HUKUM PERJANJIAN

1. HUKUM PERJANJIAN

2. AsalKataPerikatan Obligatio (Latin) Obligation (Perancis) Obligation (Inggris) Verbintenis (Belanda) Verbinden Mengikat Ikatan atau Hubungan Perikatan

3. PengertianPerikatan Hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam bidang harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi suatu prestasi

4. Gambaran Perikatan Berhak menuntut pemenuhan prestasi Hubungan Hukum Debitor Kreditor Hubungan Hukum Wajib melakukan prestasi

5. Unsur-UnsurPerikatan • Hubungan hukum (legal relationship) • Kekayaan (patrimonial) • Pihak-Pihak (parties) • Prestasi (performance)

6. Buku III KUHPerd • Sistematika Buku III KUHPerd • Bagian Umum • BAB I Perikatan pada Umum • BAB II Perikatan yang timbul dari Perjanjian • BAB III Perikatan yang Timbul dari UU • Hapusnya Perikatan • Bagian Khusus • BAB V Jual Beli • BAB .... • BAB XVIII Perdamaian • Jika ketentun bagian umum bertentangn dg ketentun khusus, maka yg dipake a/ ketentun yg khusus. Tempat Pengaturan Perikatan

7. Sistem hukum perikatan adalah terbuka. • Artinya, BW memberikan kemungkinkan bagi setiap org mengadakan bentuk perjanjian apapun, baik yg telah diatur dlm UU, peraturan khusus maupun perjanjian baru yg belum ada ketentuannya. • Misal: perjanjian kos-kosan Sistem hukumperikatan:

8. Sebagaihukumpelengkap • Jikaparapihakmembuatketentuansendir, makaparapihakdptmengesampingknketentundlm UU • Konsensuil • Dengantercapainyakatasepakatdiantaraparapihak, makaperjanjiantersebuttelahmengikat. • Obligatoir • SebuahPerjanjianhanyamenimbulkankewajibansaja, tidakmenimbulkanhakmilik. • Hakmilikbaruberpindahatauberalihsetelahdilakukannyapenyerahanatau levering Sifat hukum perikatan:

9. PembagianPerikatanBerdasarkanSumberPerikatan Perikatan Perjanjian Undang-Undang Undang-Undang dan Perbuatan Manusia Undang-Undang Semata Perbuatan Menurut Hukum Perbuatan Melawan Hukum

10. HUKUM PERJANJIAN ( KONTRAK ) 1. Sistem Hukum Eropa Kontinental • Sistem hukum Eropa Kontinental yang dikenal dengan “ civil Law ”. Sistem hukum KUH Perdata bersumber dari Code Civil (Napoleon – Hukum Romawi) b. Bersifat individualistik SISTEM HUKUM KONTRAK YANG BERLAKU DI DUNIA c. Sistem hukum civil law, sistem peraturan hukum/perundangan menduduki tempat utama (hukum tertulis) dibanding dengan putusan 2. Sistem Hukum Common Law a. Bersumber dari hukum inggris b. Berkembang dari ketentuan/hukum yang ditetapkan oleh hakim pengadilan melalui keputusan yang dibuat (Judge Made Law), arti common law berasal dari bahasa Prancis Commune-ley yang berarti adat kebiasaan yang bersifat umum c. Hakim tidak hanya berfungsi menerapkan hukum, tetapi juga menetapkan/membuat hukum .

11. HUKUM PIDANA • HUKUMPAJAK • HTN, • Hukum internasional • DLL PUBLIK HUKUM • LEX SPECIALIS HUKUM PERDATA : • HUKUM DAGANG/BISNIS • HUKUM PERBURUHAN • HUKUM PERKAWINAN • HUKUM AGRARIA/PERTANAHAN • HUKUM WARIS, DLL Adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat atau perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan WN PRIVAT PERDATA SISTIMATIKA MENURUT KUH PERDATA SISTIMATIKA MENURUT ILMU PENGETAHUAN • HUKUM PERORANGAN • (Persoon Recht ) • b. HUKUM KELUARGA • (Familie Recht ) • c. HUKUM HARTA KEKAYAAN • ( Vermogen Recht ) • d. HUKUM WARIS • ( Erf Recht ) • HUKUM PERORANGAN • b. HUKUM BENDA • c. HUKUM PERIKATAN • d. HUKUM PEMBUKTIAN DAN DALUARSA

12. PENGERTIAN PERJANJIAN (KONTRAK) Bahasa Inggris Contracts KONTRAK Bahasa Belanda Overeenkomst Kontrak ( Perjanjian ) diatur dalam Buku III KUHPerdata yaitu Pasal 1313 KUH Perdata “ Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dari definisi dalam pasal 1313 KUHPerdata tersebut diatas masih banyak kelemahan, diantaranya adalah: • Perbuatan tersebut yang bagaimana ? b. Sifat dari perjanjian atau kontrak tersebut masih satu arah

13. Definisi perjanjian atau kontrak menurut para ahli : a. Menurut Prof. R. Soebekti Kontrak (Perjanjian) adalah : “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” b. Menurut Abdul R. Saliman dan kawan-kawan, Kontrak adalah: “Suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.” Dari pendapat dua tokoh diatas, suatu perjanjian itu untuk mendapatkan pengaturan hukum apabila memenuhi unsur-unsur : • Adanya perbuatan Hukum atau hubungan hukum Adalah : Perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hokum dan akibat hokum tersebut dikehendaki oleh kedua belah pihak. b. Adanya satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya. c. Adanya Prestasi  melakukan / berbuat / tidak berbuat sesuatu d. Adanya Obyek Hukum  harta/benda/kekayaan yang mempunyai nilai yang dapat diperdagangkan

14. pihak-pihak yang kompeten; pokok yang disetujui; pertimbangan hukum; perjanjian timbal balik; hak dan kewajiban timbal balik. UNSUR-UNSUR PERJANJIAN (KONTRAK)

15. Subjek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, • Manusia. • Badan hukum. • Kemampuan dalam membuat perjanjian dengan menafsirkan Pasal 1330 KUHPerdata secara “a contrario” (Negatif). • Digolongkan orang-orang yang cakap (“bekwaamheid”) adalah: • Orang-orang yang sudah dewasa. • Mereka yang tidak di bawah pengampuan. Subjek Hukum dalam Perjanjian

16. sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian SISTEM HUKUM PERJANJIAN DALAMKUHPERDATA

17. Konsensualisme c. Pacta Sunt Servanda ASAS – ASAS PERJANJIAN Adalah Perjanjian itu telah terjadi jika telah ada consensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak; Konsensus ini tidak ada bila terdapat 3 (tiga) hal (pasal 1321 KUHPerdata) yaitu: Paksaan (dwang); Kekhilafan (dwaling); Penipuan (bedrog). ASAS DALAM BERKONTRAK b. Kebebasan Berkontrak Adalah: seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontrak; Kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat).

18. Selain itu ada beberapa asas lain dalam standar kontrak, yaitu:

19. 2. AsasKekuatanMengikat Demikianseterusnyadapatditarikkesimpulanbahwadidalamperjanjianterkandungsuatuasaskekuatanmengikat. • AsasKepercayaan • Seorang yang mengadakanperjanjiandenganpihak lain, harusdapatmenumbuhkankepercayaandiantarakeduapihakbahwasatusama lain akanmemenuhiprestasinyadikemudianhari.

20. 5. Asas Keseimbangan Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. • Asas Persamaan hak • Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.

21. AsasKepatutan • Asasinidituangkandalampasal 1339 KUH Perdata. Asaskepatutandisiniberkaitandenganketentuanmengenaiisiperjanjian. • Asas Moral • Asasiniterlihatdalamperikatanwajar, dimanasuatuperbuatansukareladariseseorangtidakmenimbulkanhakbaginyauntukmenggugatkontraprestasidaripihakdebitur.

22. 9. Asas Kepastian Hukum Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. • Asas Kebiasaan • Asas ini diatur pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian.

23. 10. Asas Itikad Baik (Good Faith) Prof. Mr. P.L. Wry memberikan arti itikad baik dalah hukum perjanjian adalah: “…. Bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain”

24. Asas Itikad Baik (Good Faith) • Prof. Subekti, SH merumuskan itikad baik sebagai berikut: “Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan”. • Pasal 1338 ayat 3KUHPerdata: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” Lanjutan……………….

25. Asas Itikad Baik (Good Faith) • Kesimpulan: • Itikad baik adalah suatu sikap batin atau keadaan kejiwaan manusia yang: • Jujur; • Terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau digelapkan); • Tulus ikhlas; • Sungguh-sungguh. Lanjutan………………….

26. Akibat Perjanjian • Perjanjian mengikat para pihak • Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak • Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

27. Kesepakatan (Consensus/agreement) Kesepakatan (Consensus/agreement) Kecakapan berbuat menurut hukum (capacity) Kecakapan berbuat menurut hukum (capacity) Obyek/hal Tertentu Causa yang halal/legal SYARAT SAHNYA KONTRAK Disebut dengan syarat subyektif. Karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya syarat subyektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan. Jadi kontrak akan tetap mengikat dan berlaku bagi para pihak sampai ada permintaan pembatalan. Ada 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata Disebut dengan syarat obyektif, karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya syarat obyektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi Hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kotrak tersebut telah batal

28. KESEPAKATAN (TOESTEMING/IZIN) KEDUA BELAH PIHAK Syarat yang pertamasahnyakontrakadalahadanyakesepakatanataukonsensus padapihak. KesepakataninidiaturdalamPasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksuddengankesepakatanadalahpersesuaianpernyataankehendakantarasatuorangataulebihdenganpihaklainnya. Yang sesuaiituadalahPernyataannya, karenakehendakitutidakdapatdilihat/diketahuiorang lain. Ada lima caraterjadinyapersesuaianpernyataankehendak, yaitudengan: bahasa yang sempurnadantertulis; bahasa yang sempurnasecaralisan; bahasa yang tidaksempurnaasaldapatditerimaolehpihaklawan. Karenadalamkenyataannyaseringkaliseseorangmenyampaikandenganbahasa yang tidaksempurnatetapidimengertiolehpihaklawannya; bahasaisyaratusaldapatditerimaolehpihaklawannya diamataumembisu, tetapiasaldipahamiatauditerimapihaklawan

29. CacatKehendakdalamKontrak Kesepakatan Cacat Kehendak Penipuan Paksaan Kekeliruan Penyalahgunaan Keadaan Undue Influence = Misbruik van Omstandigheden

30. PenyalahgunaanKeadaan Kontrak Pihak Pihak Posisi tawar tidak seimbang Posisi Tawar Lebih Lemah Posisi Tawar Lebih Kuat • Tidak ada: • Paksaan • Kekeliruan • Penipuan Menyalahgunakan posisi tawar yang ia miliki, sehingga dapat mendikte kemauannya Tidak dapat mengambil putusan yang bersifat independen, harus mengikuti kemauan pihak lawannya

31. Keunggulan Posisi Tawar Keunggulan Posisi Tawar Keunggulan Ekonomis Keunggulan Kejiwaan

32. TolokUkurPenyalahgunaanKeadaan • Posisi tawar pihak tidak seimbang • Salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lemah • Pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang independen • Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat mengetahui kondisi tersebut • Pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat menyalahgunakan posisi tawarnya

33. Indikasi Penyalahgunaan Keadaan • Ada syarat-syarat perjanjian yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut • Tampak atau ternyata pihak debitor dalam keadaan “tertekan” • Apabila terdapat keadaan tidak ada pilihan lain bagi debitor selain mengikuti kemauan kreditor • Nilai dari hasil perjanjian sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan prestasi timbal balik

34. KECAKAPAN BERTINDAK Kecakapanbertindakadalahkecakapanataukemampuanuntukmelakukanperbuatanhukum. Perbuatanhukumadalahperbuatan yang akanmenimbulkanakibathukum. Orang-orang yang akanmengadakanperjanjianharuslahorang-orang yang cakapdanmempunyaiwewenanguntukmelakukanperbuatanhukum, sebagaimana yang ditentukanolehundan-undang. Orang yang cakapdanberwenanguntukmelakukanperbuatanhukumadalahorang yang sudahdewasa. Ukurankedewasaanadalahtelahberumur 21 tahundanatausudahkawin. Orang yang tidakberwenang, untukmelakukanperbuatanhukum : Anakdibawahumur (minderjarigheid), Orang yang ditaruhdibawahpengampuan, dan Istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Akantetapidalamperkembanganyaistridapatmelakukanperbuatanhukum, sebagaimana yang diaturdalamPasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

35. ADANYA OBJEK PERJANJIAN (ONDERWERP DER OVEREENSKOMST) DI DALAM BERBAGAI LITERATUR DISEBUTKAN BAHWA YANG MENJADI OBJEK PERJANJIAN ADALAH PRESTASI (POKOK PERJANJIAN). PRESTASI ADALAH APA YANG MENJADI; KEWAJIBAN DEBITUR DAN APA YANG MENJADI HAK KREDITUR (YAHYA HARAHAP 1986: 10; MERTOKUSUMO, 1987:36). PRESTASI INI TERDIRI DART PERBUATAN POSITIF DAN NEGATIF. PRESTASI TERDIRI ATAS: (1) MEMBERIKAN SESUATU. (2) BERBUAT SESUATU, DAN (3) TIDAK BERBUAT SESUATU (PASA1 1234 KUH PERDATA). Suatu hal tertentu ( Obyek ), dengan persyaratan: • Barang yang merupakan obyek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan. (psl 1332 KUHPerdata) • Pada saat kontrak dibuat minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Psl. 1333 (1) KUHPerdata) • Obyek yang berkaitan prestasi dimunkinkan, artinya prestasi dapat dilaksanakan

36. ADANYA CAUSA YANG HALAL (GEOORLOOFDE OORZAAK) DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA TIDAK DIJELASKAN PENGERTIAN ORZAAK (CAUSA YANG HALAL). DI DALAM PASAL 1337 KUH PERDATA HANYA DISEBUTKAN CAUSA YANG TERLARANG. SUATU SEBAB ADALAH TERLARANG APABILA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, KESUSILAAN, DAN KETERTIBAN UMUM. HOGE RAAD SEJAK TAHUN 1927 MENGARTIKAN ORZAAK SEBAGAI SESUATU YANG MENJADI TUJUAN PARA PIHAK. CONTOH A MENJUAL SEPEDA MOTOR KEPADA B. AKAN TETAPI, SEPEDA MOTOR YANG DIJUAL OLEH A ITU ADALAH BARANG HASIL CURIAN. JUAL BELI SEPERTI ITU TIDAK MENCAPAI TUJUAN DARI PIHAK B. KARENA B MENGINGINKAN BARANG YANG DIBELINYA ITU BARANG YANG SAH

37. Akibat Hukum Apabila Suatu Perjanjian/Kontrak Tidak Memenuhi Persyaratan a. Batal demi hukum : apabila kontrak/perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif. b. Dapat dibatal : apabila kontrak/perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subyektif. c. Kontrak tidak dapat dilaksanakan : apabila tidak memenuhi syarat khusus, misalnya kontrak berdasarkan ketentuan harus dalam bentuk tertulis tetapi tidak dibuat tertulis sehingga kontrak tidak bisa dilaksanakan karena dia belum sah. d. Sanksi administratif : apabila suatu kontrak berdasarkan ketentuan diperlukan syarat tertentu, misalnya harus dilaporkan kepada BI khusus kontrak pinjaman swasta yang dijamin oleh pemerintah. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi administratif.

38. BENTUK PERJANJIAN/KONTRAK Merupakan akta yang bentuk maupun isinya dibuat oleh para pihak, namun demikian isinya dibacakan dan diterangkan oleh notaris kepada para pihak , setelah itu ditanda-tangani dan diberi tanggal dihadapan notaris Yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan cukup dengan lisan saja LISAN AKTA DIBAWAH TANGAN AKTA DIBAWAH TANGAN DIDAFTARKAN KE NOTARIS (DIWAARMEKING) KONTRAK DILEGALISASI OLEH NOTARARIS TULISAN AKTA DIBAWAH TANGAN BIASA Akta yang bentuk maupun isinya dibuat dan ditanda-tangani oleh para pihak Yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan dalam bentuk tertulis Yaitu tulisan-tulisan yang ditanda-tangani dan dibuat para pihak, tidak dihadapan pejabat umum pembuat akta, bentuk dan isinyatidak terikat pada syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan Akta yang bentuk mapun isinya dibuat para pihak dan setelah ditanda tangani oleh para pihak, dibawa kepada notaris untuk didaftarkan (dikantor notaris) AKTA NOTARIIL/PPAT AKTA NOTARIIL/PPAT Yaitu akta yang dibuat oleh notaris/pejabat umum pembuat akta. Untuk dapat disebut akta otentik harus memenuhi syarat, yaitu : dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh perundangan (kepala akta,badan akta, akhir akta), dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, dan pejabat umum tersebut harus berwenang membuat akta ditempat akta tersebut dibuat.

39. Akta adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak secara tertulis dengan pembubuhan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan Unsur penting akta adalah : a. Ditanda tangani b. Memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atas perikatan c. Diperuntukkan alat bukti

40. KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA AKTA MERUPAKAN SUATU TULISAN YANG DITANDA TANGANI DAN DIBUAT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI BUKTI AKTA MERUPAKAN ALAT BUKTI TERTULIS MENURUT PASAL 1866 BW MENYEBUTKAN BAHWA YANG TERMASUK ALAT-ALAT BUKTI ADALAH : A. ALAT BUKTI TERTULIS B. PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI C. PERSANGKAAN D. PENGAKUAN E. SUMPAH F. PEMERIKSAAN SETEMPAT G. KETERANGAN AHLI

41. KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA AKTA NOTARIIL/PPAT AKTA DIBAWAH TANGAN a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah • Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil, akan tetapi kekuatan pembuktianmateriil timbul setelah dibuktikan kekuatan formilnya, sedangkan kekuatan formilnya baru terjadi bila pihak yang bersangkutan mengakui kebenaran akan ini dan pembuatan akta itu. • Apabila akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka pihak yang menggunakan akta dibawah tangan tersebut sebagai bukti, harus membuktikan bahwa akata tersebut tidak palsu Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri sebagai akta otentik mengingat kehadirannya itu b. Kekuatan Pembuktian Formil Akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut menjamin : kebenaran dari tanggalnya, tandatangan yang terdapat dalam akta, identitas para pihak, dan kebenaran tempat pembuatan akta c. Kekuatan Pembuktian Materiil • Bahwa isi dari akta itu (dianggap) dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuat akta itu sebaga tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapat hak darinya. • Kebenaran isi tidak dapat diganggu gugat

42. Jenis-jenis Perjanjian • Perjanjian Timbal Balik • Adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik • Contoh; jual beli, sewa menyewa, tukar menukar

43. Perjanjian sepihak • Adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi • Contoh; perjanjian hibah, hadiah

44. Perjanjian Bernama • Adalah perjanjian yg sudah mempunyai nama sendiri,yg dikelompokkan sbg perjanjian khusus karena ditentukan sedemikan oleh UU • Misal : jual beli, sewa menyewa, tukar menukar

45. Perjanjian Tak Bernama • Adalah perjanjian yg tidak diatur dlm UU tetapi terdapat dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dan nama yg disesuaikan dgn kebutuhan para pihak • Misal : perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolahan

46. Perjanjian Atas Beban • Adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yg satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum • Misalnya; X menyanggupi memberikan Y sejumlah uang, jika Y menyerah-lepaskan suatu barang tertentu kpd X

47. Perjanjian Kebendaan (zakelijk overenkomst) • Adalah perjanjian u/ memindahkan hak milik dlm perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator

48. PENYUSUNAN KONTRAK HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DI DALAM MERENCANAKAN SUATU KONTRAK : a. Judul Kontrak b. Para Pihak dalam kontrak (subyek hukum) c. Materi / Obyek Kontrak, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi d. Hak dan kewajiban Para Pihak e. Upaya hukum / Pilihan Hukum yang dipilih kalau terjadi sengketa f. Berakhirnya kontrak g. Bentuknya Kontrak

49. TAHAPAN PENYUSUNAN KONTRAK A. TAHAP PRA KONTRAK a. Negosiasi b. Momerandum Of Understanding (MoU) c. Studi Kelayakan d. Negosiasi Lanjutan B. TAHAP PENYUSUNAN KONTRAK a. Penulisan naskah awal b. Perbaikan naskah c. Penulisan naskah akhir d. Penandatanganan C. TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK a. Pelaksanaan kontrak b. Penafsiran kontrak c. Penyelesaian sengketa

50. ANATOMI KONTRAK • JUDUL B. PEMBUKAAN C. PARA PIHAK D. LATAR BELAKANG KESEPAKATAN E. ISI F. PENUTUP