1 / 26

KEBIJAKAN UMUM SKA SERTA PERKEMBANGAN FREE TRADE AGREEMENT TERAKHIR

Surabaya , 12 Juli 2011. KEBIJAKAN UMUM SKA SERTA PERKEMBANGAN FREE TRADE AGREEMENT TERAKHIR. Dasar H ukum P enerbitan SKA. INTERNASIONAL  Multilateral, Regional, Bilateral atau Unilateral. NASIONAL

britain
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN UMUM SKA SERTA PERKEMBANGAN FREE TRADE AGREEMENT TERAKHIR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Surabaya, 12 Juli 2011 KEBIJAKAN UMUM SKA SERTA PERKEMBANGAN FREE TRADE AGREEMENT TERAKHIR

  2. DasarHukumPenerbitanSKA • INTERNASIONAL Multilateral, Regional, Bilateral atau Unilateral. • NASIONAL • Keppres Nomor 58 Tahun 1971 Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan SKA (Penetapan dan Penunjukan Mendag sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SKA). • Peraturan Mendag Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010tentang Penerbitan SKA(CO) untuk Barang Ekspor Indonesia. • Peraturan Mendag Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010tentang Ketentuan Penerbitan SKA(CO) untuk Barang Ekspor Indonesia. • Peraturan Mendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010tentang Instansi Penerbit SKA(CO) untuk Barang Ekspor Indonesia. • Keputusan Mendag Nomor 299/M-DAG/KEP/3/2011 tentang Penetapan Pejabat Penandatangan SKA(CO) untuk Barang Ekspor Indonesia. DIT. FASILITASI ESKPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  3. Jenis-jenisska SKA PREFERENSI SKA NON-PREFRENSI • GENERAL SYSTEM OF PREFERENCES (GSP)  FORM A • ASEAN Free Trade Area (AFTA)  FORM D CEPT FORM D ATIGA • ASEAN China FTA (ACFTA)  FORM E • ASEAN Korea FTA (AKFTA)  FORM AK • INDONESIA JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)  FORM IJEPA • GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCE AMONG DEVELOPING COUNTRIES (GSTP)  FORM GSTP • ASEAN Australia New Zealand (AANZFTA)  Form AANZ • ASEAN India FTA (AIFTA)  Form AI • ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)  Form AJCEP • Form COA  SKA Preferensi untuk Tembakau di 4 IPSKA • Form B  ke Timteng wajib dilampirkan • Form TP (SKA Non Preferensi untuk TPT tujuan Uni Eropa) • Form ICO (SKA Non Preferensi ekspor Kopi di 15 IPSKA)ke semua negara • Form Annex 3  ekspor ke Meksiko DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  4. SYARAT PENERBITAN SKA • Surat Permohonan Penerbitan SKA • Invoice • Packing List • fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); • original copy Bill of Lading (B/L) atau copy AWB, atau copy Cargo Receipt (pelabuhan darat) • Fotokopi PEB yang telah difiatmuat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau print out PEB yang dibuat secara PDE dengan dilampiri NPE. • Perhitungan Struktur Biaya (Cost Structure) untuk produk yang prosesnya mengandung bahan baku impor DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  5. Setiap Instansi Penerbit SKA harus mempunyai Pejabat Penandatangan SKA yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. • Calon Pejabat Penandatangan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai Ketentuan Asal Barang (Rulesof Origin) dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan yang dibuktikan dengan surat tanda mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan • pada saat diusulkan tidak kurangdari 1 (satu) tahun menjelang masa pensiun. • Kepala Dinas atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan sebagai Pejabat Penandatangan SKA paling sedikit bertugas selama 1 (satu) tahun kecuali dipromosikan. DIT. FASILITASI ESKPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  6. Instansi Penerbit SKA dapat mengusulkan paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 4 (empat) calon Pejabat Penandatangan SKA, sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah penerbitan SKA. • Direktur Jenderal menetapkan penggantian Pejabat Penandatangan SKA sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. DIT. FASILITASI ESKPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  7. Instansi Penerbit SKA • Dalam implementasinya Mendag mendelegasikan tugasnya sebagai pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SKA kepada pejabat di dearah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kawasan Berikat Nusantara, Badan Pengusahaan dan 4 (empat) Lembaga Tembakau. • Sebelum tahun 2010 IPSKA sendiri masih dua kategori, yaitu IPSKA Otomasi (sebanyak 28 IPSKA) dan IPSKA Manual (sebanyak 57 IPSKA). Namun pada tahun 2010 dengan kegiatan SKA kami berusaha meningkatkan prosedur penerbitannya, sehingga diharapkan 57 IPSKA Manual juga dapat menerbitkan SKA secara elektronik. DIT. FASILITASI ESKPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  8. INSTANSI PENERBIT SKA UNTUK BARANG EKSPOR TERTENTU • Tekstil dan Produk Tekstil : 30 IPSKA • Alas Kaki : 28 IPSKA • Udang : 18 IPSKA • Kopi : 13 IPSKA DIT. FASILITASI ESKPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  9. ALASAN PENERBITAN SKA SECARA ELEKTONIK • Komitmen Indonesia pada ASEAN Economic Community 2015, periode 2010-2011 • Mempersiapkan sistem penerbitan SKA secara online di 85 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) , dimana 28 IPSKA sudah otomasi dan 57 IPSKA dalam proses. • Mempersiapkan database penerbitan SKA di 85 IPSKA yang mempermudah proses verifikasi penerbitan SKA. • Menerapkan standar United Nation (UN)-electronic Document pertukaran data SKA antar Negara ASEAN melalui ASEAN Single Window (ASW) • MoU Indonesia-Korea mengenai kerjasama verifikasi dan pertukaran data SKA. DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  10. VERIFIKASI SKA PENGERTIAN VERIFIKASI SKA Verifikasi SKA adalah proses penyelidikan mengenai keabsahan dokumen, kebenaran pengisian SKA, dan atau kebenaran asal barang yang dilakukan atas permintaan pemerintah di negara tujuan ekspor barang. DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  11. MODUS VERIFIKASI • Keabsahan Dokumen SKA • Keaslian Dokumen SKA • 2. Keraguan terhadap Cap SKA • Cap SKA yang dibuat oleh IPSKA gambar burung garuda miring • Ukuran huruf pada stempel yang dibuat IPSKA tidak sesuai • ketentuan • Keraguan terhadap Tanda Tangan Pejabat Penanda Tangan SKA • Kebenaran Terhadap Tata Cara Pengisian Dokumen SKA • Keraguan terhadap asal barang/tidak memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin) negara tujuan ekspor DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  12. KENDALA IPSKA MENJAWAB VERIFIKASI SKA • Perusahaan sudah tidak beroperasi (tutup) atau pindah • alamat. • Dokumen pendukung sudah tidak disimpan oleh IPSKA. • Perusahaan tidak beritikad baik untuk bekerjasama dengan IPSKA menjawab verifikasi SKA. • Para pejabat IPSKA sering berganti-ganti. • Negara mitra dagang tidak puas dengan jawaban IPSKA. • Permintaan verifikasi tidak sampai ke IPSKA. • Kendala Bahasa. DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  13. ANTISIPASI UNTUK MENGURANGI JUMLAH PERMINTAAN VERIFIKASI • Pengisian SKA harus lengkap dan mengacu kepada Rules • of Origin (ROO). • Komoditi yang mengunakan SKA tercakup dalam perjanjian kerjasama perdagangan (FTA, GSP, EPA). • Dokumen pendukung harus lengkap, jika perlu IPSKA dapat meminta dokumen tambahan. • Menunda penerbitan SKA apabila eksportir masih belum menjawab verifikasi. • Jawaban verifikasi harus sesuai dengan permintaan negara mitra dagang dan dilengkapi dengan dokumen pendukung DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  14. STEMPEL KHUSUS SKA DAN KODE DAERAH • Ukuran Pembuatan : • Lambang Garuda • Tinggi : 1,1 Cm • Lebar Sayap kiri kanan : 1,2 Cm • Diameter lingkaran dalam : 2,1 Cm • Diameter lingkaran luar : 2,8 Cm • Huruf : 2 mm • Nomor Kode Daerah : 4 mm • KETERANGAN : • Penulisan Nomor Kode Daerah IPSKA YANG diberi wewenang untuk menerbitkan SKA ditempatkan dibawah Lambang Garuda • terdiri dari 4 (empat) digit, misalnya : • 09.02 yaitu : 09 menyatakan Daerah Propinsi. • 02 menyatakan Daerah Kabupten/Kota. • 4 (empat) digit Nomor Kode Daerah tersebut akan bervariasi sesuai dengan urutan Nomor Kode Daerah masing-masing. REPUBLIC OF INDONESIA CERTIFICATE OF ORIGIN 09.02 DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  15. Perkembangan terakhir tentangFree Trade Agreement DirektoratFasilitasiEkspordanImpor DirektoratJenderalPerdaganganLuarNegeri KementerianPerdagangan Tahun 2011 DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  16. Posisi Indonesia di dunia • Negara demokratis terbesar ketiga di dunia setelah India, USA; • Ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan 240 juta penduduk; • Pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia (4,5%) setelah RRT dan India; • Pendiri (dan “pemimpin”) ASEAN; • Anggota G-20; • Anggota APEC; • Ketua G-33 WTO; • Chairmanship ASEAN 2011. DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  17. NAFTA Population: 445 million GDP: US$15.857 trillion MAIN REGIONAL FTA’s JAPAN Population: 127 million GDP PPP: US$ 4.29 trillion EU Population: 491 million GDP: US$ 14.38 trillion CHINA Population: 1.330 billion GDP PPP: US$ 6.991 trillion Japan-Korea-China FTA (under negotiation) FTA Canada – Chile 1997 FTA : Chile – Mexico 1999 FTA : USA – Chile 2004 FTA : USA – Singapore 2004 FTA : USA – Australia 2005 FTA : Mexico – Japan 2005 FTA : Chile – Brunei – NZ – Singapore 2006 Japan-Korea FTA (under negotiation) EU 27 countries Japan-Mexico EPA (signed agreement) expanding to Eastern Europe NAFTA U.S.A., Canada, Mexico EU-MEXICO FTA ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) ACP-EU Countries in Africa and the Caribbean (approx. 70 countries) expanding to Latin America Japan-Mexico EPA (signed agreement) under negotiation SAPTA Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka • Japan’s Bilaterals: • Japan-Singapore EPA • Japan-Philippines EPA • Japan-Thailand EPA • Japan-Malaysia EPA • Japan-Indonesia EPA FTAA AFTA Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia (by 2005) MERCOSUR Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay India - ASEAN FTA ASEAN Population: 575.5 million GDP: US$ 3.431 billion China - ASEAN FTA Australia-New Zealand-ASEAN FTA Korea - ASEAN FTA DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  18. MENGAPA Free Trade Agreement (FTA) ? Lambannya penyelesaian perundingan di WTO Liberalisasi di tingkat regional belum sepenuhnya dapat menyerap kepentingan individu dari masing-masing anggota di kawasan regional tersebut Di lain pihak pergerakan barang dan jasa semakin meningkat sangat pesat sehingga dibutuhkan akses pasar yang semakin cepat dan luas Kebutuhan akan akses pasar yang semakin cepat dan luas menyebabkan setiap negara mencari terobosan baru yaitu dengan membentuk FTA Menurut catatan WTO, jumlah FTA yang dilakukan oleh negara-negara anggota WTO sebanyak 450 FTA baik secara bilateral maupun regional. DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  19. Free trade agreements updates • ASEAN FTA (AFTA)INA telah meratifikasi ATIGA 5Jan10 (Perpres 2/2010), dinotifikasi 22Mar10 ke ASEANSec transisi Form CEPT ke Form ATIGA 10 Mei s/d 13Nov10mulai 14Nov10 harus pakai ATIGA • ASEAN CHINA FTA (ACFTA)Revisi ROO tunggu kesepakatan menteri-Menteri Perdagangan (ekonomi) sekitar akhir Nov10 sekitar awal tahun 2011 selesai direvisi dan mulai berlaku format baru • ASEAN Australia New Zealand FTA (AANZFTA)  status: Belum Berlaku! MENUNGGU RATIFIKASI PRESIDEN & PMK • ASEAN India FTA (AIFTA)  status: OK! sudah diratifikasi Pres No 40/2010 (15Jun10) PMK No.144/2010 (24Agust10) berlaku 01okt10 • ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)  Status: Belum Berlaku!  Perpres No. 50/09 (19nov10)TUNGGU PerMenkeu (PMK) DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  20. Prosedur “eksportasi”denganska Apakah produk yang akan diekspor mendapat preferensi (keringanan bea masuk) di negara tujuan ekspor? Periksa aturan ROO dan status originatingproduct yang akan diekspor, dengan cara perhitungan RVC (Regional Value Content) atau CTC (change in tariff classification). Memenuhi prinsip Direct Consignment Periksa PSR(Product Specific Rules) dari skema FTA yang ada. Ajukan permohonan penerbitan SKA kepada Instansi Penerbit SKA. Silakan lihat lebih jauh di www.aseansec.org DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

  21. GrafikPeningkatanRealisasiPemanfaatan SKA keMitra FTA/EPA Sumber: BPS (diolah Puska Daglu)

  22. Grafik Eksportir yang Memanfaatkan SKA Preferensi FTA Tahun 2010 Sumber: BPS (diolah Puska Daglu)

  23. Terimakasih Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Building II, 1st Floor Jakarta 10110 Tel : +62-21-385 8171 ext. 1161 Fax : +62-21-345 0071 Email : ditfas3@yahoo.com Web site : www.depdag.go.id – Link – ditjen Kerjasama perdagangan internasional DIT. FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR, KEMENDAG, 2011

More Related