1 / 94

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Disampaikan pada Diklat PPAKP 2012. Dasar Hukum. Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

castor-rivas
Télécharger la présentation

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SistemInformasiManajemendanAkuntansiBarangMilik Negara (SIMAK-BMN) Disampaikanpada DiklatPPAKP 2012

  2. DasarHukum • UndangUndang No. 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara • Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara • Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah • PeraturanPemerintah No. 71Tahun 2010tentangStandarAkuntansiPemerintahan • PeraturanPemerintah No. 6 Tahun 2006 tentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah dan perubahannya (PP No. 38 Tahun 2008) • PeraturanPemerintah No. 8 Tahun 2006 tetangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah • PeraturanMenteriKeuangan No.171/PMK.05/2007 tentangSistemAkuntansidanPelaporanKeuanganPemerintahPusat • Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentangBaganAkunStandar • PeraturanMenteriKeuangan No. 29/PMK.06/2010 tentangPenggolongandanKodefikasiBarangMilik Negara • PeraturanMenteriKeuangan No. 120/PMK.06/2010 tentangPenatausahaanBarangMilik Negara

  3. DasarHukum (baru) • PeraturanMenteriKeuangan No. 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara RekonsiliasiBarangMilik Negara DalamRangkaPenyusunanLaporanKeuanganPemerintahPusat • PeraturanDirjenKekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentangTatacaraPelaksanaanRekonsiliasi Data BarangMilik Negara DalamRangkaPenyusunanLaporan BMN danLaporanKeuanganPemerintahPusat • PeraturanMenteriKeuangan No. 29/PMK.06/2010 tentangPenggolongandanKodefikasiBarangMilik Negara • PeraturanDirjenPerbendaharaanNomor PER-65/PB/2010 tentangPedomanPenyusunanLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga

  4. PokokBahasan 1 CakupanBarangMilik Negara danurgensi SIMAK-BMN dalampengelolaan BMN 2 AtributBarangMilik Negara 3 • Migrasi/Konversi SIMAK-BMN 4 5 6 Output SIMAK-BMN • Sistem dan Prosedur SIMAK-BMN Rekonsiliasi BMN

  5. BarangMilik Negara • Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. • Perolehan lainnya yang sah: • Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; • Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; • Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau • Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

  6. Penyajian BMN dalamLaporanKeuangan • Neraca • AsetLancar • Persediaan • AsetTetap • Tanah • PeralatandanMesin • GedungdanBangunan • Jalan, IrigasidanJaringan • AsetTetapLainnya • KonstruksiDalamPengerjaan • AsetLainnya • AsetTakBerwujud • AsetTetap yang DihentikandariPenggunaanAktifPemerintah • CatatanatasLaporanKeuangan • AsetBersejarah • Ekstrakomptabel • Penjelasanatas BMN yang disajikandiNeraca

  7. RuangLingkupPengelolaan BMN

  8. Identitas BMN • KodeNama BMN • NomorAset/NomorUrutPendaftaran (NUP) • KodeKepemilikan • Label BMN (Register) • TanggalPerolehan • TanggalPembukuan • Satuan BMN • DasarHarga • Kondisi BMN

  9. KodifikasiBarangMilik Negara • Nama BMN dirumuskandalamsuatutabel BMN, dilambangkandalambentukkodeangkadandibakukandalam PMK. • Menteri/PimpinanLembagaselakuPenggunaBarangmengusulkan BMN yang belumtercantumdalamLampiran PMK kepadaMentericq. DirekturJenderalKekayaan Negara. • DirekturJenderalKekayaan Negara melakukankajianbersamaKementerian Negara/Lembagaatasusulanpenambahankode BMN. • Dalamhalberdasarkankajianusulandinilailayak, DirekturJenderalKekayaan Negara atasnamaMenterimenetapkanpencantumanBarangMilik Negara dalamPenggolongandanKodefikasiBarang.

  10. Levelisasi Penggolongan BMN • Golongan • Bidang • Kelompok • Sub Kelompok • Sub-sub Kelompok SemakinDetil Semakin Global

  11. Tabel Kode BMN

  12. NamadanKode BMN: SebuahContoh X.XX.XX.XX.XXX Sub-sub Kelompok Barang Sub Kelompok Barang Kelompok Barang Bidang Barang Golongan Barang 3 . 10 .01. 02 . 001 PC Unit Personal Komputer Komputer Unit Komputer Peralatan dan Mesin

  13. NamadanKode BMN: SebuahContoh X.XX .XX. XX.XXX Sub-sub Kelompok Barang Sub Kelompok Barang Kelompok Barang Bidang Barang Golongan Barang 3 . 10 .02. 03 . 003 Printer Peralatan Personal Komputer Peralatan Komputer Komputer Peralatan dan Mesin @jundi | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 |

  14. KodeKepemilikan XXX . XX . XX. XXXXXX. XXX UAPKPB (Pembantu Satuan Kerja) UAKPB (SatuanKerja) UAPPB-W (Kantor/Koordinator Wilayah) UAPPB-E1 (Eselon 1) UAPB (Kementerian Negara/Lembaga) 015 . 11 .0199.477198. 000 N/A (Pembantu KPB-optional) STAN Instansi Pusat BPPK Departemen Keuangan @jundi | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 |

  15. Nomor Urut Pendaftaran (NUP)/ Nomor Aset KB: 3 .10 .01. 02 . 001 P.C UNIT NUP: 1 NUP: 2 NUP: 3 NUP: 5 NUP: 4 KB: 3.10. 03.03.003 PRINTER NUP: 5 NUP: 1 NUP: 2 NUP: 4 NUP: 3

  16. Label (Register) BMN UAPB UAPPB-E1 UAPPB-W UAKPB UAPKPB Tahun Perolehan XXX . XX . XXXX. XXXXXX . XXX. XXXX X . XX . XX. XX . XXX. XXXXXX Nomor Urut Pendaftaran Sub-sub Kelompok Barang Sub Kelompok Barang Kelompok Barang Bidang Barang Golongan Barang

  17. Label (Register) BMN: SebuahContoh Printer milik STAN, diperolehtahun 2007, nomorurutpendaftaran 7

  18. Kondisi BMN Tanah

  19. Kondisi BMN PeralatandanMesin

  20. Kondisi BMN Bangunan

  21. Kondisi BMN JalandanJembatan

  22. TanggalPerolehandanPembukuan • Tanggal perolehan  tanggal saat terjadi serah terima BMN yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang • Tanggal pembukuan  tanggal pencatatan/ penginputan transaksi BMN ke dalam aplikasi SIMAK-BMN • Tanggal perolehan harus lebih dulu atau sama dengan tanggal pembukuan.

  23. DasarHarga • BMN dicatat/dibukukan sebesar biaya perolehannya. • Biaya perolehansemua biaya yang dikeluarkan sampai BMN siap digunakan. • Apabila biaya perolehan tidak tersedia, digunakan harga taksiran.

  24. Satuan BMN • Setiap BMN dicatat dengan nama satuan yang baku. • Contoh: Tanah dengan m2, Peralatan dan Mesin dengan buah, set, atau unit, dsb.

  25. MIGRASI/KONVERSI SIMAK-BMN

  26. Dinamika Aplikasi BMN 2008 2006 2010 Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 Pelaksana Penatausahaan dapat menggunakan sistem aplikasi yang sudah ada sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN.

  27. KONVERSI SABMN KE SIMAK-BMN • REQUIREMENT: • SABMN dengan data aktif • SIMAK-BMN terinstall • HIGHLIGHTS: • PergeseranSaldo • Data Manajerial PERSEDIAAN SABMN KONVERSI SIMAKBMN KONVERSI SAKPA

  28. MIGRASI/KONVERSI SIMAK-BMN 2008 KE 2010 • REQUIREMENT: • SIMAK-BMN 2008 dengan data aktif • SIMAK-BMN 2010 terinstall • HIGHLIGHTS: • PergeseranSaldo • Pergeseran Akun dan Kelompok • Data Manajerial PERSEDIAAN 2008 MIGRASI/KONVERSI PERSEDIAAN 2010 KONVERSI SIMAKBMN 2008 SIMAKBMN 2010 MIGRASI/KONVERSI KONVERSI SAKPA SAKPA

  29. SUBSTANSI Perubahan-1PMK 97/2007  PMK 29/2010 • Penambahan kode BMN baru; • Aset Tetap renovasi, Makanan/Sembako (Natura). • Perubahan dari beberapa BMN yang memiliki nomenklatur yang sama menjadi 1 (satu) kode BMN; • Printer; Candi Hindu, Candi Budha, dan Candi Lainnya Menjadi Candi. • Perubahan dari beberapa kode BMN menjadi 1 (satu) kode BMN (many to one); • Ikan Mujair, Ikan Mas menjadi Ikan Air Tawar Budidaya;

  30. SUBSTANSI Perubahan -2PMK 97/2007  PMK 29/2010 • Perubahan dari satu kode BMN menjadi beberapa kode BMN (one to many); • Perubahan BMN dari kode sementara ke kode yang sebenarnya. • Perubahan kode BMN; • Berubah dari kode lama (PMK 97/2007) menjadi kode baru (PMK 29/2010). • Pergeseran Akun Neraca; • Peluru berubah dari Peralatan dan Mesin menjadi Persediaan, Peralatan Olah Raga berubah dari Aset Tetap Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin.

  31. KONSEKUENSI PERUBAHAN KODE BMN • Aplikasi konversi kodifikasi barang; • Pergeseran nilai akun neraca; • Perubahan penyajian pelaporan barang milik negara; • Reklasifikasi barang dari kode yang lama ke kode yang baru; • Reklasifikasi barang dari kode sementara (999) ke kode yang baru.

  32. OUtPUT SIMAK-BMN

  33. Output SIMAK-BMN: LaporanBarang • Laporan BMN Intrakomptabel  Laporan yang menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan berkurang, serta saldo akhir BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi untuk periode/ tanggal tertentu. • Laporan BMN Ekstrakomptabel  Laporan yang menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan berkurang, serta saldo akhir BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi untuk periode/ tanggal tertentu.

  34. Output SIMAK-BMN: Buku BMN • Buku BMN Intrakomptabel Catatan kronologis mutasi BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dari tanggal transaksi ke tanggal transaksi per klasifikasi tertentu. • Buku BMN Ekstrakomptabel Catatan kronologis mutasi BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dari tanggal ke tanggal per klasifikasi tertentu.

  35. Output SIMAK-BMN: Jurnal BMN • Data elektronis yang berisi jurnal BMN untuk meng-update posisi BMN di Neraca (UAKPA). • Hanya berkaitan dangan BMN yang mutasi nilainya memenuhi syarat kapitalisasi. • Terbentuk dalam file pengiriman data BMN ke UAKPA

  36. Output SIMAK-BMN: Posisi BMN diNeraca • Menyajikan nilai akhir BMN yang akan tersaji di neraca. • Cakupan: • Aset Lancar Persediaan. • Aset Tetap. • Aset Lainnya Aset Tetap yang dihentikan dalam kegiatan Pemerintah. • Aset Lainnya  Aset Tidak Berwujud: Hak Cipta, Paten, dsb.

  37. Output SIMAK-BMN: BerbagaiKartuPengontrol • DBR Kartu pengendali barang-barang yang ada di dalam ruangan. • KIB Kartu pengendali untuk BMN berupa Tanah, Bangunan Air, Gedung dan Bangunan, Alat Besar, Alat Angkutan dan Alat Persenjataan. • DBL Kartu pengendali untuk BMN yang tidak masuk dalam DBR maupun KIB.

  38. SISTEM DAN PROSEDUR SIMAK-BMN

  39. AlurPengirimandanRekonsiliasi Data SAI UAPB UAPA Dit. BMN I/II DJKN Dit. APK DJPBN UAPPB-E1 UAPPA-E1 KANWIL DJKN KANWIL DJPBN UAPPB-W UAPPA-W KPKNL UAKPB UAKPA KPPN

  40. SIMAK-BMN PADA UAKPB

  41. Pemrosesan BMN dalamAplikasi SAI

  42. IkhtisarTugas KPB

  43. Simak-bmn: AkuntansiPersediaan

  44. Cakupan Persediaan • Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; • Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; • Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; • Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

  45. BAS Persediaan (1/3)

  46. BAS Persediaan (2/3)

  47. BAS Persediaan (3/3)

  48. ContohPersediaan per KodeAkun

  49. ContohPersediaan per KodeAkun

  50. KebijakanAkuntansaiPersediaan

More Related