Materi-6 HAK MILIK

1. Materi-6HAK MILIK DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM DOSEN FAKULTAS HUKUM UMY Dipresentasikanpada: Training HukumPertanahan yang diselenggarakanoleh PT Fresh Consultant, tanggal 1-3 November 2011, Hotel IBIS Arcadia-Jakarta.

2. HAK MILIK ATAS TANAH:

3. HAK MILIK:

4. HAK MILIK: • Ketentuan mengenai hak milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. • Secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA.

5. PENGERTIAN HAK MILIK(PASAL 20 AYAT 1 UUPA) • HAK MILIK adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA.

6. Pengertia Turun Temurun: • Turun-temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.

7. Pengertian Terkuat: • Terkuat, artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus

8. Pengertian Terpenuh: • Terpenuh, artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanah lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

9. Subyek HAK MILIK

10. TERJADINYA HAK MILIK • Melalui 3 cara disebutkan dalam Pasal 22 UUPA: • Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat; • Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah; • Hak milik atas tanah terjadi kerena ketentuan undang-undang.

11. Hakmilikatastanah yang terjadimenuruthukumadat • Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah (Aanslibing)

12. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah • Hak milik atas tanah yang terjadi disini berasal dari tanah Negara. Hak milik atas tanah ini terjadi kerena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BPN.

13. Hak milik atas tanah terjadi kerena ketentuan undang-undang • Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-undanglah yang menciptakannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1, 2, 3dan 7 ayat(1) ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

14. Jangka Waktu: • Berdasarkan penafsiran dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA jangka waktu Hak Milik tidak terbatas.

15. HAPUSNYA HAK MILIK (PASAL 27 UUPA) • KarenapencabutanhakberdasarkanPasal 18 UUPA; • Karenapenyerahandengansukarelaolehpemiliknya; • Karenaditelantarkan; • Karenasubjekhaknyatidakmemenuhisyaratsebagaisubyekhakmilikatastanah; • Karenaperalihanhak yang mengakibatkantanahnyaberpindahkepadapihak lain tidakmemenuhisyaratsebagaisubjekhakmilikatastanah.

16. Perbedaan Pokok antara Hak Milik dan HGB pada satu pihak dan Hak Pakai pada lain pihak. HakMilikdan HGB HakPakai Tujuan penggunaannya bersifat “tidak sementara”, bahkan dalam hal tertentu hak milik bersifat tetap; Selalu beralih kepada ahli waris pemegang haknya; Selalu boleh dialihkan kepada pihak lain, Tujuanpenggunaannyabersifatsementara, bahkanseringkalidiberikansambilmenunggupemberianhakatastanahlainnya; Dapatterjadibahwahaknyatidakberalihkepadaahliwarispemeganghaknya; Dapatterjaditidakbolehdialihkankepadapihak lain ataukalaumengenaitanahnegaradiperlukanizinpejabat yang berwenang; TidakdapatdibebaniHakTanggungan.

17. PerbedaanHakMilikdenganHakAtas Tanah Lainnya: HakMilik HakAtas Tanah Lainnya: Waktu berlakunya tidak terbatas; Tujuan penggunaannya tidak tertentu (boleh untuk bangunan, pertanian, perikanan, dll; Bersifat turun-temurun Adabataswaktuberlakunya; Tujuanpenggunaannyatertentusesuaidenganmacamhaknya, misalnyahakgunabangunanuntukmendirikanbangunantidakuntukpertanian; Tidakberisafatturun-temurunwalaupunpadaumumnyaberalihpadaahliwarispemeganghaknya.

18. TANAH UNTUK PERUSAHAAN: Peraturan yang perludiperhatikanantara lain: UU No. 22 Th. 1999 ttgPemerintahan Daerah; UU No. 25 Th. 2007 ttg PMA; UU No. 1 Th. 1967 ttg PMA; UU No. 5 Th. 1974 ttg PMDN; UU No. 5 Th. 1973 ttg PMDN; UU No. 6 Th. 1972 ttg PMDN;

19. Pertimbangan pemberian Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan: • Aspek Ekonomi; • Aspek Yuridis; • Aspek Sosial Politik; • Psikologis.

20. Aspek Ekonomi:Meliputi bonafiditas perusahaan.Jika penanaman modal asing mudah diketahui bonafiditasnya karena dalam penyetoran saham-saham harus mendapat sertifikat dari Bank dan wajib dilaporkan pula ke Bank Indonesia; AspekYuridis: Berhubungandenganpersetujuandaripihak yang berwenangatasaktapendirian Perseroan Terbatas yang menjalankanperusahaan. Pihak yang berwenangdalamhaliniadalahMenteriKehakiman. AspekyuridislainnyaadalahterkaitdenganpemegangsahambaikNasionalmaupunAsing.

21. Aspek Sosial-Politik:Aspek Sosial:Berkaitan dengan seberapa besar tenaga kerja yang mungkin diserap oleh perusahaan yang bersangkutan.Aspek Politik:Apakah perusahaan telah didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. AspekPsikologis: Terkaitdenganapakahperusahaanituditerimakehadirannyaolehmasyarakat, terutamamasyarakatsekitarlokasiproyek. Jangansampaitimbulperasaantidakenakdikalanganmasyarakat. Aspek lain yang perludiperhatikanadalahterkaitdenganHankamnas, jangansampaididirikanperusahaan yang dapatmenimbulkankericuhansehinggamengganggukeamanan, khusunyaterkaitdenganpenggusiranpenduduk. SelainitujugaaspekEkologidanpencemaranlingkungan (Polusi).

22. Status Tanah dan Jenis Hak Tanah bagi Perusahaan: • SehubungandenganPenanaman Modal DalamNegeri (PMDN) maka status tanah yang diberikanbagiperusahaanadalah Tanah Negara. • Tanah negaraitudiberikankepadabadan-badanhukumdengansalahsatuhak, antara lain: a. HakPengelolaan; b. HakGuna Usaha; c. HakGunaBangunan; d. HakPakai.

23. Bagi Badan Hukum tidak dapat diberikan Hak Milik, namun diberikan Hak Pengelolaan: • HakPengelolaanadalahhak yang dipunyaiolehBadanHukum, denganwewenanguntuk: a. Merencanakanperuntukandanpenggunaantanah yang bersangkutan; b. Menggunakansendiritanahtersebutuntukpelaksanaantugasnya; c. Menyerahkanbagian-bagiandaritanahtersebutkepadapihakketigadenganpersyaratan yang ditentukanolehperusahaanpemeganghakpengelolaan.