1 / 28

ARBITRASI MELALUI BASYARNAS

ARBITRASI MELALUI BASYARNAS. Disusun oleh : Abadan syakuro 20100730092 Fitra rizal 20100730072 Rizal 20100730054 EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA. Pendahuluan :.

alec-mccullough
Télécharger la présentation

ARBITRASI MELALUI BASYARNAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ARBITRASI MELALUI BASYARNAS Disusunoleh : Abadan syakuro 20100730092 Fitrarizal 20100730072 Rizal 20100730054 EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

  2. Pendahuluan : Pada awalnya yang menjadi kendala hukum bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah hendak dibawa ke mana penyelesaiannya, karena Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara, sedangkan wewenang Pengadilan saat itu menurut UU No. 7 Tahun 1989 hanya terbatas mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.

  3. Lanjutan … Sehingga kemudian untuk mengantisipasi kondisi darurat maka didirikan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI dan MUI, namun badan tersebut tidak bekerja efektif dan sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabah diselesaikan di Pengadilan Negeri.

  4. Lanjutan … Sampai saat ini penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua model, yakni penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Pilihan penyelesaian sengketa non litigasi dapat dibagi dua, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

  5. Lanjutan … Dari beberapa model penyelesaian sengketa tersebut masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan dan pada kesempatan ini kami akan membahas penyelesaian sengketa non ligitimasi dengan arbitrase melalui BASYARNAS.

  6. PEMBAHASAN A. Pengertian, Prinsip dan Tujuan Penyelesaian Sengketa Pengertian Penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan nama Ash-Shulhu berarti memutus pertengkaran atau perselihan atau dalam pengertian syariatnya adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 orang yang bersengketa.

  7. Prinsip Penyelesaiansengketamemilikiprinsiptersendiri agar masalah-masalah yang adadapatterselesaikandenganbenar. Diantaraprinsiptersebutadalahsebagaiberikut: 1. Adildalammemutuskanperkarasengketa, tidakadapihak yang merasadirugikandalampengambilankeputusan. 2. Kekeluargaan 3. Win win solution, menjaminkerahasiansengketaparapihak 4. Menyelesaiakanmasalahsecarakomprehensifdalamkebersamaan

  8. Tujuan Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ini agar setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam perbankan dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan bersengketaan yang berujung pada ketidakadilan, dalam Islam juga tidak diperbolehkan berselisih yang berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan.

  9. B. Landasan Hukum Penyelesaian sengketa Al-Qur’an terdapatdalamsurat Al Hujuratayat 9 وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ “Dan jikaadaduagolongandariorang-orangmukminberperangmakadamaikanlahantarakeduanya. Jikasalahsatudarikeduagolonganituberbuataniayaterhadapgolongan yang lain makaperangilahgolongan yang berbuataniayaitusehinggagolonganitukembalikepadaperintah Allah; jikagolonganitutelahkembali (kepadaperintah Allah), makadamaikanlahantarakeduanyadenganadildanberlakuadillah. Sesungguhnya Allah menyukaiorang-orang yang berlakuadil”

  10. Hadits Hadits riwayat At-Tarmizi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah saw bersabda, “perjanjian diantara orang-orang mislim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” At-Tirmizi dalam hal ini menambahkan muamalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka.

  11. Pasal 1338 KUHP, Sistem Hukum Terbuka Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan, “semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”

  12. C.Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur BASYARNAS/ Arbitrasi melalui BASYARNAS berdasarkan Pasal 1851,1855,1858 KUHPdt, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (islah).

  13. Arbitrase Arbitrase atau Arbitrage (Belanda), Arbitrase (latin), Tahkim (Islam). Menurut R. Subekti, mengartikan Arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa arbiter berdasarkan persetujuan para pihak yang akan mentaati keputusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih.

  14. Lanjutan … Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa bahwasanya arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

  15. Lanjutan … Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata hakkama, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya.

  16. Lanjutan … Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.

  17. Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992.

  18. Lanjutan … Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur , akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

  19. Lanjutan … Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.

  20. Kedudukan BASYARNAS Ditinjau Dari Segi Tata Hukum Indonesia UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan antara lain, bahwa: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (executoir) dari pengadilan”

  21. Lanjutan … Menurut pendapat H.M. Thahir Azhari, bahwa kehadiran Arbitrase Islam (BASYARNAS) di Indonesia merupakan suatu condition sine qua non, secara yuridis formal kedudukan BASYARNAS dalam Tata Hukum Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh.

  22. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur BASYARNAS BASYARNAS sebagai lembaga permanent yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan , jasa. Lembaga arbitrase Syariah merupakan penyelesaian sengketa secara syariah antara kedua pihak di jalur pengadilan untuk mencapai kesepakatan maslahah ketika upaya mufakat tidak tercapai.

  23. Lajutan … badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut.

  24. Kewenangan BASYARNAS 1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hokum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku. 2. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

  25. BASYARNAS memiliki keunggulan-keunggulan, diantaranya: 1. Memberikankepercayaankepadaparapihak, karenapenyelesaiannyasecaraterhormatdanbertanggungjawab 2. Para pihakmenaruhkepercayaan yang besarpada arbiter, karenaditanganiolehorang-orang yang ahlidibidangnya 3. Prosespengambilankeputusancepat 4. Para pihakmenyerahkanpersengketaannyasecarasukarelakepadaorang-orang (badan) yang dipercaya 5. Didalamprosesarbitrasepadahakekatnyaterkandungperdamaiandanmusyawarah 6. BASYARNAS akanmemberikanpeluangbagiberlakunyahukum Islam sebagaipedomanpenyelesaianperkara.

  26. BASYARNAS memilikikekurangan-kekurangan, diantaranya: 1. Kurangnyamanajemen SDM yang adasehinggamasihharusberbenahdiri agar dapatmengimbangipesetnyaperkembanganlembagakeuangansyariahdi Indonesia 2. Belumsepenuhnyamenjadilembaga yang dipercayamasyarakat 3. Keterbatasanjaringankantor BASYARNAS didaerah 4. Kurangnyasosialisasikepadamasyarakatdalamrangkapenyebarluasaninformasidanmeningkatkanpemahamanmengenaiarbitrasesyariah.

  27. Kesimpulan Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa bahwasanya arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut.

  28. DAFTAR PUSTAKA 1. M. Thaher, Asmuni. Kendala-kendalaSeputarEksistensiPerbankanSyariahdi Indonesia, MSI-UII.Net-3/9/2004 2. Perwataatmaja, Karnaendkk. 2005. Bank danAsuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media. 3. Rosyadi, A. Rahmat. 2002. ArbitrasedalamPerspektif Islam danHukumPositif, Bandung: Citra AdityaBakti. 4. Sumitro, Warkum. 2004. Asas-AsasPerbankan Islam & Lembaga-lembagaTerkait (BAMUI, Takaful danPasar Modal Syariahdi Indonesia), Jakarta: Raja GrafindoPersada.

More Related