1 / 57

DISIPLIN PNS ( PP No 53 TH 2010)

DISIPLIN PNS ( PP No 53 TH 2010). Oleh I NENGAH PRIADI, SH MSi KEPALA KANREG VIII BKN BANJARMASIN. DASAR HUKUM PP 53 TH 2010 TENTANG DISIPLIN PNS PERAT KA BKN NO 21 TH 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP 53 TH 2010. PENGERTIAN

dasha
Télécharger la présentation

DISIPLIN PNS ( PP No 53 TH 2010)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DISIPLIN PNS ( PP No 53 TH 2010) Oleh I NENGAH PRIADI, SH MSi KEPALA KANREG VIII BKN BANJARMASIN

  2. DASAR HUKUM • PP 53 TH 2010 TENTANG DISIPLIN PNS • PERAT KA BKN NO 21 TH 2010 TENTANG • KETENTUAN PELAKSANAAN PP 53 TH 2010

  3. PENGERTIAN Disiplin PNS adalah Kesanggupan PNS utk mentaati kewajiban & menghindari larangan yg ditentukan dlm Perat per- uu dan/ atau Perat kedinasan yg apabila tdk ditaati/dilanggar dijatuhi HD Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yg tdk mentaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yg dilakukan didalam maupun diluar jam kerja Hukuman Disiplin adalah hukuman yg dijatuhkan kpd PNS krn melanggar Perat disiplin PNS

  4. UpayaAdministratifadalahprosedurygdptditempuholeh PNS ygtdkpuasthdhukumandisiplinygdijatuhkankpdnyaberupakeberatanatau banding administratif Keberatanadalahupayaadministratifygdptditempuholeh PNS ygtdkpuasthdhukumandisiplinygdijatuhkankepadanyaolehPejbtYbwmenghukum, dankeberatantsbdiajukankpdatasandariPejbtYbwmenghukum Banding Administratifadalahupayaadministratifygdptditempuholeh PNS ygtdkpuasthdhukumandisiplinygdijatuhkankepadanyaberupapemberhentian dg hormat taps ataupemberhentiantdk dg hormatsbg PNS ygdijatuhkanolehPejbtYbwmenghukum, dan banding administratiftsbdiajukankpd BAPEK

  5. PELANGGARAN DISIPLIN : Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan yg tdk mentaati kewajiban/melanggar larangan ketentuan disiplin. 1. UCAPAN : Setiap kata-kata yang diucapkandihadapan atau dapat didengar orang lain; dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, TV, rekaman atau alat komunikasi dll. 2. TULISAN : • Pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan, gambar karikatur, coretan yang serupa itu. • 3. Perbuatan : • Setiap tingkah laku, sikap atau tindakan.

  6. Kewajiban PNS ( Pasal 3) : • PNS wajib: • mengucapkan sumpah / janji PNS; • mengucapkan sumpah / janji jabatan; • setia dantaat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD’1945, NKRI, dan Pemerintah; • menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; • melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kpd PNS dgn penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; • menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

  7. 7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan • sendiri, seseorang dan/atau golongan; • 8. memegang rahasia jabatan yg menurut sifatnya atau • menurutperintah harus dirahasiakan; • bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat • untuk kepentingan negara; • 10.melaporkan dgn segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; • 11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; • 12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

  8. 13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dgn sebaik-baiknya; 14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 16. memberikan kesempatan kpd bawahan untuk mengembangkan karier; dan 17. menaati peraturan kedinasan yg ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

  9. Larangan PNS (Pasal 4) : • PNS dilarang: • menyalahgunakan wewenang; • menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; • tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; • bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

  10. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; • 6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dgn tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yg secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

  11. 7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dgn dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dgn jabatan dan/atau pekerjaannya; 9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 10. melakukan suatu tindakan atau tdk melakukan suatu tindakan yg dpt menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yg dilayanisehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani; 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

  12. 12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil • Presiden, DPR, DPD, atau DPRDdengan cara: • menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; • sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau • ikut serta sebagai pelaksana kampanye; • sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

  13. 13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kpd keberpihakan terhdp pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 14. memberikan dukungan kpd calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dgn cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTPatau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai perat per-uu

  14. 15. memberikan dukungan kpd calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara : a. terlibat dlm kegiatan kampanye utk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yg terkait dgn jabatan dlm kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

  15. d. mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan • terhadap pasangan calon yg menjadi peserta pemilu • sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi • pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian • barang kpd PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota • keluarga, dan masyarakat.

  16. HUKUMAN DISIPLIN • PNS yang tdkmenaatikewajibandan • larangandijatuhi HD. • Dengantdkmengesampingkan • ketentuandlmperaturanperundang- • undanganpidana, PNS yang • melakukanpelanggarandisiplin • dijatuhi HD.

  17. Tingkat & Jenis Hukuman Disiplin 1. Hukuman Disiplin Ringan 2. Hukuman Disiplin Sedang 3. Hukuman Disiplin Berat

  18. Jenis HDRinganterdiridari : • teguranlisan; • tegurantertulis; • pernyataantidakpuassecaratertulis. • Jenis HDSedangterdiridari: • penundaankenaikangajiberkalaselama 1 (satu) thn; • penundaankenaikanpangkatselama 1 (satu) thn; dan • penurunanpangkatsetingkatlebihrendahselama 1 (satu) thn.

  19. Jenis HD Berat terdiri dari: • a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 • (tiga) tahun; • b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan • setingkat lebih rendah; • c. Pembebasan dari jabatan; • d. Pemberhentian dgn hormat tidak atas permintaan • sendiri sebagai PNS; dan • e. Pemberhentian tidak dgn hormat sebagai PNS.

  20. HD YG DPT DIJATUHKAN KPD PNS YG • MELAKUKAN PELANGGARAN THD • KEWAJIBAN ATAU THD LARANGAN: • Dijatuhi HD Tingkat Ringan apabila pelanggaran tsb • berdampak negatif pada unit kerja • Dijatuhi HD Tingkat Sedang apabila pelanggaran tsb • berdampak negatif pada organisasi atau tidak mencapai • sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, atauapabila • pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya • mencapai 25 % (dua puluh lima persen) s.d 50 % • (lima puluh persen);

  21. Dijatuhi HD Tingkat Berat apabila pelanggaran tsb • berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau • negara atau tidak mencapai sasaran kerja pegawai • yang ditetapkan atau apabila pencapaiansasaran • kerja pegawai pada akhirtahun kurang dari 25 % • (duapuluh lima persen);

  22. Tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja berupa: a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerjatanpa alasanyang sah selama 5 (lima) hari kerja; b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerjatanpa alasan yang sah selama 6 (enam) s.d 10 (sepuluh) hari kerja; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulisbagi seorang PNS yang tidak masuk kerjatanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) s.d 15 (lima belas) hari kerja.

  23. Tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerjaberupa: a. Penundaan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi seorangPNSyg tdk masuk kerjatanpa alasan yangsah selama 16(enam belas) s.d 20 (dua puluh) hari kerja; b. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi seorang PNS yg tdk masuk kerja tanpa alasanyang sah selama21 (dua puluh satu) s.d 25 (duapuluh lima) hari kerja; dan

  24. c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama • 1 (satu) tahun bagi seorang PNS yg tdk masuk kerja • tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) • s.d 30 (tiga puluh) hari kerja.

  25. Tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan • jam kerja berupa : • a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama • 3 (tiga) thn bagi seorang PNS yang tidak menduduki • jabatan struktural atau fungsional tertentu yg tdk • masuk kerja tanpa alasan yg sah selama 31 • (tiga puluh satu) s.d 35 (tiga puluh lima) hari kerja; • b. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat • lebih rendah bagi seorang PNS yg tdk masuk kerja • tanpa alasan yg sah selama 36 (tiga puluh enam) • s.d 40 (empat puluh) hari kerja;

  26. c. Pembebasan dari jabatan bagi seorang PNS yg • menduduki jabatan struktural atau fungs tertentu yg • tdk masuk kerjatanpa alasan yg sah selama 41 • (empat puluh satu) s.d 45 (empat puluhlima) • hari kerja; • d. Pemberhentian dgn hormat atau pemberhentian tdk • dengan hormat bagi seorang PNS yg tdk masuk • kerjatanpa alasan yg sah selama 46 (empat puluh • enam) hari kerja atau lebih.

  27. Kewajiban Pejabat yang berwenang menghukum • Pejabat yg berwenang menghukum wajib menjatuhkan HD • kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. • Apabila Pejabat yg berwenang menghukum tdk menjatuhkan HD kpd PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tsb dijatuhi HD oleh atasannya. • HD yg dijatuhkan adalah HD yg seharusnya dijatuhkan kepada PNS yg melakukan pelanggaran. • PNS yg melakukan pelanggaran juga dijatuhkan HD • Apabila tdk terdapat Pejabat yg berwenang menghukum, maka kewenangan Menjatuhkan HD menjadi kewenangan pejabat yg lebih tinggi

  28. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan HD. • Pemanggilan • PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. • Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. • Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. • Apabila pada tanggal pemeriksaan, PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

  29. b. Pemeriksaan • Sebelum PNS dijatuhi HD setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. • Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP. • BAP harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. • Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, BAP tsb tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan HD. • PNS yang diperiksa berhak mendapat photo copy BAP. • Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan HD. • Dalam keputusan HD harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS ybs.

  30. c. Penjatuhan HD • Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan untuk • menjatuhkan HD kepada PNS tersebut merupakan • kewenangan : • atasan langsung ybs, maka atasan langsung tsb wajib • menjatuhkan HD. • b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarkidisertai berita acara pemeriksaan. • Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksao/ PPK. • Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

  31. PemberhentianSementaradaritugasJabatannya Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinanakan dijatuhi HD tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak ybsdiperiksa s/d dijatuhi HD.

  32. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan • beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat • dijatuhi satu jenis HD yang terberat setelah mempertimbangkn • pelanggaran yang dilakukan. • PNS yang pernah dijatuhi HD kemudian melakukan • pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi • jenis HD yang lebih berat dari HD terakhir yang pernah • dijatuhkan kepadanya. • PNS tidak dapat dijatuhi HD dua kali atau lebih untuk satu • pelanggaran disiplin. • Dalam hal PNS yang dpk/dpb di lingkungannya akan dijatuhi • HD yg bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau • Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan HD kepada • pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita • acara pemeriksaan.

  33. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dpt • memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan • HD yang dijatuhkan olehpejabat yang berwenang • menghukum. • Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan HD • ditetapkandengan keputusan Atasan Pejabat yang • berwenang menghukum. • Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum • bersifat final danmengikat. • Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja • Atasan Pejabatyang berwenang menghukum tidak • mengambil keputusan atas keberatanmaka keputusan • pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.

  34. d. Penyampaian HD • Setiap penjatuhan HD ditetapkan dgn keputusan pejabat yg • berwenang menghukum. • Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yg • berwenang menghukum atau pejabat lain yg ditunjuk kepada • PNS ybs serta tembusannya disampaikan kpd pejabat • instansi terkait. • Penyampaian keputusan HD dilakukan paling lambat 14 • (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. • Dalam hal PNS yang dijatuhi HD tidak hadir pada saat • penyampaian keputusan HD, keputusan dikirim kepada ybs.

  35. Upaya Administratif. • 1. HD ygtdkdptdiajukanupayaadministratif : • adalahhukumanygdijatuhknoleh: • a. Presiden; • b. PPK, • Untukjenis • - Semua HD Ringan, • - Semua HD Sedang • -HD Beratberupa: • > Turunpangkat 3 th • > Turun jab • > Bebas jab

  36. c. Gubernur selaku wakil pemerintah • untuk jenis HD Berat berupa : • > Turun jab • > Bebas jab • d. Kepala Perwakilan RI. Dan • e.Pejabat yang berwenang menghukum • untuk Semua jenis HD Ringan

  37. 2. HDygdptdiajukankeberatanadalah jenis HDsedang, berupa : • Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan • Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. yang dijatuhkan oleh : • a. Pejabat Struktural eselon I dan pejabat yang setara ke • bawah; • b. Sekretaris Daerah/Pejabat Struktural eselon II • Kabupaten/Kota ke bawah Pejabat yang setara ke bawah; • c.Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi • vertikal dan unit dgn sebutan lain yang atasan langsungnya • pejabat struktural eselon I yang bukan PPK;

  38. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan • instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit • setara dengan sebutan lain yang beradadi bawah dan • bertanggung jawab kepada PPK.(+ Ps 7 ay 3 c) • e. Keberatan dapat diajukan secara tertulis pada atasan • pejabat yang berwenang menghukum disertai alasan • keberatan yang tembusannya disampaikan kepada • pejabat yang berwenang menghukum. • f. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas • hari terhitun mulaitanggal ybs menerima keputusan • disiplin.

  39. g. Pejabat yang berwenang menghukum harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS ybs. • Tanggapan disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum, dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal ybs menerima tembusan surat keberatan. • Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS ybs dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja tmt ybs menerima surat keberatan. • j. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.

  40. Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang dijatuhi HD, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. • l. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan HD yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, ditetapkan dengan keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum yang bersifat final dan mengikat.

  41. Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum. • PNS yang dijatuhi HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK. • o. Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BAPEK.

  42. 3. HD yg dpt diajukan banding administratif kpd BAPEK adalah HD yg dijatuhkan oleh : a. PPK untuk jenis HD Berat, berupa : > Bht dengan hormat taps > Bht tidak dengan hormat. b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis HD Berat, berupa : > Bht dengan hormat tap > Bht tidak dengan hormat.

  43. 4. Dalamhal PNS yang dijatuhiHDgajinya tetap dibayarkan sepanjang ybstetapmelaksanakantugastetapiapabilatidak mengajukan banding administratif, makapembayaragajinya dihentikanterhitungmulaibulanberikutnyasejakharike 15 (lima belas) keputusanHDditerima. 5. PNS yang meninggalduniasebelumadakeputusanatas upayaadministratif, diberhentikandenganhormatsebagai PNS dandiberikanhak-hakkepegawaiannyaberdasarkan ketentuanperaturanperundang-undangan.

  44. 6. PNS yang mencapai BUP sebelum ada keputusan atas: • keberatan, dianggap telah selesai menjalani HD dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; • banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif • . • PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang • berwenang menghukum atau banding administratif kepada • BAPEK, tidak diberikan KP dan/ataukenaikan gaji berkala • sampai denganditetapkannya keputusan yang mempunyai • kekuatan hukum tetap.

  45. Apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum • dibatalkanmaka PNS ybs dpt dipertimbangkan KPnya • sesuaidgn ketentuan peraturan perundang-undangan. • PNS yg sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga • melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan • upayaadministratif tidak dapat disetujui untuk • pindah instansi.

  46. Berlakunya HD 1 Hukuman disiplin mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan oleh : a. Presiden; b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis HD: > Semua HD Ringan > Semua HD Sedang > HD Berat berupa : - Turun pangkat 3 th - Turun jab - Bebas jab

  47. c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis HD Berat berupa : - Turun jab - Bebas jab d. Kepala Perwakilan RI. Dan e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk Semua jenis HD Ringan

  48. 2. HD yg dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 apabila : > tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15(lima belas) setelah keputusan HD diterima. > Jika diajukan keberatan maka mulai berlaku pada tanggalditetapkannyakeputusanatas keberatan tsb.

  49. HD yg dijatuhkan oleh PPK atau Gubernur selaku wakil • pemerintah untuk jenis HD berat berupa : • > Bht dengan hormat taps; dan apabila tidak diajukan • bandingadministratifmaka mulai berlaku pada hari ke 15 • (lima belas) • > Bht tidak dengan hormat sebagai PNS berlaku setelah • keputusan HD diterima. > apabila diajukan banding administratif maka mulai berlaku padatanggalditetapkannya keputusan banding administratif. • 4. Apabila PNS yang dijatuhi HD tidak hadir pada waktu • penyampaian keputusan HD maka HDberlaku pada hari ke • 15 (lima belas) sejaktanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan HD.

  50. HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANKAN HD • PNS yg mencapai BUP atau MD pada saat sdg menjalani • HD dianggap telah selesai menjalani HD dan diberhentikan • dg hormat sbg PNS (mis; penundaan KGB, penurunan • pangkat) • (2) PNS yg MD sebelum ada keputs atas upaya administrasi • diberhentikan dg hormat sbg PNS • (3) PNS yg mencapai BUP sebelum ada keputs atas keberatan • dianggap telah selesai menjalani HD dan diberhentikan dg • hormat sbg PNS • (4) PNS yg sdg mengajukan banding administratif dan telah • mencapai BUP, apabila MD maka ybs diberhentikan dg • hormat sbg PNS (jika sebelumnya ybs diberhentikan tdk • hormat, SK nya diperbaiki menjadi diberhentikan dg hormat)

More Related