BIMBINGAN TEKNIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG

1. BIMBINGAN TEKNIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA OLEH PPS, PPK, KPU KAB/KOTA, KPU PROVINSI DAN KPU & PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI CALON TERPILIH, DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA MUNAWAR SYAH, MA KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

2. PELAKSANAAN REKAPITULASI TUNGSURA • JENJANG DAN JADWAL REKAPITULASI TUNGSURA • RekapitulasihasilTungsura dan Pengumumanhasilnya di desaoleh PPS, 10 s/d 15 April 2014; • RekapitulasihasilTungsura dan Pengumumanhasilnya di Kecoleh PPK, 13 s/d 17 April 2014; • RekapitulasihasilTungsura di Kab/Kota oleh KPU/KIP Kab-Kota, 19 s/d 21 April 2014; dan Pengumumanhasilnya 20 s.d 22 April 2014; • RekapitulasihasilTungsura dan Pengumumanhasilnya diprovinsioleh KPU/KIP Prov, 22 s/d 25 April 2014 • RekapitulasihasilTungsura dinasionaloleh KPU RI, 26 April s/d 6 Mei 2014 dan PenetapatanhasilPemilu secara nasional 7 s.d 9 Mei 2014; • FORMULIR REKAPITULASI TUNGSURA • Model D/DA/DB/DC/DD : BeritaAcaraRekapitulasiHasilPenghitunganPerolehanSuaraPartai Politik dan Perolehan Suara Calon di setiap tingkatan; • Model D-1/DA-1/DB-1/DC-1/DD-1 DPR/DPD/ DPRD Prov/DPRD Kab/Kota: SertifikatRekapitulasiHasilPenghitunganPerolehanSuaradisetiaptingkatan; • Model D-2/DA-2/DB-2/DC-2/DD-2 DPR/DPD/ Prov/DPRD Kab/Kota : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalamProsesRekapitulasiPenghitunganSuaradisetiaptingkatan; • Model D-3/DA-3/DB-3/DC-3/DD-3: Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota daritingkatdibawahnya; • Model D-4/DA-4/DB-4/DC-4: Surat PengantarperihalPenyampaianBeritaAcaraRekapitulasiPenghitunganPerolehanSuarakepadatingkatdiatasnya; • Model D-5/DA-5/DB-5/DC-5/DD-4: TandaTerimaBeritaAcaraPemungutanSuaradanSertifikatHasilpenghitunganperolehanSuaraPemiluAnggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 kepada Saksi dan PengawasPemiludisetiaptingkatan; • Model D-6/DA-6/DB-6/DC-6/DD-5: UndanganRapatRekapitulasiHasilPenghitunganPerolehanSuaradisetiaptingkatandalamPemiluTahun 2014

3. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA • Pasal184 UU 8/2012 • PPS membuat BA penerimaanhasiltungsuraParpoldansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD prov, dan DPRD kab/kotadari KPPS. • Pesertarekapitulasihasiltungsuradi PPS adalahsaksiPesertaPemiludan PPL, KPPS. • Rekapitulasihasiltungsuradilakukandengancara: membukakotaksuaratersegeluntukmengambilsampul yang berisi BA tungsuradansertifikathasiltungsura, kemudiankotakditutupdandisegelkembali. • PPS membuat BA rekapitulasihasiltungsuraParpoldansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD prov, dan DPRD kab/kotadanmembuatsertifikatrekapitulasihasiltungsura; danmengumumkanhasilrekapitulasitungsuratersebutditempatumum. • PPS menyerahkan BA rekapitulasihasiltungsuraParpoldansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD prov, dan DPRD kab/kotasertasertifikatrekapitulasihasiltungsuratersebutkepadasaksiPesertaPemilu, PPL, dan PPK. • SaksiPesertaPemiluharusmembawasuratmandatdariPesertaPemilu yang bersangkutandanmenyerahkannyakepada PPS. • PesertaPemilumelaluisaksinya yang hadirdapatmengajukankeberatanterhadapjalannyatungsuraoleh PPS apabilaternyataterdapathal yang tidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. Dalamhalkeberatan yang diajukanolehsaksidapatditerima, PPS seketikaitujugamengadakanpembetulan.

4. Pasal 186 (1) Rekapitulasihasiltungsuradi PPS dituangkankedalam BA acararekapitulasihasiltungsuradansertifikatrekapitulasihasiltungsuraPartaiPolitikPesertaPemiludansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD prov, dan DPRD kab/kotadenganmenggunakan format yang diaturdalamperaturan KPU. (2) Beritaacararekapitulasihasiltungsuradansertifikatrekapitulasihasiltungsuratersebutditandatanganiolehseluruhanggota PPS dansaksiPesertaPemilu yang hadir. FormulirRekapitulasitingkat PPS: a. Model D DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; b. Model D-1 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; c. Model D-2 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; d. Model D-3 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; e. Model D-4 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; f. Model D-5 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; g. Model D-6 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; PELAKSANAAN PLENO REKAPITULASI TUNGSURA PPS RekapitulasihasiltungsuraAnggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dilaksanakandalamrapatpleno yang dihadiriolehpesertarapat Ketua PPS memberikanpenjelasan: a. agenda rapat; b. tatacararekapitulasiditingkatdesa. PPS dibantuoleh KPPS yang ditunjukmelakukanrekapitulasidenganlangkahsbb: membukakotaksuaratersegel; mengeluarkansampul yang berisi Form Model C dan C-1 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; menempelkan Form Model C1 Plano padapapanrekapitulasi; membacakan Form Model C dan C-1 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; mencatat hasil rekapitulasi ke dalam BA danSertifikatRekapitulasi.

5. 4. Rekapitulasidilakukan secara berurutan: hasiltungsuraPartaiPolitikdanSuaraCalonAnggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota; TPS nomor 1 sampaidengan TPS nomorterakhirdalamwilayahkerjadesa; desa atau nama lainnya/kelurahan pertama sampai dengandesa yang terakhir. 5. PPS wajibmenyerahkankepada PPK: a. kotaksuara yang berisiFormulir Model D dan D-1 DPR/DPD/DPRD Provdan DPRD Kab/Kota di PPS dalamkeadaandisegel; b. seluruhkotaksuara yang berisiSuratSuaraCalonAnggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota dariseluruh TPS diwilayahkerjanyadanFormulirditingkat PPS dalamkeadaandisegel. 6. PenyerahanKotakSuaradicatatdalamFormulir Model D-4 danTandaTerima Model D-5. 7. KategoriSuratSuaramencakup: a. SuratSuaraterpakai; b. Surat Suara tidak terpakai; c. SuratSuararusak;d. sisa Surat Suara cadangan. PenyelesaianKeberatan Saksi/PPL dapatmengajukankeberatanterhadapprosedurdan/atauselisihtungsurakepada PPS apabilaterdapathal yang tidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. Dalam hal terdapat keberatan Saksi/PPL, PPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehansuaradenganformulirsertifikathasiltungsuradan C1 Plano. Dalamhalkeberatan yang diajukanSaksi/PPL dapatditerima, PPS mengadakan pembetulan saat itu juga. Pembetulanhasiltungsuradilakukankoreksidengancaramencoretangka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhiparafKetua PPS danSaksi yang hadir. Dalamhalpembetulan yang telahdilakukan PPS masihterdapatkeberatandariSaksi, PPS memintapendapatdan rekomendasi PPL yang hadir. PPS wajibmenindaklanjutirekomendasi PPL. PPS wajibmencatatseluruhkejadiandalamrapatrekapitulasipadaFormulir Model D-2 DPR/DPD/DPRD Provdan DPRD Kab/Kota. PPS memberi kesempatan kepada Saksi, PPL dan PemantauuntukmendokumentasikanhasilRekapitulasi.Dokumentasidapat berupa foto atau video.

6. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN • Pasal 188 UU 8/2012 • (1) PPK membuat BA penerimaanhasiltungsuraPartaiPolitikdanperolehansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD prov, dan DPRD kab/kotadari PPS. • PPK melakukanrekapitulasihasiltungsuraPartaiPolitikdanperolehansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD prov, dan DPRD kab/kotadalamrapat yang dihadirisaksiPesertaPemiludanPanwaslucam, PPS • Rekapitulasitungsuradilakukandenganmembukakotaksuaratersegeluntukmengambilsampul yang berisi BA tungsuradansertifikathasiltungsura, kemudiankotakditutupdandisegelkembali. • PPK membuat BA rekapitulasihasiltungsuraPartaiPolitikdanperolehansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD prov, dan DPRD kab/kotadanmembuatsertifikatrekapitulasitungsura, danmengumumkanhasilrekapitulasitungsuratersebutditempatumum. • PPK menyerahkan BA rekapitulasihasiltungsuraPartaiPolitikdanperolehansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD prov, dan DPRD kab/kotadansertifikatrekapitulasihasiltungsuratersebutkepadasaksiPesertaPemilu, Panwaslucam, dan KIP Kab/Kota. • Pasal 189 • Panwascamwajibmenyampaikanlaporanatasdugaanadanyapelanggaran, penyimpangandan/ataukesalahandalampelaksanaanrekapitulasihasiltungsuratersebutkepada PPK. • Saksidapatmenyampaikanlaporandugaanadanyapelanggaran, penyimpangan, dan/ataukesalahandalampelaksanaanrekapitulasihasiltungsuratersebutkepada PPK. • PPK wajiblangsungmenindaklanjutilaporanPanwascamdansaksipadaharipelaksanaanrekapitulasihasiltungsuratersebut.

7. Pasal 190 • Rekapitulasihasiltungsuradi PPK dituangkankedalam BA rekapitulasihasiltungsurasuaradansertifikatrekapitulasihasiltungsuraPartaiPolitikdanperolehansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD prov, dan DPRD kabn/kotadenganmenggunakan format yang diaturdalamperaturan KPU. • FormulirRekapitulasitungsuradi PPK terdiriatas : • a. Model DA DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; • b. Model DA-1 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; • c. Model DA-2 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; • d. Model DA-3 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; • e. Model DA-4 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; • f. Model DA-5 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; • g. Model DA-6 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; • PELAKSANAAN PLENO REKAPITULASI TUNGSURA PPK • RekapitulasihasiltungsuraAnggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dilaksanakandalamrapatpleno yang dihadiriolehpesertarapat, yaitu: saksiparpol, calondanatausaksicalon DPD, Panwaslucamdan PPS. • Ketua PPK memberikanpenjelasan: a. agenda rapat; b. tatacararekapitulasiditingkatkecamatan. • PPK dibantuoleh PPS yang ditunjukmelakukanrekapitulasidenganlangkahsbb: membukakotaksuaratersegel; b. mengeluarkansampul yang berisiFormulir Model D dan D-1 DPR/DPD/DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota; c. menelitidanmembacadengancermatdanjelasFormulir Model D dan D-1 DPR/ DPD/DPRD Provdan DPRD Kab/Kota; d. menelitidanmembacadengancermatdanjelasrincianPerolehanSuaraPartaiPolitikdanPerolehanSuaraCalonAnggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota dansuaratidaksah; e. mencatathasilrekapitulasikedalamFormulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provdan DPRD Kab.

8. Rekapitulasidilakukan secara berurutan dimulai dari: a. hasilpenghitunganperolehansuaraPartaiPolitikdanSuaraCalonAnggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota; b. PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayahkerjakecamatan. • FormulirditandatanganiolehKetua, anggota PPK, Saksi yang hadirsertadiserahkankepada: Saksi, Panwaslucam, KIP Kab/Kota. • PPK mengumumkanrekapitulasihasiltungsuratersebutditingkatkecamatanditempat yang mudahdiaksesolehmasyarakatdalamwilayahkerja PPK. • PPK wajibmenyerahkankepada KIP Kab/Kota: a. kotaksuara yang berisiFormulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provdan DPRD Kab/Kota dalamkeadaandisegel; kotaksuara yang berisiformulir Model D-1 DPR/DPD/DPRD Provdan DPRD Kab/ Kota dalamkeadaandisegel; c. seluruhkotaksuara yang berisiSuratSuaraCalonAnggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota dariseluruh TPS diwilayahkerjanyadanformulirditingkat PPS dalamkeadaandisegel. Penyerahankotaksuaradicatatdalam Form Model DA-4 danTandaTerima Model D-5. • PenyelesaianKeberatan • Saksi/Panwaslucam dapat mengajukan keberatanterhadapprosedurdan/atauselisihtungsurakepada PPK apabilaterdapathal yang tidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. • DalamhalterdapatkeberatanSaksi/PanwasluKecamatan, PPK wajibmenjelaskanprosedurdan/ataumencocokkanselisihtungsuradenganhasiltungsuradalam Formulir Model D-1 dan Lampirannya. • Dalamhalkeberatan yang diajukanSaksi/Panwaslucamdapatditerima, PPK mengadakanpembetulansaatitujuga. Pembetulanhasiltungsuradilakukankoreksidengancaramencoretangka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhiparafKetua PPK danSaksi yang hadir. • Dalamhalpembetulan yang telahdilakukan PPK masihterdapatkeberatandariSaksi, PPK memintapendapat/rekomendasiPanwaslucam yang hadir, dan • PPK wajibmenindaklanjutirekomendasiPanwaslucam. • PPK wajibmencatatseluruhkejadiandalamrapatrekapitulasipadaFormulir Model DA-2 DPR/ DPD/DPRD Provdan DPRD Kab/Kota. • PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslucam dan Pemantauuntukmendokumentasikanhasilrekapitulasi, dokumentasitersebutdapat berupa foto atau video

9. REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA Pasal 193 UU 8/2012 (1) KIP Kabupaten/Kota membuat BA penerimaanrekapitulasihasiltungsuraPartaiPolitikdanperolehansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kotadari PPK. (2) KIP Kabupaten/Kota melakukanrekapitulasihasiltungsuratersebutdalamrapat yang dihadirisaksiPesertaPemiludanPanwasluKabupaten/Kota. (3) KIP Kabupaten/Kota membuat BA rekapitulasihasiltungsuradansertifikatrekapitulasihasiltungsuraPartaiPolitikdanperolehansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (4) KIP Kabupaten/Kota mengumumkanrekapitulasihasiltungsuraPartaiPolitikdanperolehansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (5) KIP Kabupaten/Kota menetapkanrekapitulasihasiltungsuraPartaiPolitikdanperolehansuaracalonanggota DPRD kabupaten/kota, danmenyerahkan BA rekapitulasihasiltungsuradansertifikatrekapitulasihasiltungsuraPartaiPolitikdanperolehansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kotakepadasaksiPesertaPemilu, PanwasluKabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. Pasal 194 (1) PanwasluKab/Kota wajibmenyampaikanlaporanatasdugaanadanyapelanggaran, penyimpangan, dan/ataukesalahandalampelaksanaanrekapitulasihasiltungsuraPartaiPolitikdanperolehansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD prov, dan DPRD kab/kotakepada KIP Kab/Kota. (2) Saksidapatmenyampaikanlaporanatasdugaanadanyapelanggaran, penyimpangandan/ataukesalahandalampelaksanaanrekapitulasihasiltungsuratersebutkepada KIP Kab/Kota. (3) KIP Kab/Kota wajiblangsungmenindaklanjutilaporantersebutdiataspadaharipelaksanaanrekapitulasitungsura. Pasal 195 (1) Rekapitulasihasiltungsuradi KIP Kab/Kota dituangkandalam BA rekapitulasihasiltungsuradansertifikatrekapitulasihasiltungsuraPartaiPolitikdanperolehansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD prov, dan DPRD kab/kotamenggunakan format yang diaturdalamperaturan KPU. BA dansertifikattersebutdiatasditandatanganiolehseluruhanggota KPU Kabupaten/Kota dansaksiPesertaPemilu yang hadir. .

10. Pasal 196 • KIP Kab/Kota menyimpan, menjaga, danmengamankankeutuhankotaksuarasetelahpelaksanaanrekapitulasihasiltungsuraPartaiPolitikPesertaPemiludanperolehansuaracalonanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. • FormulirRekapitulasitungsuradi KIP Kab/Kota terdiriatas : • a. Model DB DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; • b. Model DB-1 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; • c. Model DB-2 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; • d. Model DB-3 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; • e. Model DB-4 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; • f. Model DB-5 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; • g. Model DB-6 DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; • PELAKSANAAN PLENO REKAPITULASI TUNGSURA DI KIP KAB/KOTA • RekapitulasihasiltungsuraAnggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dilaksanakandalamrapatpleno yang dihadiriolehpesertarapatyaitu: saksiparpol, calondanatausaksicalon DPD, PanwasluKab/Kota dan PPK • Ketua PPK memberikanpenjelasan: a. agenda rapat; b. tatacararekapitulasiditingkatkecamatan. • PPK dibantuoleh PPS yang ditunjukmelakukanrekapitulasidenganlangkahsbb: membukakotaksuaratersegel; b. mengeluarkansampul yang berisiFormulir Model D dan D-1 DPR/DPD/DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota; c. menelitidanmembacadengancermatdanjelasFormulir Model D dan D-1 DPR/ DPD/DPRD Provdan DPRD Kab/Kota; d. menelitidanmembacadengancermatdanjelasrincianPerolehanSuaraPartaiPolitikdanPerolehanSuaraCalonAnggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota dansuaratidaksah; e. mencatathasilrekapitulasikedalamFormulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provdan DPRD Kab. .

11. Rekapitulasidilakukan secara berurutan dimulai dari: a. hasilpenghitunganperolehansuaraPartaiPolitikdanSuaraCalonAnggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota; b. PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayahkerjakabupaten. • Formulir DB, DB-1 DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota ditandatanganiolehsemuaanggota KIP Kab/Kota, Saksi yang hadirsertadiserahkankepada: Saksi, PanwasluKab/Kota, KIP Prov. • KIP Kab/Kota mengumumkanrekapitulasihasiltungsuratersebutditingkatkabupatenditempat yang mudahdiaksesolehmasyarakatdanatau website. PenyelesaianKeberatan • Saksi/Panwaslu Kab/Kota dapat mengajukan keberatanterhadapprosedurdan/atauselisihtungsurakepada KIP Kab/Kota apabilaterdapathal yang tidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. • DalamhalterdapatkeberatanSaksi/Panwaslu Kab/Kota, KIP wajibmenjelaskanprosedurdan/ataumencocokkanselisihtungsuradenganhasiltungsuradalam Formulir Model DA-1 dan Lampirannya. • Dalamhalkeberatan yang diajukanSaksi/Panwaslu Kab/Kota dapatditerima, KIP mengadakanpembetulansaatitujuga. Pembetulanhasiltungsuradilakukankoreksidengancaramencoretangka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhiparafKetua KIP Kab/Kota danSaksi yang hadir. • Dalamhalpembetulan yang telahdilakukan KIP masihterdapatkeberatandariSaksi, KIP Kab/Kota memintapendapat/rekomendasiPanwasluKab/Kota yang hadir. • KIP Kab/Kota wajibmenindaklanjutirekomendasiPanwasluKab/Kota. • KIP Kab/Kota wajibmencatatseluruhkejadiandalamrapatrekapitulasipadaFormulir Model DB-2 DPR/DPD/DPRD Provdan DPRD Kab/Kota. • KIP Kab/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kab/Kota dan Pemantauuntukmendokumentasikanhasilrekapitulasi, dokumentasitersebutdapat berupa foto atau video

12. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI CALON TERPILIH, DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA

13. PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILU Pasal 4 Ayat (3) Penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan Suara SahcalonAnggota DPRD Kabupaten/Kota untuksetiapdaerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota dalamrapatplenoterbuka yang dihadiriolehparaSaksidanPanwasluKab/Kota, serta diumumkan paling lambat 12 (dua belas) hari setelahharidantanggalpemungutansuara. Ayat (5) PerolehanSuaraSahPartaiPolitikAnggota DPRD Kab/Kota dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kab/Kota ditetapkandenganKeputusan KPU Kab/Kota. Pasal 6 KPU menetapkandanmengumumkansecaranasionalhasilPemiluAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, denganKeputusan KPU paling lambat 30 (tigapuluh) harisetelahharidantanggalpemungutansuara. PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH Pasal 8 (1) Parpolharusmemenuhiambangbatasperolehansuara paling kurang 3,5 % darijumlahSuaraSahsecaranasionaluntukPemiluAnggota DPR, untukdiikutsertakandalampenentuanperolehankursi DPR. (2) PenentuanpersentaseperolehansuaraParpolmemenuhi ambang batas dilakukandengan cara membagiperolehanSuaraSahsetiapParpolsecaranasionaldengan total keseluruhanperolehanSuaraSahParpolsecaranasionaldikalikan 100%. Ketentuanambangbatastidakdiberlakukandalampenentuanperolehankursi DPRD Provinsidan DPRD Kab/Kota. Pasal 9 KPU menetapkanPartpol yang memenuhiatautidakmemenuhiambangbatasketentuandenganKeputusan KPU yang disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai PolitikdanBawaslu

14. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI Penetapan perolehan kursi masing-masing Parpol padasetiapdapildilakukandenganmenetapkan BPP DPR/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota didasarkanatas BA RekapitulasiHasilPenghitunganPerolehanSuaraPemiluAnggota DPR/DPR Prov/DPRD Kab/Kota. BPP DPR dihitungdengancara total perolehanSuaraSahParpoldisetiapdapilterlebihdahuludikurangidengan perolehan Suara Sah Partai Politik yang tidak memenuhiambangbatasdibagidenganjumlahkursididapiltersebut BPP DPRD Prov/DPRD Kab/Kota dihitungdengan cara total perolehanSuara Sah ParpoldisetiapdapilPemiluAnggota DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota dibagi dengan jumlah kursi di dapil. Apabila BPP DPR/DPR Prov/DPRD Kab/Kota yang diperolehdarihasilbagijumlahseluruhSuaraSahParpoldenganjumlahkursidisetiapdapil yang bersangkutanmenghasilkan angkapecahan, makaangkapecahan 0,5 ataulebihdibulatkankeatasdanangkapecahandibawah 0,5 dihapuskan. Penetapan perolehan kursi Parpol dituangkandalam BA yang ditandatanganiolehKetuadanAnggota KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota sertaSaksi yang hadir. Setelahditetapkan BPP DPR/DPR Prov/DPRD Kab/Kota, KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota melakukanpenghitunganperolehankursiParpoldisetiapdapil.

15. TAHAP PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARPOL DI SETIAP DAERAH PEMILIHAN DPRD KAB/KOTA Pasal 23 (1) PenghitunganTahapPertamadilakukandengancaramembagijumlahSuaraSah yang diperolehsetiapParpoldengan BPP, ketentuannyasbb : a. apabila Suara Sah suatu Parpol sama atau lebih dengan BPP maka Parpol tersebutmemperolehkursi; b. apabilamasihterdapatsisasuara, makasisasuaratersebutakandihitungdalampenghitunganTahapKedua; c. apabilaSuaraSahsuatuParpoltidakmencapai BPP, makaParpoltersebuttidakmemperolehkursipadapenghitunganTahapPertama, selanjutnyajumlahSuaraSahParpoltersebut menjadi sisa suara dalam penghitungankursiTahapKedua. (2)PenghitunganTahapKeduadilakukanapabilamasihterdapatsisakursidalamPenghitunganTahapPertama, dengancaramembagikansisakursi yang belumterbagisatu per satu sampai habis kepada Parpol berdasarkansisasuaraterbanyak. (3) ApabilaterdapatParpol yang memilikiSuaraSahatausisasuaramakaParpol yang memilikisisasuara yang lebih banyak persebarannya di dapil yang bersangkutanberhakatassisakursiterakhir. (4) Parpol dinyatakan memiliki sebaran sisa suara yang lebih banyak apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebihbanyakpada 1 (satu) tingkatdibawahnya. Pasal 25 Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi parpol di setiap dapil dituangkan dalam Form BA Model EB DPRD Kab/Kota. Perolehan kursi parpol di setiap dapil dituangkan dalam Form penetapan perolehan kursi DPRD Kab/Kota Model EB-1.

16. PENETAPAN CALON TERPILIH Pasal 41 (1) Penetapancalonterpilihanggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkanatasperolehankursiPartaiPolitikdanSuara Sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota disetiapdapil. (2) PenetapancalonterpilihAnggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kabupaten/Kota disetiapdaerahpemilihandidasarkanatasperingkatSuaraSahterbanyakpertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiapcalonAnggota DPRD Kabupaten/Kota sesuaiperolehan kursi Partai Politik pada dapil tersebut. Pasal 42 (1) ApabilaPartaiPolitikmemperolehsejumlahkursi, sedangkannama-namacalonAnggota DPRD Kabupaten/Kota tidakadasatupun yang memperolehSuaraSahdidaerahpemilihantersebut, makanamacalonterpilihAnggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkanberdasarkannomorurutpada DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota daerahpemilihan yang bersangkutan. (2) Apabilaterdapat 2 (dua) ataulebihCalonAnggota DPRD Kabupaten/Kota memperolehSuaraSah yang samadisuatudaerahpemilihan, makanamaCalonAnggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkanberdasarkanjumlahdukungansuara yang lebihbanyakpersebarannya. (3) Apabila 2 (dua) calonperempuandanlaki-lakimemperolehSuaraSah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka calon perempuanditetapkansebagainamacalonterpilihAnggota DPRD Kabupaten/Kota. (3) Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin sama, memperolehSuaraSah yang samadisuatudaerahpemilihan, maka nama calon terpilih ditetapkan berdasarkanjumlahdukungansuara yang lebihbanyakpersebarannya. (4) Dalamhalpersebarandukungansuarauntukcalonsebagaimanadimaksudpadaangka 4 persebarannyamasihsama, penetapansebagaicalonterpilihdenganmelihat persebaran perolehan suara pada 1 (satu) tingkatdibawahnya.

17. Pasal 43 Ayat (1) ApabilaPartaiPolitikmemperolehkursi DPRD Kabupaten/Kota yang melebihijumlahcalon yang tercantumdalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota disuatudaerahpemilihan, kursi yang diperolehtersebutdialokasikankepadanamacalon yang belumdinyatakansebagaicalonterpilihdariPartaiPolitik yang samapadadaerahpemilihanAnggota DPRD Kab/Kota yang paling dekatsecarageografisberdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya. Ayat (3) Daerah pemilihanAnggota DPRD Kabupaten/Kota yang paling dekatsecarageografisadalahdaerahpemilihanAnggota DPRD Kab/Kota yang wilayahnyaberbatasanlangsungdalam satu kecamatan apabila kecamatan tersebut terdiri atas dua atau lebih daerah pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota, atau kecamatan lain yang berbatasan apabila kecamatan tersebut merupakan satudaerahpemilihanAnggota DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 44 Ayat (1) Penetapancalonterpilihanggota DPRD Kab/Kota dilakukandalamrapatpleno KIP Kab/Kota yang dihadiriolehSaksidanpanwasluKab/Kota sertaundanganlainnya. Ayat (2) Saksi, PanwasluKab/Kota danundangan lain melaluiPanwasluKab/Kota dapatmenyatakankeberatanterhadappenetapancalonterpilih yang tidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandanKetua KIP Kab/Kota denganpersetujuananggotamemberipenjelasandanbilaterbuktikelirusegeradilakukanperbaikan. Ayat (3) Pernyataankeberatandicatatdalam form Model EB 2 yang ditandatanganiolehKetuadananggota KIP Kab/Kota.

18. PENGGANTIAN CALON TERPILIH Pasal 50 1. PenggantiancalonterpilihAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan, apabilacalonterpilih: a. Meninggaldunia; b. Mengundurkandiri; c. TidaklagimemenuhisyaratuntukmenjadiAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politikuangataupemalsuandokumenberdasarkanputusanpengadilan yang telahmempunyaikekuatanhukumtetap. Pasal 51 1. BagicalonterpilihAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggaldunia , bukti yang harusdilampirkanadalahsuratkematiandariKepalaDesaataudari RS tempatcalon yang bersangkutanmeninggalduniaatauinstansi/pejabat yang berwenang. 2. BagicalonterpilihAnggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkandiri bukti yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan pengundurandiri yang ditandatanganiolehcalonterpilih yang bersangkutandiataskertasbermateraicukup yang disetujuiolehPartaiPolitik, disertaidengansurat penarikan penetapan calon terpilih yang ditandatanganiolehKetuaUmum/KetuadanSekretarisJenderal/Sekretarisatausebutanlainnya. . Ayat 4 BagicalonterpilihAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota yang berdasarkanKeputusan KPU, KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota tidaklagimemenuhisyaratuntukmenjadiAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bukti yang harusdilampirkanadalahsuratketerangan yang menjelaskanbahwacalonterpilih yang bersangkutantidaklagimemenuhisyaratcalonAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksudUndang-Undang. Ayat 5 BagicalonterpilihAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukantindakpidanaPemilupolitikuangataupemalsuandokumen, bukti yang harus dilampirkan adalah salinan putusan pengadilan yang telahmempunyaikekuatanhukumtetap.

19. Pasal 52 KPU, KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota tidakmenetapkansebagaicalonterpilihAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggaldunia, mengundurkandiri, tidaklagimemenuhisyaratdanterbuktimelakukantindakpidanaPemilusebagaimanadimaksudPasal 50 ayat (1): a. sebelumditetapkansebagaicalonterpilih; atau b. sejakditetapkanoleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampaidengan 3 (tiga) harisebelumpengucapansumpah/janjiAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota menetapkanpenggantibagicalonterpilih yang memenuhikategorisebagaimanandimaksudayat (1). PengganticalonterpilihAnggota DPR, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota, diambildarinamacalon yang tercantumdalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota padadaerahpemilihan yang samadanmenempatiperingkaturutanSuaraSahterbanyakberikutnya. Pasal 54 Bawaslu, BawasluProv, PanwasluKab/Kota dapatmerekomendasipenggantiancalonterpilihAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggaldunia, mengundurkandiri, tidaklagimemenuhisyaratdanterbuktimelakukantindakpidanaPemilusebagaimanadimaksudPasal 50 kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. RekomendasipenggantiancalonterpilihAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota olehBawaslu, BawasluProv, PanwasluKab/Kota dilakukan paling lambat 3 (tiga) harisebelumpengucapansumpahjanjiAnggota DPR, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota. BilarekomendasitersebutdiatasmelewatijangkawaktumakaprosespenggantiancalonterpilihdilakukanmelaluimekanismepenggantiancalonterpilihAnggota DPR, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota.

20. Pasal 55 DalamhalterdapatkeraguanterhadapsuratpernyataanpengundurandiricalonterpilihAnggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinanPartaiPolitikdancalonterpilihAnggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. HasilklarifikasidituangkandalamBeritaAcaraKlarifikasi yang ditandatanganiolehKetuadanAnggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pimpinan Partai PolitikdancalonterpilihAnggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. BA klarifikasidigunakansebagaidasarpengambilankeputusandalamrapatplenopenggantiancalonterpilihAnggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM Pasal 57 Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan SuaraSahhasilPemiluAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan Suara Sah hasil Pemiluadalahperselisihanpenetapanperolehansuara yang mempengaruhiperolehankursiPartaiPolitik, terpilihnyacalonAnggota DPR, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota sertaterpilihnyacalonAnggota DPD. Pasal 58 Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan Suara SahPartaiPolitikhasilPemiluAnggota DPR, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota, DewanPimpinanPusatPartaiPolitikdapatmengajukanpermohonanpembatalanpenetapanhasilpenghitunganperolehansuaraoleh KPU kepadaMahkamahKonstitusi. Pasal 59 Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkanhasilPemilusecaranasional.

21. SYUKRAN… TERUS BERIKHTIAR DENGAN CARA YANG BAIK… SEMOGA PARTAI POLITIK DAN CALEG SAUDARA MENJADI PILIHAN RAKYAT