PROSEDUR PENYELESAIAN SEENGKETA PAJAK

1. PROSEDUR PENYELESAIAN SEENGKETA PAJAK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012 MOH. SALEH ISMAIL enny, 2008

2. SENGKETA PAJAK • SengketaPajakadalahsengketa yang timbuldalambidangperpajakanantaraWajibPajakataupenanggungPajakdenganpejabat yang berwenangsebagaiakibatdikeluarkannyakeputusan yang dapatdiajukan Banding atauGugatankepadaPengadilanPajakberdasarkanperaturanperundang‑undanganperpajakan, termasukGugatanataspelaksanaanpenagihanberdasarkanUndang‑undangPenagihanPajakdenganSuratPaksa. enny, 2008

3. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK • Upaya Keberatan • Upaya Banding • Upaya Gugatan • Upaya Peninjauan Kembali. enny, 2008

4. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PENINJAUAN KEMBALI KE MA PENGADILAN PAJAK BANDING GUGATAN PEJABAT BERWENANG KEBERATAN SENGKETA PAJAK enny, 2008

5. KEBERATAN • Kebaratanadalahupayaadministratif yang dilakukanolehWP terhadappejabatpajak yang mengeluarkankeputusanterhadapbeberapaobjeksengketasebagaimanaditentukandalamperaturanperundang-undangan. • Keberatanpajakmunculmunculdikarenakantimbulnyasengketapajakmengenaipenetapanbesarnyapajakterutang. • Keberatanpajakadalahupayahukum yang harusditempuhsebelum WP mengajukan banding ke P. Pajak. • KeberatanpajakdiajukankepadaDitjenPajak. enny, 2008

6. OBJEK KEBERATAN • KeberatanhanyadapatdiajukanolehwajibpajakkepadaditjenPajakatassuatu : SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB; dan Pemotonganataupemungutanpajakolehpihakketigaberdasarkanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. enny, 2008

7. PROSEDUR KEBERATAN • Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. • Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak kecualiapabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya enny, 2008

8. PROSEDUR KEBERATAN • Dalam hal WP mengajukan keberatan atas SKP, WP wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. • Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak enny, 2008

9. PROSEDUR KEBERATAN • Dalam hal WP mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. • Dalam hal WP ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. • Dalam hal WP mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% tidak dikenakan enny, 2008

10. PROSEDUR KEBERATAN • DitjenPajakdalamjangkawaktupaling lama 12 bulansejaktanggalsuratkeberatanditerimaharusmemberikeputusan. • Sebelumsuratkeputusanditerbitkan, WP dapatmenyampaikanalasantambahanataupenjelasantertulis. • KeputusanDitjenPajak atas keberatandapatberupamengabulkanseluruhnyaatausebagian, menolakataumenambahbesarnyajumlahpajak yang masihharusdibayar • Apabila jangkawaktu12 bulanterlampauidan DitjenPajaktidakmemberisuatukeputusan, keberatan yang diajukantersebutdianggapdikabulkan enny, 2008

11. PROSEDUR BANDING • Wajib Pajakdapatmengajukanpermohonanbandinghanyakepadabadanperadilanpajak atas Surat KeputusanKeberatan • Permohonandiajukansecara tertulisdalambahasa Indonesia denganalasan yang jelaspaling lama 3 bulansejak Surat KeputusanKeberatanditerima dan dilampiridengansalinan Surat KeputusanKeberatan • Apabila dimintaolehWP untukkeperluanpengajuanpermohonanbanding, DitjenPajakwajibmemberikanketerangan secara tertulishal-hal yang menjadidasar Surat KeputusanKeberatan yang diterbitkan enny, 2008

12. PROSEDUR BANDING • Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak, atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. • Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan • Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan enny, 2008

13. PROSEDUR BANDING Apabilapengajuankeberatan, permohonan banding, ataupermohonanpeninjauankembalidikabulkansebagianatauseluruhnya, selamapajak yang masihharusdibayarsebagaimanadimaksuddalamSuratKetetapanPajakKurang Bayar, SuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahan, SuratKetetapanPajakNihil, danSuratKetetapanPajakLebih Bayar yang telahdibayarmenyebabkankelebihanpembayaranpajak, kelebihanpembayarandimaksuddikembalikandenganditambahimbalanbungasebesar 2% (duapersen) per bulanuntuk paling lama 24 (duapuluhempat) bulan. enny, 2008

14. GUGATAN • Gugatanadalahupayahukum yang dapatdilakukanolehWajibPajakataupenanggungPajakterhadappelaksanaanpenagihanPajakatauterhadapkeputusan yang dapatdiajukanGugatanberdasarkanperaturanperundang‑undanganperpajakan yang berlaku enny, 2008

15. OBJEK GUGATAN • Dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas : Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman Lelang; Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan pajak; Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitan tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain : Pelaksanaan SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB; Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan Keputusan atas Keberatan Wajib Pajak ke Ditjen Pajak. enny, 2008

16. PENINJAUAN KEMBALI • PeninjauanKembaliadalahsuatuupayahukumluarbiasaatasPutusan MA yang telahberkekuatanhukumtetapberdasarkanadanyabuktibaru. • PK hanyadapatdiajukansekalikepada MA melaluiPengadilanPajak • PK tidakmenangguhkanataumenghentikanpelaksanaanputusanPengadilanPajak • Permohonanpeninjauankembalidapatdicabutsebelumdiputus, dandalamhalsudahdicabutpermohonanpeninjauankembalitersebuttidakdapatdiajukanlagi enny, 2008

17. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI ApabilaputusanPengadilanPajakdidasarkanpadasuatukebohonganatautipumuslihatpihaklawan yang diketahuisetelahperkaranyadiputusataudidasarkanpadabukti‑bukti yang kemudianoleh hakim pidanadinyatakanpalsu; Apabilaterdapatbuktitertulisbaru yang pentingdanbersifatmenentukan, yang apabiladiketahuipadatahappersidangandiPengadilanPajakakanmenghasilkanputusan yang berbeda; enny, 2008

18. Lanjutan...... Apabilatelahdikabulkansuatuhal yang tidakdituntutataulebihdaripada yang dituntut, kecuali yang diputusberupamengabulkansebagainatauseluruhnyadanmenambahpajak yang harusdibayar; Apabilamengenaisuatubagiandarituntutanbelumdiputustanpadipertimbangkansebab‑sebabnya; atau Apabilaterdapatsuatuputusan yang nyata‑nyatatidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang‑undangan yang berlaku. enny, 2008

19. TERIMA KASIH...!!! enny, 2008