapatdilakukanolehBadanPengawasKeuanganPemerintah (BPKP). PemeriksaanolehPemeriksaEksternal BadanPemeriksaKeuangan (BPK) sebagaimanadimaksuddalamUndang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalahpemeriksaeksternal. Jenis-jenisPemeriksaan: PemeriksaanKeuangan PemeriksaanKinerja PemeriksaandenganTujuanTertentu

  48. TERIMA KASIH

More Related