1 / 35

PERAN SEKWAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

PERAN SEKWAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. Abdullah Hehamahua Penasihat KPK (Banjarmasin, 18 Maret 2010). KEHIDUPAN BANGSA YANG CERDAS KESEJAHTERAAN UMUM MASYARAKAT YANG AMAN, DAMAI & TENTERAM MENGGERAKAN LAHIRNYA KETERTIBAN DUNIA.

ata
Télécharger la présentation

PERAN SEKWAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERAN SEKWAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSIDI INDONESIA Abdullah Hehamahua Penasihat KPK (Banjarmasin, 18 Maret 2010)

  2. KEHIDUPAN BANGSA YANG CERDAS KESEJAHTERAAN UMUM MASYARAKAT YANG AMAN, DAMAI & TENTERAM MENGGERAKAN LAHIRNYA KETERTIBAN DUNIA TUJUAN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MADANI • Sistem • Hajat hidup • Kualitas anggota • masyarakat

  3. Subjek Pemberantasan Korupsi Aparat Pemerintah Good Governance Good Corporate Governance Good Civil Society Governance Sektor Swasta Masyarakat Komitmen Semua Pihak

  4. Dampak Korupsi (1) • Terhadap Perekonomian Nasional • Laju pertumbuhan ekonomi yg masih lamban • 49 % penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. 2/3 penduduk Indonesia mengkonsumsi makanan kurang dari 2.100 kalori per hari (survey WB) • Negara masih bergantung pada hutang luar negeri • Kebocoran dana pembangunan dan pungutan tidak resmi dari biaya produksi masih tinggi

  5. 2 1 4 3

  6. Dampak Korupsi (2) b. Terhadap Sumber Daya Alam • Minyak akan habis sebelum tahun 2030 (52.5% konsumsi enerji bergantung pada BBM. Subsidi untuk 62 juta kiloliter BBM tahun 2005 menghabiskan hampir 20% APBN. 70 juta rakyat Indonesia setiap malam kegelapan, tanpa listrik) • Hutan sudah dalam keadaan stadium 4 (1,6 juta hektar hutan dibabat setiap tahun, 39% habitat alami musnah) • 50 juta penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap air bersih. Penyediaan air bersih saat ini baru menjangkau 9% dari total penduduk Indonesia • Pencemaran laut dan hilangnya potensi kelautan sebagai primadona perekonomian nasional • Bencana alam marak secara nasional

  7. 2 1 4 3

  8. 2 1 3

  9. Dampak Korupsi (3) c. Terhadap Keamanan & Keutuhan Negara • Terjadi konflik vertikal & horisontal (18.910 orang meninggal dalam kerusuhan dari tahun 1998 – 2001) • Terjadi isu “sara” dalam setiap Pilkada • Tuntutan daerah tertentu untuk merdeka, atau merubah bentuk negara kesatuan kepada negara federal (Masyarakat Bengkalis, akhir tahun 2006, meminta bergabung dengan Malaysia)

  10. 2 1 4 3

  11. Dampak Korupsi (4) d. Terhadap Sosial Budaya • Keretakan kehidupan rumah tangga • Lahir generasi yang split personality • Lahir budaya keganasan • Lahir budaya hedonisme

  12. 2 1 4 3

  13. Jenis Korupsi • Material Corruption • Political Corruption • Intellectual Corruption

  14. Korupsi Berdasarkan Motif • Corruption by Need • Corruption by Greed • Corruption by Opportunity • Corruption by Exposure

  15. Bentuk Perbuatan Korupsi • Perbuatan yang merugikan keuangan/perekonomian negara • Suap Menyuap • Penggelapan • Pemerasan • Perbuatan Curang • Perbenturan Kepentingan • Gratifikasi

  16. Koordinasi (Pasal 7) Supervisi (Pasal 8) TUGAS KPK (Pasal 6) Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (Pasal 11) Monitoring (Pasal 14) Pencegahan (Pasal 13)

  17. Peran Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Percepatan Pencegahan Korupsi

  18. Prinsip-Prinsip Good Governance (TARIF)‏ • TRANSPARANSI • AKUNTABILITAS • RESPONSIBILITAS • INDEPENDENSI • FAIRNESS (KEADILAN)‏

  19. Percepatan Pemberantasan Korupsi Diktum Umum UU Korupsi UNCAC (UU 7/2006)‏ • LHKPN • Penetapan Kinerja • Peningkatan kualitas pelayanan publik • Penetapan program dan wilayah bebas korupsi • Pengadaan barang dan jasa • Kesederhanaan dinas & pribadi • Dukungan thd upaya penindakan korupsi • Kerjasama dengan KPK:kajian sistem yang koruptif • Peningkatan pengawasan & pembinaan aparatur INPRES 5/2004 Diktum Khusus RANasional- PK • Uji coba e-proc • Pengawasan pajak, bea cukai, PNBP, anggaran • Penyusunan RAN – PK • Kormonev Inpres 5/2004 • Sinkronisasi & optimalisasi upaya pemberantasan TPK • Penerapan GCG • Pendidikan anti korupsi • Kampanye anti korupsi • Optimalisasi upaya penyidikan & penuntutan • Penerapan GG, yanblik Tiga Pilar Pemerintah Swasta Masyarakat RADaerah- PK RAIndividu- PK

  20. Diktum-diktum Inpres 5/2004 • Ke-1 & 2 : LHKPN • Ke-3: penetapan kinerja dengan target dan indikator kinerja. • Ke-4: peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transparansi & standarisasi persyaratan, penyelesaian, dan biaya. • Ke-5: penetapan program dan wilayah bebas korupsi. • Ke-6: pelaksanaan Keppres 80/2003 untuk mencegah pemborosan. • Ke-7: kesederhanaan & penghematan dalam kedinasan dan kehidupan pribadi. • Ke-8 : dukungan pada POLRI, Kejaksaan, dan KPK (informasi dan ijin pemeriksaan)‏ • Ke-9: pengkajian sistem yang berpotensi menimbulkan TPK, bekerjasama dengan KPK. • Ke-10: peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur.

  21. Upaya Pencegahan Korupsi di tingkat Lokal: Promosi Good Governance Melalui Pendekatan Percontohan “Island of Integrity” Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan barang & jasa Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat Pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik Pemberian akses informasi Pelaksanaan mobilisasi publik melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran anti korupsi Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.

  22. Derajat Daya Saing DaerahHasil studi KPPOD • Pelayanan publik bidang ekonomi merupakan masalah yang dihadapi oleh daerah. • Di 12 dari 243 daerah waktu rata-rata untuk mendapatkan sertifikat tanah memerlukan lebih dari 6 (enam) bulan. • Pelaku usaha mengalami hambatan untuk mendapatkan izin usaha terutama mengenai prosedur yang rumit, waktu yang lama, dan biaya. • 2/3 pelaku usaha berpendapat bahwa bupati/walikota telah melakukan tindakan tegas untuk memberantas korupsi. • Masih ada 1/3 pelaku usaha berpendapat bahwa bupati/walikota terlibat dalam aktivitas korupsi bagi kepentingan pribadinya.

  23. Daya Saing Global(Global Competitiveness Index)Laporan World Economic Forum • Daya saing global Indonesia menurun: • peringkat 50 di 2006, • peringkat 55 di tahun 2007 dan • peringkat 55 di tahun 2008. • Daya saing Indonesia yang semakin lemah diakibatkan oleh variabel institusi yang diukur dari praktek etika dan korupsi serta inefisiensi birokasi serta adanya persoalan kualitas infrastruktur dan distrosi pasar terutama dalam hal jumlah prosedur dan waktu yang diperlukan untuk memulai usaha, • Membuat Indonesia tidak menarik buat pelaku usaha

  24. SURVEY INTEGRITASLAYANAN PUBLIKTINGKAT PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2008

  25. LOKASI PENELITIAN 54 Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Sumatera. • Sampel lokasi ditentukan secara purposive, dengan memperhatikan: • Kab/kota yang memiliki unit layanan PDAM • Proporsional terhadap jumlah kab/kota di masing-masing provinsi (Kalimantan, Bali, Sulawesi) • Memperhatikan kategori HDI dan PDRB

  26. METODOLOGI • Unit Layanan yang diteliti: • Layanan Perizinan (IMB dan SIUP) • Layanan Non-Perizinan (KTP) • Layanan Air Minum (PDAM) • Responden -Merepresentasi pendapat pengguna layanan dan pendapat institusi pemberi layanan.

  27. LOKASI TERPILIH SURVEI INTEGRITAS PUBLIK

  28. SKOR RATA-RATA PER UNIT LAYANAN Rata-rata skor integritas layanan publik yang paling tinggi adalah PDAM (7.30), disusul KTP (6.42), kemudian SIUP (6.38) dan yang paling kecil IMB (6.35)

  29. PERBANDINGAN SKOR INTEGRITAS KAB/KOTA DENGAN SKOR RATA-RATA (6,63)

  30. SKOR PENGALAMAN INTEGRITAS TERTINGGI DAN TERENDAH (SEMUA LAYANAN)

  31. KABUPATEN/KOTA DENGAN SKOR TERENDAH PADA SEMUA LAYANAN Dari segi pengalaman integritas, terdapat 14 kabupaten/kota yang dinilai publik dengan skor “merah”.

  32. FREKUENSI BIAYA TAMBAHAN

  33. Pemkab Sragen KEBIJAKAN PRO INVESTASI • Kantor Pelayanan Terpadu: • Melayani 52 perijinan & 10 non-perijinan • Waktu maksimal satu ijin12 hari • Rata-rata 400 ijin/bulan • Tahun 2002 (sebelum KPT) ke 2003: • Investasi industri mikro, kecil & menengah: • meningkat dari Rp.30,7 M menjadi Rp. 35,2 M (16,6%)‏ • Investasi Industri besar meningkat: • dari Rp. 110 M menjadi Rp. 394,8 M (213%)‏ • Penyerapan tenaga kerja: • meningkat dari 28.976 orang menjadi 41.800 orang (44,29%)‏ Sumber: Kompas, 22 Sep. 2006 PAD (Pendapatan Asli Daerah)‏ Sumber: Pemkab Sragen

  34. SEKWAN & KPK • Mengkoordinasi koleksi LHKPN anggota Dewan • Mengendalikan warung jujur di kantor DPRD • Menggelar work shop peningkatan kinerja anggota Dewan • Melaksanakan pengawasan dini dalam sistem keuangan Dewan • Menjadikan daerahnya sebagai island of integrity • Melaporkan anggota Dewan yang terindikasi korupsi kepada aparat penegak hukum

  35. Terima kasih Katakan TIDAK pada korupsi

More Related