1 / 8

BEDAH KASUS STATUS HUKUM ACENG FIKRI DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT

BEDAH KASUS STATUS HUKUM ACENG FIKRI DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT. Oleh : : Najamuddin Lawing,SH,MH . ( Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Tangerang , Pemangku Mata Kuliah Filsafat Hukum , Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , Dan Manajemen Advokasi ). Profil.

euclid
Télécharger la présentation

BEDAH KASUS STATUS HUKUM ACENG FIKRI DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BEDAH KASUSSTATUS HUKUM ACENG FIKRI DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT Oleh : : NajamuddinLawing,SH,MH. (StafPengajarUniversitasMuhammadiyahTangerang, Pemangku Mata KuliahFilsafatHukum, ArbitrasedanAlternatifPenyelesaianSengketa, Dan ManajemenAdvokasi)

  2. Profil • Nama : Najamuddin Lawing, MH. • TtL : Makassar, 1 Maret 1949 • Pendidikan : -IlmuHukumPidana (S1) -IlmuHukumKonsentrrasiHukumBisnis (S2) • Profesi : AdvokatdanStafPengajar Fk. HukumUniversitasMuha mmadiyahTangerang.

  3. Pendahuluan Bupatiadalahjabatanpolitik, dengandemikianpenilaian yang dominanterhadapkasusinisangatsaratdengannuansapolitik. AcengFikriadalahBupatiGarut yang didugamelakukanpelanggaranhukumkarenatelahmelakukanpernikahannyadenganseorangperempuan yang bernamaFanyOctora yang bertempattinggal di wilayahKabupatenGarutJawa Barat. Pernikahaninididugadilangsungkandengancaranikah “sirri” karenatidakmelalui proses sebagaimanadiaturdalamundang-undangperkawinan yang lazimnyadicatat di Kantor Urusan Agama setempat.

  4. Berawaldariperbuataningkarjanjiinilahkasusinimakinharimakinramaidiperbincangakan, baik di media cetakmaupun di media elektroniktermasuk media jejaringsosial. Tanggapanmasyarakatterhadapkasusinimemangbervariasi, ada yang pro ada pula yang kontra. • Hasilyang diperolehPanitiaKhususinidilaporkankepadaPimpinan DPRD Garutdanselanjunyaditindaklanjutimelaluimekanime yang sudahditentukanberuparapatparipurna. RapatParipurna DPRD Garutdilaksanakanpadatanggal, 21 Desember 2012 danhasilnyaberuparekomendasi agar AcengFikrisegeradipecatataudiberhentikandarijabatannyasebagaiBupatiGarut.

  5. Hal inisesuaidenganperaturanperundang-undangansebagaimanadiaturdalam UU.No.1 Tahun 1974,Tentang Pokok-pokokPerkawinandan UU.No.32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah. PemberhentianKepala Daerah Dan WakilKepala Daerah diaturdalamPeraturanPemerintah No.6 Tahun 2005, Bab.X, Pasal 123 yang bunyinyasebagaiberikut : Kepala Daerah dan/atauWakilKepala Daerah berhentikarena: • Meninggaldunia; • Permintaansendiri; atau • Diberhentikan.

  6. Kepala Daerah dan/atauWakilKepala Daerah diberhentikankarena: • Berakhirmasajabatannyadantelahdilantikpejabat yang baru; • Tidakdapatmelaksanakantugassecaraberkelanjutanatauberhalangansecaraberturut-turutselama 6 (enam) bulan. • TidaklagimemenuhisyaratKepala Daerah Dan/AtauWakilKepala Daerah • Dinyatakanmelanggarsumpah/janjijabatanKepala Daerah dan/atauWakilKepala Daerah. • TidakmelaksanakankewajibanKepala Daerah dan /atauWakilKepala Daerah.

  7. B. RumusanMasalah Sekarangyang menjadipertanyaanadalahpasalberapadari UU.No.1 Tahun 1974 yang dilanggarolehAcengFikridalamkapasitasnyasebagaiBupatiGarut. • ApakahsudahtepatpenerapanPasal 123 Peraturan Pemerintah,No.6 Tahun 2005, TentangPengangkatandanPemberhentianKepala Daerah dan/atauWakilKepala Daerah ini yang jugadijadikandasarataulandasanhukumoleh DPRD GarutterhadapAcengFikrisebagaiseorangBupati/Kepala Daerah Garut ? • Apakahadalagiaturan lain yang dilanggardalamhubungannyadenganjabatannyasebagaibupati?

  8. KESIMPULANDiskusiinimerupakantelaahkritisakademisdannetral, menghindaripemihakandengantujuankemungkinanlahirnya “HUKUM PROGRESSIF DAN FUTURISTIK” ketikaperaturanperundang-undangan yang adatidakmampulagimenyesuaikandiridenganmasyarakat yang diaturnya.

More Related