1 / 29

PROGRAM PENUNTASAN REHABILITASI SEKOLAH RUSAK

PROGRAM PENUNTASAN REHABILITASI SEKOLAH RUSAK. Prof. Suyanto, Ph.D. Direktur Jenderal. DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2011. 1. 1. Penuntasan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

aerona
Télécharger la présentation

PROGRAM PENUNTASAN REHABILITASI SEKOLAH RUSAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PROGRAM PENUNTASAN REHABILITASI SEKOLAH RUSAK Prof. Suyanto, Ph.D. Direktur Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2011 1 1

  2. Penuntasan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun • Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (UUD 1945 pasal 31 ayat 2) • Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (UU 20/2003 pasal 34 ayat 2) • Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. (UU 20/2003 pasal 51 ayat 4) Pemenuhan Akses & Daya Tampung • Penyediaan beasiswa miskin minimal 13 % • Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP yang rusak sedang dan berat. • Penyediaan RKB dan USB terutama di daerah nelayan (klaster 4). • Pembangunan boarding school di daerah perbatasan dan terpencil SASARAN : ketersediaan • Semuaanak 7-15 tahun bisa sekolah keterjangkauan Penyediaan BOS untuk memenuhi 100% biayaoperasionalsekolah. • Pendidikan dasar tanpa dipungutbiaya. kesetaraan • Pemenuhan 100% unit cost BOS (sekarang baru memenuhi 70%) • Membuat instrumen kebijakan yang menjamin Pemda untuk menyediakan BOSDA kualitas • LayananpendidikandasarsesuaiSPM. kepastian Pemenuhan SPM pada Semua SD dan SMP • Percepatanpenuntasansaranaprasaranadenganoptimalisasi DAK • Penyediaanbuku teksdanreferensi. • Pemenuhanlaboratoriumdanalatperaga • Peningkatankualifikasi, kompetensi, danefisiensi PTK. 2

  3. PemenuhanStandarPelayanan Minimal (SPM) SD-SMP SBI SBI (sekolah bertaraf internasional) ( 0 %) ( 0 %) RSBI RSBI 595 Sekolah (0,34%) 595 Sekolah (0,34%) SSN SSN (sekolah standar nasional) 13.972 Sekolah (8,01%) 13.972 Sekolah (8,01%) SPM SPM 87.827 Sekolah (50,35%) APBN-P + DAK 2011 91.928 Sekolah (52,70%) < SPM < SPM (standar pelayanan minimal) 72.041 Sekolah (41,30%) 67.942 Sekolah (38,95%) Catatan: Rehabilitasi 2011 diprioritaskan pada sekolah dengan jumlah kerusakan ruang kelas >5 (SD) dan >7 (SMP) 50.357 sekolah (69,90%) rusakberat 3

  4. SAFARI RAMADHAN PRESIDEN BERSAMA MENTERI KIB 2 PadasaatBapakPresidenberkunjungkesekolahrusak, beliaumengintruksikan agar rehabilitasigedung-gedung SD dan SMP yang rusaksegeradituntaskansehinggapadatahun 2013 tidakadalagigedung SD dan SMP yang rusak. 4

  5. KriteriaRuangKelas/BelajarRusakBerat • Tingkat KerusakanPondasiBangunanSekolah > 10 % • Tingkat KerusakanStrukturBangunanSekolah (kolom dan balok) > 30 % • Tingkat KerusakanAtapBangunanSekolah> 45 % SDN Kebonsari 2, Madiun - Jatim SDN Asam Tiga Kabupaten Kupang NTT SDN Batulayang, Kab. Cianjur – Jabar

  6. KondisiRuangKelas SD Tahun 2010/2011 Baik 67,4% 605.918 Rusak Sedang 20,3% 182.500 Rusak Berat 12,3% 110.598 6 SumberRembukNasionalTahun 2011

  7. Distribusi Jumlah SD Berdasar Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat (RKRB) Tahun 2010/2011 Total Sekolah = 143.252 Tidak ada RKRB: 104.917 sekolah (73,2%) 1 RKRB: 7.012 sekolah (4,9%) 2 RKRB: 7.548 sekolah (5,3%) 3 RKRB: 15.172 sekolah (10,6%) 4 RKRB: 3.754 sekolah (2,6%) 5 RKRB: 1.261 sekolah (0,9%) • 5 RKRB: • 3.588 sekolah • (2,5%) 7

  8. KondisiRuang Belajar SMP Tahun 2010/2011 Baik 57,98 % 172.948 Rusak Sedang 27,79% 82.892 Rusak Berat 14,23 % 42.428 8 SumberRembukNasional Tahun 2011 & Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) 2011

  9. Distribusi Jumlah SMP Berdasar Jumlah Ruang Belajar Rusak Berat (RBRB) Tahun 2010/2011 Tidak ada RB Rusak Berat 19.161 Sekolah 61,45 % Total Sekolah= 31.183 1-3 RB Rusak Berat 6.096 Sekolah 19,55% 4-6 RB Rusak Berat 3.030 Sekolah 9,72% 7-9 RB Rusak Berat 1.536 Sekolah 4,9 % > 9 RB Rusak Berat 1.360 Sekolah 4,36 % 9

  10. DistribusiRuangKelasRusakBerat Per Provinsi, Tahun 2010/11 SD (negeridanswasta) SMP (negeri dan swasta) 14.2% 12.3% 10 Total = 42.428 Total = 110.598

  11. Kebutuhan Total Biaya RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat SD – SMP (Juta Rupiah) • Satuan Biaya Rehabilitasi di Jakarta Rp. 1.700.000/m2 dan di Papua Rp. 3.844.000/m2 • Satuan Biaya Meubeler Rp 17.500.000/kelas untuk SD dan Rp 22.500.000/kelas untuk SMP • Ruang belajar yang meliputi ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium

  12. Skenario Pembiayaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat SD – SMP TA 2011-2012 (Juta Rupiah) APBN-2012 Rp. 9,5 T DAK-2012 Rp. 8 T APBN-2011 Rp. 0,7 T DAK-2011 Rp. 2,1 T • Catatan: • Satuan Biaya Rehabilitasi di Jakarta Rp. 1.700.000/m2 dan di Papua Rp. 3.844.000/m2 • Satuan Biaya Meubeler Rp 17.500.000/kelas untuk SD dan Rp 22.500.000/kelas untuk SMP • Ruang belajar yang meliputi ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium

  13. Mekanisme Pelaksanaan APBN DAK Informasi data kerusakan sekolah Kemdiknas Kemkeu Usul 2012 melalui Block Grant Kabupaten/Kota Block Grant Sekolah 2011 melalui Kontraktual Swakelola Pendampingan BPKP/TNI/ PerguruanTinggi Rehabilitasi/ Pembangunan

  14. ProsesRehabilitasiGedungSekolah 14

  15. JadwalPelaksanaanRehabilitasiRuangKelas SD dan SMP Tahun 2011 • Pencanangan Gerakan Nasional Rehabilitasi SD dan SMP (Akhir Bulan September 2011) • Penandatanganan kerjasama antara Mendiknas dan Bupati/Walikota, TNI, BPKP dan PT. • Peletakan batu pertama kegiatan rehabilitasi SD dan SMP (3 Oktober 2011) • Dilakukan secara serentak di beberapa lokasi SD/SMP (tentative: Kab. Bogor, Kab Kupang, dan Kab. Serang) • Video-conference • Mengundang partisipasi dunia usaha dan masyarakat (perbankan, media, industri dan Baznas) dengan skema public private partnership dalam kegiatan rehabilitasi SD dan SMP • Penandatanganan kerjasama antara Mendiknas dan dunia usaha

  16. WaktudanTempatPeletakanBatuPertamaGerakanNasionalPenuntasanRehabilitasiGedung SD dan SMP Tahun 2011 Hari /Tanggal : Senin/3 Oktober 2011 Pukul : 08.00 – 10.00 WIB Tempat : 1. SDN Babakan Madang, Kab. Bogor • SMPN 3 Kragilan, Kab. Serang • SDN Asam Tiga, Kab. Kupang • SMPN 6 Kota Kupang, Kota Kupang

  17. Monitoring Perkembangan Penyaluran Anggaran Rehabilitasi Gedung Tahun 2011 ( Status: 31 Oktober 2011) (Rp. Juta) A. Sasaran dan Alokasi Dana B. Perkembangan Penyaluran Dana (Rp. Juta) 17

  18. Perkembangan Penyaluran Anggaran Rehabilitasi Gedung Tahun 2011 ( Status: 31 Oktober 2011) 54,95% 45,05% Total anggaran = Rp. 746,8 milyar 40,07% 59,93% (Rp. 447,53 milyar) Sudah disalurkan Belum disalurkan TOTAL Anggaran SMP = Rp. 128,97 milyar Anggaran SD = Rp. 617,8 milyar 16,26% 83,74% (Rp. 339,5 milyar) (Rp. 108 milyar) SMP SD 18

  19. MONITORING 19

  20. Mekanisme PelaksanaanRehabilitasi BPKP Mendiknas Panglima TNI MoU Unit Monitoring danPengendalian ItjenKemdiknas DirjenDikti DirjenDikdas (PA) Aster Panglima TNI KPA Pangdam Perjanjian Kerjasama Direktur PSD Direktur PSMP DinasPendidikan (Provinsi dan kab/kota) Danrem PPK PPK PerguruanTinggi Dandim SPPB Perjanjian Kerjasama Bintek & Monev Sekolah (bersamamasyarakat) Tim PelaksanaKodim Kontrol Kerjasama Koordinasi/Komando Pendampingan Pelaporan TIM REHABILITASI/PEMBANGUNAN SEKOLAH 20

  21. Mekanisme Monitoring dan Pengendalian F-1 Unit Monitoring dan Pengendalian Laporan Dinas Laporan Sekolah Laporan Sekolah Laporan Dinas F-2 Dinas Pendidikan Provinsi Tindakan pengendalian Provinsi Laporan Dinas Rekomendasi Perbaikan Dinas Pendidikan Laporan Sekolah Kabupaten/ Kota Laporan Sekolah Laporan Sekolah Tindakan pengendalian F-3 Laporan Sekolah Laporan Sekolah Sekolah F-1 : Form isiantingkatnasinal F-2 : Form isiantingkatKab/Kota F-3 : Form isiantingkatsekolah 21

  22. Instrumen Monitoring

  23. Monitoring Tingkat Nasional F-1 A. Sasaran dan Alokasi Dana (Rp. Juta) B. Perkembangan Penyaluran Dana (Rp. Juta) 23

  24. Monitoring Tingkat Nasional F-1 C. Perkembangan Fisik dan Penyerapan Anggaran (Rp. Juta) 24

  25. Monitoring Tingkat Kabupaten/Kota F-2 Kabupaten/Kota : . . . . . . . . . . Provinsi : . . . . . . . . . . A. Sasaran dan Alokasi Dana (Rp. Juta) B. Perkembangan Penyaluran Dana (Rp. Juta) 25

  26. Monitoring Tingkat Kabupaten/Kota F-2 C. Perkembangan Fisik dan Penyerapan Anggaran (Rp. Juta) 26

  27. Monitoring Tingkat Sekolah F-3 27

  28. Monitoring Tingkat Sekolah F-3 28

  29. Terima Kasih 29

More Related