1 / 6

STRUKTUR POLITIK NEGARA

1. STRUKTUR POLITIK NEGARA. Politiical Party. Interest Group. Pressure Group :. 1. Socio Political Sphare. Pressure Group. Lobbyists. Political Communication. 2. Govermental Political Sphare (Supra Struktur Politik).  Lembaga-lembaga Negara  Susunan Organisasi Negara :

clifford-bryant
Télécharger la présentation

STRUKTUR POLITIK NEGARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 1 STRUKTUR POLITIK NEGARA Politiical Party Interest Group Pressure Group : 1. Socio Political Sphare Pressure Group Lobbyists Political Communication 2. Govermental Political Sphare (Supra Struktur Politik)  Lembaga-lembaga Negara  Susunan Organisasi Negara : 1) Pusat: Seluruh cabang2 & fungsi kenegaraan pada umumnya (Ps 17 UUD) 2) Daerah : Penyelenggaraan pem (eksekutif) & pengaturan (regeling/legislatif) Neg RI  Desentralisasi  Urusan diserahkan/dilaksanakan dlm satuan2 yg lebih rendah otonomi  penyerahan, pelimpahan, pembantuan. (PEMERINTAHAN DAERAH UU No 32 TH 2004)

  2. 2 SUSUNAN PEMERINTAHAN Tugas Negara al. mencakup : 1. Melakukan keg Pem.Dagri yg meliputi Pem Umum (algemeine bestuur) pelaks kewenangannya dikoordinasikan oleh Mendagri  dpt dilimpahkan ke Pemda. 2. Mengadakan hub Diplomatik, Perjanjian Int  Deplu; 3. Kebijaksanaan Pertahanan & Keamanan; 4. Yudisial  grasi, abolisi, rehabilitasi, amnesti dll; 5. Keg pengembangan Iptek; 6. Melakukan keg pem dlm bidang teknis dlm bentuk pemberian pelayanan umum kpd & pemeliharaan kep vital warga masy yg menjadi bid tanggungjawab lembaga2 Dep maupun Non Departemen; 7. Pembinaan administrasi negara; dll.

  3. 3 SIAPA YANG MELAKUKAN: MenurutDe Goede, dikelompokkan dlm 4 golongan : 1. Pem Sendiri (Overheid) Lembaga2 Formal; 2. Swasta (Particulair); 3. Overheid & Swasta (Gemengte Bestuur); & 4. Semu (Pseudo Overheid). • Pendekatan Yuridis, dg melihat : • Pembedaan antara wewenang yg sifatnya Hk Publik dg wwg Hk Perdata • Akibat Hukum • Pembedaan antara Srt Keputusan pembentukan bdn yg bersangkutan • Wewenang Pem. Umum • 3. Pembedaan antar para petugasnya Pegawai/Pejabat Neg / lainnya HUBUNGAN ANTAR TINGKAT DLM PEMERINTAHAN:  Hub Vertikal Pengawasan / Control .  Hub Horisontal Kerjasama

  4. 4 LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945: 1.MPR; 2. DPR; 3. DPD; 4. PRESIDEN & WAPRES 5. KY; 6. MA; 7. MK; 8. BPK; 9.KEMENTRIAN NEG; 10. PEM(AN) DA. 11. KPU; 12. BANK SENTRAL; 13. TNI; 14. KEPOLISIAN NEG.RI; 15. DPP.

  5. 5 LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UU : 1. KOMNAS HAM; 2. Komisi Pemberantasan Korupsi; 3. Komisi Penyiaran Indonesia; 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; 6. KOMNAS ANAK; 7. KOMISI POL.NAS; 8. KOMISI KEJAKSAAN; 9. DEWAN PERS; 10. DEWAN PENDIDIKAN.

  6. 6 LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 BPK DPR MPR DPD MA MK Presiden/ Wakil Presiden KY badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Kementerian Negara KPU bank sentral dewan pertimbangan TNI/POLRI PUSAT Lingkungan Peradilan DAERAH PERWAKILAN BPK PROVINSI PEMDA PROVINSI Umum KPD DPRD Agama Militer PEMDA KAB/KOTA TUN KPD DPRD

More Related