1 / 51

Manajemen Keuangan o l e h Evidoni. K, SE, Ak, MM, MSi Reg Neg Akuntan D-18383 Disampaikan Pada Diklat Pim IV.

Manajemen Keuangan o l e h Evidoni. K, SE, Ak, MM, MSi Reg Neg Akuntan D-18383 Disampaikan Pada Diklat Pim IV. Mengatur Keuangan : Mulai dari perencanaan, pengendalian, per - tanggung jawaban, pengambilan keputusan dan kebijakan. Manajemen Keuangan. Merupakan siklus kegiatan

alban
Télécharger la présentation

Manajemen Keuangan o l e h Evidoni. K, SE, Ak, MM, MSi Reg Neg Akuntan D-18383 Disampaikan Pada Diklat Pim IV.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Manajemen KeuanganolehEvidoni. K, SE, Ak, MM, MSiReg Neg Akuntan D-18383Disampaikan Pada Diklat Pim IV.

  2. Mengatur Keuangan : Mulai dari perencanaan, pengendalian, per - tanggung jawaban, pengambilan keputusan dan kebijakan. Manajemen Keuangan Merupakan siklus kegiatan Dari manajemen keuangan

  3. Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah RKA – SKPD DPA - SKPD Mencakup : Renc Pendapatan Renc Belanja Renc Pembiayaan Program/ Kegiatan Dasar Pelaksanaan Anggaran Memuat : Pendapatan Belanja Pembiayaan Priode Thn Anggaran 1/1 s/d 31/12

  4. Mekanisme Penyusunan APBD RPJP RPJMD 5 tahunVisi, Misi program Ka. Daerah Renstra – SKPDVisi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan (tupoksi)Renja SKPD (berdasarkan evaluasi penca - paian pelaksanaan program dan kegiatan - tahun-tahun sebelumnya)

  5. RKPD(perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan)RKUA RAPBD KUAPBD

  6. RPFAS • - Menentukan skala prioritas urusan wajib dan urusan pilihaan • Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan - Menyusun plafon anggaran sementaran unt masing-masing program Prestasi kerja RKA – SKPD Pendanaan Keluaran/ hasil • Capaian kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan • standar pelayanan minimal

  7. Disusun SKPD disampaikan pada PPKD Dibahas oleh Tim Anggaran RPDAPBD & Dok pendu - kung (nota keu dan RAPBD DPRD DPA-SKPD (pelaksanaan APBD)

  8. Siklus Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah BUD (PPKD – SKPD) Penguasa/ Penggu - na Anggaran PPK - SKPD PPTK Bend Pengeluaran

  9. Pelaksanaan APBD :Azas umum :Semua penerimaan/ pengeluaran daerah untuk urusan pemerintah hrsdikelola dalam APBDSKPD :A. Penerimaan : - Wajib melaksanakan pemungutan/ penerimaan - Hasil penerimaan tidak dapat digunakan secara langsung - Wajib setor ke RK KUDB. Pengeluaran : - Jumlah belanja dianggarkan dlm APBD merupakan batas tertingi - Pengeluaran belanja mempunyai prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efi- sien

  10. C. Pembiayaan : - SILPA thn lalu merupakan penerimaan pembiayaan - SILPA dpt digunakan unt menutupi defisit anggaran - SILPA mendanai Belanja langsung atas kegiatan lanjutan mendanai kewajiban lainnya s/d TA belum selesai Didasari : - Pengesahan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD (PPKD) - Ka.SKPD hrs menyampaikan Lap.akhir realisasi keg fisik, non fisik dan keuangan kepada PPKD pertengahan bln Desember Syarat : - Sisa DPA-SKPD yg belum diterbitkan SPD atau diterbitkan SP2D - Sisa SPD yg belum diterbitkan SP2D - SP2D yg belum diuangkan

  11. D. Dana Cadangan : - Dibukukan dlm RK tersendiri an Cad Pemda yg dikelola BUD - Tidak dapat digunakan unk membiayai kegiatan lain diluar yg telah ditetapkan dlm Perda - Untuk melaksanakan program/ kegiatan, dana cad terlebih dahulu dipin - dah bukukan ke RK Kas Umum Daerah sebesar pagu yg akan digunakanKetentuan Lain : Dana Cadangan yg belum digunakan sesuia unt peruntukan Dapat digunakan dlm fortofolio (hasil tetap resiko rendah) - Deposito, setifikat bank Indonesia (SBI): - Surat Perbendaharaan Negara (SPN) - Surat Utang Negara (SUN) - Surat berharga lainnya yg dijamin peme rintah

  12. Proses Pencairan & Pembayaran LS KUASA BUD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPM PPK-SKPD SP2D BANK BENDAHARA PENGELUARAN (SPP-LS) Uang P P T K (menyiapkan dokumen) FIHAK III Tagihan & Laporan Kegiatan

  13. Proses Pencairan & Pembayaran UP KUASA BUD SPM-UP/GU/TU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PPK-SKPD SP2D SPP-UP/GU/TU BENDAHARA PENGELUARAN UANG BANK

  14. PertanggungJawaban : Ditinjau : 1. PP 105, Thn 2000, Ps 38, Kepala Daerah menyusun Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terdiri dari : - Laporan perhitungan APBD - Nota perhitungan APBD - Laporan Aliran Kas - Neraca Daerah

  15. 2.Undang undang Republik Indonesia No.17, Tahun 2003 (Keuangan Negara)- Ps. 10, Ayat 2e,Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola keuangan Daerah mempunyai tugas menyusun laporan keuang – an yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD- Ps. 31, Ayat 1,Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD be rupa Lap Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat - lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhirAyat 2,Laporan keuangan dimaksud setidak tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yg dilampiri dgn Laporan Ku Persh Daerah

  16. - Ps 32, Ayat 1,Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD sebagaimana dimaksud Pasal 30 dan Pasal 31 disusun - dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi PemerintahanAyat 2,Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

  17. 3. SAP Standar Akuntansi Pemerintahan [PP RI No. 24 Th. 2005] a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan- Pengguna laporan keuangan - Peranan laporan keuangan - Komponen laporan keuangan - Dasar hukum pelaporan keuangan (UU Dasar RI yg mengatur keuangan negara, UU dibidang keuangan negara, UU tentang APBN, Peraturan perundang undangan yg mengatur perim - bangan keuangan pusat dan daerah, Perundang undangan pelaksanaan APBN/ APBD)b.Pernyataan No. 01 Penyajian Laporan Keuangan- Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan

  18. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, Tahun - 2006, (Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) - Paragraf 5, Laporan Keuangan pada SKPD, Ps 265Ayat 1,SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksana an APBD secara periodik yang meliputi : - Laporan realisasi anggaran SKPD - Neraca SKPD dan catatan atas laporan keuangan SKPDAyat 2,Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi pemerin tahan.

  19. Bagian Kedua, Laporan Tahunan, Ps 294Ayat 1,PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran - berkenaan dan disampaikan kepada Ka. SKPD untuk ditetapkan se - bagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPDAyat 2, Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampai - kan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan - pemerintah daerah- Ps 295Ayat 3,Laporan keuangan SKPD terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan catatan atas laporan keuangan.

  20. Ps 296Ayat 1,PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan laporan keuangan SKPD, paling lambat 3 – (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.Ayat 2,Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ka Daerah melalui Sekda selaku koor – dinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggungja – waban pelaksanaan APBDAyat 3,Laporan keuangan sebagai mana dimaksud terdiri dari : Laporan rea- lisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan -keuangan.

  21. Ayat 4,Laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan peraturan pe - merintah tentang Standar Akuntansi PemerintahanAyat 5,Laporan keuangan pemerintah daerah dilapiri dengan laporan ikti - sar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/ perusahaan - daerah.

  22. Laporan Keuangan Daerah :Merupakan Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBDselama priode tahun anggaranPeranan Laporan Keuangan Daerah :- Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keu keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.- Melaporkan hasil yg dicapai dalam pelaksanaan kegiatan se cara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dlm kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, ke seimbangan antargenerasi.-

  23. Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah :- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berja - lan untuk membiayai seluruh pengeluaran. - Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan. - Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang - digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil hasil yang telah dicapai - Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan menda- nai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. - Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dgn sumber sumber penerimaan jangka pendek, - jangka panjang, termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman - Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas - pelaporan, apakah ada kenaikan atau penurunan.

  24. PERANAN LAPORAN KEUANGAN • Menyediakan imformasi yang relevan atas posisi keuangan dari seluruh transaksi selama satu priode • Melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai

  25. HUBUNGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN Kewajiban,hak, penelitian Masyarakat Value dan hasil Para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa Hasil jaminan Investor, kriditor Pertumbuhan Dan pembelajaran Pemerintah

  26. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Pendapatan, Belanja Transfer Laporan Realisasi Anggaran Surplus / Devisit Pembiayaan Asset Kewajiban Neraca Operasi Ekuitas Penerimaan Investasi Pembiayaan Laporan Arus Kas Operasi Pengeluaran Investasi Pembiayaan Penjelasan Naratif Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan Neraca Laporan Realisasi Anggaran

  27. Anggaran PendapatanDan Belanja DaerahUntuk tahun yang berakhir sampai denganPer 31 Desember 20X1 dan 20X0(000.000) No Uraian Anggaran 20x1 Realisasi 20x1 (%) Realisasi 20x0 PENDAPATAN PENDAPATAN HASIL DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12 s/d 14) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19) Total Pendapatan Transfer (15+20) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan Lain2 yang Sah (24–26) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27 ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 25. 26. 27. 28 25.000 45.000 25.000 20.000 115.000 15.000 15.000 15.000 25.000 70.000 20.000 15.000 35.000 105.000 30.000 25.000 55.000 345.000 16,7 80 25 110 35,3 50 50 25 25 16,7 33,4 50 40 23,5 20 25 22,3 25,4 30.000 25.000 20.000 10.000 85.000 10.000 10.000 20.000 20.000 60.000 15.000 10.000 25.000 85.000 25.000 20.000 45.000 275.000 30.000 40.000 25.000 20.000 115.000 20.000 10.000 10.000 20.000 60.000 20.000 10.000 30.000 90.000 25.000 20.000 45.000 250.000 Struktur APBD

  28. BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasional (31 s/d 36) BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya. Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45) BELANJATAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 50) Jumlah Belanja (37 + 46 + 50) TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten / Kota Bagi Hasil Retribusi Ke Kabupaten / Kota Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten / Kota Jumlah Transfer bagi hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58) SURPLUS / DEFISIT ( 28 – 59) 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 70.000 60.000 20.000 25.000 5.000 5.000 185.000 4.500 7.000 1.000 2.000 2.000 2.000 5.500 1.000 1.000 191.500 1.000 1.000 1.500 3.500 19.500 55.000 75.000 65.000 25.000 40.000 5.000 5.000 215.000 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 9.000 1.000 1.000 225.500 2.000 1.500 2.000 5.500 230.500 114.500 7,1 7,1 25 33,4 25 8 100 100 100 100 - - 63,6 100 100 9,5 100 50 100 83,4 10,6 72,2 70.000 70.000 20.000 30.000 5.000 4.000 199.000 1.000 500 1.000 1.000 1.000 1.000 5.500 500 500 205.500 1.000 1.000 1.000 3.000 208.500 66.500

  29. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. PERBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya. Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya Jumlah Penerimaan (66 s/d 77) PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank Pemerintah lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga keuangan bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Obligasi Pemberian Pokok Pinjaman dalam negri lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91) PEMBIAYAAN NETO (78 – 92) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93) 3.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 19.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 11.500 4.800 199.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 16.000 1.000 1.000 500 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 4.000 115.500 50 - 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 39,15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 71,4 11,1 62,67 2.000 1.000 500 1.000 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.500 500 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 500 500 500 7.000 4.500 71.000 Sumber : SAP PPRI No. 24 th. 2005

  30. NERACAPemerintah Propinsi / Kabupaten / KotaPer 31 Desember 20X1 dan 20X0 000.000 No Uraian 20x1 20x0 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17) INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30) Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 1.000 2.000 1.000 4.000 6.000 4.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 2.000 1.000 32.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 8.000 3.000 2.000 5.000 13.000 2.000 3.000 1.000 5.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000 1.000 28.000 1.000 3.000 2.000 3.000 1.000 2.000 12.000 4.000 1.000 5.000 17.000 Struktur Keuangan

  31. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (31 s/d 40) DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan (43) ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Fihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51) JUMLAH ASET (18 +32+41+44+52) KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK ) Utang Bunga Bagian Lancar Utang dalam Negeri – Pemerintah Pusat Bagian Lancar Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s/d 64) KEWAJIAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri – Pemerintahan Daerah Lainnya Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank Utang Dalam Negeri – Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (67 s/d 72) JUMLAH KEWAJIBAN (65 +73) 4.000 1.000 3.000 1.000 2.000 1.000 1.000 11.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 8.000 66.000 1.000 2.000 3.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 15.000 2.000 3.000 1.000 2.000 1.000 2.000 11.000 16.000 4.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11.000 3.000 3.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 9.000 68.000 2.000 1.000 3.000 2.000 1.000 2.000 2.000 3.000 1.000 17.000 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 9.000 26.000

  32. EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar (77 s/d 81) EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi (84 s/d 87) EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (90) JUMLAH EKUITAS DANA (82 + 88 + 91) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74 + 92) 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 4.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 12.000 4.000 3.000 2.000 4.000 13.000 15.000 15.000 40.000 66.000 3.000 1.000 2.000 1.000 2.000 3.000 12.000 2.000 1.000 2.000 3.000 8.000 22.000 22.000 42.000 68.000 Sumber : SAP PPRI No. 24 th. 2005

  33. Format Laporan Keuangan Sektor Publik NERACA Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kota Per 31 Desember 20X1 dan 20X0 000.000 No Uraian 20x1 20x0 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17) INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30) Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 2.000 3.000 1.000 5.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000 1.000 28.000 1.000 3.000 2.000 3.000 1.000 2.000 12.000 4.000 1.000 5.000 17.000 1.000 2.000 1.000 4.000 6.000 4.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 2.000 1.000 32.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 8.000 3.000 2.000 5.000 13.000

  34. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (31 s/d 40) DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan (43) ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Fihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51) JUMLAH ASET (18 +32+41+44+52) KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK ) Utang Bunga Bagian Lancar Utang dalam Negeri – Pemerintah Pusat Bagian Lancar Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s/d 64) KEWAJIAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri – Pemerintahan Daerah Lainnya Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank Utang Dalam Negeri – Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (67 s/d 72) JUMLAH KEWAJIBAN (65 +73) 4.000 1.000 3.000 1.000 2.000 1.000 1.000 11.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 8.000 66.000 1.000 2.000 3.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 15.000 2.000 3.000 1.000 2.000 1.000 2.000 11.000 16.000 4.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11.000 3.000 3.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 9.000 68.000 2.000 1.000 3.000 2.000 1.000 2.000 2.000 3.000 1.000 17.000 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 9.000 26.000

  35. EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar (77 s/d 81) EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi (84 s/d 87) EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (90) JUMLAH EKUITAS DANA (82 + 88 + 91) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74 + 92) 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 4.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 12.000 4.000 3.000 2.000 4.000 13.000 15.000 15.000 40.000 66.000 3.000 1.000 2.000 1.000 2.000 3.000 12.000 2.000 1.000 2.000 3.000 8.000 22.000 22.000 42.000 68.000 Sumber : SAP PPRI No. 24 th. 2005

  36. LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PROVINSIPer 31 Desember 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) 000.000

  37. ANALISA LAPORAN KEUANGAN (SEKTOR PUBLIK) making the impossible... possible

  38. ANALISA LAPORAN KEUANGAN EMPAT PERSPEKTIP Dasar Hukum (Undang-Undang Otonomi Daerah No 22Tahun 1999, PP 105 tahun 2000 undang-undang No17 tentang keuangan negara tahun 2004 undang-undang RI No.15 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara tahun 2004 Pengorbanan yang bersifat ekonomi dalam mencapai target dalam bentuk finansial Visi dan Misi Target yang Dicapai Pembelajaran dan pertumbuhan

  39. PRODUKTIFITAS DAN KINERJA

  40. PRODUKTIVITAS Merupakan kemampuan dalam melakukan suatu yang memberikan suatu nilai secara oftimal KINERJA Merupakan hasil yang dicapai dari suatu yang direncanakan dari suatu target atau tujuan

  41. HUBUNGAN ANTARA PRODUKTIVITAS DENGAN KINERJA Produktivitas Proses Kinerja Tingkat Perbandingan > Produktivitas < Kinerja = Apakah efektif / efisien

  42. PENGUKURAN PRODUKTIVITAS DAN KINERJA Analisis Keuangan Analisis Laporan Keuangan Rasio Keuangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Efektivitas dan Efisiensi Rasio Aktivitas Analisis Likuiditas Analisis Aktivitas Analisis Profitabilitas Analisis Struktur Modal

  43. Ratio Keuangan Rumusan Pengukuran a. Analisis Likuiditas Rasio lancar Aktiva lancar Mengukur kemampuan Kewajiban lancar untuk membayar hutang Jangka pendek. Rasio cepat Kas + Investasi Jk Pendek Mengukur kemampuan Kewajiban lancar untuk membayar hutang Jangka pendek. Dalam Waktu dekat. b. Analisis Aktivitas Perputaran Penjualan kredit bersihMengukur posisi piutang piutang usaha Piutang usaha rata-rata dan taksiran jangka waktu penagihan piutang. Jumlah penjualan Piutang usaha rata-rata Mengukur posisi piutang harian dalam Piutang Penjualan kredit harian dan taksiran jangka waktu rata-rata penagihan piutang Perputaran Persedian Harga pokok penjualanMengukur kelayakan Persediaan rata-rata jumlah persediaan dalam Waktu yang diperlukan Untuk menjualnya Jumlah penjualan Persediaan rata-rata Mengukur kelayakan dalam persediaan Harga pokok penjualan jumlah persediaan dalam harian rata-rata Waktu yang diperlukan Untuk menjualnya Perputaran total aktivaPenjualan bersih Mengukur keefektifan Total aktiva rata-rata penggunaan aktiva

  44. c. Analisis Profitabilitas Marjin laba kotor Laba bersih Mengukur persentase atas penjualan Penjualan bersih laba dari setiap nilai penjualan (dolar/rupiah). Marjin laba kotor Laba kotor Mengukur persentase atas penjualan Penjualan bersih laba kotot dari setiap nilai penjualan (dolar/rupiah). Tingkat pengem- Laba bersih Mengukur produktivitas keseluruhan balian total aktiva Total aktiva rata-rata Tingkat pengem- Laba bersih Mengukur tingkat pengembalian atas ekuitas balian atas ekuitas Ekuitas pemegang pemegang saham rata-rata pemegang saham Saham Tingkat pengembalian atas Laba bersih-dividen Mengukur tingkat pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa preferen yang harus dibayar pemegang saham biasa Rata-rata jumlah lembar rata2 saham biasa yangberedar Laba per saham Laba bersih-dividen Mengukur laba bersih perlembar saham preferen yang harus dibayar biasa Rata-rata jumlah lembar saham biasa yang beredar Dividen per saham Dividen saham biasa Mengukur dividen per saham biasa Rata-rata jumlah lembar saham biasa yang beredar Hasil saham biasa Dividen persaham biasa Mengukur tingkat hasil kas untuk para Nilai pasar per saham biasa pemegang saham Rasio harga laba Harga pasar per lembar Mengukur daya tarik saham sebagai suatu saham biasa investasi Laba per lembar saham biasa

  45. Analisis Struktur Modal • Rasio ekuitas terhadap hutang Ekuitas pemegang saham Mengukur penggunaan hutang untuk membiayai • Total Kewajiban operasi. • Kelipatan bunga terhadap laba Laba sebelum pajak dan beban bunga Mengukur kemampuan • beban bunga untuk memenuhi pembayaran bunga • Nilai buku per sahamEkuitas pemegang saham biasa Mengukur ekuitas per saham biasa • Jumlah lembar saham biasa yang • beredar

  46. e. lain-lain Ratio: 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemadirian = ----------------------------------------------------------------------------------- Bantuan Pemerintahan Pusat / prosinsi dan Pinjaman 2. Rasio Efektivitas d an Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektivitas = ---------------------------------------------------------------------------------------- Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah Biaya yang dikeluarkan Untuk memungut PAD Rasio Efisiensi = ----------------------------------------------------------- Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah 3. Rasio Aktivitas a. Rasio Keserasian Total Belanja Rutin Rasio Belanja Rutin Terhada APBD = ----------------------------- Total APBD Total Belanja Pembangunan Rasio Belanja Pembangunan Terhada APBD = ------------------------------------- Total APBD b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (PAD + BD + DAU ) - BW DSCR = -------------------------------------------------------------------- Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya pinjaman

  47. No Tingkat Kesimpulan (000.000) Perbandingan 20x1 (%) 20x0 (%) 1.Likuiditas 28.000 32.000 Pada tahun 20x1 kemampuan Pemda/ a. Ratio Kas : -------- = 186,7 -------- = 188,23 Kota untuk menutupi kewajiban lancar 15.000 17.000 masih ada sisa sebesar 86,7 % dan untuk tahun 20x0 = 88,23 % ini menunjukan bahwa kemampuan pada th. 20x0 aktiva lancarnya naik dibandingkan th. 20x1 namun ada kenaikan kewajiban lancar 7.000 5.000 Menunjukan bahwa kemampuan asset moneter dalam b. Ratio Cepat: -------- = 46,76 ------- = 29,41 menetupi kewajiban lancarnya untuk tahun 20x1 15.000 17.000 = 46,7 % dan tahun 20x0 = 29, 4 % 2. Propitabilitas a. Tingkat Surolus 114.500 66.500 dari perbandingan tahun 20x1 dan 20x0 kenaikan Pendapatan : -------- = 45,8 ---------=24,18 Surplus pendapatan dapat dikatakan berarti hal ini Terhadap Pendap. 250.000 275.000 kenaikan surplus pendapatan merupakan pengaruh dari belanja (pengeluaran) b. tingkat pengemb- 114.500 66.500 menunjukan tingkat pengmbalian aktiva antara 20x1 alian aktiva terhp.: -------- = 173,5 ---------=97,8 dan 20x0 adalah 173, 5 %, 97,8 % surplus pendapat. 66.000 68.000 c. Tingkat pengem 114.500 66.500 Hasil yang dicapai dengan tingkat ekuitas antara 20x1 balian atas ekuit -------- = 286,25 ---------=166,25 ,20x0 adalah 286,25 % dan 166,25 % dari surplus 40.000 40.000 pendapatan

  48. 3. Struktur Modal a. Perbandingan 40.000 42.000 Penggunaan utang untuk membiayai operasi antara ekuitas terhad: -------- = 153,8 ---------=161,5 tahun 20x1, 20x0 hanya sebesar 53,8 % dan 61,5 % utang 26.000 26.000 b. Kelipatan bunga 895.000 46.500 kemampuan untuk menutupi bunga antara tahun 20x1 terhadap surpl.: -------- = 3580 ---------=332,5 ,20x0 = 3580 % dan 332,5 % pendapatan 25.000 20.000 diluar bunga

More Related