1 / 11

BADAN HUKUM

BADAN HUKUM. PENGERTIAN. Soebekti Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka hukum. Rochmat Soemitro

Télécharger la présentation

BADAN HUKUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BADAN HUKUM

  2. PENGERTIAN • Soebekti Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka hukum. • Rochmat Soemitro Suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang probadi

  3. PENGERTIAN • Sri Soedewi Masjchoen Kumpulan orang yang bersama-sama bertujuan mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal dengan yayasan. • Salim HS Kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi.

  4. TEORI BADAN HUKUM • TeoriFiksi (Von Savigny) Sebenarnyamenurutalamhanyamanusiaselakusubjekhukum, tetapiorangmenciptakandalambayangannya, jadiorangbersikapseolah-olahadasubjekhukum yang lain. • Teori Organ (Otto Van Gierke) Badanhukumbukansuatu yang abstrak, tetapibenar-benarada, badanhukumituorganisme yang riil, badanhukummenjadikolektivitas, terlepasdariindividu • TeoriKekayaanBertujuan (A. Brintz) Badanhukummerupakankekayaan yang bukanmerupakankekayaanperseorangantetapiterikattujuantertentu. Badanhukummemilikipengurus yang berhakataudapatberkehendak.

  5. TEORI BADAN HUKUM • TeoriKekayaanBersama (R. Van Jiaring) menganggapbadanhukumsebagaikumpulanmanusia, jadikepentinganbadanhukumadalahkepentinganseluruhanggota, badanhukumbukanabstraksidanbukanorganisme, danpadahakekatnyahakdankewajibanbadanhukumadalahhakdankewajibananggotabersama, jadihanyakonstruksiyuridissaja. • TeoriKenyataanYuridis (Mujers, Paul Schotten) Badanhukumadalahsuaturealita, konkret, riilwalaupuntidakdapatdiraba, bukankhayal, tapikenyataanyuridishendaknyadalammempersamakanbadanhukumdenganmanusiahanyaterbataspadabidanghukumsaja.

  6. DASAR HUKUM • KUHPerdata • KUHD • NBW (Nieuw Burgerlijk Wetboek) Belanda • UU tentang Perseroan Terbatas • UU tentang Perkoperasian • UU tentang Yayasan, dll.

  7. DOMISILI / TEMPAT KEDUDUKAN ArtiPenting: • Melakukanperbuatanhukum • Menentukanhakdankewajibanybs • Menyangkutkompetensirelatif. BHI: BH yang berkedudukandi Indonesia dandidirikanmenurutperaturanperundang-undangan yang berlakudi Indonesia.

  8. PEMBAGIAN BADAN HUKUM • Menurut bentuknya (berdasarkan pendiriannya) a. BH Publik  negara, provinsi, kota, majelis, lembaga, dan bank negara. b. BH privat  perkumpulan, PT, yayasan dsb. • Menurut peraturan yang mengaturnya. a. BH yang terletak di lapangan hukum perdata (CV, PT, Firma) b. BH yang terletak di lap hukum perdata adat (Koperasi, Perkumpulan) • Menurut sifatnya. a. Korporasi b. Yayasan

  9. UNSUR-UNSUR BADAN HUKUM • Harta kekayaan yang terpisah, dipisah dari kekayaan anggotanya. • Tujuan tertentu (idiil/komersial) • Punya hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut dan atau dituntut. • Punya organisasi yang teratur, tercermin dari AD/ART.

  10. SYARAT FORMAL DAN MATERIIL BH • Syarat materiil (menurut doktrin) idem unsur-unsur BH • Syarat formal sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai BH sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang badan hukum yang bersangkutan.

  11. TUGAS DISKUSI Anallisis UU sbb: • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 tentang KOPERASI • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG Y A Y A S A N • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

More Related