1 / 22

KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL

KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL. PERTEMUAN 13. PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

coby
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL PERTEMUAN 13

  2. PERDAGANGAN LUAR NEGERI • WTO (World Trade Organisation). Indonesia sebagaisalahsatunegaraanggota WTO, kebijakan yang diterapkanharussejalandenganketentuan-ketentuandibidangperdaganganinternasional yang telahdisepakatibersamadalam WTO yang menujuperdaganganbebasduniasepenuhnya. • APEC.Kebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia harusjugasejalandengankesepakatandalam APEC yang menerapkanperdaganganbebasolehnegara-negaramajuanggota APEC tahun 2010 dandiikutiolehnegara-negaraberkembanganggota APEC tahun2020 • ASEAN.Kebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia jugaharussejalandengankebijakan  AFTA menujuperdaganganbebas yang telahdimulaisejaktahun 2003, termasuksejumlah ASEAN plus sepertidengan Korea, China, Jepang, India, New Zealand, danAmerikaSerikat.

  3. PERDAGANGAN LUAR NEGERI • EPA/FTA (Free Trade Areas). Indonesia telahmenandatanganiEconomic Partnership AgreementdenganJepangpadaawaltahun 2006. Olehkarenaitukebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia harusdisesuaikandengankesepakatantersebut. • KEK. Indonesia jugatelahmembuatkesepakatanuntukmembentukKawasanEkonomiKhususdenganSingapuradaniniberarti Indonesia punyasuatukomitmen yang harusdicerminkandalankebijakanperdaganganluarnegerinya.

  4. Isu kebijakan perdagangan luar negeri • Kesepakatanperdagangan global dan regional (WTO,  FTA/multilateral atau bilateral, EPA, ASEAN-AFTA, termasuk ASEAN “Plus” danIntegrasiEkonomi ASEAN). • Standarisasi. • Penentuansektor-sektorunggulan (picking the winners). • Kebijakanpemerintahmengenaikenaikanhargakomoditasdipasardunia. • Anti Dumping. • Diplomasiekonomi

  5. Isu kebijakan perdagangan luar negeri • Kesepakatanperdagangan global dan regional (WTO,  FTA/multilateral atau bilateral, EPA, ASEAN-AFTA, termasuk ASEAN “Plus” danIntegrasiEkonomi ASEAN). Sebagaisalahsatunegaraanggota WTO jelas Indonesia harustaat WTO artinyakebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia harussejalandenganketentuandibidangperdaganganinternasional yang disepakaibersamadidalam WTO yang menujuperdaganganbebasduniasepenuhnya. Namunterbuktibahwakeikutsertaan Indonesia dalam WTO tidakmenjamindayasaing global dariproduk-produk Indonesia karenaselamainikebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia cenderungsemakin liberal tidakdidukungolehlangkah-langkahkonkretlainnya, sepertipeningkatananggaraninovasidandayasaing, pendidikankhususnyadisektorindustrimanufaktur.

  6. Isu kebijakan perdagangan luar negeri • Standarisasi Indonesia sudahpunyaaturanmengenaistandarisasi, yakniPeraturanPemerintah (PP) No. 102/2000. Di dalampasal 3 dinyatakanbahwastandarisasinasionalbertujuanuntuk : (1) meningkatkanperlindungankepadakonsumen, pelakuusaha, tenagakerja, danmasyarakatlainnya, baikuntukkeselamatan, keamanan, kesehatanmaupunpelestarianfungsilingkunganhidup; (2) membantukelancaranperdagangan; dan (3) mewujudkanpersainganusaha yang sehatdalamperdagangan. Namundilapanganimplementasinyamasihsangatlamban. HinggaAgustus 2007 pemerintah Indonesia telahmenetapkan 3.200 standarnasionalindustri (SNI), tetapi 215 SNI produk yang diwajibkan. SNI yang diwajibkanitu pun baru 34 SNI produk yang dinotifikasike WTO. Tanpanotifikasitersebuttidakadamekanismepengawasandansanksi yang diterapkan.

  7. Isu kebijakan perdagangan luar negeri • Penentuansektor-sektorunggulan (picking the winners) Selamainidalamupayameningkatkankinerjaeksporatauindustrinasional, pemerintah Indonesia menetapkansektor-sektoratauindustriunggulan, atauprioritasataustrategis, yang umumdikenaldengansebutanstrategi picking the winners. Namun, pengalamanselamainimenunjukkanbahwakebijakan yang adatidakselalukonsistendenganapa yang ingindicapai.Satucontohkonkret, industrielektronik Indonesia hinggasaatinimasihsangattergantungpadaimporkomponendanbahanbakuutama. Ironisnyabeamasuk (BMM) imporbahanbakudankomponenke Indonesia selamainiberkisar 5% hingga 20%, sedangkanimporprodukjadielektronikdikenal BMM 0%.

  8. Isu kebijakan perdagangan luar negeri • Kebijakanpemerintahmengenaikenaikanhargakomoditasdipasardunia. Perubahanhargadarisuatukomoditasdipasarduniabisaberpengaruhnegatifataupositifterhadap Indonesia, terutamadalambentukperubahanbiayaproduksiatauinflasi. Demimenjagastabilitashargapasardomestikakibatperubahanhargasuatukomoditasdipasardunia, pemerintahmemilikisejumlahstrategiatauinstrumenuntukdigunakan.

  9. Isu kebijakan perdagangan luar negeri • Anti Dumping menurutkamushukumekonomi dumping adalahpraktekdagang yang dilakukaneksportirdenganmenjualkomoditidipasaraninternasionaldenganhargakurangdarinilai yang wajarataulebihrendahdaripadahargabarangtersebutdinegaranyasendiriataudaripadahargajualkepadanegara lain, padaumumnyapraktekinidinilaitidakadilkarenadapatmerusakpasardanmerugikanprodusenpesaingdinegarapengimport.

  10. Isu kebijakan perdagangan luar negeri • Diplomasiekonomi Diplomasiperdaganganluarnegeri yang merupakanbagiandaridiplomasiekonomi, jugamerupakansalahsarulangkahpengting yang harusdilakukanolehpemerintahdalamupayameningkatkanekspor Indonesia. Dengansemakinkuatnyapersaingan yang dihadapi Indonesia dalamperdaganganluarnegeri, diplomasiperdaganganluarnegeriharusmenjadiujungtombaksekaligusprioritasutamapolitikluarnegeri Indonesia. Namunsaruhal yang harusdiperhatikanadalahbahwasehebatapapunjugadiplomasiekonomi, itutidakakanefektifjikatidakdidukungolehkonsidiekonomi, sosial, danpolitik yang kondusifdidalamnegeri. Stabilitaspolitik, sosial, danekonomidomestikditambahdenganperkembangandemokrasi yang semakinbaikdi Indonesia merupakanhalpenting yang dapatmenjadi modal positifdalammendukungkiprahdiplomasiekonomi Indonesia.

  11. PERDAGANGAN DALAM NEGERI • Infrastrukturdanlogistik Tantanganyang dihadapi Indonesia saatinidalaminfrastukturadalahantara lain sebagaiberikut : • Memperbaikisemuainfrastruktur yang rusak, sepertijalan-jalanraya yang berlubangdanbergelombangdan yang sebagianhancurkarenatanahlongsordalamwaktusingkat. • Membangunjalantolataujalankeretaapikepelabuhan, danmemperluaskapasitasdanmemperbaikimanajemenpelabuhan, sepertiTanjungPriokdanlainnya, yang selamainimenjadipintukeluarmasukbarangdalambeberapatahunkedepan. • Meningkatkanakselerasilistrikdalam 2 tahunkedepan, danbanyaklagi.

  12. PERDAGANGAN DALAM NEGERI • Barangselundupan/imporillegal Dalambeberapatahunbelakangini, perdagangandalamnegeridilandaolehsemaraknyabarang-barangselundupanatauimporilegal, temasukChina Indonesia memangsangatrawanterhadappenyelundupanatauimporilegalkarenasecarageografis Indonesia adalahnegarakepulauan yang memilikibanyakpintumasuktanpapengawasan yang ketat. Sepertitekstildanproduktekstil (TPT)danelektronika. Salahsatupintumasukbagibarang-barangselundupanadalahBatam, hinggasaatinibelumbisaditanggulangiolehpemerintahkarenaberbagaikendala, termasukketerbatasankapal patrol, SDM, dandanaoperasional.

  13. PERDAGANGAN DALAM NEGERI • Persaingan Persaingansehatdi Indonesia  diaturoleh UU RI No. 5 Tahun 1999 tentanglaranganpraktekmonopolidanpersaingantidaksehatdanpelaksanaan UU tersebutdiawasiolehkomisikhusus, KomisiPengawasanPersainganUsahan (KPPU) yang langsungbertanggungjawabkepadaPresiden.

  14. PERDAGANGAN DALAM NEGERI • Distribusi Ketidaklancarandistribusibarangdanjasaantarwilayahdidalamnegeriselamainijugadisebabkanolehburuknyainfrastuktur, termasukkurangnyajalanrayadanjalurkeretaapi yang menghubungkansentra-sentraproduksidenganpusat-pusatpengadaanbahanbakudanpusat-pusatpasar, danburuknyapelabuhan-pelabuhandibanyakdaerahdi Indonesia

  15. INVESTASI RIIL • Kebijakanperbaikanikliminvestasidan UU PenanamanModal No.25/2007. Paketinimemuatberbagaikebijakanekonomi yang dikelompokkandalam 8 bidang, yaknikebijakanperbaikanikliminvestasi, kebijakanekonomimakrodankeuangan, kebijakanketahanan energy, dankebijakansumberdayaalam, lingkungan, danpertanian.

  16. INVESTASI RIIL • Daftarnegatifinvestasi (DNI) Dalampasal 12 UU PM No.25/2007 disebutkanbahwa : 1.    Semuabidangusahaataujenisusahaterbukabagikegiatanpenanamanmodal,kecualibidangusahaataujenisusaha yang dinyatakantertutupdanterbukadenganpersyaratan. 2.    Bidangusaha yang tertutupbagipenanaman modal asingadalah produksisenjata, mesiu, alatpeledak, danperalatanperang. 3.    PemerintahberdasarkanPeraturanPresidenmenetapkanbidangusaha yang tertutupuntukpenanaman modal, baikasingmaupundalamnegeri, denganberdasarkankriteriakesehatan, moral, kebudayaan, lingkunganhidup, pertahanan, dankeamanannasional, sertakepentingannasionallainnya. 4.    Kriteriadanpersyaratanbidangusaha yang tertutupdan yang terbukadenganpersyaratanmasing-masingdiaturdengan PP. 5.    Pemerintahmenetapkanbidangusaha yang terbukadenganpersyaratanberdasarkanKriteriakepentingannasional, yaituperlindungansumberdayaalam, perlindungan, pengembanganusahamikrodankoperasi, pengawasanproduksidandistribusi, peningkatankapasitasteknologi, partisipasi modal dalamnegeri, sertakerjasamadenganbadanusahapemerintah.

  17. INVESTASI RIIL • Koordinasiantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerah Masalahburuknyakoordinasiantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerahterasasemakinparahsetelahadanyaotonomidaerah. Banyakperaturanpemerintahataukeputusanpresiden yang tidakbisaberjalanefektifkarenaadanyatarikmenarikkepentinganantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerah yang semuanyamerasa paling berkepentinganataspenanaman modal didaerah.

  18. INVESTASI RIIL • Kawasanperdaganganbebas (KPB) dankawasanekonomikhusus (KEK) Dalamera globalisasidanperdaganganbebassaatini, membentuksuatukawasanperdaganganbebas (FTZ) ataukawasanekonomikhusus (KEK) merupakansalahsatucarauntukmeningkatkanekspordaninvestasi. Salahsatu FTZ yang sedangdikembangkanolehpemerintahadalahdikawasanBatam, BintandanKarimun yang ditargetkanakanmenarikinvestasiasing 5x lipatdalam 5 tahunkedepandari 1 miliar dollar AS menjadi minimal 5 miliar dollar AS. TentuKEK atau FTZ hanyaakanberhasildikembangkanapabilamemilikikeunggulandalamjaringandistribusi global, yang bergantungpadafaktor-faktorsepertikualitas SDM, kebijakanmakro, kebijakansektoraldankebijakanpemerintah.

  19. ARAH KEBIJAKAN • Isupentingterkaitdengan PLN, PDN, daninvestasiriilsudahtercakupdidalamarahkebijakan yang akandilakukanpemerintahdi 3 bidangtersebut. Namundemikianperludipahamibahwaefisiensidandayasaing yang tinggisajatidakcukupuntukmenjaminkemampuan Indonesia bersaingdipasardomestikmaupunpasar global,dalamperdaganganmaupuninvestasi. Langkahyang diambilpemerintahtentusajaimplementasinyabelumtentubisadilaksanakandenganbaik, terutamakarena 2 hal : 1.  Tidakadapemahaman yang samamengenaipentingnyasuatukebijakanantarapembuatkebijakanditingkatpusatdanpelaksanakebijakantersebutdilapangan. 2.  Sulitsekalimembentukkeharmonisanantardepartemenatauinstansipemerintahterkaitdalamimplementasisuatukebijakan. • Singkatkataarahkebijakan PDN, PLN daninvestasiriilharusdiarahkanpada 3 sasaran, yakniefisiensi, dayasaingdankemampuanberproduksi.

  20. KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONTEKS PERDAGANGAN DAN INVESTASI • Masalahlingkunganhiduptidakhanyamasalahpencemarandan/atauperusakanlingkunganhidupsaja, tetapisudahmerupakanbagian integral darimasalahpembangunan. Masalahlingkunganhidupmenjadisesuatu yang lintassektoral, multi disiplin, danmelibatkansemualapisanmasyarakat, sertasangatterkaitdenganmasalah-masalah global lainnya, termasukliberalisasiperdagangandunia.

  21. KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONTEKS PERDAGANGAN DAN INVESTASI • Upayauntukmengurangipencemaranlingkunganakibatkegiatanekonomi, termasukperdagangandaninvestasi, dapatdilakukandengan 3 pendekatanyaitu : 1)   Pendekatanregulasi, yakniperintahdanpengawasanolehpemerintah. Inimerupakanperangkat yang diterapkanolehpemerintahmelaluibakumutulingkungandan program lain. 2) Pendekatanmasyarakat (termasukduniausaha), yaknimelakukanperaturansendiri. Inimerupakantindakanproaktifdalampencegahanpencemaranolehperusahaan yang membawakeuntunganadanyakelenturanpadaperusahaanuntukmengembangkanteknologi yang sesuaidengankondisiperusahaannya. 3)   Pendekatanekonomi yang dapatdilakukanmelaluipemberianinsentif, disinsentif, danizinmemperdagangkanemisi. Untuk yang terakhirini, industridiberihakmenggunakanjasalingkunganuntukmembuanglimbah; hakinidapatdiperjualbelikan.

  22. Thank you

More Related