REKAYASA DAN MANAJEMEN INFRASTRUKTUR

1. REKAYASA DAN MANAJEMEN INFRASTRUKTUR Maintenance & Operation Management System

2. PENGERTIAN INFRASTRUKTUR • INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN • Infrastruktur ekonomi: • infrastruktur fisik baik yang digunakan dalam proses produksi maupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat, meliputi semua prasaranan umum seperti tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih dan sanitari serta pembuangan limbah • Infrastruktur sosial: • prasarana sosial seperti kesehatan dan pendidikan

3. Sistem Manajemen Infrastruktur Information Link Chief Operation Officer Plans and Programs Budgets Organization and Work Management System Financial Management System Decision Suport System Project Management System Infrastructure System Operations Management System Maintenance Management System Information Link

4. Problem Recognition Planning Process Operation and Maintenance Implementation Sistem Manajemen Operasi Model Manajemen Operasi

5. to to Planning Purpose Mission Plans Organizing Organization Jobs Adaptation to to Work Management Performance Auditing Controlling Sistem Manajemen Operasi Elemen Sistem Manajemen Operasi

6. Sistem Manajemen Operasi • Tujuan menghasilkan motivasi dalam operasi • Organisasi menghasilkan kapabilitas suatu kinerja • Misi menciptakan suatu tahapan untuk kinerja yang spesifik • Struktur pekerjaan menjamin sumberdaya manusia siap pakai • Perencanaan mengorganisasikan pekerjaan individu dan sub unit

7. Sistem Manajemen Operasi • Sistem manajemen pekerjaan memberikan untuk memperoleh sesuatu yang paling luar dari sistem • Audit Kinerja memungkinkan untuk pengecekan berkelanjutan hasil keluaran dari organisasi • Kemampuan beradaptasi dapat merubah sesuatu jika diperlukan

8. Sistem Manajemen Pemeliharaan • Pemeliharaan merupakan topik yang penting dan menerima anggaran yang sama besar dengan biaya operasi • Pada saat ini konsep pemeliharaan dan operasi tidak berdiri sendiri, dan lebih dikenal dengan istilah O&M (operation and maintenance) • Tahapan Pemeliharaan: dikenal dengan istilah 3R (repair, replacement, rehabilitation) • Operasi dan pemeliharaan harus dikoordinasikan, pemeliharaan hanya merupakan pendukung dari operasi akan tetapi jika pemeliharaan tidak baik maka pengoperasian akan gagal atau kurang berhasil

9. Sistem Manajemen Pemeliharaan • Definisi pemeliharaan termasuk peniliaian kondisi, inventarisasi dan manajemen pemeliharaan (pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan perbaikan atau major and corrective maintenance) • Kegiatan penilaian kondisi merupakan penghubung antara fungsi operasi dan pemeliharaan, dan menggambarkan mengapa fungsi tersebut harus dikoordinasikan. Jika kondisi dimulai dengan keadaan buruk, maka operasi akan terpengaruhi sehingga membutuhkan jadwal perbaikan dan pemeliharaan

10. Condition & Performance Check ? Sistem Manajemen Pemeliharaan Hubungan antara Operasional dan Pemeliharaan Adjust Operations Operations PM & Minor Repair Facility Maintenance Repair Facilities

11. Sistem Manajemen Pemeliharaan • Planning-Programming-Budgeting (PPB) digunakan jika pemeliharaan yang dibutuhkan adalah pemeliharaan perbaikan (corrective maintenance) • Maintenance Management System (MMS): program untuk memastikan pemeliharaan pemeliharaan secara keseluruhan dikelola dengan baik, termasuk didalamnya adalah planning, organizing and controlling sehingga memerlukan sistem penunjang keputusan yang efektif • MMS terdiri dari: • Condition assessment • Preventive maintenance • Major and corrective maintenance • Decision Support System

12. Sistem Manajemen Pemeliharaan • Strategi pemilihan pemeliharaan yang efektif adalah dengan identifikasi dan analisis yang sistematik dari strategi yang tersedia., seperti: • Hanya mengerjakan pemeliharaan yang kritis saja • Memperbaiki fasilitas yang jelek dahulu • Menggunakan praspesifikasi siklus pemeliharaa • Memperbaiki komponen-komponen dengan kerusakan yang beresiko tinggi • Menggunakan pemeliharaan pencegahan • Membandingkan keuntungan ekonomi dari strategi pemeliharaan tersebut.

13. Sistem Manajemen Pemeliharaan • Inventarisasi dan penilaian kondisi Elemen dasar Sistem Informasi

14. Sistem Informasi Operasi dan Pemeliharaan • Fasilitas sistem informasi pemeliharaan diawali dengan inventarisasi data base lokasi dan pencatatan data dalam sistem tersebut. Seluruh investasi fisik masuk dalam data base tersebut. • Data base tersebut dapat dihubungkan dengan manajemen keuangan melalui beberapa variasu sistem pencatatan properti (salah satu contoh AWWA water suply utilities). Di Indonesia belum dilakukan. • Sistem Informasi yang ada di Indonesia (jalan) adalah IRMS, URMS, KRMS Toll Maintenance Manajemen System

15. KRISIS Desentralisasi Regulasi Ekonomi untuk Manajemen Sektor Pemberdayaan Masyarakat • Isu Kebijakan dan Reformasi Terkait • Memperkuat mekanisme pasar & persaingan • Restrukturisasi Sektor • Rasionalisasi kewajiban pelayanan, penetapan harga & kebijakan subsidi • Penyelesaian perselisihan yang dapat diandalkan • Privatisasi • Pengurangan resiko dan peningkatan kelayakan kredit • Pengurangan dan manajemen kewajiban bersyarat (contingent liabilities) • Pemanfaatan sumber daya ekonomi secara efektif: pengeluaran anggaran didasarkan atas manfaat ekonomis dan target penurunan kemiskinan • Isu Kebijakan dan Reformasi Terkait • Sistem perencanaan & anggaran • Transfer: pendanaan, staf, aset • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia • Sistem Pemantauan • Penetapan fungsi penyediaan pelayanan • Persyaratan kinerja dan hubungan pendanaan • Reformasi pelayanan masyarakat • Pemeliharaan aset • Isu Kebijakan dan Reformasi Terkait • Perlindungan Konsumen • Forum infrastruktur / forum pembangunan daerah • Transparansi dalam Pemerintahan • Konsultasi masyarakat • Memperkuat pengawasan oleh badan yang dipilih masyarakat • Ombudsman (pejabat yang ditunjuk untuk investigasi keluhan warga terhadap instansi pemerintah) Strategi Regulasi dan Undang-Undang Infrastruktur Latar Belakang Strategi Regulasi danUndang-undang Infrastruktur

16. Peran Pihak Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur • Peran serta pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infastruktur diperlukan untuk • pelaksanaan restrukturisasi setiap sektor melalui peningkatan kompetisi (misalnya telekomunikasi) • mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah.

17. Peran Pihak Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur • Kondisi pasar keuangan tidak memungkinkan peningkatan partisipasi swasta, karena: • Nilai tukar Rupiah tidak stabil; • Ketidakpastian kemampuan dan kemauan pengguna pelayanan untuk membayar; • Resiko politik yang tinggi dan ketidakpastian hukum karena pemerintah dinilai kurang menghormati kewajiban-kewajiban dalam kontrak; • Proses penyelesaian perselisihan yang kurang memuaskan, persepsi perlakuan yang tidak adil, dan permasalahan keuangan dari pihak swasta yang bersangkutan.

18. Kebutuhan Undang-undang Infrastruktur • Pengurangan resiko regulasi bagi pemberi pinjaman akan mengurangi cost of capital secara berarti. • Keuntungan ekonomis (meningkatkan investasi, penurunan biaya investasi, pelayanan infrastruktur dll) akan meningkat bila pemerintah memperbaiki sistem regulasi. • Undang-undang Infrastruktur diperlukan untuk memberikan legitimasi dan kredibilitas dalam rangka perubahan peran pemerintah (peningkatan peran serta masyarakat dan pengguna pelayanan) serta lebih menghormati kewajiban-kewajiban dalam kontrak

19. Kebutuhan Undang-undang Infrastruktur • Kebutuhan Undang-undang Infrastruktur • struktur manajemen baru yang bernuansa desentralisasi • mengimplementasikan struktur regulasi untuk kelayakan kredit bagi pemerintah daerah • memberikan dasar hukum yang jelas sesuai prinsip-prinsip dalam Keppres No. 7/1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur

20. Regulasi Infrastruktur/Utilitasdi Indonesia Apa itu regulasi infrastruktur? Mengapa perlu regulasi sekarang? Dasar-dasar desain Regulasi Peran dari Badan Regulator

21. Apa itu Regulasi Infrastruktur? • Membangun satu sistem - yang terpisah dari pengaruh politik - untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan hak oleh pemegang monopoli; • Sarana pengaturan tarif menurut satu formula yang disepakati atau satu kebijakan; • Menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa

22. Mengapa regulasi infrastruktur sangat diperlukan di masa pasca krisis Indonesia • Menjamin adanya kompetisi dalam penyediaan layanan infrastruktur • Melindungi konsumen terhadap perilaku monopoli dalam penyediaan layanan infrastruktur • Memisahkan penentuan tarif dari politik • Memungkinkan pengembalian biaya sehingga layanan akan sinambung dan diteruskan pada pemakai baru • Mengurangi risiko dengan mengurangi biaya modal

23. Mengupayakan efisiensi dan peninfkatan layanan Menetapkan standar kinerja Memberi insentif untuk meningkatkan O&M Memberi penghargaan untuk manajer yang baik Memberi sanksi untuk kinerja yang jelek Memajukan hubungan yang reponsif kepada kebutuhan langganan Menjaga kelangsungan dan perluasan layanan dengan peningkatan kinerja dan menjamin pengembalian biaya Apa yang dikerjakan Badan Regulator?

24. Masalah penetapan regulasi • Perlu diputuskan apakah akan dibentuk Badan Regulator tingkat sektor atau multi-sektor • Bagaimana keterkaitan fungsi regulasi dengan kelembagaan dan kerangka kebijakan untuk partisipasi swasta dalam infrastruktur sesuai ketentuan Keppres 7/1998? • Perlu diadakan pilihan dari berbagai desain dan strategi regulasi yang mungkin ada

25. Pokok-pokok Desain Pengaturan/Regulasi • Landasan kerja yang jelas; kewenangan hukum • Penetapan wilayahh yang diatur regulator • Kejelasan hal-hal yang harus diatur regulator • Hak pihak-pihak mengajukan keberatan (appeal) • Kepakaran untuk menetapkan regulasi dan membuat keputusan yang mengikat menurut hukum • Kewenangan untuk melaksanakan peraturan dan keputusannya sendiri

26. Bentuk-bentuk Regulasi;Hal-hal dasar yang harus diputus Pemerintah • Independensi dari Kementerian/Departemen? • Regulasi teknis/ekonomi yang terpisah ? • Badan regulator nasional, propinsi atau sektor? • Pengendalian keuntungan dan harga; perioda peninjauan kembali? • Memonitor hasil; Penetapan tarif yang affordable? • Kemungkinan banding thdp keputusan Regulator? • Besarnya diskresi yang dimiliki Badan Regulator? (ruang kebebasan membuat kebijakan)

27. Definisi Regulator Yang Independen? • Mengambil jarak dari badan usaha yang diatur; menghindari pertentangan kepentingan, termasuk kesan yang mungkin timbul • Mengambil jarak dari politik untuk menghindari penyalahgunaan bagi kepentingan politik jangka pendek; menjaga stabilitas saat krisis • Para regulator dan staf dikecualikan dari aturan gaji pegawai negeri; pendanaan badan regulator harus khusus untuk menjamin kehadiran pakar

28. Ruang Independensi Badan RegulatorContoh negara yang menerapkan • Otonomi penuh dalam menetapkan keputusan; naik banding ke pengadilan dimungkinkan - Australia, AS, Inggris, Bolivia, Meksiko • Otonomi penuh mengambil keputusan; Tetapi dapat naik banding ke Menteri - Argentina • Otonomi penuh, Badan Regulator mengusulkan kpd Menteri yg mengumumkan keputusan - Jamaika • Semi-otonomi (Menteri adalah anggota Badan Pengatur) - Chili, Kolumbia

29. Dasar-dasar Desain Pengaturan/Regulasi Keseimbangan antara keketatan dan kelenturan: 1. Tergantung badan pelaksana; Seberapa mudahkah Pemerintah dapat mengubah sendiri peraturan? 2. Kontrak biasa; kesepakatan antara kedua pihak 3. Kontrak khusus; dapat diubah bagi penyesuaian 4. Perubahan peraturan-perundang-undangan, baik ketetapan legislatif, maupun eksekutif 5. Keputusan eksekutif; Persetujuan legislatif tidak diperlukan

30. Imbangan Independensi dan Pertanggungan Jawab • Tanggung Jawab - Kesalahan apa dapat terjadi? • Regulator dapat dipengaruhi politisi; • Kesalahan dapat terbuat; • Inefisiensi dapat dibiarkan; • Regulator dapat mengejar kepentingan sendiri; • Kesimpulan: Sangat sulit menjaga keseimbangan antara independensi dan pertanggungan-jawab

31. Independensi dan Pertanggungan Jawab • Bagaimana menjamin adanya pertanggungan jawab? Pemberhentian karena pelanggaran yang terbukti atau karena ketidakmampuan • Mensyaratkan transparansi yang baik; harus dapat memberikan alasan tepat untuk setiap keputusan • Pengendalian pertentangan (konflik) kepentingan • Penyediaan proses naik banding yang efektif • Keuangan diaudit akuntan yang independen

32. Hubungan Regulator dan MenteriPeran dari Regulator Ekonomi • Memberi lisensi & ijin lingkup teknis • Mengatur tarif & ketentuan pengoperasian • Menetapkan standar operasional dan kinerja ekonomi dan finansial • Memutuskan persengketaan antara operator dan Pemerintah atau hal pengaduan konsumen • Memantau hal kepatuhan kepada ketentuan • Menerapkan sangsi terhadap pelanggaran

33. Hubungan Regulator dan MenteriPeran dari Kementerian/Departemen • Perencanaan sektor dan pembuatan kebijakan (policy), termasuk mendesain dan melimpahkan kontrak kerjasama; project life cycle • Menetapkan dan menegakkan kerangka hukum, termasuk Kepmen, amendemen, mengangkat beberapa regulator utama • Menetapkan pajak sektoral dan hal subsidi • Negosiasi antar lembaga pemerintah

34. Contoh-contoh desain regulator • Kerajaan Inggris - Satu Pengambil Keputusan • Amerika Serikat - Badan beberapa anggota • Argentina - Menetapkan keputusan, tetapi keberatan dapat diajukan kepada Menteri • Jamaika - Regulator memberi rekomendasi kepada Menteri yang mengumumkan • Negara lain - Menteri tetap berwenang dan menetapkan semua keputusan

35. Kerangka Regulasi Kerajaan Inggris • Director General, Office of Water Services • Bertanggung jawab menetapkan price caps, menetapkan insentif, memonitor keuangan dan manajemen, menyelesaikan persengketaan, melindungi konsumen, menjaga standar kinerja, menetapkan persyaratan pemberian lisensi, mempromosikan kompetisi didalam industri ybs.

36. Kerangka Pengaturan Kerajaan Inggris(lanjutan 1) • DG of OFWAT tidak bertanggung-jawab dalam memberi lisensi, menetapkan struktur legal bagi industri, penetapan standar kualitas air, maupun dalam mengontrol keuntungan penyedia layanan • DG diangkat untuk masa jabatan tertentu oleh Secretary of State, dan dapat diberhentikan karena pelanggaran atau ketidakmampuan • Keputusan DG adalah final, tetapi dapat ditinjau kembali oleh Pengadilan Tinggi

37. Kerangka Pengaturan Kerajaan Inggris(lanjutan 2) • Price caps ditetapkan setiap lima tahun; hanya kinerja yang diatur. Keuntungan diperoleh dari peningkatan efisiensi. Pengembalian biaya diperoleh didalam jangkauan price cap • Kegagalan dalam memenuhi standar kinerja tertentu mensyaratkan badan usaha swasta dikenakan denda ganti rugi kepada konsumen yang terkena

38. Kerangka PengaturanAmerika Serikat dan Kanada • Komisi tingkat negara bagian atau propinsi (beranggotakan 3 sampai 7 orang) • Bertanggung jawab atas semua regulasi ekonomi, termasuk penetapan tarif dan pengkajian kembali secara cermat, pemberian sertifikat teritorial, pemonitoran, membuat ketentuan, menegakkan peraturan, pengkajian biaya, meng-audit keuangan dan manajemen, memutuskan penyelesaian persengketaan antar utilitas dan antar konsumen dengan utilitas.

39. Kerangka Pengaturan Amerika Serikat dan Kanada (lanjutan 1) • Anggota Badan regulator dapat ditunjuk atau dipilih, untuk masa jabatan tertentu, dan dapat diberhentikan karena satu pelanggaran. • Keputusan yang diambil adalah final dan didasarkan satu penelitian, dengar pendapat masyarakat, dan dokumen; pihak-pihak terkait dapat naik banding ke pengadilan • Terutama menggunakan rate base/rate of return, tetapi sering digunakan metodologi lain

40. Kerangka Pengaturan Amerika Serikat dan Kanada (lanjutan 2) • Tingkat kepercayaan sangat tinggi pada sistem ini; modal investasi swasta senantiasa tersedia untuk menyediakan infrastruktur di AS dan Kanada • Tarif yang ditetapkan memungkinkan pengembalian biaya sepenuhnya, termasuk biaya operasi dan pemeliharaan dan perolehan pengembalian modal (rate of return) yang memadai

41. Kerangka Regulasi Argentina • Sebagai bagian dari konsesi air minum Buenos Aires, untuk mana pada tahun 1992 diundangkan satu Regulatory Law, termasuk pembentukan Badan Regulator (ETOSS) • Badan Regulator independen dari Water Ministry; dan berbentuk komisi yang beranggotakan dari berbagai kementerian dan buruh • Staf ETOSS umumnya adalah mantan pegawai Buenos Aires Water Utility

42. Kerangka Regulasi Argentina (lanjutan 1) • ETOSS dibiayai dari pungutan 2,7% atas semua penjualan air oleh pemegang konsesi • ETOSS masa jabatan keanggotaannya ialah untuk 6 tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali • ETOSS memonitor kinerja pemegang konsesi, menegakkan kepatuhan pada perjanjian kerjasama, dan mengenakan denda untuk pelanggaran • Tarif dinegosiasi untuk perioda-perioda yang telah ditetapkan dalam kontrak, a.l. besar inflasi

43. Kerangka Regulasi Argentina (lanjutan 2) • Berdasarkan model ETOSS, sekarang setiap lembaga pemerintah yang membina kerjasama dengan swasta dalam penyediaan air minum telah membentuk Badan Regulator sendiri (sejak 1992 telah diberikan 7 konsesi air minum di Argentina) • Lembaga Pemerintah bersangkutan berkoordinasi dengan ETOSS untuk kesamaan dalam regulasi dan pembiayaan mandiri. Hasil: tarif rendah dan kualitas tinggi

44. Contoh bentuk kelembagaan Regulasi ;Kasus Malaysia • UU memberi otoritas pada 13 negara bagian • Enam negara bagian melakukan ”unbundling” pada layanan infrastruktur • Regulasi dan monitoring pada tingkat negara bagian, dengan standar nasional • Tarif dengan kontrak; Menteri beri persetujuan • Menteri Pekerjaan Umum menetapkan standar teknis dan indikator penilaian kinerja • Hasil: Investasi baru dan tarif rendah

45. Regulasi Ekonomi dunia bisnis swasta Regulasi bidang infrastruktur • Regulasi ekonomi oleh Pemerintah untuk mengendalikan operasi dunia bisnis swasta kiranya bukan sesuatu yang baru • Yang mungkin baru ialah regulasi dibidang infrastruktur dengan Regulator independen

46. Regulasi bidang infrastruktur • Gejala global: Pengaturan oleh Pemerintah (terutama karena kepemilikan) beralih ke pengaturan oleh Badan Regulator yang independen • Regulasi diperlukan dimana monopoli oleh sektor publik dialihkan menjadi monopoli oleh sektor swasta

47. Tiga masalah regulasi Regulasi yang berhasil harus dapat mengatasi secara simultan tiga masalah berikut: • Asimetri informasi • Pengaturan harga • Komitmen Pemerintah

48. Mengatasi asimetri informasi • Kompetisi langsung (outright competition) • Kompetisi dengan perbandingan (competition by comparison) • Pelelangan (Auctions) • Tantangan pasar (Market contestability) melalui tantangan entre baru • Terkait struktur pasar yang dibina.

49. Pengaturan Harga • Dimana monopoli tak dapat dihindari, pengaturan harga diperlukan untuk menjamin Badan Usaha Swasta mendapatkan pengembalian biaya investasi yang wajar dan melindungi kepentingan konsumen • Harga dapat diatur Badan Regulator menggunakan: • Rate of Return Regulation • Price Cap Regulation • Benchmark Regulation • Masing-masing memiliki bentuk insentif tersendiri bagi investor.

50. 3 Model Pengaturan Harga • Rate of Return Regulation (RORR) Tarif remunerasi ditetapkan untuk menjamin BUS memperoleh kembali biaya disertai keuntungan wajar (masalah: penentuan fixed costs/base rate) • Price Cap Regulation (RPI-X regulation) X ditentukan oleh Badan Regulator, BUS dapat menaikan keuntungan melalui efisiensi • Benchmark Regulation Satu bentuk RORR dengan perhitungan cost yang dikendalikan (tidak sama dengan actual cost)