Upaya Pemajuan, Penghormatan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM )

1. Upaya Pemajuan, Penghormatan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) By Chandra Setiawan

2. Standar Kompetensi 3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Kompetensi Dasar • 3.1 Menganalisis upaya pemajuan,penghormatan, dan penegakan HAM

3. Indicator • Menganalisisupaya pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM yang dilakukan pemerintah • Menentukan instrumen HAM nasional • Mendeskripsikan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM yang dilakukan oleh individu dan masyarakat

5. Pengertian HAM • John Locke, Hak asasimanusiaadalahhak yang dibawasejaklahir yang secarakodratimelekatpadasetiapmanusiadantidakdapatdiganggugugat (bersifatmutlak). • KoentjoroPoerbapranoto(1976), Hakasasiadalahhak yang bersifatasasi. Artinya, hak-hak yang dimilikimanusiamenurutkodratnya yang tidakdapatdipisahkandarihakikatnyasehinggasifatnyasuci.

6. UU No. 39 Tahun 1999 (TentangHakAsasiManusia), Hakasasimanusiaadalahseperangkathak yang melekatpadahakikatdankeberadaanmanusiasebagaimakhlukTuhan Yang MahaEsadanmerupakananugerah-Nya yang wajibdihormati, dijunjungtinggidandilindungiolehnegara, hukum, pemerintah, dansetiaporangdemikehormatansertaperlindunganharkatdanmartabatmanusia.

7. Hakikat HAM • HAM / HakAsasiManusiaadalahhak yang melekatpadadirisetiapmanusiasejakawaldilahirkan yang berlakuseumurhidupdantidakdapatdiganggugugatsiapa pun UntukmenambahpengatahuanAnda tentang HAM, klik www.komnasham.go.id

8. Human Rights terdiridari Personal Rights Political Rights Social and Culture Rights Property Rights Rights of Legal Equality Procedural Rights

9. Hakasasipribadi / personal Rights • Hakkebebasanuntukbergerak, bepergiandanberpindah-pindahtempat • mengeluarkanataumenyatakanpendapat • memilihdanaktifdiorganisasiatauperkumpulan • memilih, memeluk, danmenjalankan agama dankepercayaan yang diyakinimasing-masing • Hakasasipolitik / Political Rights • Hakuntukmemilihdandipilihdalamsuatupemilihan • ikutsertadalamkegiatanpemerintahan • membuatdanmendirikanparpol / partaipolitikdanorganisasipolitiklainnya • membuatdanmengajukansuatuusulan

10. Hakasasihukum / Legal Equality Rights • Hakmendapatkanperlakuan yang samadalamhukumdanpemerintahan • Hakuntukmenjadipegawainegerisipil / pns • Hakmendapatlayanandanperlindunganhukum • HakasasiEkonomi / Property Rigths • Hakkebebasanmelakukankegiatanjualbeli • mengadakanperjanjiankontrak • menyelenggarakansewa-menyewa, hutang-piutang, dll • untukmemilikisesuatu • memilikidanmendapatkanpekerjaan yang layak

11. HakAsasiPeradilan / Procedural Rights • Hakmendapatpembelaanhukumdipengadilan • Hakpersamaanatasperlakuanpenggeledahan, penangkapan, penahanandanpenyelidikandimatahukum. • Hakasasisosialbudaya / Social Culture Right • Hakmenentukan, memilihdanmendapatkanpendidikan • Hakmendapatkanpengajaran • Hakuntukmengembangkanbudaya yang sesuaidenganbakatdanminat

12. Instrumen HAM terdiri atas Instrumen Nasional • Pancasila • Pembukaan UUD 1945 • Pasal – pasal UUD 1945 • Tap MPR • Undang - Undang Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

13. Pancasila Pancasilasebagaidasarnegaramenjadipedomanpertamapelaksanaanupayapenegakan HAM di Indonesia. Dalamsila – silaPancasilatercerminadanyapenghargaan yang sangattinggiterhadappelaksanaandanpenegakan HAM. Dalampelaksanaannya, sila – siladalamPancasilatidakbolehdipisahkan. Olehkarenaitu, pelaksanaan HAM dalamPancasiladidasariolehsilakedua “kemanusiaan yang adildanberadab” dandijiwaiolehsila – sila yang lainnya. • Pembukaan UUD 1945 Pengakuanbangsa Indonesia akan HAM tertuangdalamPembukaan UUD 1945 alineapertama, dua, tiga, dankeempat

14. Pasal – pasal UUD 1945 Pasal 27 : hakdalamhukumdan pemerintahan Pasal 28 : hakdalambidangpolitik Pasal28 A– J : jaminanmengenai HAM Pasal 29 : hakdalambidang agama Pasal 30 : hakdalamusahapertanahandankeamanan negara Pasal 31 : hakdalambidangpendidikan Pasal 32 : hakdalambidangkebudayaan Pasal 33 : hakdalambidangekonomi Pasal 34 : hakuntukmendapatkankesejahteraanbagi kaum fakir miskindananak – anakterlantar

15. Tap MPR ketetapan MPR No. XVII/ MPR/ 1998 tentang HAM. Ketetapaninimenugaskankepadalembaga – lembagatingginegaradanseluruhaparaturnegarauntukmenghormati, menegakan, danmenyebarluaskanpemahamanmengenai HAM kepadaseluruhmasyarakat

16. Undang – undang UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM UU No. 26 tahun 2000 tentangpengadilan HAM UU No. 13 tahun 2006 tentangperlindungansaksikorban UU No. 40 tahun 2008 tentangpenghapusandiskriminasiRasdanetnis

17. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM 1. Indonesia menyambutbaikkerjasamainternasionaldalamupayamenegakkan HAM diseluruhduniaataudisetiapnegaradan Indonesia sangatmeresponsterhadappelanggaran HAM internasionalhalinidapatdibuktikandengankecamanPresidenatasbeberapaagresimiliterdibeberapadaerahakhir-akhirinicontoh; Irak, Afghanistan, danbaru-baruini Indonesia jugamemaksa PBB untukbertindaktegaskepada Israel yang telahmenginvasiPalestinadanmenimbulkanbanyakkorbansipil, wanitadananak-anak.

18. 2. PengeluaranUndang-undangNomor 39 Tahun 1999 tentanghakasasimanusia , Undang-undangnomor 26 tahun 2000 tentangpengadilan HAM, sertamasihbanyak UU yang lain yang belumtersebutkanmenyangkutpenegakanhakasasimanusia.

19. 3. KomitmenPemerintah Indonesia dalammewujudkanpenegakan HAM, antara lain telahditunjukkandalamprioritaspembangunanNasionaltahun 2000-2004 (Propenas) denganpembentukankelembagaan yang berkaitandengan HAM. DalamhalkelembagaantelahdibentukKomisiNasionalHakAsasiManusiadengankepresnomor 50 tahun 1993, sertapembentukanKomisi Anti Kekerasanterhadapperempuan

20. Lembaga – Lembaga Yang BergerakDalamUpayaPemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan HAM • Komnas HAM ( 15 Oktober 1993 ) Merupakanorganisasiindependen, takberpihak, visioner, sertamemilikimisimembantumenyelesaikankasus – kasuspelanggaran HAM dimasyarakat Indonesia sertamelakukankegiatan pendidikandanpenyuluhan

21. b. KomisiPerlindunganAnak Indonesia (KPAI)  LembagaIndependen yang kedudukannyasetingkatdenganKomisi Negara yang dibentukberdasarkanamanatKeppres 77/2003 danpasal 74  UU No. 23 Tahun 2002 dalamrangkauntukmeningkatkanefektivitaspenyelenggaraanperlindungananakdi Indonesia. Lembagainibersifatindependen, tidakbolehdipengaruhiolehsiapadandarimanasertakepentinganapapun, kecualisatuyaitu“ DemiKepentinganTerbaikbagiAnak ”

22. KomnasPerempuanmempunyaitujuanterciptanyatatanan, relasisosialdanpolaperilaku yang kondusifuntukmewujudkankehidupan yang menghargaikeberagamandanbebasdari rasa takut, tindakanatauancamandandiskriminasisehinggakaumperempuandapatmenikmatihakasasinyasebagaimanusia.

23. Kontras (20 Maret 1998) mempunyaivisiterwujudnyademokrasi yang berbasispadakeutuhankedaulatanrakyatmelaluilandasandanprinsiprakyat yang bebasdariketakutan, penindasan, kekerasandanberbagaibentukpelanggaranhakasasimanusiaatasalasanapapun, termasuk yang berbasis gender

24. LembagaBantuanHukum Indonesia LBH didirikanolehpersatuanAdvokat Indonesia ( Peradin ) padatahun 1971. Tahun 1980 menjadiYayasanLembagaBantuanHukum Indonesia yang mempunyaitujuanuntukmembelakepentinganmasyarakattanpamemandanglatarbelakangsuku, keyakinanpolitik , ideologi, agama, kekayaan, warnakulit, keturunandankelompokorang yang dibelanya.

25. Peran masyarakat dalam menegakkan HAM • salingmemberikesempatanberibadahpadaorang lain. • tidak main hakim sendiri • menghormatipendapatorang lain dalamsuaturapat • tidakmenutupikasuspelanggaran HAM • Melaporkantindakanpelanggaran HAM • aktifdalamkegiatan – kegiatansosialdalamupayapenegakan HAM

26. Kesimpulan Hak Asasi Manusia terdiri atas Macam-Macam HAM Penegakan HAM di Indonesia Partisipasi Masyarakat misalnya misalnya Organisasi dan Institusi HAM • Personal Rights • Property Rights • Rights of • Legal Equality • Political Rights • Social and Culture Rights • Procedural Rights

27. Book Reference • Abdulkarim, Aim. Advance Learning Civic Education 1. Jakarta : Grafindo. • Tim Penulis. Kewarganegaraan X. Jakarta. Studia Press. 2006. • Budiyanto. PendidikanKewarganegaraan1. Jakarta. Erlangga. 2006. • Courtesy Youtube

28. CHARACTER BUILDING Akarpersahabatanbukankarenakekayaan. Akarpersahabatanbukankarenafisik. Akarpersahabatanadalahketulusandankebersamaan.