1 / 13

KELOMPOK III

KELOMPOK III. Nama Anggota 1. Rengku Diga D. 8111409180 2. Dewa Gede Yudha A. 8111409203 3. Zulfikar Permana 8111409152 4. Prabowo Setyo Aji 8111409187 5. Febri Enggi W. 8111409195 6. Farid Darmawan 8111409042 7. M. Nizar Maulana 8111409182

carver
Télécharger la présentation

KELOMPOK III

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KELOMPOK III NamaAnggota 1. RengkuDiga D. 8111409180 2. DewaGedeYudha A. 8111409203 3. ZulfikarPermana 8111409152 4. PrabowoSetyoAji 8111409187 5. FebriEnggi W. 8111409195 6. FaridDarmawan8111409042 7. M. NizarMaulana 8111409182 8. WindaArdiana 8111409114 9. BionAcintya P. 8111409023 10. Susan Widhiyastuti 8111409086

  2. HukumAcaraSengketaKewenanganLembaga Negara

  3. SengketaKewenanganLembaga Negara (SKLN) : Adalahperselisihanatauperbedaanpendapatyang berkaitandenganpelaksanaankewenanganantaraduaataulebihlembaganegara HukumAcaraSengketaKewenanganLembaga Negara : Adalahhukumacara yang mengaturtentangbagaimanaperkara SKLN di MK diselesaikan.

  4. Sebab-SebabTerjadinya SKLN • Overlapping antarlembaga • Diabaikannyakewenangansuatulembaganegaraolehlembaganegaralainnya. • Dijalankannyakewenangansuatulembaganegaraolehlembaganegaralainnya.

  5. DasarkonstitusionalHukumAcara SKLN • UU No. 48 Tahun 2009 “ KekuasaanKehakiman” • UU No. 24 Tahun 2003 “ MahkamahKonstitusi” • PeraturanMahkamahKonstitusiNomor 08/PMK/2006

  6. SKEMA HUKUM ACARA SKLN PEMERIKSAAN BERKAS (PANITERA MK) SENGKETA KEWENANGAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN DICATAT DIBUKU BRPK (PANITRA MK) MK MEMANGGIL TERMOHON (JURU PANGGIL) AKTA REGESTRASI (PANITRA MK) SIDANG (PEMERIKSAAN) PENJADWALAN SIDANG PUTUSAN

  7. Pihak – Pihak Yang Bersengketa (pasal 2 (1) 08/PMK/2006): DPR Merasakewenangankonstitusionalnyadiambil, diabaikanataudirugikanolehLembaga Negara yang lain. DPD MPR Pemohon Presiden BPK PEMDA DPR Dianggaptelahmengambil, mengabaikanataumerugikanPemohon DPD MPR Termohon Presiden BPK PEMDA

  8. Tata Cara PengajuanPermohonan(pasal 5 PMK No. 08/PMK/2006) IdentitasPemohon Di ajukankePanitera MK dalambentuktertulis/ soft copy, ditandatanganiolehPresidenatauPimpinanLembaga Negara yang mengajukanpermohonandandibuatrangkap 12. IdentitasTermohon Pemohon UraianSengketa: Kewenanganygdisengketakan KepentinganPemohonataskewenangan Hal- halygdimintauntukdiputuskan

  9. PemeriksaanAdministrasi Dan Registrasi BerkasPermohonan Di periksaolehpetugaskepaniteraan Dicatatdlm BRPK MK menyampaikanpermohonantsb pd termohonmelaluijurupanggil Panggilansidang hrs sudahditerimaolehpemohondantermohondlmjgkawkt 3 hr kerja. BerkasPermohonanygsudahdiregistrasidiberikanke Panel Hakim untukmenetapkanharisidangpertama

  10. PemeriksaanPerkara Pertama Kedua Ketiga PemeriksaanPendahuluan (pasal 39 UU No. 24 tahun 2003): Memeriksakelengkapanpermohonan; Memintapenjelasanpermohonan; MK memberinasehatterkaitpermohonan; MendengarKet. Pemohon; Memeriksakelengkapanalatbuktiygtelahdiajukan (P. 11(3) PMK No. 08/2006). PemeriksaanPersidangan : Dihadirioleh 3 org Hakim (P. 14 (1) dan(2) PMK No. 08/2006); Mendengarkanket. Termohon; Memeriksamateripermohonan; Memeriksadanmengesahkanalatbukti; MendengarkanKet. Pihakterkait; MendengarkanKet. Ahlidansaksi. Pembuktian (P. 16 dan 17 PMK No. 08/ 2006): Suratatautulisan; Keterangansaksi; Keteranganahli; Keteranganparapihak; Alatbuktilainnyaberupainformasi.

  11. RapatPermusyawaratan Hakim 1. DipimpinolehKetua MK; 2. Dihadirisekurang-kurangnya 7 hakim PengambilanputusanmelaluiMusyawarahMufakat. RPH

  12. Putusan PutusanSela ( P. 12 – 13 PMK No. 08/ 2006) : Putusanygdijatuhkan o/ hakim sebelumputusanakhirberupaputusanuntukmelakukanatautidakmelakukansesuatuygberkaitan dg objeksengketayghasilnyaakandipertimbangkandlmputusanakhir. Putusan PutusanAkhir ( P. 23 PMK No. 08/ 2006) : Putusanygdiambildlm RPH, ygdidapatmelaluipendapat Hakim scrtertulis. Pendapattsbmerupakanbagiandrberkasasliygbersifatrahasia & dihimpun o/ Paniterasblmrancanganputusan. PutusaninibersifatFINALdanMENGIKAT ( P. 24 (3) PMK No. 08/ 2006)

  13. TERIMA KASIH

More Related