1 / 11

SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DAN

PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH. SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TINDAK LANJUT PP NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD). JAKARTA 31 JANUARI S/D 2 PEBRUARI.

bin
Télécharger la présentation

SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGARAHANDIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TINDAK LANJUT PP NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) JAKARTA 31 JANUARI S/D 2 PEBRUARI

  2. PENYUSUNAN LPPD • UU 32/2004 memberikankewenangankepadaPemerintahan Daerah untukmengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanmenurutasasotonomidantugaspembantuan. • Kepala Daerah wajibmelaporkanpenye. pemhdaerah. (LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD). • Kepala Daerah menyampaikan LPPD kpd Pemerintah. • LPPD Prov, kpd Presiden RI melalui Mendagri. • LPPD Kab/Kota kpd Mendagri melalui Gubernur.

  3. Prinsippenyusunan LPPD, • Transparansi, dan • Akuntabilitas. • LPPD mencakup pelaporan atas: • Peny.urusandesentralisasi, (urs. Wajib & Pilihan) • Tugas pembantuan, dan • Tugas umum pemerintahan, • LPPD, bahan evaluasi utk pembinaan thdp pemerintahan daerah. • LPPD, sumber informasi utama memuat data informasi IKK utk EKPPD (Pasal 16, PP 6/2008). • LPPD disyaratkanmenyajikan data informasi yang akurat, handaldanakuntable.

  4. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KINERJA • Data akurat, handal & akuntable, evaluasidapatmenghasilkanrekomendasi, saran, danperingkat yang tepat. • Pemdamengambillangkah-langkahkongkrit • Mengimplementasikan ”SistemPengukuranKinerjaMandiri” (self assessment) sebagaimana amanat Pasal 32 sd 40, PP 6/2008, dan • Mengembangkan Sistem Informasi Kinerja di lingkungan Pemerintahan Daerah, terintegrasi antar SKPD di lingkungan Pemda.

  5. FORMAT LPPD TAHUN 2010 DAN IKK • Dasar Penyempurnaan: Pengalaman dan praktik-praktik. • Menjembatani (bridging) dan mensingkronkan data informasi pada LPPD dengan data informasi yg digunakan pada IKK. • Memudah pengisian, meningkatkan kualitas data.

  6. EKPPD TERHADAP LPPD • Prinsip pelaksanaan evaluasi: • transparansi ,dan • akuntablitas. • Tujuan utama, • Menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, • Mengetahui keberhasilan, dan kegagalan capaian kinerja. • Memeringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, • Metode: • memperbandingkan capaian kinerja antar tingkatan pemerintahan. • EKPPD dilakukan tehadap: • Pengambilan keputusan, Kepala Daerah dan DPRD. • Pelaksanaan kebijakan daerah, SKPD.

  7. PELAKSANA EKPPD • Tim NasionalEPPD dibantuolehTim Daerah EPPD. • Tim Nasional EPPD, melakukanEKPPD secaraNasionalterhadap: • LPPD Provinsi. • LPPD Kabupaten/Kota. • Tim Daerah EPPD melakukanEKPPD secara regional terhadapLPPD kabupatendankota, diwilayahProvinsi. DalamrangkaLPPD 2010, Pemerintahprovinsimensosialisasikan Format LPPD dan IKK, kepadapemerintahkabupatendankotadiwilayahnya.

  8. EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 • Diawali(starting point)denganpenyampaian LPPD kepadaPemerintah, paling lambat 31 Maret 2011. • Tim TeknisNasional EPPD, akanmemantaulangsungketepatanpenyampaian LPPD kabupatendankotaTahun 2010 kepadaGubernur. • EKPPD dilakukansecaraberjenjangdari Tim Daerah keTim Nasional EPPD. • Laporanhasilevaluasi, rekomendasi, pemeringkatan, pengumuman, danpemberianpenghargaanakandilakukansesuaidenganketentuanperaturan.

  9. HASIL EVALUASI • Bahanmeningkatkankinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerah. • BahanrekomendasikepadaKementerian/Lembaga Non Kementerianuntukmeningkatkankinerjadengan program pengembangankapasitassesuaidengankebutuhanpemerintahdaerah. • Pemeringkatanterhadapkinerjapenyelenggaraanpemerintahanmasing-masingdaerah. • Hasilpemeringkatanterhadap LPPD Tahun 2010, akandiumumkanolehBapakPresidenRepublik Indonesia padaperingatanHariOtonomi Daerah padaTahun 2012.

  10. BEBERAPA HAL PENTING • Pemdadiharapkan: • mengimplementasikanSistemPengkrKinerjaMandiri (self assesment) dan • mengembangkanSistemInformasiKinerja. • SKPD dimintadanwajibmereviu IKK, sebelumdisusundandiintegrasikankedalam LPPD. • Tujuan EKPPD menilaikinerjaPPD sebagaibahanuntuk program pengembangankapasitasdalamrangkameningkatkankinerjaPemda. • LHE digunakanutkmenentukanperingkatdan status kinerja. Status kinerjadibagidalam 4 (empat) kategoriberprestasi : • SangatTinggi • Tinggi, • Sedang, dan • Rendah • PemprovmensosialisasikanFormat LPPD dan Format IKK kpdKab/Kot.

  11. TERIMAKASIH

More Related