Partisipasi Politik

1. Partisipasi Politik Prof. Dr. Amir Santoso

2. Prolog • Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. • Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi itu adalah bahwa orang yang paling tahu tentang apa yang terbaik untuk dirinya adalah orang itu sendiri. • Ini berarti bahwa keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah haruslah berdasarkan atas apa yang diinginkan oleh orang itu sendiri. Oleh karena itu dianut aspek majority rule.

3. Definisi Partisipasi Politik (1) • Herbert McClosky “Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.” • Norman H Nie and Sidney Verba “partisipasi Politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.”

4. Definisi Partisipasi Politik (2) • Samuel P Huntington and Joan M Nelson Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, damai atau represif, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.” • Umum/Garis Besar “Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan negara.”

5. Konsep dalam Partisipasi Politik • Political Efficacy “Rasa percaya atau keyakinan bahwa partisipasi politik yang mereka lakukan sedikit banyak memiliki efek atau pengaruh terhadap kebijakan negara yang dihasilkan.” • Apathy “Warga negara yang sama sekali tidak tahu atau tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan politik.” Ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan: • Sikap acuh tak acuh, tidak tertarik dengan masalah politik atau kurang paham dengan masalah politik. • Tidak yakin jika partisipasi yang dilakukannya memiliki pengaruh terhadap proses perumusan dan output kebijakan pemerintah. • Berada di lingkungan yang menganggap apathy adalah kegiatan atau perilaku terpuji.

6. Peningkatan Partisipasi Politik • Menurut Myron Weiner, ada 5 (lima) penyebab munculnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam suatu proses politik: • Modernisasi di segala bidang kehidupan yang menuntut masyarakat untuk ikut andil dalam proses politik. • Perubahan-perubahan dalam struktur kelas sosial. Ini terkait dengan masalah siapa yang berhak untuk berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. • Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern. • Konflik antar kelompok pimpinan politik. • Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan budaya. Ini merangsang munculnya tuntutan-tuntutan akan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik.

7. Tipe/Model Partisipasi Politik • Ada 2 tipe/model partisipasi politik menurut Samuel P Huntington dan Joan M Nelson. 1. Partisipasi Otonom Partisipasi yang sifatnya sukarela; berdasarkan kehendak pribadi tanpa campur tangan pihak lain. 2. Partisipasi Mobilized Partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan pihak lain

8. Bentuk Partisipasi Politik 1. Konvensional Merupakan bentuk partisipasi yang lazim dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang dalam kondisi yang umum. Misalnya: pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam kelompok kepentingan, melakukan komunikasi politik dengan pejabat politik, dll 2. Non-konvensional Merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang diluar kebiasaan atau kondisi yang umum terjadi. Misalnya: pengajuan petisi, demonstrasi, tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya, revolusi, kudeta, dll

9. Piramida Partisipasi Politik (1) • Roth and Wilson membuat piramida partisipasi politik yang menggambarkan cara-cara berpartisipasi. • Di tingkat pertama (level paling bawah) adalah orang-orang yang apolitiks. Jumlah ini dinilai paling banyak terdapat dalam suatu masyarakat. • Di tingkat kedua adalah pengamat yaitu individu atau sekelompok orang yang kegiatan politiknya menghadiri rapat umum, menjadi anggota kelompok kepentingan, memberikan usaha dalam meyakinkan orang, memberikan suara dalam pemilu, diskusi masalah politik dan memberikan perhatian terhadap perkembangan masalah politik.

10. Piramida Partisipasi Politik (2) • Di tingkat ketiga ini disebut partisipan. Kegiatannya lebih aktif dari pengamat karena bersentuhan langsung dengan objek politik. Misalnya petugas kampanye, ikut berdemonstrasi, menjadi voter dalam pemilu, aktif dalam proyek sosial politik, melakukan agitasi politik, mogok, konfrontasi, dll. • Di tingkat keempat ini disebut aktivis. Aktivis ini sendiri terbagi menjadi 2 (dua) bagian) • Aktivis yang konvensional, misalnya menjadi pejabat partai politik, anggota DPR, dll • Aktivis menyimpang (deviant); jumlahnya relatif sedikit dan berada di puncak piramida. Misalnya Teroris, dll