1 / 32

Bali, 18 Februari 2011

Meningkatkan Kualitas Sistem Perbendaharaan melalui Penyempurnaan Kebijakan / Peraturan dan Sistem Teknologi Informasi , serta Pengembangan Profesi Perbendaharaan. DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN. Bali, 18 Februari 2011. Outline :. Peran Strategis Dit. SP Pencapaian IKU 2010

faye
Télécharger la présentation

Bali, 18 Februari 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MeningkatkanKualitasSistemPerbendaharaanmelaluiPenyempurnaanKebijakan/PeraturandanSistemTeknologiInformasi,sertaPengembanganProfesiPerbendaharaanMeningkatkanKualitasSistemPerbendaharaanmelaluiPenyempurnaanKebijakan/PeraturandanSistemTeknologiInformasi,sertaPengembanganProfesiPerbendaharaan DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN Bali, 18 Februari 2011

  2. Outline : • Peran Strategis Dit. SP • Pencapaian IKU 2010 • Penyempurnaan Kebijakan/Peraturan • Penyempurnaan Sistem Aplikasi dan Tata Kelola Data • Pengembangan Profesi Perbendaharaan

  3. 1. Peran Strategis Dit. SP

  4. PERAN STRATEGIS DSP Internal : DSP Sekretariat PA FUNGSI OUTPUT APK PKN • Koordinasi • Harmonisasi • Monev • Pengembangan • Pembinaan • Pelayanan SMI • Peraturan • IT • Profesi SISTEM PERBENDAHARAAN BLU Kanwil KPPN Eksternal : KL / SATKER

  5. RENCANA STRATEGIS 2011 PenyempurnaanKebijakan/Peraturan • EvaluasiPelaksanaanPeraturan • PenyempurnanMekanisme SKPA • PengalihanAdministrasiBelanjaPegawaiPolri • Pembentukan Helpdesk Dan Content Searching Peraturan • PenyelesaianRppPedomanPelaks. APBN Peraturan Yang SelarasdanMemenuhiPrinsip Good Governance PeningkatanKualitasInformasi yang transparan, akuntabel, danakurat PenyempurnaanSistemAplikasidan Tata KelolaData • PeyempurnaanAplikasiterkaitPenganggaranBerbasisKinerja • PelaporanSatuPintu • MekanismeKoreksi Data PengembanganProfesiPerbendaharaan • PembentukanPenyuluhPerbendaharaan • SertifikasiBendaharasebagaiAlternatifJabfungBendahara Terwujudnya SDM Perbendaharaan yang Kompeten

  6. 2. Pencapaian IKU 2010

  7. PENCAPAIAN IKU DIT. SP 2010

  8. 3. Penyempurnan Kebijakan / Peraturan

  9. TabulasiMasukan/Permasalahanpada KPPN danKanwilatasImplementasiPeraturandiBidangPerbendaharaan EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN (Data tabulasis.dtanggal 9-02-2011) JUMLAH KPPN / KANWIL YANG MEMBERI MASUKAN SesuaidenganSurat Dir. SP tanggal 31 Januari 2011 Nomor S-899/PB.7/2011

  10. PermasalahanatasImplementasiPeraturandiBidangPerbendaharaan EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN

  11. Tindaklanjut : EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN • Revisi PMK 134/PMK.05/2005 dan Perdirjen. Nomor: PER-66/PB/2005 bersama direktorat terkait • Penyempurnaan berbagai peraturan yang masih kendala dilapangan • Penyusunan Petunjuk Teknis atas peraturan yang masih adanya perbedaan penafsiran

  12. PENYEMPURNAAN MEKANISME SKPA • DasarPemikiran : • SKPA adalahPenguasaanataspenggunaanAnggaran • (bukanpemindahanpaguanggaran) • SKPA bukandokumenpelaksanaanAnggaran (DIPA) • Mekanisme SKPA adalah : • SKPA diterbitkanoleh KPA unit eselon yang lebihtinggikepada KPA unit eselon yang lebihrendah, dalam unit eselon I yang sama. • Penerbitan SKPA tidakmengubahpagu DIPA SatkerAsaldanSatkerPenerima. Penerbitan SKPA menyebabkanpagu DIPA KPA Asaldi-”blokir” sebesar SKPA (mengurangijumlahanggaran yang dapatdirealisasikan). • KPA Asal tetap bertanggung jawab terhadap output atas kegiatan dari komponen input yang di SKPA-kan. • Dokumen SKPA menjadialatkontrolbatastertinggipencairandana (bukandokumensumberataspagu yang dilaporkanolehsatkerpenerima); • Realisasi SKPA pada KPA Penerimaakanterkonsolidasidenganpagupada KPA Asalpadasaatprosespelaporan SAI.

  13. PEMBENTUKAN HELPDESK DAN CONTENT SEARCHING PERATURAN • Sebagai pusat Layanan (service center) dibidang Peraturan • Tempat menerima berbagai pertanyaan terkait peraturan yang selama ini bergabung dengan helpdesk APK • Sarana yang cepat untuk pencarian data peraturan dibidang perbendaharaan

  14. 4. Penyempurnan Sistem Aplikasi dan Tata Kelola Data

  15. A. PENYEMPURNAAN SISTEM APLIKASI 1. SEKILAS TENTANG SIKLUS PENYUSUNAN APLIKASI 2. Analysis User Requirement 3. Design 1. Planning User interaction 4. Implementation 5. Maintenance

  16. PROSES PENYUSUNAN APLIKASI • TahapPerencanaan (Planning) 1. Permintaandaripenggunaatassuatusistemaplikasi 2. Dilakukanpengamatanawalpermintaantersebut 3. Studikelayakanpendahuluan (umum) sistem II. TahapAnalisis (Analysis) 1. Mendefinisikanpermasalahan 2. Memahamisistem yang ada 3. Menentukanpermintaandankendala yang ada 4. Model logikadaripenyelesaianusulan (konsep, logika, desainarsitektur) ataufungsi-fungsikhusus III. Disain (Design) 1. TahappenyusunanDesainSistem (desainumum) 2. TahappenyusunanDesainterperinci (desainkhusus)

  17. PROSES PENYUSUNAN APLIKASI IV. TahapPelaksanaan (implementation) ataukonstruksi 1. TahappenyusunanAplikasi (coding) 2. TahapPengujianAplikasi 3. MemastikanAplikasisesuaidenganpermintaansekaligusmengantisipasikendala-kendala yang terjadi 4. Model logikadaripenyelesaianusulan (konsep, logika, desainarsitektur) ataufungsi-fungsikhusus V. Perawatan (Maintenance) 1. Perawatandanpengembangan Catatan : - StudiKelayakansampaiprosesDesainSistemmemerlukanwaktu 60 % dariprosespenyusunansistem

  18. DAFTAR PROGRAM APLIKASI YANG DITANGANI DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

  19. 3. PERKEMBANGAN APLIKASI 2011

  20. B. TATA KELOLA DATA Kondisi Data 2010 : • 165 dari 177 KPPN, Data Harian Berbeda dengan Data LKPP • 12 KPPN yang Mempunyai Data Harian yang Sama dengan LKPP memangMempunyai Track Record yang Baik dalam Validasi di Intranet : • Status Data Bendum Valid (Biru) • Status Rekon Vera – Bendum Valid (Biru)

  21. RENCANA TINDAK LAYANAN PERMINTAAN DATA 1. Membuat SOP danAplikasiuntukmemenuhipermintaan data daripihak-pihakeksternal • SOP danAplikasiuntuk Kanwil dan KPPN : • Standar : • Hardcopy Hasil Cetak Aplikasi • Softcopy Hasil Proses Aplikasi • Non Standar : • Permintaan Data ke DSP • SOP untuk unit-unit teknis Kantor Pusat

  22. MekanismePengiriman Data LaporanKuasa BUN di Daerah

  23. MekanismeKoreksi Data LaporanKuasa BUN di Daerah

  24. 5. Pengembangan Profesi Perbendaharan

  25. A. Penyuluh Perbendaharaan • Tujuan: Meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja melalui penajaman fungsi penyuluhan dan peran sebagai guru pada Kantor Vertikal DJPBN (Kanwil dan KPPN) • Pembentukan Penyuluh Perbendaharaan diawali dengan penyiapan SDM Penyuluh yang telah diatur dalam Perdirjen No Per-6/PB/2011 tanggal 2 Februari 2011 tentang Penyuluh Perbendaharaan • Sedang disusun Perdirjen tentang Pedoman Penyuluhan Perbendaharaan pada Satker K/L yang mengatur struktur dan mekanisme penyuluhan

  26. Tahapan Normal PembentukanPenyuluh Perbendaharaan TransisiPembentukan Penyuluh Perbendaharaan (2011 dan 2012)

  27. RENCANA KERJA 2011 1. Screening Tes (April-Mei 2011) a. Khusus Pelaksana di Kanwil dan KPPN b. On Line melalui fasilitas intranet Ditjen PBN c. Pengawas : Pejabat Kanwil /KPPN setempat 2. Ujian Sertifikasi (Juni 2011) a. Dilaksanakan di 30 kanwil b. 2 Spesialisasi : - Spesialis Penyuluh Pelaksanaan Anggaran - Spesialis Penyuluh Pertanggungjawaban PA c. Tim Penguji : (3 org dr Kantor Pusat, 2 org dr kanwil) d. Bagi yang lulus diberikan sertifikat sesuai spesialisasi 3. Pembekalan Penyuluh Bersertifikat (Juli 2011) Target : 150 orang Pelaksanaan : 5 Angkatan Tempat : Jakarta Lama waktu : 5 hari

  28. B. PermasalahanJabatan Fungsional Bendahara • Bendahara sebagai pejabat fungsional adalah amanat UU No 1 Tahun 2004, namun pembentukannya terkendala oleh tidak dapatnya Bendahara memenuhi PP No 16/1994 tentang Jabatan Fungsional (kesulitan penjenjangan dan kecilnya pencapaian angka kredit) • Usulan solusi : Sertifikasi dan Tunjangan Bendahara bersertifikat yang ditetapkan berdasarkan Perpres atau Peraturan Pemerintah

More Related