1 / 22

HUKUM PAJAK

Pertemuan 1 sesi 2. HUKUM PAJAK. BAMBANG KESIT Program Studi Akuntansi FE-UII Jogjakarta 2009. TOPIK BAHASAN 2. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung Pajak Subjektif dan Pajak Objektif Pajak Pribadi dan Pajak Kebendaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Hukum Pajak sebagai Hukum Publik

cameo
Télécharger la présentation

HUKUM PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pertemuan 1 sesi 2 HUKUM PAJAK BAMBANG KESIT Program Studi Akuntansi FE-UII Jogjakarta 2009

  2. TOPIK BAHASAN 2 • Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung • Pajak Subjektif dan Pajak Objektif • Pajak Pribadi dan Pajak Kebendaan • Pajak Pusat dan Pajak Daerah • Hukum Pajak sebagai Hukum Publik • Hukum Pajak Materiil dan Formal • Hukum Pajak dan Administrasinya

  3. PAJAK LANSUNG dan PAJAK TIDAK LANGSUNG • PENGERTIAN ADMINISTRATIF DAN • PENGERTIAN EKONOMIS

  4. PAJAK LANGSUNG • Arti Administratif • Pajak yang pengenaannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak ( Pajak berkohir/ber-SKP) dan secara periodik setiap waktu tertentu dalam jangka waktu yang tetap setiap tahun takwim • Contoh : PPh

  5. PAJAK LANGSUNG • Arti Ekonomis • Pajak yang pengenaannya dibebankan kepada wajib pajak sendiri langsung atau harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. • Contoh : PPh

  6. PAJAK TIDAK LANGSUNG • Arti Administratif • Pajak yang pengenaannya tidak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak ( Pajak berkohir/ber-SKP) dan tidak secara periodik, tetapi dikena-kan hanya apabila terjadi hal-hal atau perbu-atan atau peristiwa yang mengakibatkan tim-bulnya utang pajak • Contoh : PPN, P.Restoran, Cukai tembakau, Bea Meterai, Bea Balik Nama

  7. PAJAK TIDAK LANGSUNG • Arti Ekonomis • Pajak yang pengenaannya atau pembe-banannya dilimpahkan kepada orang lain. • Contoh : Cukai Tembakau, PPN, Bea Meterai, Bea Balik Nama, Pajak Restoran

  8. PAJAK SUBJEKTIF • Pajak yang dasar pengenaannya memperha-tikan keadaan pribadi dari wajib pajak dan untuk menetapkan besarnya pajak didasar-kan keadaan material objektif wajib pajak. • Contohnya : Subjek PPh • Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi • Badan

  9. PAJAK OBJEKTIF • Pajak yang dasar pengenaannya mem-perhatikan objeknya (selain benda) dapat berupa keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak dan tidak memandang keadaan subjek pajaknya. • Contohnya: Objek PPh

  10. Contoh Pajak Objektif • Dipungut karena keadaan: PBB, PKB • Dipungut karena perbuatan: Bea Mete-rai, Bea Masuk, Cukai, PPh Undian

  11. PAJAK PRIBADI • Pajak yang pengenaannya dititikberatkan pada diri wajib pajak. • Contoh : PPh, Pajak Kekayaan (dahulu)

  12. PAJAK KEBENDAAN • Pajak yang dasar pengenaannya ti-dak melihat keadaan wajib pajak, tetapi hanya melihat kepada objek-nya. • Contoh: PPN, PBB

  13. PEMUNGUTAN PAJAK DAN ADMINISTRASINYA • Bertujuan membuat adanya ra-sa keadilan dalam pemungutan pajak baik dalam prinsip perun-dang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari

  14. SKEMA PUNGUTAN DI INDONESIA Pajak Negara Berasal dari Negara Pajak Pajak Daerah Asli Daerah Bea PUNGUTAN Bea dan Cukai Cukai Retribusi Lain-lain Sumbangan Lain-lain pungutan

  15. PAJAK PUSAT • Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan diselengga-rakan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta hasilnya digunakan sebagai biaya atau belanja rumah tangga negara (APBN) • Contoh: PPh, PPN, PBB, dsb

  16. PAJAK DAERAH • Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Propinsi,Kota Madya, Kabupaten) dan digunakan untuk membia-yai keperluan rumah tangga daerah/APBD. • Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, PKB,

  17. BEA • Pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu-lintas barang dan perbuatan lainnya berdasar suatu ketentuan undang-undang • Contoh : Bea Masuk Pabean, Bea Keluar Pabean, Bea Meterai, Bea Balik Nama

  18. CUKAI • Pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu biasanya barang konsumsi berdasarkan suatu peraturan tertentu. • Contoh : Cukai tembakau, cukai rokok, gula, bensin, alkohol, minuman keras dsb.

  19. RETRIBUSI • Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipak-sakan (secara ekonomis) dengan suatu jasa balik langsung yang dapat ditunjuk • Contoh : Retribusi Pasar, Retribusi Terminal, Retrbusi Sampah, Retribusi Parkir dsb.

  20. RETRIBUSI dan PAJAK • Perbedaan Pokok antara Retribusi dengan Pajak adalah : • Kontra prestasinya • Sifat Pemungutannya • Sifat Pelaksanaannya • Badan Pemungutnya

  21. SUMBANGAN • Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipak-sakan (secara yuridis dan ekonomis) yang ditujukan dan dimaksudkan untuk golongan tertentu • Contoh : SWP3D (Sumbangan Wajib Pem-bangunan dan Pemeliharaan Prasarana Dae-rah)

  22. Terima kasih

More Related