HUKUM ACARA PERDATA

HUKUM ACARA PERDATA Oleh : Hamonangan Albariansyah, SH, MH (disarikan dari buku ajar Hukum Acara Perdata di Indonesia karya Bpk. Ahmaturrahman, SH)

MoU Perkuliahan • 3 SKS = 36 x Pertemuan • Komponen nilai • Absen +Tugas 1 + UTS + Tugas 2 + UAS • Tim Pengajar : • H. Abdullah Gofar, SH, M.Hum • Ahmaturrahman, SH • Hamonangan Albariansyah, SH, MH • Mahasiswa Masuk kelas sesuai dengan jadwal pengisian KRS • tidak menerima KK titipan dan KK sementara • Kecurangan selama Ujian = tidak lulus • Ujian susulan max.1 minggu setelah Mata Kuliah tsb • Tata tertib mahasiswa ditaati

PERTEMUAN 1GARIS BESAR POKOK PEMBELAJARAN (GBPP)HUKUM ACARA PERDATA • PENDAHULUAN • Peristilahan • Pengertian • Sumber Hukum • Asas- asas Hukum • Susunan & Kekuasaan Peradilan • Struktur Organisasi PN • Tugas & Wewenang Pengadilan • Sifat Acara Persidangan • Sejarah & Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia

PEMBERIAN KUASA (Lastgeving) • Pengertian • Pengaturan • Syarat Surat Kuasa • Cara-cara memberi Kuasa • Format dan Substansi Surat Kuasa • Contoh-contoh Surat Kuasa • PENYELESAIAN PERKARA PERDATA • Metode Penyelesaian Perkara • Tahapan Penyelesaian Perkara di PN

GUGATAN • Pihak yang dapat mengajukan Gugatan • Kompetensi Pengadilan • Cara Mengajukan Gugatan • Format dan Substansi Gugatan • Penggabungan Gugatan • Pendaftaran Gugatan • Contoh Surat Gugatan

SITA JAMINAN (UPAYA MENJAMIN HAK) • Pengaturan & Bentuk-bentuk Sita Jaminan • Saat Berlakunya Sita Jaminan • Berakhirnya Sita Jaminan • Sita Terhadap Perusahaan (Rijdende Beslag)

PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN • Kemungkinan yang terjadi pada Sidang Pertama • Penggugat hadir - Tergugat tidak hadir • Penggugat tidak hadir – Tergugat hadir • Penggugat & Tergugat sama-sama tidak hadir • Penggugat & Tergugat masing-masing hadir • Pencabutan & Perubahan Gugatan • Jawaban Tergugat • Eksepsi • Pokok Perkara • Gugat Balik (Reconventie) • Perkara dengan Tiga Pihak

PEMBUKTIAN • Pengertian Membuktikan • Pengaturan Pembuktian • Perihal yang harus Dibuktikan • Beban Pembuktian • Alat - alat Bukti • Bukti Tulisan (surat) • Saksi-saksi • Persangkaan (Vermoeden) • Pengakuan (Bekentenis) • Sumpah (Eed)

PUTUSAN HAKIM (VONNIS) • Pengertian Putusan • Jenis-jenis Putusan • Susunan & Substansi Putusan • Sifat Kekuatan Putusan • UPAYA HUKUM (RECHTS MIDDELEN) • Pengertian • Jenis-jenis Upaya Hukum • Upaya Hukum Biasa • Verzet, Banding dan Kasasi • Upaya Hukum Luar Biasa • PK & Perlawanan Pihak Ketiga

EKSEKUSI • Pengertian • Putusan yang dapat di Eksekusi • Pengaturan Eksekusi • Bentuk-bentuk Eksekusi • Instansi Pelaksana Eksekusi • Prosedur Eksekusi • ARBITRASE • Pengertian • Jenis Sengketa Arbitrase • Bentuk dan Sifat Putusan

PERTEMUAN 2PENDAHULUAN HUKUM ACARA PERDATA Peristilahan • Hukum Acara • Mengatur cara agar hukum material dapat dijalankan • Hukum Proses • Rangkaian perbuatan atau tindakan sehingga hukum material dapat diwujudkan • Hukum Formil • hukum yang mengatur bagaimana caranya agar hukum meterial dapat dipertahankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya • Mengutamakan kebenaran bentuk dan kebenaran cara Hukum Acara Perdata Selanjutnya dalam slide ini disingkat HAPdt

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH • HAPdt adalah kumpulan aturan-aturan hukum ; • yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil ; • dengan perantara hakim • HAPdt bersifat mengabdi kepada hukum materil (Bediende Functie) • HAPdt meliputi 3 tahap tindakan : • Pendahuluan, persiapan pengajuan gugatan • Penentuan, pemeriksaan peristiwa, pembuktian dan putusan hakim • Pelaksanaan, Eksekusi

SUMBER HUKUM ACARA PERDATA • HIR (Herziene Indonesische Reglement) di dalam Stb.1941 : 44 Pasal 118-245, berlaku bagi Gol. Bumiputera daerah Jawa & Madura • RBg (Rechtsreglement voor de Buitenwesten) di dalam Stb.1927 : 227 Pasal 142-314, berlaku bagi Gol. Bumiputera daerah luar Jawa & Madura • BRv (Reglement opde Burgerlijke Rechtvordering) di dalam Stb.1847 : 52, berlaku bagi Gol.Eropa & yang dipersamakan. Skerang sebagai Pedoman

UU Kekuasaan Kehakiman, 48 tahun 2009 • UU Mahkamah Agung, 5 tahun 2004 • UU No.2 tahun 1986 ttg Peradilan Umum jo UU No.8 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 ttg Perubahan kedua UU No.2 tahun 1986 ttg Peradilan Umum • SEMA • Jurispurdensi

Asas-asas dalam HAPdt • Peradilan dilakukan “demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa”. Pada kepala Putusan hakim. • Fungsinya : memberi kekuatan untuk melaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara (kekuatan Eksekutorial) • Peradilan dilakukan dengan : • “sederhana”, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. • “cepat”, tidak banyak formalitas • “biaya ringan”, terjangkau oleh rakyat.

HUKUM ACARA PERDATA