1 / 20

EKONOMI MONETER I

EKONOMI MONETER I. KEBIJAKAN MONETER (2). Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter. Ada beberapa jalur moneter yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, diantaranya: Jalur suku bunga Jalur nilai tukar Jalur harga aset Jalur kredit Jalur ekspektasi. Jalur suku bunga.

claude
Télécharger la présentation

EKONOMI MONETER I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER (2)

  2. MekanismeTransmisiKebijakanMoneter • Ada beberapa jalur moneter yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, diantaranya: • Jalur suku bunga • Jalur nilai tukar • Jalur harga aset • Jalur kredit • Jalur ekspektasi

  3. Jalur suku bunga • Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melaui perubahan suku bunga • Pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek ditransmisikan pada suku bunga jangka menengah-panjang melalui mekanisme penyeimbangan sisi permintaan dan penawaran di pasar uang. Perkembangan suku bunga tersebut akan mempengaruhi cost of capital (biaya modal) yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi yang merupakan komponen dari permintaan agregat.

  4. KebijakanMoneter SukuBunga Biaya Modal Investasi/ konsumsi JumlahUangBeredar Jalur suku bunga • Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Suku Bunga

  5. KebijakanMoneter NilaiTukar HargaRealtifImpor Harga JumlahUangBeredar PermintaanAgregat Jalur nilai tukar • Mekanisme transmisi melalui jalur niLli tukar menekankan bahwa pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi perkembangan penawaran dan permintaan agregat, dan selanjutnya output dan harga. • Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Nilai Tukar

  6. Jalur harga aset • Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi • Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter kontraktif, maka hal tersebut akan mendorong peningkatan suku bunga, dan pada gilirannya akan menekan harga pasar aset perusahaan. Penurunan harga aset dapat berakibat pada dua hal. Pertama, mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Kedua, menurunkan nilai kekayaan dan pendapatan, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran konsumsi. Secara keseluruhan kedua hal tersebut berdampak pada penurunan pengeluaran agregat.

  7. Jalur kredit • Mekanisme transmisi melalui jalur kredit menekankan bahwa pengaruh kebijakan moneter terhadap output dan harga terjadi melalui kredit perbankan • Transmisinya dibedakan menjadi dua jalur. • Bank lending channel (jalur pinjaman bank) yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kredit karena kondisi keuangan bank , khususnya sisi aset. • Firm balance sheet channel (jalur neraca perusahaan) yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan perusahaan seperti cash flow (arus kas) dan leverage (rasio utang terhadap modal) dan selanjutnya mempengaruhi akses perusahaan untuk mendapatkan kredit.

  8. KebijakanMoneter Liabilitas Bank KetersediaanKredit Bank JumlahUangBeredar Investasi SukuBunga/ HargaSaham NialaiBersih Perusahaan PemberianKredit Bank Jalur kredit • Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur

  9. Jalur ekspektasi • Mekanisme transmisi melalui jalur ekspektasi menekankan bahwa kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi mengenai inflasi dan kegiatan ekonomi • Kondisi tersebut mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi dalam melakukan keputusan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya akan mendorong perubahan permintaan dan inflasi.

  10. Kerangka Operasional Kebijakan Moneter • kerangka operasional kebijakan moneter yang pada umumnya mencakup instrumen, sasaran operasional, dan sasaran antara yang dipergunakan untuk mencapai sasaran akhir yang telah ditetapkan.

  11. Perbandingan Sistem Operasi Kebijakan Moneter PENDEKATAN SISTEM OPERASI Sasaran Sasaran Pendekatan Harga Instrumen Operasional Akhir Variabel-variabel Informasi • Langsung • Sk.bunga PUAB • Stabilitas harga • Tidak langsung Sasaran Sasaran Sasaran Pendekatan Kuantitas Instrumen Operasional Antara Akhir Langsung - Agregat moneter Stabilitas harga - - Monetary base Pertumbuhan ekonomi - Tidak langsung seperti: seperti: Kesempatan kerja . Uang primer/M0 . M1, M2 Keseimbangan NP . Reserve bank . Kredit pbk . Sk.bunga Sumber: Junggun Oh. “Inflation Targeting, Monetary Transmission Mechanism, and Policy Rules in Korea”, Economic Pap er , Vol.2, No.1, March 1999, Bank of Korea (dimodifikasi).

  12. Kerangka Kerja Price Targeting Kerangka Kerja Price Targeting ULTIMATE MONEY ECONOMIC MONETARY MONETARY TARGET CAPACITY SUPPLY INSTRUMENT MANAGEMENT Y 1. OPEN MARKET s M s OPERATION 2. DISCOUNT FACILITY 3. RESERVE REQUIREMENT d d Y M 4. FOREIGN EXCHANGE INTERVENTION ECONOMIC DEMAND FOR MONEY ACTIVITY Investment Consumption Government Export Import • Pendekatanhargaakanmulaidigunakanpertengahan 2005 menuju ITF (Mon-II) Inflasi (Harga)

  13. Kerangka Kerja Quantity Targeting Kerangka Kerja Quantity Targeting ULTIMATE MONEY ECONOMIC MONETARY MONETARY TARGET CAPACITY SUPPLY INSTRUMENT MANAGEMENT Y 1. OPEN MARKET s M Inflasi s OPERATION Pertumb. Ekonomi 2. DISCOUNT FACILITY 3. RESERVE REQUIREMENT Lapangan Kerja d d Y M 4. FOREIGN EXCHANGE INTERVENTION Dll ECONOMIC DEMAND FOR MONEY ACTIVITY Investment Consumption Government Export Import • Pendekatanhargaakanmulaidigunakanpertengahan 2005 menuju ITF (Mon-II)

  14. KerangkaKerjaKebijakanMoneter KerangkaOperasional KerangkaStrategis Sasaran Operasional Sasaran Antara Instrumen SasaranAkhir “Jangkar” Nominal • - Nilaitukar • Besaranmoneter • Inflasi (inflation targeting) • Output nominal • No explicit nominal anchor Penargetan Kerangka Operasional Kebijakan Moneter • OPT • FasilitasDiskonto • GWM • Imbauan, dll • Skbungajkpdk • Uang primer • Skbungajkpjg • M1, M2, kredit • Inflasi • Pertumbuhanek

  15. Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997 Periode 1945 - 1952 Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter • Mata uang Hindia Belanda & Jepang masih digunakan • Belum terdapat bentuk bank sentral secara formal • UUD 1945 Ps.23: perlunya dibentuk sebuah bank yg disebut Bank Indonesia, yg mengeluarkan & mengatur uang kertas • UU nasionalisasi De Javasche Bank 6/12/51 disahkan • Dominasi dinamika perkembangan politik terhadap permasalahan ekonomi • BNI, BRI sebagai bank sirkulasi ORI yg menggantikan peran uang Hindia Belanda & Jepang • ORI ditarik diganti dgn uang De Javasche Bank yg ditunjuk sbg bank sirkulasi • De Javasche Bank ditetapkan sebagai bank sentral pada pemerintah RIS • Tindakan moneter sanering pada 1950 (Gunting Sjafruddin)

  16. Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997 Periode 1953 - 1967 Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter • Telah banyak mata uang yang beredar dan berbeda-beda di berbagai wilayah di Indonesia • Lahir UU No.11/1953 tentang Pokok Bank Indonesia sbg pengganti Javasche Bank Wet 1922 • Pemerintah membangun proyek2 ‘mercu suar’ dan pengeluaran besar untuk militer • Jumlah uang beredar berlebihan menyebabkan hyperinflation (+/- 600%) pada pertengahan tahun 1960-an. • Bank Indonesia sbg bank sirkulasi menerbitkan mata uang baru, rupiah, sbg satu2nya alat pembayaran yg sah di wilayah negara Indonesia • Dibentuk Dewan Moneter tdr dr Menkeu (ketua), Menteri Ekonomi, dan GBI. • BI jg sbg bank komersial dgn memberi kredit kpd swasta, pemerintah, yayasan pem., dll. • BI sbg agen pembangunan: (1). Cetak uang u/ menutup defisit fiskal (2). Pembiayaan scr lgs dlm keg. ekonomi

  17. Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997 Periode 1968 - 1972 - Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi - Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter • Pemerintah sebelumnya kurang memegang prinsip kehati2an dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal • Lahir UU No.13/1968 tentang Bank Sentral • Laju inflasi turun drastis hingga di bawah 10% • Kegiatan perekonomian nasional secara berangsur2 mulai tertata & mengalami peningkatan. • Pengaturan kelembagaan, positif krn kebijakan moneter-fiskal terintegrasi & terkoordinir, tp negatif krn tdk ada check & balance kebijakan2 ekonomi • Kebijakanmoneterdifokuskanpadapengendalianinflasi. Pencetakanuangutkpembiayaandefisitanggarandihentikan • Koordinasikebijakanfiskal-moneterditingkatkanshgstabilitasekonomicepatpulih • KebijakanmoneterdirumuskanolehDewanMoneterdan BI melakukantugaskebijakanmonetersesuaidgnkeputusanDewanMoneter

  18. Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997 Periode 1973 - 1982 - Periode Pertumbuhan Ekonomi dengan Hasil Minyak - Kebijakan Moneter Kondisi Ekonomi • Penerimaandevisahasilminyakmenyebabkanekspansijumlahuang primer (M0) shg BI melakukanpenyerapanekspansimoneterdarisisifiskaltersebututkmeredamtekananinflasi • Kebijakankreditselektifdiluncurkanthn 1974 utkmengendalikan JUB terutamadgnmengaturbesarnyaekspansikredit bank. Pagukredit individual bank setiaptahunditentukanoleh BI • RR diturunkandr 30% mjd 15% thn 1978 terutamautkmendorongpemberiankreditkpdsektorswasta • Awal dekade 70-an ditemukan ladang2 minyak baru secara signifikan shg penerimaan negara meningkat • Pengeluaran rutin dan pembangunan oleh pemerintah meningkat shg mendorong kegiatan ekonomi riil • Kebijakan kredit selektif membuat sektor perbankan kurang bergairah krn sumber dana yang langka dan penyaluran kredit sangat dibatasi

  19. Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997 Periode 1983 - 1997 - Periode Deregulasi, Debirokratisasi, dan Liberalisasi Ekonomi - Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter • Awal dekade 80-an harga minyak merosot krn kecenderungan tjdnya resesi dunia. Penerimaan negara utk pembiayaan APBN semakin terbatas. Peran swasta dalam kehidupan ekonomi perlu ditingkatkan. • Pakjun 1983 menandai era liberalisasi sektor perbankan dan keuangan. Jml bank, mobilisasi dana, bentuk kredit, jenis pembiayaan, vol. transaksi dan jenis produk keuangan meningkat. • Pakto 1988 mendorong kegiatan ekonomi DN dlm menghadapi persaingan global. Scr umum mrp paket penyempurnaan kebijakan di bidang keu., moneter, & perbankan • Stl Pakjun 1983, kebijakan moneter langsung melalui selective credit policy diganti dgn kebijakan moneter tidak langsung melalui OPT. SBI diterbitkan thn 1984 sbg instrumen utama OPT ditambah dgn intervensi di pasar uang rupiah (1 s.d. 7 hari). • ∆M0 dikendalikan  M1& M2 • Pakto 1988 menurunkan RR dr 15% mjd 2%, pelonggaran izin pendirian bank shg perbankan tumbuh pesat. • RR ↓  ∆M0   M1 & M2 

  20. Kebijakan Moneter Periode Pasca Krisis Ekonomi 1997 Periode 1999 - Sekarang Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter • Stlberadadibawah program IMF, NilaiTukar (NT)rupiah masihrentandantekananinflasimasihtinggi. • Kebijakanygdiambilscr berangsur2 mampumenstabilkannilaitukar rupiah danmengendalikantekananinflasi. NT menguatdr rata2 Rp9.316/dolarthn 2002 mjd rata2 Rp8.572/dolarthn 2003. Inflasiturundr 10,03% thn 2002 mjd 5,06% thn 2003. Sukubunga SBI turundr 13,02% thn 2002 mjd 7.34% pd Juni 2004. • Lahir UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia sbgpenguatan BI scrkelembagaansbg bank sentral, dgnfokusmencapaidanmemeliharakestabilannilai rupiah. BI mrp bank sentralygindependen, namuntransparan & accountable. • Pengendalian JUB melaluipencapaiansasaranoperasionaluang primer ygditetapkansesuaidgn program ygdisepakatiantaraPemerintahdan IMF • Sukubungaditurunkanstl NT rupiah stabildantekananinflasiterkendali. • Tugaspokok BI menurut UU No.23/99 adl (1) menetapkan & melaksanakankebijakanmoneter (2) mengatur & menjagakelancaransistempembayaran (3) mengatur & mengawasisistemperbankan. Ketigatugasinisalingterkaitdalamupayamencapaikestabilan rupiah. • BI diberiwewenangutkmelaksanakankebijakan NT danpengelolaan cad. devisasesuaidgnsistem NT dansistemdevisaygditetapkan

More Related