1 / 31

Kebijakan K3 Nasional

Kebijakan K3 Nasional. Disampaikan pada : Pembinaan Bagi calon Ahli K3 Di ARION SWISSBEL-HOTEL JAKARTA Tanggal 11 s.d. 23 Juli 2011. I. LATAR BELAKANG. K3 sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja

cortez
Télécharger la présentation

Kebijakan K3 Nasional

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kebijakan K3 Nasional Disampaikan pada: Pembinaan Bagi calon Ahli K3 Di ARION SWISSBEL-HOTEL JAKARTA Tanggal 11 s.d. 23 Juli 2011

  2. I. LATAR BELAKANG • K3 sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja • K3 belum mendapatkan perhatian yg memadai dari semua pihak. Tingkat kepedulian masyarakat khususnya masyarakat industri terhadap K3 relatif masih rendah • Komitmen pimpinan perusahaan di bidang K3 relatif rendah • Tuntutan global dalam hal perlindungan K3 semakin meningkat • Isu HAM, K3 dan lingkungan yang terkait dgn perlindungan K3 saat ini dimanfaatkan sbg alasan pembatasan atau persaingan untuk produk

  3. II. KONDISI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN • OBJEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1. PERUSAHAAN ( UU NO. 7 TAHUN 1981) : 219.950 PERUSAHAAN ( PERMENAKERTRANS NO. 09/2005) data s.d. Mei 2010 - Perusahaan Besar > 50 orang : 17.128 (7,78%) - Perusahaan Sedang 25 s.d. 49 orang : 41.009 (18,64%) - Perusahaan Kecil < 25 orang : 165.001 (75,01%) 2. PEKERJA : 108,207 JUTA - LAKI –LAKI : 67,462 JUTA - PEREMPUAN : 40,745 JUTA (DATA BPS AGUSTUS 2010) 3. SELURUH PERALATAN DAN ALAT PRODUKSI YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PRODUKSI, ANTARA LAIN PERKAKAS KERJA, MESIN, PESAWAT, INSTALASI DAN BAHAN –BAHAN BERBAHAYA SERTA BERACUN. (Angkatan Kerja : 119, 40 juta , yang bekerja 111,28 juta, penganggur 8,12 juta ) ( Badan Pusat Statistik, Februari 2011)

  4. II. KONDISI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN B. PERSONAL PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1. JUMLAH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : 2.384 ORANG 2. KUALIFIKASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : - PENGAWAS UMUM : 1.460 ORANG - PENGAWAS SPESIALIS : 361 ORANG - PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) : 563 ORANG C. ORGANISASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN 1. JUMLAH DISNAKER DI KAB./KOTA : 506 KAB./KOTA 2. PENYEBARAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : - DISNAKER YG MEMILIKI PENGAWAS : 304 DINAS - DISNAKER YG BELUM MEMILIKI PENGAWAS : 202 DINAS RATIO KEBUTUHAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN “1 ORANG PENGAWAS IDEALNYA MENGAWASI 5 PERUSAHAAN DALAM SATU BULAN ATAU 60 KALI PEMERIKSAAN SETAHUN”

  5. II. KONDISI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN B. PERSONAL PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1. JUMLAH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : 2.384 ORANG 2. KUALIFIKASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : - PENGAWAS UMUM : 1.460 ORANG - PENGAWAS SPESIALIS : 361 ORANG - PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) : 563 ORANG C. ORGANISASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN 1. JUMLAH DISNAKER DI KAB./KOTA : 506 KAB./KOTA 2. PENYEBARAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : - DISNAKER YG MEMILIKI PENGAWAS : 304 DINAS - DISNAKER YG BELUM MEMILIKI PENGAWAS : 202 DINAS RATIO KEBUTUHAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN “1 ORANG PENGAWAS IDEALNYA MENGAWASI 5 PERUSAHAAN DALAM SATU BULAN ATAU 60 KALI PEMERIKSAAN SETAHUN”

  6. Lanjutan II. Kondisi • Data kecelakaan kerja di Indonesia (2010) : 98.711 kasus ( PT. Jamsostek (Persero) • Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek (2010) : 31.746.300 tenaga kerja • Berita Acara Penyidikan (BAP) : 100 BAP • Provinsi Jatim : 40 BAP • Provinsi Sumatera Utara : 30 BAP ( 1 Putusan ) • Provinsi DKI Jakarta : 18 BAP • Provinsi Sumetera Selatan : 2 BAP ( 1 putusan)

  7. III. Arah Kebijakan & Program

  8. 1. Masyarakat Mendorong Pelaksanaan K3 Di Masyarakat • PJK3 • OrganisasiProfesi • Assosiasi • PerguruanTinggi • PemerintahPusat & Daerah • DK3N / W / K Kepedulian setiap individu maupun kelompok terhadap K3 meningkat MeningkatnyaPemahamanArtiPentingnya K3 K3 Menjadi Kebutuhan Masyarakat Terciptanya Pelaksanaan K3 di Rumah Tangga, Lingkungan Masyarakat dan Perusahaan/ Tempat Kerja

  9. 2. Perusahaan Mendorong Terlaksananya K3 Mandiri disetiap Perusahaan • P2K3 • Ahli K3 • Dokter Perusahaan & PemeriksaKesehatan • Operator • Teknisi • Petugas • Paramedis MeningkatnyaKepatuhanPengusaha/ Pengurus & TenagaKerja, dalamPelaksanaanKetentuandanStandar K3 Tingkat kecelakaan & PAK dapat ditekan bahkan dihilangkan TerciptanyaKetenanganKerjadanPerlindungan K3 Tercapainya Peningkatan Efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta ketenangan berusaha

  10. 3. Sinergitas / Koneksitas Indonesia Berbudaya K3 • Budaya K3 • Kebiasaan Melaksanakan K3 • Berperilaku K3 • Pelaksanaan K3 di perusahaan • Pelaksanaan K3 di masyarakat Pengawasan K3 Peraturan & Standar Pembinaan K3 • Lembaga • SDM Biaya • Metode • Tatalaksana

  11. “ INDONESIA BERBUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TAHUN 2015 “ Dasar : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 02/DJPPK-PNK3/X/2009, Tgl. 12 Oktober 2009 Tahun 2010 - 2014 VISI 11

  12. MISI 12

  13. Menyusun dan meningkatkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Meningkatkan sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan kerja ; Meningkatkan Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja; Meningkatkan Jejaring kerja dan peran serta instansi, lembaga, personil dan pihak-pihak terkait Strategi 13

  14. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, pedoman dan kriteria; Peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas di bidang Keselamatan dan Kesehatan kerja; Peningkatan kuantitas dan kualitas Ahli K3, dokter, personil, petugas, teknisi, operator di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ; Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan Keselamatan dan kesehatan Kerja bagi pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat; Peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan/ lembaga/ badan bidang jasa Keselamatan dan Kesehatan kerja; Program 14

  15. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembinaan, pemeriksaan dan pengujian K3; Peningkatan pembinaan dan penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja; Peningkatan penilaian dan pemberian penghargaan Keselamatan dan kesehatan kerja; Peningkatan kerjasama dengan instansi, institusi, lembaga, asosiasi dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan kesehatan kerja; Peningkatan kerja sama dengan instansi, institusi,lembaga K3 di tingkat nasional dan internasional dalam rangka pengembangan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Program 15

  16. DANA DEKONSENTRASI BIDANG K3 UNTUK PROVINSI • TOT HIV AIDS • PEMERIKSAAN KASUS KECELAKAAN KERJA & PAK DAN/ATAU ANALISA POTENSI KECELAKAAN KERJA DAN PAK

  17. DANA DEKONSENTRASI BIDANG K3 UNTUK KAB/KOTA • PEMERIKSAAN KASUS KECELAKAAN KERJA & PAK DAN/ATAU ANALISA POTENSI KECELAKAAN KERJA DAN PAK • Pemeriksaan kasus kecelakaan & PAK; • Penilaian Risiko Lingkungan Kerja; • Pendataan obyek pengawas K3. • SOSIALISASI SMK3

  18. IV. PELAKSANAAN K3 1. Manfaat • BagiMasyarakat: • Menumbuhkembangkanpengetahuan, pengertian, kesadarandankepedulianmengenai K3; • Menjadiperilakudalamhidupmasyarakatdanmulaiditanamkanpadakeluarga; • Masyarakathidupsehatdandisiplin.

  19. BagiTenagaKerja: • Meningkatkankepeduliandanpengetahuanmengenai K3; • Meningkatkankinerjatenagakerjadanbekerjasetelahyakinakanjaminanperlindungan K3; • Meningkatkankesadaranberperilaku K3 dandisiplin.

  20. Bagi Perusahaan: • Mengetahuipemenuhanperusahaanterhadapperaturanperundangandibidang K3 • Mendapatkanbahanumpanbalikbagitinjauanmanajemendalamrangkameningkatkankinerja SMK3 • Mengetahuiefektifitas, efisiensidankesesuaiansertakekurangandaripenerapan SMK3 • Mengetahuikinerja K3 diperusahaan • Meningkatkan image perusahaan yang padaakhirnyaakanmeningkatkandayasaingperusahaan

  21. Lanjutan • BagiPemerintah: • Meningkatkanmutukehidupanbangsadan image bangsadi forum internasional; • Mengetahuitingkatpenerapanterhadapperaturanperundangan; • Mengurangiangkakecelakaankerja yang sekaligusakanmeningkatkanproduktifitaskerja/nasional.

  22. 2. Prinsip-prinsip • Semuakecelakaandanpenyakitakibatkerjadapatdicegah; • K3 merupakanbagian integral daribudaya, nilaidanoperasiperusahaan; • K3 merupakanbagian integral dariperilaku, tanggungjawabdanperansetiaptenagakerja;

  23. Lanjutan d. Manajemenharusmenetapkanarah, menyiapkandanmenjaminsepenuhnyadalampelaksanaan K3; e. Setiaptenagakerjaharusmempunyai rasa memilikiataskelangsunganoperasiperusahaan; f. Setiaptenagakerjaharusdapatmemimpin, mengaturdirinyasendiridanmengoreksisatusama lain; g. Semuapotensibahayaharusdiidentifikasidandikendalikan;

  24. Lanjutan h. Semuakekuranganharusdilakukan koreksi; i. Akuntabilitas K3 harusditetapkan, kinerjadiukurdandiketahui; j. K3 merupakan“Good for Business Success”, Vitality and sustainability.

  25. 1. PeranMasyarakat V. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKE HOLDER) • Mengimplementasikan K3 dalamKehidupansehari-hari.

  26. 2. PeranTenagaKerja • Melaksanakanpekerjaansesuaidenganprosedurkerjaaman; • Mengembangkanpengetahuanbidang K3; • Memberikanmasukanpadapihakmanajemendalamrangkamerencanakan program K3 ditempatkerja; • Mengimplementasikan K3 ditempatkerja; • Mengembangkanpelaksanaan K3; • Meningkatkankesadarandanperilaku K3.

  27. 3. PeranManajemen • Di awalidenganadanyakomitmenpihakmanajemen • Penetapankebijakan K3 • Pembentukanorganisasi K3 yang bertanggungjawabmenanganipermasalahan K3 • Mendorongaktivitas P2K3

  28. Lanjutan • Penyebarluasankebijakan K3 • SeluruhManajemenharusmendukung program K3 • Pengenalandanpenilaiansumberbahaya • Penentuanjenisproteksi yang diperlukanberdasarkanresiko • Perencanaanpreventif maintenance • Penyiapandanpenggunaan SOP

  29. Lanjutan • Pemilihandanpenempatankaryawan (pekerja) • Diklat • Motivasi • Investigasi • Review ataskeberhasilandanataukegagalan

  30. 4. PeranPemerintah • Mendorongmasyarakatatasditaatinyaperundangandanstandardibidang K3; • Mendoronglembaga-lembaga K3 untukberperanaktifdalampelaksanaan K3 • MengembangkanKebijakan K3.

  31. SEKIAN & TERIMA KASIH ........

More Related