1 / 58

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) & DIKLAT PERENCANAAN

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) & DIKLAT PERENCANAAN. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) BAPPENAS 2006. FUNGSI BAPPENAS YANG DILAKSANAKAN PUSBINDIKLATREN. Sebagai Instansi Pembina Perencana

drew-bray
Télécharger la présentation

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) & DIKLAT PERENCANAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) & DIKLAT PERENCANAAN Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) BAPPENAS 2006

  2. FUNGSI BAPPENAS YANG DILAKSANAKAN PUSBINDIKLATREN • Sebagai Instansi Pembina Perencana • Sebagai Instansi Penyelenggara Diklat Perencanaan Pembangunan

  3. TUGAS UTAMA PUSBINDIKLATREN Meningkatkan kompetensi dam produktivitas serta profesionalitas perencana pemerintah di seluruh Indonesia, dalam rangka peningkatan kapasitas instansi perencana pemerintah di pusat dan daerah, sehingga kualitas output dari instansi perencanaan akan meningkat sesuai dengan harapan masyarakat

  4. SEBAGAI INSTANSI PEMBINA PERENCANA • Menyusun Pedoman Pelaksanaan JFP • Melakukan Penilaian Angka Kredit bagi Perencana Utama • Melakukan Penilaian Angka Kredit bagi Perencana Pertama, Muda dan Madya, apabila di tempatnya bekerja masih belum tersedia Tim Penilai • Menyusun Kurikulum Diklat Penjenjangan Fungsional Perencana • Melaksanakan TOT bagi calon Pengajar Diklat Penjenjangan Fungsional Perencana • Menyusun Standar Soal untuk Uji Kompetensi perencana • Melakukan kajian untuk JFP • Melakukan Akreditasi Kurikulum Diklat Subtantif • Menjadi Pusat Data dan Informasi JFP • Melakukan Fasilitasi dan Sosialisasi JFP • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan JFP

  5. PERATURAN-PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA • 1. KEPMENPAN No. 16/Kep/M.PAN/3/2001: Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya • 2. SKB Ka Bappenas dan Ka BKN No. KEP.1106/Ka/08/2001 dan 34A Tahun 2001: Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya • 3. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.019/M.PPN/12/2001: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana • 4. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.020/M.PPN/12/2001: Pedoman Penentuan Formasi Perencana • 5. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.234/M.PPN/04/2002: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Perencana • 6. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.235/M.PPN/04/2002: Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana • 7. KEPMENPPN/Ka. Bappenas No.: KEP.266/M.PPN/04/2002 tentang Tata Kerja dan Organisasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana • 8. KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: KEP.011/M.PPN/02/2003 tentang Akreditasi dan Alih Kredit Program Diklat Substantif Perencana • 9. KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: KEP.012/M.PPN/02/2003 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Perencana • 10. KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: KEP.013/M.PPN/02/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan DIKLAT Fungsional Perencana • 11. KEPPRES No. 41 Tahun 2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana • 12. KEP. Kepala BKN No. 32 Tahun 2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana • 13. SE DJA Depkeu No. SE-188/A/2003 tentang Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

  6. KETENTUAN UMUM • PERENCANA: PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di unit perencanaan, yaitu PNS yang bekerja di instansi/unit perencanan pemerintah di pusat dan daerah • UNIT PERENCANAAN: Unit pada Instansi pemerintah baik di pusat dan daerah yang berdasarkan Tupoksi, untuk: a. Melakukan kegiatan perencanaan secara menyeluruh (dari identifikasi permasalahan, sampai penilaian hasil kegiatan) b. Menghasilkan rencana kebijakan lingkup makro, sektor dan daerah serta berdampak nasional dan daerah c. Melakukan pemantauan dan evaluasi d. Instansi/Unit perencanaan di maksud: • Pusat:Bappenas atau Biro atau Unit Perencanaan di • Departemen/LPND • Daerah:Bappeda atau nama lain dan Unit Perencanaan • pada Dinas-dinas Teknis • ANGKA KREDIT: Suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan sebagai salah satu syarat untuk Pengangkatan dan Kenaikan pangkat/jabatan dalam JFP

  7. Kenaikan Pangkat Otomatis (4 tahun) dan Istimewa (1 tahun) yang tidak berdasarkan produktivitas Kenaikan pangkat diurus sepenuhnya oleh Biro Kepegawaian Penugasan dalam bentuk memo/lisan dan tdk perlu didokumentasikan. Kenaikan Pangkat didasarkan pada produktivitas yang digambarkan oleh perolehan Angka Kredit (AK). Jika dlm 5 th AK tidak tercapai (25 AK/th tidak tercapai bagi Prc Utama), akan diberhentikan sementara. Dlm 1 th, tetap tdk tercapai diberhentikan permanen. Kenaikan pangkat bisa dalam 2 tahun. Kenaikan pangkat diawali dengan pengusulan penilaian AK oleh yang bersangkutan Penugasan dalam bentuk work order & harus didokumentasikan krn akan menjadi bukti melakukan kegiatan perencanaan PERBEDAAN PENTING JABATAN FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL Jabatan Struktural Jabatan Fungsional

  8. Hasil dari penugasan/bukti telah melakukan kegiatan perencanaan dilaporkan kepada atasan bisa dlm bentuk verbal/lisan Diklatpim: Diklat dalam jabatan Hasil dari penugasan/ bukti telah melakukan kegiatan perencanaan dilaporkan kepada atasan harus dlm bentuk laporan tertulis, krn akan mjd bukti melakukan kegiatan perencanaan dlm penilaian AK Diklat JFP: Diklat sebelum memangku jabatan & ujian diklat merupakan ujian kompetensi Jabatan Struktural Jabatan Fungsional

  9. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG KREDIT KUM. PERENCANA PERTAMA • PENATA MUDA, Golongan Ruang III/A; dan • PENATA MUDA TK. I, Golongan Ruang III/B 100 150 PERENCANA MUDA • PENATA, Golongan Ruang III/C; dan • PENATA TK. I, Golongan Ruang III/D 200 300 • PEMBINA, Golongan Ruang IV/A; • PEMBINA TK. I, Golongan Ruang IV/B; dan • PEMBINA UTAMA MUDA, Golongan Ruang IV/C 400 550 700 PERENCANA MADYA PERENCANA UTAMA • PEMBINA UTAMA MADYA, Gol. Ruang IV/D; dan • PEMBINA UTAMA, Golongan Ruang IV/E 850 1050

  10. Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Seorang PNS yang telah melaksa-nakan tugas di bidang perencanaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan MENPAN No.16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggal 19 Maret 2001 masih melaksanakan tugas perencanaan tersebut. Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir 5. PENGANGKATAN PERTAMA KALIDALAM JABATAN PERENCANA PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN JFP PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN PERENCANA Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

  11. PENENTUAN FORMASI JFP • Harus tersedia Unit Kerja Perencanaan yang mewadahi JFP • Tidak Menambah Jumlah Pegawai Negeri Sipil • Penambahan formasi dimungkinkan bila ada penambahan beban kerja yang sifatnya permanen • Formasi JFP ditetapkan oleh Menteri PAN untuk formasi pusat, dan Pembina Kepegawaian Propinsi/Kabupaten/Kota untuk formasi Propinsi/Kabupaten/Kota

  12. SK JFP Asli Perencana SK JFP Tembusan Pimpinan Unit Kerja SK JFP Tembusan Karo Kepegawaian/BKD SK JFP Tembusan Ka BKN/ BKN Regional SK JFP Tembusan Ka. Bappenas c.q Ka Pusbindiklatren SK PAK SK JFP Tembusan Dirjen Anggaran/Biro Keuangan STTPL SK JFP Tembusan KPKN MEKANISME PENGANGKATAN PERTAMA KALI ATAU PINDAH JABATAN DALAM JFP (PUSAT DAN DAERAH) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri, Kepala LPND) Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) Pejabat yang menangani bidang kepegawaian MENTERII/ KEPALA LPND/GUB/ BUP/WALIKOTA SEKJEN DEP/ SESTAMA LPND/SEKDA PROP/KAB/KOTA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT ATASAN LANGSUNG/ KA BAPPEDA/KA.DINAS BIRO KEPEGAWAIAN/ BKD PROP/KAB/KOTA CALON PERENCANA DIKLAT

  13. UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATANYANG DINILAI UNSUR SUB UNSUR UNSUR UTAMA • Pendidikan • Kegiatan Perencanaan • Pengembangan Profesi  80% • Mengajar/melatih/melakukan bimbingan • Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan • Menjadi pengurus organisasi profesi • Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional • Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana; • Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya • Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan. UNSUR PENUNJANG  20%

  14. >80 % unsur utama, terdiri dari: • Untuk naik jabatan menjadi Perencana Madya, Pembina, IV/a sampai dengan Perencana Utama, Pembina Utama, IV/e, angka kredit yang harus dikumpulkan : • Kegiatan Perencanaan, sekurang-kurangnya 25 % • Pengembangan Profesi, sebanyak-banyaknya 75%, dan sekurang-kurangnya 12 AK • Untuk naik jabatan menjadi Perencana Muda, Penata Muda Tingkat I, III/b sampai dengan Penata Tingkat I, III/d, angka kredit yang harus dikumpulkan : • 1. Kegiatan Perencanaan, sekurang-kurangnya 30% • 2. Pengembangan Profesi, sebanyak-banyaknya 70%, dan • sekurang-kurangnya 10 AK

  15. PRINSIP DASAR PENILAIAN Unsur Pendidikan • Pendidikan Bergelar • S1 = 100, S2=150, dan S3 = 200 (Peraturan Menpan 60/2005) • Perencana yg memperoleh gelar lebih tinggi setelah ia diangkat dalam JFP, AK yg diberikan adalah selisih antara AK gelar/ijazah yg lebih tinggi tsb dg AK yg pernah diberikan (ijazah sebelumnya) • Perencana yg memperoleh gelar/ijazah lebih tinggi tetapi tdk sesuai tupoksinya, AK yg diberikan adalah AK dr unsur penunjang, yaitu: S1=5, S2=10, dan S3=15 • Perencana yg memperoleh tambahan gelar setingkat dg gelar kesarjanaannya dpt diberikan AK: S1=5, S2=10, dan S3=15 dg syarat ybs memiliki (a) ijin tgs belajar, (b) Ijazah yg dilegalisir/disyahkan oleh instansi yg berwenang. • Pendidikan Non Gelar (1 jampel =45 menit) • > 960 jampel = 15 AK • 641-960 jampel = 9 AK • 461-640 jampel = 6 AK • 161-460 jampel = 3 AK • 81-80 jample = 2 AK • 30-80 jampel = 1 AK

  16. PRINSIP DASAR PENILAIAN Unsur Kegiatan Perencanaan • Apabila suatu unit perencanaan tdk terdapat Perencana yg sesuai dg jenjang jabatannya, maka perencana yg satu tingkat dibawah/diatas jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tsb berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja ybs • Perencana yg mengerjakan kegiatan perencana diatas jenjang jabatannya diberikan AK 80% • Perencana yg mengerjakan kegiatan perencana dibawah jenjang jabatannya diberikan AK 100% • Penugasan secara kelompok, maksimal 4 org, masing-masing diberikan AK sesuai Kepmenpan 06/2001 • Unsur-unsur Kegiatan Perencanaan: • Sub Unsur Indentifikasi Permasalahan (18 butir) • Sub Unsur Perumusan Alternatif Kebijakan (22 butir) • Sub Unsur Pengkajian Alternatif (17 butir) • Sub Unsur Penentuan Alternatif dan Rencana (17 butir) • Sub Unsur Pengendalian Pelaksanaan (5 butir) • Sub Unsur Penilaian hasil Pelaksanaan (27 butir)

  17. Unsur Pengembangan Profesi Perencanaan PRINSIP DASAR PENILAIAN • Karya tulis berkelompok (maksimal 4 orang): • 60% bagi penulis utama • 40% bagi semua penulis pembantu • Karya tulis ilmiah/makalah yg tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila karya tulis ilmiah/makalah tsb digunakan sbg salah satu referensi dlm kegiatan diklat perencanaan/mata kuliah lain di luar diklat perencanaan. • Prasaran berupa gagasan/usulan ilmiah dapat diberikan AK apabila disampaikan dlm pertemuan ilmiah/seminar dan harus dibuktikan dg konsep makalah dan daftar hadir peserta Unsur Kegiatan Penunjang Perencanaan • Mengajar • Mengikuti seminar (maks. 2 kali/th.) • Sbg. pengurus organisasi profesi • Sbg. anggota delegasi • Sbg. Anggota Tim Penilai JFP; • Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya • Memperoleh penghargaan di bidang perencanaan.

  18. TIM PENILAI ANGKA KREDIT • Tim Penilai Pusat • Tim Penilai Bappenas • Tim Penilai Instansi • Tim Penilai Propinsi • Tim Penilai Kabupaten/Kota

  19. SK PAK MINIMAL ESELON III ATASAN LANGSUNG MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) PERENCANA UTAMA (IV/D s.d IV/E) Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit • Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat • Sekretaris Utama Bappenas • Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota • Pejabat Lain yang ditunjuk MENEG PPN/ KEPALA BAPPENAS PEJABAT PENGUSUL SEKRETARIAT TIM PENILAI TIM PENILAI PERENCANA UTAMA

  20. SK PAK MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) PERENCANA PERTAMA s.d. MADYA (III/a s.d IV/c) • Sekretaris Utama Bappenas • Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat • Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit • Eselon II yang menangani kepegawaian Bappenas • Eselon II yang membawahi unit perencanaan • Ketua Bappeda Propinsi atau Ketua Bappeda Kabupaten/Kota • Pejabat Lain yang ditunjuk PEJABAT PENGUSUL MINIMAL ESELON III SEKRETARIAT TIM PENILAI TIM PENILAI ATASAN LANGSUNG PERENCANA PERTAMA s.d. MADYA

  21. KENAIKAN PANGKAT/JABATAN Perencana dapat naik pangkat, bila : • > 2 tahun dalam pangkat terakhir (dimungkinkan naik pangkat dalam waktu 2 tahun) • Memenuhi angka kredit minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi • DP3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir • Perencana dapat naik jabatan, bila : • > 1 tahun dalam jabatan terakhir (dimungkinkan naik jabatan dalam waktu 1 tahun) • Memenuhi angka kredit minimal untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi • Lulus Diklat Fungsional Perencana • DP3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

  22. Usul Kenaikan Pangkat Tembusan SK PAK Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat KEPPRES KENAIKAN PANGKAT BKN Pertimbangan teknis BKN Asli SK PAK Tembusan SK PAK Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah SK KENAIKAN PANGKAT Usul Kenaikan Pangkat Persetujuan Asli SK PAK BKN REGIONAL MEKANISME KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PERENCANA GOLONGAN RUANG IV/c, IV/d DAN IV/e PUSAT Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit PRESIDEN DAERAH Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

  23. Tembusan SK PAK Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat SK KENAIKAN PANGKAT Usul Kenaikan Pangkat Persetujuan Asli SK PAK BKN Tembusan SK PAK Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah SK KENAIKAN PANGKAT Usul Kenaikan Pangkat Persetujuan Asli SK PAK BKN REGIONAL MEKANISME KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PERENCANA GOLONGAN RUANG III/a s.d. IV/b PUSAT Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit DAERAH Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

  24. PERENCANA DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA • Dalam 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan • Dalam 1 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat • Diberhentikan sementara sebagai PNS • Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Perencana • Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti melahirkan anak ke-4 dst • Menjalani tugas belajar lebih 6 bulan

  25. PERENCANA DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan mempunyai kekuatan Hukum (bukan penurunan pangkat) • Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka 5 tahun tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan • Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e • Perencana yang pada saat menjalani pembebasan sementara karena hukuman sedang/berat, ditugaskan secara penuh di luar perencanaan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara telah mencapai batas usia pensiun • Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

  26. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN • Selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat • Dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan • Selesai menjalani tugas di luar jabatan Perencana • Dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula • Selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan

  27. DIKLAT FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA • Sebagai Syarat Untuk Memangku Jabatan Perencana • Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Perencana, Yaitu Pertama (2,5 Bulan), Muda (1,5 Bulan), Madya (3 Minggu) dan Utama (1 Minggu) • Setiap Akhir Diklat Dilakukan Uji Kompetensi sebagai Syarat Kelulusan Peserta • Apabila Tidak Lulus Uji Kompetensi, diberikan Kesempatan Selama 2 Tahun Untuk Ikut Uji Komptensinya Saja

  28. AKREDITASI KURIKULUM DIKLAT PERENCANA • Pengakuan Program Diklat Fungsional Substantif Perencana yang dilakukan oleh Bappenas untuk dapat diakui sebagai angka kredit. • Alih Kredit Program Diklat Fungsional Substantif Perencana ke dalam Angka Kredit Perencana dimungkinkan bagi pejabat perencana yang telah mengikuti diklat perencanaan di bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

  29. PEDOMAN PENETAPAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TUJUAN: Memberi pedoman, ketentuan dan prosedur untuk menentukan calon pejabat fungsional perencana yang dapat memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan. PENGERTIAN: Kualifikasi pendidikan adalah syarat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dipenuhi oleh PNS yang bekerja sebagai pejabat fungsional perencana

  30. BESARNYA TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

  31. REKAPITULASI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANABERDASARKAN JENJANG JABATAN PERENCANA s/d : Pebruari 2004

  32. SEBAGAI INSTANSI PENYELENGGARA DIKLAT PERENCANAAN • Melakukan Kajian di Bidang Diklat Perencanaan • Menyelenggarakan Diklat Gelar dan Non Gelar bagi Perencana • Menyusun Kurikulum dan Menyelenggarakan Diklat Fungsional Substantif • Melakukan Monitoring dan Evaluasi Diklat Perencanaan • Melaksanakan Sosialisasi dan Fasilitasi Diklat Perencanaan

  33. PROGRAM BEASISWAPUSBINDIKLATREN BAPPENASTAHUN 2007

  34. PROGRAM DIKLAT GELARTAHUN 2007 • S3 Dalam Negeri • S2 Double Degree • Program S2 Luar Negeri (kerjasama dengan lembaga donor/negara Asing) • S2 13 Bulan di 17 program pada 11 Universitas DN

  35. GELAR S2 DALAM NEGERI 13 BULAN • - Ekonomi & Studi Pembangunan UNSYIAH • Manajemen Perencanaan Pembangunan UNHAS • Perencanaan Pembangunan UNAND • Perencanaan dan Kebijakan Publik UI • Ilmu Ekonomi UI • Perencanaan Wilayah dan Kota ITB • Studi Pembangunan ITB • Perencanaan Kota dan Daerah UGM • Ekonomi Pembangunan UGM • Administrasi Publik UGM • Ilmu Administrasi UNIBRAW • Pembangunan Wilayah dan Kota UNDIP • Ilmu Lingkungan UNDIP • Perencanaan Wilayah IPB • Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan UNPAD • Ilmu Lingkungan UNPAD • Administrasi Publik UNSRI

  36. GELAR S2 DOUBLE DEGREE BELANDA • Magister Perencanaan Wilayah dan Kota ITB – RUG (Rijks Universiteit Groningen) Belanda • Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM – IHS (Institute of Housing and Development Studies)/Erasmus di Rotterdam Belanda • Magister Ilmu Ekonomi UI – VU (Vrije University) di Amsterdam, ISS (Institute of Social Studies) di De Hague, WU (Wageningen University) di Wageningen • Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM-ITC (Geoinformation and Risk Management), Entscnede, Belanda

  37. GELAR S2 DOUBLE DEGREE JEPANG

  38. GELAR S2 DOUBLE DEGREE JEPANG

  39. GELAR S2 DOUBLE DEGREE JEPANG

  40. GELAR S2 DOUBLE DEGREE PRANCIS

  41. GELAR S2 DI LUAR NEGERI • Pusbindiklatren menjadi anggota joint selection • Kedubes Australia: APS dan ADS • Kedubes Belanda: STUNED • Kedubes Perancis

  42. PROGRAM S3 DALAM NEGERI • UNDIP : Ilmu Ekonomi • UNPAD : Manajemen Bisnis • IPB : (1) Ekonomi Pertanian, (2) Penyuluhan Pembangunan, (3) Sosialisasi Pedesaan, (4) Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan 4. UGM : (1) Ekonomi, (2) Manajemen, (3) Kebijakan Publik 5. ITB : (1) Planologi, Teknik dan Manajemen Industri, (2) Perenc. Wilayah dan Kota 6. UNIBRAW : Ilmu Administrasi, Ilmu Ekonomi 7. UI : Ilmu Ekonomi

  43. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA

  44. PROGRAM DIKLAT YANG LAINNYA TAHUN 2007

  45. DIKLAT BAHASA INGGRIS PUSBINDIKLATREN • Pusbindiklatren menyediakan beasiswa untuk kursus bahasa Inggris selama 5,5, bulan di Pusbindiklatren Bappenas Jakarta (EAP=English for Academic Purpose). Untuk peserta yang mencapai nilai TOEFL 550 akan dilamarkan untuk memperoleh beasiswa dari Luar Negeri/Double Degree • Pusbindiklatren menyediakan beasiswa untuk kursus bahasa Inggris selama 3 bulan di Pusbindiklatren Bappenas Jakarta (BEAP= Basic English for Academic Purpose). Untuk peserta yang mencapai nilai TOEFL minimal 400 akan ditawarkan untuk memperoleh beasiswa S2 Dalam Negeri • Pusbindiklatren Bappenas menyediakan beasiswa untuk kursus bahasa Perancis selama 7 bulan di CCF Jakarta, bagi mereka yang telah lulus seleksi beasiswa Kedubes Perancis. Apabila persyaratan bahasa Perancis terpenuhi, ybs akan diberangkatkan ke Perancis dengan biaya tiket PP dari Pusbindiklatren Bappenas

  46. SKEMA PEMBIAYAAN DIKLAT

  47. SYARAT MENGIKUTI BEASISWA DIKLAT PUSBINDIKLATREN 2007

  48. PROSES UNTUK MEMPEROLEH BEASISWA DIKLAT PUSBINDIKLATREN I. DIKLAT GELAR • Seleksi Nasional: • TPA • TOEFL Surat Panggilan Pusbindiklatren kepada Kepegawaian Kepegawaian Pusbindiklatren Bappenas Atasan langsung/ Eselon II Calon Peserta

  49. II. DIKLAT NON GELAR A. FULL FUNDING DAN COST SHARING Seleksi Administrasi Pusbindiklatren Surat Panggilan Oleh Universitas Pelaksana DIklat Kepegawaian Pusbindiklatren Bappenas ATAU Atasan langsung/ Eselon II Univ. pelaksana Diklat cc. Pusbindiklatren DIKLAT Calon peserta B. PARTIALLY FUNDED Pusbindiklatren ESELON II Kepegawaian • Surat Kesanggupan • Menanggung Biaya Variable • - Surat Penunjukan Univ. • Pelaksana Diklat • Surat kesediaan Univ. • Sebagai Pelaksana Diklat KONTRAK DIKLAT Univ. pelaksana Diklat

More Related