1 / 14

JAKARTA, 2 JULI 2012

SAMBUTAN/PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH PADA RAPAT VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA USULAN TERHADAP 19 (SEMBILAN BELAS) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. JAKARTA, 2 JULI 2012. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

coy
Télécharger la présentation

JAKARTA, 2 JULI 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SAMBUTAN/PENGARAHANDIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAHPADARAPAT VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA USULANTERHADAP19 (SEMBILAN BELAS) RANCANGAN UNDANG-UNDANGTENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2 JULI 2012

  2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • SURAT KETUA DPR-RI KPD PRESIDEN RI NOMOR LG.01.01/04093-DPR RI/IV/2012 TANGGAL 17 APRIL 2012 PERIHAL PENYAMPAIAN 19 (SEMBILAN BELAS) RUU TENTANG PEMBENTUKAN DOB • SURAT PRESIDEN RI KEPADA KETUA DPR-RI NOMOR R-46/PRES/05/2012 TANGGAL 11 MEI 2012

  3. HAL-HAL PENTING YANG PERLU DISAMPAIKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • PEMERINTAH AKAN MELAKUKAN KAJIAN THDP RENCANA PEMBENTUKAN DOB, BAIK ASPEK ADMINISTRATIF, TEKNIS, DAN FISIK KEWILAYAHAN SESUAI KETENTUAN DALAM PP NO. 78/2007, SERTA MELAKUKAN OBSERVASI LAPANGAN, DAN MENYAMPAIKAN RENCANA PEMBENTUKAN DOB INI PADA SIDANG DPOD UTK MENDAPATKAN SARAN & PERTIMBANGAN.

  4. …LANJUTAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • AMANAT PP NO. 78/2007, TERDAPAT 4 (EMPAT) FAKTOR UTAMA, YAITU FAKTOR KEPENDUDUKAN, KEMAMPUAN EKONOMI, POTENSI DAERAH, & KEMAMPUAN KEUANGAN, YANG PEROLEHAN TOTAL NILAI INDIKATOR FAKTOR TERSEBUT HRS MEMENUHI NILAI TERTENTU.

  5. …LANJUTAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • BEBERAPA HAL YANG HARUS DIPENUHI: • PETA WILAYAH, HARUS DILENGKAPI DENGAN: • CAKUPAN WILAYAH; • DAFTAR NAMA KAB/KOTA & KEC. YG MENJADI CAKUPAN PROV; • DAFTAR NAMA KEC/DISTRIK & KEL/DESA/KAMPUNG YG MENJADI CAKUPAN KAB/KOTA; √ √ √

  6. …LANJUTAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA √ • GARIS BATAS WIL. HARUS JELAS SAMPAI TINGKAT DESA/KAMPUNG DAN DISEPAKATI OLEH DAERAH YANG BERBATASAN SERTA DILENGKAPI DENGAN TITIK KOORDINAT & DIGAMBARKAN SESUAI KAIDAH KARTOGRAFIS DLM PETA. • SKALA PETA 1:250.000 UTK PEMBENTUKAN PROV, UTK SKALA 1:100.000 PEMBENTUKAN KAB, DAN SKALA 1:50.000 UTK PEMBENTUKAN KOTA. √

  7. …LANJUTAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • BATAS WILAYAH: BATAS WILAYAH YG BERBATASAN DI LAUT, PERLU ADANYA KEJELASAN KEPEMILIKAN PULAU. HAL INI UTK MENGHINDARI ADANYA SENGKETA KEPEMILIKAN PULAU DI KEMUDIAN HARI. CTH, SENGKETA KEPEMILIKAN P. BERHALA ANTARA PROV. KEP. RIAU DGN PROV. JAMBI, P. LEREK-LEREKAN ANTARA PROV. KALSEL DGN PROV. SULBAR, DLL.

  8. …LANJUTAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • PENENTUAN LOKASI IBUKOTA: PENENTUAN LOKASI IBUKOTA HRS MERUPAKAN HASIL KAJIAN DAERAH, YG MEMUAT: • LETAK IBUKOTA; • KESESUAIAN DENGAN RTRW; • KETERSEDIAAN LAHAN; • POLITIK & KEAMANAN; • SARANA & PRASARANA; • AKSESIBILITAS, DGN MEMPERHATIKAN KETERJANGKAUAN YANMAS. √ √ √ √ √ √

  9. …LANJUTAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • PENYERAHAN ASET: • PENYERAHAN ASET DARI DAERAH INDUK KE DOB, DARI AWAL HARUS SDH DIIDENTIFIKASI & DIINVENTARISASI ASET-ASET YG ADA. • PEMERINTAH MENDORONG PENYERAHAN ASET DILAKUKAN TDK LEBIH DARI 1 (SATU) THN, KECUALI UTK PEMBENTUKAN KOTA YG BERIMPLIKASI PADA BERPINDAHNYA IBUKOTA KAB. INDUK, KARENA DIPERLUKAN CUKUP WAKTU UTK BANGUN SARPRAS PEMERINTAHAN DI IBUKOTA KAB. YG BARU

  10. …LANJUTAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • PEMBENTUKAN PROV. KALTARA: PERLU DIPERHATIKAN APABILA ADA PENGATURAN TERHADAP PEMBERIAN DANA HIBAH DARI KAB/KOTA DALAM CAKUPAN WILAYAH CALON PROV. KALTARA, HARUS MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN FISKAL KAB/KOTA YG BERSANGKUTAN, DENGAN MENCERMATI PENERIMAAN DBH SDA MIGAS YANG SELAMA INI TLH DITERIMA DARI DAERAH PENGHASIL DI LUAR CAKUPAN WIL. CALON PROV. KALTARA.

  11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • DALAM PERTEMUAN INI, AKAN DILAKUKAN VERIFIKASI & VALIDASI DATA USULAN TERHADAP 19 RUU TENTANG PEMBENTUKAN DOB • DIHARAPKAN PERAN AKTIF GUBERNUR & BUPATI INDUK UNTUK BERI DATA YG LENGKAP SESUAI DGN PP NOMOR 78/2007, BAIK BERUPA DATA YG SIFATNYA RATA-RATA (DATA KAB/KOTA DLM SUATU PROV UTK BENTUK KAB/KOTA ATAU DATA KAB SLRH PROV DLM SUATU PULAU UTK BENTUK PROV), DAN DATA YG SIFATNYA KUOTA

  12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • APABILA DARI HASIL VERIFIKASI& VALIDASI TIDAK SESUAI DENGAN PP NO. 78/2007, MAKA PERLU DIKAJI ULANG & PADA SAATNYA NANTI DPT DIPROSES LEBIH LANJUT

  13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • AKAN DISAMPAIKAN PAPARAN DARI: • DIRJEN KEUDA KEMENDAGRI MENGENAI ASET; • DIRJEN PUM KEMENDAGRI MENGENAI BATAS WILAYAH & IBUKOTA; • DIRJEN PK KEMENKEU MENGENAI KEMAMPUAN KEUANGAN; DAN • DEPUTI SDM & APARATUR KEMENPAN & RB MENGENAI SDM APARATUR

  14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH

More Related