Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera

1. Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera Makassar, 8 Maret 2008

2. VISI MASYARAKAT MADANI ADIL (POLITIK) SEJAHTERA (EKONOMI) BERMARTABAT (SOS-BUD) KONDISI KEHIDUPAN DAWAH SAAT INI TRANSFORMASI Hakikat dakwah AL AMIIN (KREDIBILITAS PERSONAL) (BERSIH – PEDULI – PROFESIONAL) AD/ART Renstra FALSAFAH DASAR P DIRECTIONOF CHANGE AGENT OF CHANGE ENGINE OF CHANGE MASYARAKAT MASYARAKAT MADANI Individu dan Sosial Kultural dan Struktural Lingkungan Strategis PLATFORM

3. MEMILIH: EKSEKUTIF/LEGISLATIF/YUDIKATIF BERGERAKNYA RODA PEMBANGUNAN EKONOMI OLEH MASYARAKAT NIAGA KORPORASI PLATFORM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT MEMBUTUHKAN SDM YANG KAPABEL YANG BERBASIS ENTREPRENEUR RAKYAT • Membangun Infrastructure • Control Public services • Control Public Utilities • Control Moneter & perBankan • Control HankamNas KEBIJAKAN: UU/PELPRES/PP/PD Menciptakan pendapatan negara melalui pajak Menciptakan lapangan pekerjaan PEMERATAAN PENDAPATAN, PEMBANGUNAN LESTARI, PERTUMBUHAN EKONOMI BERNILAI TAMBAH TINGGI ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT IMA/140503

4. 5-W: Khomsah Syuruuth Istihqaqin Najah (5-syarat kemenangan ) • al-qiyam tastahiqqun najah,nilai-nilai (winning value). • al-manhaju yastahiqqun najah, atau (winning concept). • an-nizham yastahiqqun najah, atau (winning system). • al-jama’atu yastahiqqun najah, atau (winning team). • al-ghoyatu tastahiqqun najah, atau (winning goal). Platform: Nilai, Konsep dan Goal, Yang menjadi ikatan dasar, Wihdat al Fikrah (kesatuan pemikiran) PKS,

5. Informasi publik PLATFORM Posisi Platform: (External Point of View) Statemen, aksi, sukses story prilaku organisasi, prilaku tokoh MEDIA (TV, Cetak, Radio) image PersepsiPublik Sosialisasi Penerimaan Publik Positioning, differenciation JANJI Dukungan Publik PK SEJAHTERA

6. POLITIK EKONOMI PLATFORM SOSIAL BUDAYA PLATFORM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Transformasi 3 Bidang Strategis TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT SEJAHTERA ADIL BERMARTABAT

7. POLITIK EKONOMI SOSIAL BUDAYA PLATFORM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA BIDANG STRATEGIS TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT • Reformasi Ekonomi • Kerangka Makro Ekonomi • Pengentasan Kemiskinan • Investasi dan Infrastruktur • Perbankan dan Finansial • Ekonomi Syariah • Industri, Iptek, BUMN dan Perdagangan • Pertanian, Kehutanan dan Kelautan • Energi, Pertambangan dan Pengelolaan SDA • Usaha Kecil-Mikro dan Koperasi (UKMK) • Ketenagakerjaan, SDM dan Penciptaan Lapangan Kerja • Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah dan Pembangunan Regional • Pemberdayaan Ekonomi Rakyat • Perjuangan Petani • Perjuangan Buruh • Perjuangan Nelayan • Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup • Politik Nasional • Kepemimpinan Nasional • Ketatanegaraan • Reformasi Birokrasi • Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM • Pertahanan • Keamanan • Kewilayahan • Politik Luar Negeri • Komunikasi dan informasi • Pendidikan Nasional • Pembangunan Kesehatan Nasional • Seni Budaya Dan Pariwisata • Pemberdayaan Masyarakat • Kepeloporan Pemuda • Olahraga • Perempuan Indonesia • Pembinaan Keluarga • Dakwah Dan Pembinaan Umat Beragama

8. Falsafah Dasar: PLATFORM: POLITIK Tatanan kekuasaan yang demokratis, berjalan dalam koridor hukum dan agama, dan rakyat memperoleh hak-hak politiknya secara penuh. Politik adalah “aktivitas yang mendekatkan manusia kepada kemashlahatan dan menjauhkan dari kerusakan serta mengantarkan kepada keadilan. (Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Al-Siyasah Al-Hakimiyyah).

9. Dari OtoriterEuforia Reformasi

10. REALITANYA...... Kasus Bank Mandiri: Neloe Kasus BLBI

11. Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Nilai 0 = sangat besih; nilai 10 = sangat korup Survei PERC bulan Januari 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia

13. BANDINGKAN DENGAN KOREA:

14. China!:

18. Perang Melawan Ketidakadilan

19. PLATFORM POLITIK: DEMOKRASI YG SEHAT (Politik yg stabil) GOOD GOVERNANCE TEGAKNYA RULE OF LAW (Hukum yg adil) HANKAM YG MANTAB SDM/APARAT yang BERSIH-PEDULI-PROFESIONAL

20. PRINSIP DEMOKRASI DAN KEADILAN FALSAFAH DASAR TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT VISI MEMELOPORI REFORMASI SISTEM POLITIK, BIROKRASI, HUKUM DAN HANKAM MISI MEMBANGUN SISTEM DEMOKRASI YG SEHAT, PENEGAKKAN HUKUM YANG ADIL DAN HANKAM YANG MANTAB STRATEGI MEMBANGUN SISTEM KETATA NEGARAAN YANG BAIK MEMBANGUN SISTEM POLITIK YANG STABIL, DINAMIS DAN EFISIEN MEMBANGUN SISTEM PENEGAKKAN HUKUM YANG ADIL MEMBANGUN SISTEM HANKAM YANG HANDAL LANGKAH UTAMA OTONOMI DAERAH YANG PROPORSIONAL LANGKAH PENDUKUNG PENGOKOHAN SISTEM MULTIPARTAI SEDERHANA PENEGAKKAN RULE OF LAW INFRASTRUKTUR HANKAM YGTANGGUH FUNDAMENTAL POLITIK PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN SEDERHANA APARAT BIROKRASI DAN PENEGAK HUKUM YANG BERSIH Gambar 6-1. Kerangka flatform kebijakan pembangunan politik PKS

21. Politik-1: Bentuk Negara • Sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kaum Muslimin terhadap rumah besarnya yang bernama Indonesia, dan panggilan dakwah yang rahmattan lil ‘alamin, PK Sejahtera terpanggil bahu-membahu bersama entitas politik lainnya untuk mengisi pembangunan menuju Indonesia yang maju, kuat, aman, adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita-cita universal, yakni NKRI yang baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur.

22. Regional caliphate MMI HT JI Laskar Jundullah Islamic state in INA Sharia for muslim/plural state/no democracy Laskar Mujahidin KOMPAK Laskar Jihad PBB Sharia for muslim/plural state/ democracy GPI PKS FPI KISDI plural/ democracy/ greater role for Islam PPP Muhhdyh PAN Golkar Secular/ pluralis / democracy NU PKB PDI-P No violence Low: protests Low: intimidation mod: mob violence/attc on property high: armed struggle/paramilitary high: terorisme/ paramilitary Posisi PKS: Gambar 2-2. Objective and tactics of Indonesian Islamic groups: Zachary Abuza, Political Islam and Violence in Indonesia, Routledge, London,2007.

23. Solusi: Hubungan Negara-Agama: • Pemikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Bangsa yang bebas agama, Negara Sekuler, adalah pemikiran yang mengingkari fakta sejarah dan budaya Indonesia, sebagai bangsa Muslim. Indonesia adalah negara yang mengakui tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang penduduknya sangat relijius, bangsa dan negeri Muslim. Indonesia adalah NKRI Yang Berketuhanan Yang Mahaesa.

24. Lanjutan: • Cita-cita: Masyarakat MADANI (Keragaman, iman, ilmu, keterbukaan). • Perjuangan syariah: • Secara kultural ~ 95% (Mobilitas Horizontal, Dawah Kultural) • Secara politik  Public Reason (kesepakatan/ konsensus nasional)

25. Politik-2: Politik yg sehat dan dinamis • PK Sejahtera medorong agar kondisi politik Indonesia sehat dan dinamis, dari transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi yang mantab. Muncul stabilitas politik, yg merupakan pra-syarat pembangunan ekonomi, karena pembangunan politik bukan hanya ditujukan untuk tegaknya keadilan, tetapi juga membuka jalan bagi tumbuhnya kesejahteraan rakyat. Bahkan stabilitas juga merupakan syarat bagi pembangunan demokrasi itu sendiri. Pembangunan politik dan pembangunan ekonomi adalah dua sisi mata uang dalam jiwa rakyat, dimana satu sisi mempersembahkan rasa adil dan sisi lainnya menciptakan kesejahteraan. Suksesnya pembangunan di dua sisi ini akan menumbuhkan perasaan aman dan tentram bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

26. Politik-3: Model Demokrasi • Dalam rangka menumbuhkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis—bercermin dari pengalaman sejarah—PK Sejahtera berkeyakinan bahwa dengan Sistem Multipartai Sederhana, nampak lebih mungkin untuk dicapai. Karenanya penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu secara bertahap dengan penerapan ”batas ambang” adalah langkah yang rasional dan obyektif. Ke depan perlu dikembangkan model demokrasi yang lebih sehat, yang mampu menjaring calon yang berkualitas melalui sistem yang lebih sederhana, efisien dan murah.

27. Politik-4: Ketatanegaraan • Indonesia yang luas dari Sabang hingga Merauke, dengan beragam etnik, budaya dan agama, sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, laut dan udara, serta dengan jumlah penduduk yang besar, maka spent of control Indonesia demikian luas. Di sisi lain pasca krisis ekonomi, tatanan sosial-politik-ekonomi yang masih transisional, menuntut pemantaban dan redefinisi peran negara secara lebih tegas. Sementara globalisasi dalam sisi tertentu merupakan tekanan eksternal bagi kita, apalagi semangat global injustice yang embodied di dalamnya, merupakan tantangan bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Karenanya tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, bahwa sistem ketatanegaraan kita mestilah stabil, mantab namun dinamis. PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerintah mestilah efisien dan efektif dalam mengelola negara. Secara bertahap bersama tumbuhnya kekuatan negara, maka pemerintah mengambil posisi pada pengelolaan fungsi minimal negara, dan menyerahkan fungsi lainnya bagi partisipasi masyarakat. Dengan demikian pemerintah akan fokus dalam aspek pertahanan, keamanan, hukum, kepemilikan pribadi, manajemen makro ekonomi, dan kesehatan masyarakat serta program-program antikemiskinan dan penanggulangan bencana yang jelas merupakan fungsi- fungsi yang menjadi kewajiban negara untuk menegakkannya.

28. Politik-5: Otonomi Daerah • PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa hubungan ini dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat secara lebih efektif sekaligus dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah melalui penguatan kelembagaan, pembinaan SDM, dan capacity building. PK Sejahtera memandang perlunya otonomi daerah yang terkontrol dan terkoordinasi oleh pemerintahan pusat, namun tetap berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di pusat, provinsi dan daerah. PK Sejahtera menentang dengan keras segala bentuk praktek otonomi daerah yang hanya menghasilkan konflik otoritas dan menyebarkan racun KKN kepada oknum-oknum daerah yang ujung-ujungnya menyengsarakan nasib rakyat. Karenanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana dekonsentrasi untuk pembangunan daerah menjadi sangat penting.

29. Politik-7: Anti KKN PKS berpendapat, bahwa dalam kerangka implementasi dan eksekusi kebijakan politik negara secara efisien dan efektif, maka keberadaan institusi birokrasi negara dan tata kelola pemerintahan yang baik, rapi dan kredibel akan mendorong terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang dinamis dan tanpa distorsi. Birokrasi yang bersih, peduli, dan profesional merupakan cerminan “tubuh” bangsa ini sehari-hari yang merefleksikan ruh pengelolaan negara. Good governance, yang kami yakini menjadi prasyarat kunci bagi tegaknya pemerintahan yang bersih-peduli-profesional harus terwujud embodied dalam tubuh pengelolaan pemerintahan kita, yakni: tata pemerintahan yang berwawasan ke depan, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip meritokrasi, kompetitif, serta mendorong partisipasi publik.

30. Politik-7: Penegakan Hukum • PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, “hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor”. Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut. Untuk itu bukti dan contoh dari para kader PK Sejahtera di lapangan legilatif dan eksekutif adalah bentuk kongkret perjuangan ini.

31. Jazakumullah Khair

32. Downward evaluation of Indonesia Promising countries for overseas business operation over the medium term (next 3 years or so) Source: Jetro based on JBIC.

33. 0.2% 99.8% Bayangkan! Jumlah: Usaha Kecil: 99.8% Usaha Besar: 0.2 % Pangsa pasar: Usaha Kecil : 20 % Usaha Besar: 80 % RASIO DENSITAS PANGSA PASAR 1 : 20.000

34. Where is the production of “ting-ting” candy? Malaysia

35. Canned fruit from South Africa

36. How about these sunflower seeds?

37. How about these sunflower seeds?

38. You can probably guess this one… “Masih dalam proses pendaftaran ML (makanan luar) Badan POM RI”

39. How about these sunflower seeds?

40. You can probably guess this one… “Masih dalam proses pendaftaran ML (makanan luar) Badan POM RI”

41. Canned drink from Singapore

42. Memburuknya Kualitas Pertumbuhan... Walaupun pertumbuhan meningkat, tapi pengangguran jugameningkat

43. Public expenditure allocation Source: World Bank, “Spending for Development: Making the Most of Indonesia’s New Opportunities,” Indonesia Public Expenditure Review 2007, February 2007, p.i.

44. Composition of national public expenditure Source: World Bank, “Spending for Development: Making the Most of Indonesia’s New Opportunities,” Indonesia Public Expenditure Review 2007, February 2007, p.i.

45. Platform: Trilogi Pembangunan Ekonomi: PEMERATAAN Mengentaskan kaum dhuafa: kepedulian thd BURUH-TANI-NELAYAN dan KAUM MISKIN KOTA PERTUMBUHAN STABILITAS (Pembangunan Lestari)

46. Ekonomi-1: Pengentasan Kemiskinan • PK Sejahtera meyakini, bahwa kemiskinan sebagai musuh kemanusiaan harus dibasmi dan upaya pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan. Kemudian, karena penduduk miskin terutama adalah para petani, dan nelayan yang secara umum tinggal di pedesaan, maka perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian mesti mendapat porsi yang utama. Karenanya upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersamaan dengan pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian yang mempunyai potensi yang sangat besar bagi Indonesia.

47. Ekonomi-2: Pemerataan • Ketimpangan pendapatan yang sangat tajam antar penduduk di sektor pertambangan dan pertanian serta ketertutupan antar sektor pembangunan menjadi sangat rawan. Bukan hanya pemerataan yang diidamkan bagi sumber daya pembangunan menjadi sulit tercapai, tetapi juga munculnya inefisiensi dan partialitas sektoral. Untuk itu PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerataan pendapatan hanya dapat diatasi apabila koordinasi lintas sektoral dikelola dengan baik dengan cara membuat keterkaitan input-output antara sektor yang satu dengan yang lain secara integratif.Linkage baik ke depan maupun ke belakang dalam setiap sektor dalam sebuah harmoni yang terintegrasi memunculkan kekuatan sinergi pembangunan, yang juga berujung pada pemerataan pendapatan.

48. Ekonomi-3: SDM • PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pengembangan SDM yang berkualitas dan penguasaan teknologi serta kemampuan inovasi melalui R&D adalah kunci peningkatan daya saing industri nasional. Rendahnya daya saing industri nasional juga diakibatkan oleh lambatnya perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur dasar. Tersendatnya reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi merupakan sebab utama memburuknya iklim investasi nasional. Reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi merupakan agenda utama di luar ekonomi yang harus dituntaskan untuk menghilangkan praktek perburuan rente (rent seeking) yang telah mengakar dalam dunia bisnis nasional yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

49. Ekonomi-4: Perbaikan Sektor Riil • Keempat, melaju cepatnya sektor keuangan pasar modal untuk investasi jangka pendek yang terpaut jauh dari sektor riil adalah pertanda, bahwa upaya mengejar keuntungan jangka pendek telah melebihi realitas roda perputaran ekonomi yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Padahal semestinya, sektor keuangan adalah darah segar bagi tumbuhnya sektor riil ekonomi yang menggerakkan roda-roda industri barang dan jasa. Untuk memecah persoalan ini, maka PK Sejahtera berpendapat, bahwa perbaikan sektor riil hanya bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan terhadap tindakan spekulatif di sektor keuangan, dan menciptakan sistem yang mampu mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil untuk meningkatkan investasi langsung. Berbagai upaya perbaikan infrastruktur pembangunan, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, termasuk iklim investasi yang kondusif adalah langkah yang mutlak dilakukan untuk mendorong masuknya investasi asing langsung di Indonesia untuk menggerakan sektor riil ini.

50. Ekonomi-5: Over Eksploitasi • Berbagai kerusakan lingkungan dan over eksploitasi SDA yang selama ini terjadi telah menuai bencana bagi rakyat dan menyengsarakan mereka. Karenanya PK Sejahtera berpendapat, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah hal yang mutlak dikembangkan. Berbagai upaya konservasi perlu terus dilakukan. Upya untuk mereduksi kerusakan ini, hanya bisa direalisir apabila kita meningkatkan kemampuan SDM dan penguasaan Iptek, sehingga mampu melakukan proses produksi yang bernilai tambah tinggi dengan meminimalisir penggunaan input SDA. Artinya proses teknologi yang bersih, yang hemat SDA dengan nilai tambah tinggi menjadi pilihan penting pembangunan industri kita.