Hukum Etika Pers

1. Kelompok 3 Firsta Vaulina A Febbiadi Rahmat Dara Purnama Rivo Fananda Rahmatul Husni Nofrian Arman HukumEtikaPers

2. DELIK PERS • Delik pengertian umumnya adalah segala perbuatan yang dilarang oleh UU dan pelakunya diancam hukuman. • Delik pers adalah delik yang penyelesaiannya memerlukan publikasi dengan pers dan merupakan pernyataan pikiran atau perasaan yang diancam pidana. Artinya kejahatan sudah terjadi pada saat surat kabar yang memuatnya selesai dicetak (terbit).

3. KRITERIA DELIK PERS Menurut Van Hattum terbagi atas: a. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan b. Perbuatan yang dipidanakan harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan. c. Delik harus melalui publikasi yang merupakan suatu syarat untuk dapat menimbulkan suatu kejahatan, apakah kejahatan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.

4. Untuk menentukan ada tidaknya delik, ketiga kriteria tersebut harus ada. Apabila salah satu dari ketiga kriteria tersebut hilang, maka gugur pula sebagai delik pers.

5. SifatDelikPers Terdapat dua jenis delik pers: 1. Delik Aduan. Delik aduan artinya tidak ada suatu perkara kalau tidak ada yang mengadu. Dengan kata lain, hanya akan ada kasus atau perkara yang diakibatkan adanya pemberitaan pers, kalau pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers tersebut mengadu kepada pihak yang berwajib. Yang tergolong sebagai delik aduan adalah: pasal 310, 311, 315, 316, 317, 320 dan 321 KUHP.

6. 2. Delik Biasa Delik biasa artinya tidak perlu ada pengaduan. Bila aparat berwajib mengetahui terjadinya pelanggaran/kejahatan maka mereka berinisiatif melakukan pengusutan. Pasal-pasal yang terkait dengan delik biasa adalah pasal 112,113 134, 137, 142, 143, 144, 154, 155, 156, 157, 156a, 160, 161, 162, 163 207, 208, 282, 532 dan 533

7. PengolonganDelikPers Delikpersdapatdigolongkandalam 5 kelompokbesaryakni: 1. Delikkeamanannegara MenurutOmar Seno Adji, yang tergolongdalamdelikiniadalahmelanggarpasal 112 dan113 KUHP. Padaintinyakeduapasaltersebutmemidanabarangsiapadengansengajamengumumkansurat-surat, berita-beritaatauketerangan-keterangan yang harusdirahasiakan (untukkepentingannegara) ataudengansengajamemberitahukanataumemberikankepadanegaraasing (pasal 112) ataumengumumkandanseterusnya, gambar-gambarpetaataubenda yang bersifatrahasiaataubersangkutandengankemanandanpertahanannegaraterhadapserangandariluar (pasal 113).

8. 2. Delik Penghinaan Objek penghinaan menurut Seno Adji meliputi: perorangan termasuk yang telah meninggal dunia, Kepala Negara dan atau Wakilnya (pasal 134-136 bis KUHP), Kepala Negara asing yang bersahabat, Kepala perwakilan Asing yang bersahabat, terhadap pemerintah ataupun terhadap kekuasaan yang sah.

9. 3. Delik Agama Delikagama sebagaimana yang maksuddalampasal 156 dan 156a KUHP adalahmemidanakanbarangsiapadengansengajadimukaumummengeluarkanperasaanataumelakukanperbuatan: (a) yang padapokoknyabersifatbermusuhan, penyalahgunaanataupenodaanterhadapsuatu agama yang dianut (b) denganmaksud agar supayaorangtidakmenganut agama apapunjuga yang bersendikanKetuhanan Yang MahaEsa.

10. 4. DelikPornografi Pornografidalam KUHP diaturdalampasal 282-283, 532-533 KUHP. Pasal 282; “barangsiapamenyiarkan, mempertunjukkanataumenempelkandimukaumumtulisan, gambaranataubenda yang telahdiketahuiisinyamelanggarkesusilaan .....” Batasanmengenai “melanggarkesusilaan” diserahkansepenuhnyakepada hakim untukmenterjemahkannya. Namunpengertianituselaludikembalikanataudidasarkanpadapandanganmasyarakatsetempatatausebagianbesarmasyarakatsuatubangsa.

11. 5. Delik Khabar Bohong (Penghasutan) Delik khabar bohong diatur dalam pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946. • Inti pasal 14: memidanakan penyiaran kabar bohong, dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, penyiaran berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.

12. Sedangkan pasal 15: menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran.

13. Yang dimaksud dengan menyiarkan berita atau kabar dalam dua pasal diatas sesungguhnya tidak secara khusus ditujukan kepada pers atau wartawan melainkan berlaku untuk siapa saja.

14. PENGADUAN KE DEWAN PERS Dibagi ke dalam 2 kategori : 1. Pengaduan dari Masyarakat Pengaduan atau keluhan anggota masyarakat (termasuk pejabat pemerintah) tentang pemberitaan yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan.

15. Penyelesaianyang dilakukandewanpersdalammenindaklanjutipengaduaniniadalah : • Mengundangpihak yang mengadumaupunpimpinan media pers yang diadukanuntukmenjelaskankepadadewanpersversimasing-masingsebagaibahanpertimbanganbagikesimpulanatauputusan yang diambildewan pers. • Untukkasus-kasus yang tidakmemerlukanpertemuandengansalahsatuataukeduabelahpihaktersebut, dewanpersmengirimkantanggapannyasecaratertuliskepadakeduapihak yang bersangkutan.

16. 2. Pengaduan dari Kalangan Pers Pengaduan dari kalangan pers (wartawan,pimpinan perusahaan pers , dan organisasi wartawan) tentang terjadinya tindakan kekerasan atau tekanan terhadap wartawan dan atau media pers yang dilakukan oleh aparat Negara atau kelompok masyarakat.

17. Penyelesaianyang dilakukandewanpersuntukmenindaklanjutipengaduaniniadalah : • MengirimkansuratkepadaKepolisian RI, baikdi Jakarta maupundidaerahtempatkejadian, untukmemintakanperhatian agar kasus yang dipermasalahkandiprosessesuaidenganketentuanhukum. • Dalamhalinitindakankekerasanatautekananitudilakukanolehkelompokmasyarakat yang terorganisasi. Dewanpersberupayamenemuipimpinanorganisasitersebutuntukmenyampaikanimbauan agar peristiwatersebuttidakberulangdimasa yang akandatang (Luwarso, 2003: ix-x)

18. Selainitu, jugadikenalJenisPengaduan : • Pengaduan secara langsung, pengadu datang ke kantor Dewan Pers dan menyampaikan pengaduan secara lisan maupun pengaduan disampaikan secara tertulis menyangkut dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di media pers.

19. Pengaduan tidak langsung berupa : • informasi dari masyarakat atau lembaga yang tidak terkait langsung dengan karya jurnalistik. • pengaduan berupa salinan hak jawab, Hak jawab anggota masyarakat yang disampaikan langsung ke pers seringkali ditembuskan ke Dewan Pers sebagai pemberitahuan. Terkait dengan itu, Dewan Pers segera menyurati media yang bersangkutan untuk segera melayani hak jawab tersebut

20. FUNGSI DEWAN PERS • MenurutPeraturanPemerintahPresidenRepublik Indonesia nomor 5 tahun 1967 tentangdewanperspadaBab I pasal 1, “DewanPersmempunyaifungsimendampingiPemerintahdalammembinapertumbuhandanperkembanganpersnasionalsesuaidenganketentuan-ketentuan yang tercantumdalamUndang-undangNomortahun 1966 tentangKetentuan-ketentuanPokokPers, sertamengawasiseluruhpelaksanaannya agar supayapersnasionaldapatmemenuhifungsinyadalammemupukDemokrasiPancaSilamenujuterwujudnyamasyarakatadildanmakmurberdasarkanPancaSila.”

21. Sementara itu, menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers pada pasal 15 ayat 1 menyatakan Dewan Pers yang independen dibentuk dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. 

22. Fungsi-fungsidewanpers (Pasal 15 ayat 2) adalah : 1. Melindungikemerdekaanpersdaricampurtanganpihak lain. 2. Melaksanakanpengkajianuntukpengembangan pers. 3. menetapkandanmengawasipelaksanaanKodeEtikJurnalistik. 4. Memberikanpertimbangandanmengupayakanpenyelesaianpengaduanmasyarakatataskasus-kasus yang berhubungandenganpemberitaan pers. 5. Mengembangkankomunikasiantarapers, masyarakat, danpemerintah. 7. Memfasilitasiorganisasi-organisasipersdalammenyususnperaturandibidangpersdanmeningkatkankualitasprofesikewartawanan. 8. Mendataperusahaan pers.

23. "Fungsi Dewan Pers sesungguhnya bukan melindungi pers dan jurnalis, melainkan melindungi kemerdekaan pers dan menegakkan kode etik jurnalistik tanpa pandang bulu,"