1 / 100

ASPEK HUKUM DALAM REKAYASA

ASPEK HUKUM DALAM REKAYASA. Dosen Pengajar : Hamonangan Albariansyah, SH,MH Erniwati, SH, M.Hum Henny Yuningsih, SH, MH Muhammad Parlindungan, SH. Pertemuan 1 : Penjelasan Umum GBPP-SAP. Kajian Aspek Telematika multimedia dan cyberspace dalam sistem hukum nasional

fabian
Télécharger la présentation

ASPEK HUKUM DALAM REKAYASA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ASPEK HUKUM DALAM REKAYASA Dosen Pengajar : Hamonangan Albariansyah, SH,MH Erniwati, SH, M.Hum Henny Yuningsih, SH, MH Muhammad Parlindungan, SH

  2. Pertemuan 1 : Penjelasan Umum GBPP-SAP • Kajian Aspek Telematika multimedia dan cyberspace dalam sistem hukum nasional • Kajian Aspek Hukum Teknologi Informasi • Kajian Aspek Hukum Telekomunikasi • Kajian Aspek Hukum Perlindungan Data Dan Hak Pribadi • Aspek Hukum Media Internet • Aspek Hukum Perikatan

  3. ----- MID SEMESTER ----- • Multi Media Dalam Pandangan HAKI • Hak Cipta Dan Pembajakan Program Komputer • Aspek Hukum Rahasia Dagang • Aspek Hukum Desain Industri • Aspek Hukum Desain TLST • Aspek Hukum Perlindungan Konsumen • Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAKI di era Globalisasi ekonomi

  4. Pengantar Ilmu Hukum • Hukum • Pengertian Hukum • Konstruksi Peraturan Hukum • Tujuan Hukum • Macam Sistem Hukum • Pembagian Hukum • “Law as a tool for social enginering”

  5. Pertemuan 2 :Kajian Aspek Telematika multimedia dan cyberspace dalam sistem hukum nasional Manusia Perubahan Peradaban Berfikir + Interaksi Era Informasi / “Distance is Dead” (Digital) Telematika Era Industri / Revolusi Industri (Mechanic) Era Pertanian / Gathering-Producing (Manual) “Theory by Alvin Toffler”

  6. Ruang Lingkup Telematika Telematika  Telematique (Prancis), 1978, Simon Nora & Alain Minc Telematika = hakikat Cyberspace sebagai sistem elektronik yang lahir dari konvergensi dan penemuan media, telekomunikasi dan Informatika So “Cyberspace” diartikan di Indoensia sebagai “TELEkomunikasi-MultimediA-InformaTIKA”

  7. Telematika,…? Telematika : • Sarana Komunikasi Jarak Jauh • Melalui elektromegnetik • Mampu mentransmisikan informasi • + 300.000km/detik • Dengan perantara suara,gambar,huruf data dan kombinasinya • Melalui teknologi Informasi

  8. Ragam Bentuk Telematika • E-Commerce : transaksi perdagangan elektronik (transfer,web,order,contract) • E-Government : pelayanan publik online (internet & intranet) • E-Learning : library online, teleconference,belajar jarak jauh,email • Other : GPS, GPRS,google earth,navigasi,3G,mining explore.

  9. Tahapan Telematika di Indonesia • Tahap Merintis = 1980an • Tahan Pengenalan = • 1990 : Jaringan Radio Amatir • 1994 : Komputer & Internet • 1995-1996 : Media TV berbasis satelit pertama (RCTI & SCTV) • 1998 : handphone,pager,tv kabel,metro tv • 1999-2000 : warnet,wartel,rental,software & hardware • Tahap Pemanfaatan = awal pelanggaran &kejahatan telematika • Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI), dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Pendayagunaan Telematika. • Wireless Access Point dan Mobile access, teknologi skala Terra (1000 GB)

  10. KERANGKA KEBIJAKAN HUKUM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA • INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA • Kepada :1. Menteri;2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;4. Panglima TNI;5. KAPOLRI;6. Jaksa Agung 7. Gubernur;8. Bupati/Walikota. • Isi instruksi : • Memfasilitasi masayrakat untuk berperan serta mengembangkan aspek telematika multimedia • Meningkatkan kualitas hidup masyarakat,….? • Mengurangi kemiskinan,….? • Pemerataan akses teknologi,….? • dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000;

  11. POTENSI SENGKETA DALAM TEKNOLOGI TELEMATIKA HAKI & MULTIMEDIA PERLINDUNGAN DATA PRIVACY KONSUMEN PELAKU USAHA Akses,Interkoneksi & Persaingan PERATURAN PERIZINAN PEMERINTAH MASYARAKAT KETERTIBAN

  12. Aspek Hukum Cyberspace Cyberspace = meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi berbasis multimedia • Multimedia adalah output berdasarkan sistem komputer yang mengintegrasikan atau mengkonvergensikan teks, suara, gambar diam, gambar bergerak dan/atau animasi.

  13. Asas dan tujuan dari Cyberlaw : • Freedom of Expression; • Free flow of Information; • Privacy & security,.Dst. • Etika konten multimedia : • didasarkan pada prinsip “apa yang berlaku di dunia nyata berlaku juga di dunia maya”

  14. Pertemuan-3Aspek Hukum Teknologi Informasi • Stephen Hawking, white House 1998 “Millenium Evening” Tek.Komputer  SupeR HumaN <-- Rekayasa Genetika • Perkembangan TI  the Existing Law mempunyai keterbatasan • Pada tatanan teori, tak mampu memberi penjelasan mengenai persoalan hukum yang ditimbulkan oleh teknologi informasi. • Pada aras praktik, keterbatasan peraturan yang ada • maka hanya sedikit kasus cybercrime yang dapat diselesaikan oleh penegak hukum.

  15. “One World”= cybernation (netizen/netters) • Melampaui lintas batas kedaulatan negara (non jurisdiction) • Interaksi tanpa batas • Interest sesuai keinginan • Virtual museum,virtual travelling,teleshoping,cyber party,teleconference, tracficking,wireless war,

  16. Cyberspace  Cybercrime • Inti dari cybercrime adalah penyerangan pada content, computer system dan communication system milik orang lain atau umum di dalam cyberspace (Edmon Makarim, 2001: 12). • Tujuan nya : memperoleh akses terhadap account user dan kemudian menggunakan sistem milik korban untuk kepentingannya.

  17. Versi Cybercrime : • Pelanggaran akses data • Pencurian akses data • Penyebaran informasi dengan motif kejahatan. • Hal utama pengaturan dalam cyberlaw : • Privacy & security (digital sign, otentik) • Online Transaction • Regulation online contact (yurisdiksi) • Regulation content • Right in electronic

  18. ASPEK HUKUM DALAM TI : • Informasi elektronik belum diakui sebagai alat bukti yang sah,sampai dengan terjamin validasinya. • Sebenarnya kehadiran informasi selain kertas (elektronik) cukup lama dikenal dalam sistem hukum nasional. Paling tidak ia diakui sebagai "arsip" berdasarkan UU No.7/1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan. • Selanjutnya, informasi elektronik juga dikenal sebagai "dokumen perusahaan" berdasarkan UU No. 8/1997 tentang Dokumentasi Perusahaan.

  19. Kesaksian Palsu (data not valid) • Yurisdiksi, • the legal right by which judges exercise their authority; • Principles of Jurisdiction • a) The territorial principle; • b) The nationality principle; • c) The passive personality principle; • d) The protective principle; • e) The universality principle.

  20. Mengapa hukum “tertinggal” • Perbedaan kepentingan • Prosedur pembuatan peraturan yang lama • Ketepatan waktu dan tempat materi yang diatur • Pandangan mengenai cyberspace : • Diatur---tidak diatur

  21. Indikator Paten TI • Pada hakikatnya paten merupakan dokumen hukum yang dikeluarkan oleh negara • di bidang teknologi yang didalamnya terkandung unsur kebaharuan, langkah inventif dan dapat diterapkan di industri. • merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keluaran (output) dari kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi pada suatu negara.

  22. Penyebab suatu penemuan tidak di Patenkan,..? • Tidak mengetahui adanya pendaftaran hak Paten • Penemuan yang Kedaluarsa • potensi ekonomis rendah atau tidak ada • Paten didaftarkan (1-2 tahun),kemudian tidak diperpanjang karena “dianggap”tidak ada pesaing.

  23. Tujuan Paten TI • Melindungi penemuan orang (persoon & recht persoon) dari eksploitasi pihak lain • Melindungi peneliti atas status penelitian dan pengembangan nya

  24. Ruang Lingkup Paten TI • World Intelectual Property Organization (WIPO)International Patent Classification: • Tidak secara tegas mengenai posisi paten. • Paten dimasukan dalam seksi G (fisika) dan seksi H (listrik) • TI ada pada salah satu kelas atau kombinasi nya

  25. Seksi Fisika (G) Kelas : G02 (Optik), G05 (Pengotrolan, pengaturan putasi, kalkulasi, penghitung), G08 (Pensinyalan), G09 (Kriptografi) G10 (analisa suara) dan G11( Penyimpanan informasi ). seksi Listrik (H) Kelas : H01 (Unsur dasar seperti semikonduktor ), H03 (Rangkaian dasar ilmu elektronika ), H04 (Teknik komunikasi seperti transmisi informasi digital)

  26. Pertemuan ke-4Aspek Hukum Telekomunikasi Verbal Non Verbal

  27. Komunikasi = Menyampaikan keinginan terhadap suatu kebutuhan Telekomunikasi = Komunikasi + media penghubung “karena keterbatasan kemampuan indera,ruang dan waktu” Solusinya..= Teknologi Komunikasi.!! Bila tidak ada aturan nya,..?

  28. Diatur :- agar Tertib dan Aman bagi semua Pengguna Tek.Komunikasi- Melindungi kepentingan dan keamanan Negara • UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi • Pengertian Telekomunikasi adalah : • “Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi • Dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi • Melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya; • Para Pihak : • Penyelenggara Telekomunikasi –-- Pengguna • Pengguna : Pelanggan dan Pemakai

  29. Pembinaan Telekomunikasi • Dikuasai negara, pembinaan oleh Pemerintah  Menteri • Meliputi, • Penetapan peraturan & kebijakan, • pengawasan, dan pengendalian. • Penyelenggara Komunikasi : • Jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. (Server) • Jasa telekomunikasi adalah menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikas. (BUMN, BUMD,Badan Usaha swasta & Koperasi • Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus (Radio Panggil, Penyiaran, Perbankan, dinas khusus, navigasi, penerbangan, atau meteorologi)

  30. Tanggung Jawab :Pembuktian Terbalik • Pasal 15, • Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya. • Peny.Telekomunikasi dapat memanfaatkan tanah,bangunan,perairan,batas udara dengan persetujuan instansi lain (publik) atau para pihak (perseorangan) sebelumnya. • See Pasal 1338 Jo 1320

  31. Prioritas Informasi : • keamanan negara; • keselamatan jiwa manusia dan harta benda; • bencana alam; • marabahaya; dan atau • wabah penyakit. Tarif Jasa & Jaringan Komunikasi diatur Pemerintah,.U/ Mencegah Persaingan Usaha tidak Sehat • persyaratan teknis perangkat telekomunikasi

  32. Pertemuan ke-5Aspek Hukum Perlindungan Data dan Hak pribadi (Privacy) Sales marketing Agen investasi Penawaran hadiah Offering for presentation Offering for take present Junk Info On our event, meeting, transaction, or special moment

  33. Kenapa data harus di lindungi.? Menurut Milton Reitzfeld ( “Records Management” dalam buku Victor Lazzaro, (ed.), Systems and Procedures: A Handbook for Business and Industry, 1959, p. 243.) adanya 7 (tujuh) nilai dari suatu arsip terutama untuk keperluan menentukan jangka waktu penyimpanan, yaitu : • 1. values for administrative use (nilai-nilai kegunaan administrasi) • 2. values for legal use (nilai-nilai kegunaan hukum) • 3. values for fiscal use (nilai-nilai untuk kegunaan keuangan) • 4. values for policy use (nilai-nilai untuk pembuatan kebijaksanaan) • 5. values for operating use (nilai-nilai untuk pelaksanaan kegiatan) • 6. values for historical use (nilai-nilai untuk kegunan sejarah) • 7. values for research (nilai untuk penelitian) “DATA IS VALUES” Karena ARSIP SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN SECARA HUKUM

  34. Perlindungan Data = Telematika & Nasional Nasional :UU No.7 tahun 1971 tentang kearsipan Namun Pengaturan khusus diserahkan masing- masing pada instansi terkait wilayah kewenangan. Telematika : fokus pada e-commerce 1. Substantif (isi) ; • Validasi dan digital signature • Privacy & secure 2. Prosedur  Aspek Hukum

  35. Sistem Pengamanan Komunikasi Elektronik (SPKE) Menurut Budi Rahardjo dalam bukunya Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet,aspek yang harus ada pada SPKE yaitu : • Confidentiality,Untuk melindungi kerahasiaan dapat dilakukan dengan cara membuat informasi itu “tidak dapat dipahami” (unintelligible), isi dari informasi itu harus ditransformasikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipahami (undecipherable) oleh siapapun yang tidak mengetahui prosedur dari proses transformasi itu. • Integrity, menyangkut perlindungan data terhadap upaya pemodifikasian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik selama data itu disimpan maupun selama data itu dikirimkan kepada pihak lain. • Authorization,pengawasan dimaksudkan untuk membatasi pihak-pihak yang tidak berwenang melakukan sesuatu dalam lingkungan jaringan informasi tersebut. • Availability,ketersediaan akses kapanpun • Authentication,menyangkut kemampuan seseorang,organisasi, atau komputer untuk membuktikan identitas dari pemilik yang sesungguhnya dari informasi tersebut.

  36. Non-repudiability of Originatau Non-repudiation, harus dapat membuktikan kepada pihak ketiga yang independen mengenai keaslian dan pengiriman data yang dipersoalkan itu. • Auditability, bahwa pengiriman data tersebut telah dienkripsi (encrypted) oleh pengirimnya dan telah didekripsi (decrypted) oleh penerimanya sebagaimana mestinya.

  37. Solusi hukum nya,..? • Lembaga Otoritas Sertifikat (LOS) adalah lembaga yang menerbitkan kunci sertifikat yang berfungsi sebagai tandatangan digital atau digital signature. (Dandrivanto Budhijanto, Cyber Law: Suatu Pengantar; Aspek Hukum “Digital Signature” dan “CertificationAuthorities” dalam Transaksi E-commerce) • Perlindungan Asuransi : • Perlindungan atas Tanggung jawab Profesi & • Perlindungan Atas teknologi dan Multimedia

  38. Pertemuan ke-6Aspek Hukum Media Internet • Internet adalah • Sistem komunikasi yang merupakan rangkaian jaringan komputer (networking) • yang terhubung secara langsung atau tidak langsung ke beberapa jalur utama (internet backbone) • dengan protokol standar TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

  39. Sejarah Internet Dunia : • 1969, Jaringan eksperimen milik pemerintah USA & departemen Pertahanan USA mendirikan Advanced Research Projects Agency (ARPA), • tujuannya untuk menghubungkan “Research” ke pusat super komputer (main server) • 1980, ARPA terpecah menjadi dua jaringan interkoneksi (DARPA Internet), yaitu ARPANET dan Milnet (jaringan militer) • 1986, National Science Foundation Network (NSFNET), yang menghubungkan para research dan jaringan akademisi di seluruh USA dengan 5 buah pusat super komputer, dan mulai menggantikan ARPANET • 1990, ARPANET dibubarkan, diganti fungsinya oleh NSFNET • Australia, negara-negara Skandinavia, Prancis, Inggris, Jerman, Canada dan Jepang bergabung.

  40. Sejarah Internet Indonesia : 1992 - Berawal dari BPPT - UI LAPAN. 1994 - Indointernet sebagai ISP komersial pertama.

  41. Fungsi utama Internet • Electronic Mail • Remote Login • Files Transfer Perangkat Utama akses Internet : IBM PC --- Modem * --- Saluran telepon  Internet Access Provider *alat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi analog untuk ditransmisikan ke jaringan telepon

  42. Jenis Koneksi Internet : • Dial up = Menghubungkan komputer ke internet melalui sambungan jaringan line telepon. Dengan menggunakan sebuah modem dial-up. Saat online [ connect ] maka telepon tidak dapat digunakan. Perhitungan pulsa telepon berjalan + biaya internet dari provider.  max Kecepatan 56kb. • Broadband = Menghubungkan komputer ke internet melalui sambungan jaringan kabel tv, dengan menggunakan modem broadband. Saat online dapat sekaligus nonton tidak berpengaruh. Dan biaya lebih hemat cukup membayar abodemen tv cable + biaya internet provider untuk 24 jam online [ no limit ]. kecepatan mulai dari 64kb - 256kb. • ADSL = Menghubungkan komputer ke internet melalui sambungan jaringan line telepon juga. Namun ADSL menggunakan teknologi yang lebih modern.  Saat online jalur telepon tidak terganggu, dapat digunakan dalam kebersamaan. Biaya cukup membayar provider internet dengan sistem perhitungan berdasarkan besarnya kilobyte  yang digunakan, koneksi 24 jam online. Kecepatan mencapai 512kb. • HANDPHONE = Menghubungkan komputer ke internet melalui sambungan jaringan handphone. Dapat dihubungkan melalui Bluetooth maupun usb cable data. Saat online jalur telepon juga tidak terganggu. Bisa menggunakan jaringan GSM maupun CDMA. GSM dapat lebih cepat dengan teknologi 3G atau bahkan teknologi terbaru high speed 3,5G. Sedangkan CDMA menggunakan teknologi CDMA 2000 1x hampir setara dengan 3G. Perhitungan biaya hampir sama semua yaitu menggunakan sistem perhitungan per kilobyte. Kecepatan mulai dari 64kb - 2mb.

  43. Perlindungan Hukum di Internet • Hak Atas Kekayaan Intelektual • Hak Cipta • Hak Paten • Hak Merek • Indikasi Geografis • Rahasia Dagang • Tata Letak Sirkuit Terpadu (TLSP) • Desain INdustri

  44. Online Contract • Cyber Crime KERUGIAN,.!! • Perlindungan Data KESALAHAN Kesalahan, sengaja  Pasal 1365 kelalaian  Pasal 1366 Bertanggung jawab atas orang / barang lain : Pasal 1367 /1368, orang tua & Majikan, peliharaan

  45. Tanggungjawab Perdata = Penggantian • Penggantian : • Biaya-biaya • Kerugian • Bunga • Tujuan /prinsip Penggantian : • “mengembalikan kondisi si korban sebagaimana mestinya bila kesalahan yang menimbulkan tidak terjadi”

  46. Tanggung Jawab Hukum : • Keadaaan wajib menanggung segala sesuatunya (dipersalahkan / diperkarakan) • Untuk memberikan jaminan hukum dan melindungi hak & kewajiban antar subjek hukum • Dalam wujud kaidah hukum • Untuk mencapai tujuan hukum

  47. Teori Tujuan hukum • Teori Etis, Aristoteles • Memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau hak nya • Keadilan Distributif (proporsional) • Keadilan Komulatif (sama rata) • Teori Utilitas, Jeremy Bentham • Mewujudkan apa yang berfaedah atau berdaya guna yang menitikberatkan pada keadilan umum /sosial • Hanya dalam ketertiban setiap orang akan kesempatan mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak dimana setiap orang pernilai penuh (volwaardig) dan tidak seorang pun bernilai penuh • Untuk itu diperlukan adanya norma hukum

  48. Macam Tanggung Jawab : • Pidana, Responsibility (terhadap pihak lain) • HTN, Accountability (keuangan atau kebendaan) • Perdata, Liability (kerugian) • Dalam hukum Perdata timbulnya suatu tanggung jawab hukum berawal dari adanya Perikatan yang menimbulkan hak & kewajiban para pihak

  49. Pertemuan ke-7Aspek Hukum Perikatan • 1233 KUH Perdata • Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan atau UU • 1234 KUH Perdata • Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu • # Memberikan sesuatu : tidak tepat waktu,tidak sesuai keinginan, tidak sama sekali • 1235 KUH Perdata • Kewajiban si berutang adalah menyerahkan kebendaan ybs dan untuk merawatnya, sampai pada saat penyerahan.

  50. Macam-macam perikatan : • Perikatan bersyarat (Ps.1253 KUH Pedata) • Manakala ia digantungkan pada suatu periwtiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu terjadi. • Perikatan dengan ketetapan waktu (Ps. 1268 KUH Perdata) • Apa yg harus dibayar pada suatu waktu ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu itu datang,tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tak dapat dimintakan kembali.

More Related