1 / 14

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 171 K/Pdt.Sus/2011

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 171 K/Pdt.Sus/2011. Dr. Ramlan Ginting, S.H., LL.M. Perkara Arbitrase Tingkat Banding di Mahkamah Agung. PT Telekomunikasi melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia PT Katulistiwa Dwi Bhakti.

fitzgerald-goodman
Télécharger la présentation

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 171 K/Pdt.Sus/2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGNo. 171 K/Pdt.Sus/2011 Dr. Ramlan Ginting, S.H., LL.M

  2. Perkara Arbitrase Tingkat Bandingdi Mahkamah Agung PT Telekomunikasi melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia PT Katulistiwa Dwi Bhakti

  3. Latar Belakang • Pada tgl 7 Nov.2003 PT Telekomunikasi (PT Tel) dan PT Katulistiwa Dwi Bhakti (PT KDB) mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Pengembangan Layanan Telekomunikasi Berbasis Fixed Wireless Access CDMA Paket II, Lokasi Karawang (PKS) • Setelah PKS berlangsung beberapa bulan, PT KDB tidak mampu memenuhi target pemasaran dan penjualan sambungan telepon Fixed Wireless Access CDMA (Telepon Tanpa Kabel) di Karawang

  4. Latar Belakang • Pada tgl 18 Agustus 2004 PT KDB mengirim surat kepada PT Tel yang isinya menyatakan bahwa PT KDB tidak sanggup untuk meneruskan pelaksanaan PKS • Agar PKS secara bisnis masih feasible untuk dilaksanakan, PT Tel menawarkan agar PKS diamandemen agar PT KDB masih mampu meneruskan pelaksanaan PKS dan mampu mendapatkan keuntungan.

  5. Latar Belakang • PT KDB terus menunda pelaksanaan amandemen PKS, sampai akhirnya pada tgl 30 Mei 2007 PT KDB mengajukan Permohonan Arbitrase (gugatan) terhadap PT Tel ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) • PT KDB mendalilkan bahwa perusahaannya tidak mampu melaksanakan PKS karena PT Tel melakukan kegiatan persaingan menjual produk Fixed Wireline (Telepon Kabel) di wilayah Karawang

  6. Arbitrase BANI Ke - 1 • PT KDB memohon kepada BANI agar PT Tel dihukum untuk membayar ganti rugi termasuk profit opportunity lost kepada PT KDB yang dihitung sampai akhir masa berlaku PKS • BANI menjatuhkan putusan menghukum PT Tel untuk membayar ganti rugi kepada PT KDB • PT Tel mematuhi putusan BANI dan membayar ganti rugi kepada PT KDB

  7. Arbitrase BANI Ke - 2 • Saat melakukan pembayaran kepada PT KDB, PT Tel melakukan kegiatan seremonial berupa membuat Berita Acara Serah Terima Aset dan Perjanjian Pengakhiran PKS tgl 29 Juli 2008. • Pada tgl 5 Nov. 2009, PT KDB memohon kembali kepada BANI agar PT Tel dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PT KDB atas haknya dari pembagian penghasilan berdasarkan PKS untuk periode tgl 31 Mei 2007 sampai dengan tgl 29 Juli 2008 (saat ditandatangani Perjanjian Pengakhiran PKS)

  8. Arbitrase BANI Ke - 2 • Terhadap permohonan PT KDB dalam Arbitrase BANI Ke – 2 ini, PT Tel menolak keras untuk membayar ganti rugi karena dalam Arbitrase Ke – 1 PT KDB sudah memohon ganti rugi untuk profit opportunity lost sampai akhir masa berlaku PKS • Sebelumnya, PT Tel mengirim surat kepada Sekretariat BANI untuk menolak keberadaan Arbitrase BANI Ke – 2 berdasarkan asas ne bis in idem (res judicata)

  9. Arbitrase BANI Ke - 2 • Sekretariat BANI menyatakan Arbitrase BANI Ke – 2 tidak bersifat ne bis in idem • BANI juga menganut sikap yang sama dengan Sekretariat BANI bahwa Arbitrase BANI Ke – 2 tidak bersifat ne bis in idem • BANI menghukum PT Tel untuk membayar ganti rugi tambahan kepada PT KDB

  10. Argumentasi PT Tel atas Arbitrase BANI Ke - 2 • Putusan Arbitrase BANI Ke – 2 merupakan pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan. • Putusan Arbitrase BANI Ke – 2 melanggar asas ne bis in idem karena obyek tuntutan sama (hak kontraktual PT KDB), subyek hukum sama (PT KDB dan PT Tel), dan dasar gugatan sama (wanprestasi PT Tel terhadap PT KDB karena melakukan kompetisi di wilayah PKS) sebagaimana pada Arbitrase BANI Ke - 1. Pelanggaran asas ne bis in idem merupakan pelanggaran ketertiban umum yang menghendaki Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat

  11. Argumentasi PT Tel atas Arbitrase BANI Ke - 2 • Putusan Arbitrase BANI Ke – 2 melanggar kesusilaan karena putusan dikeluarkan atas permohonan arbitrase PT KDB yang memanfaatkan kebiasaan formalitas seremonial PT Tel membuat Berita Acara Pengakhiran PKS untuk memperoleh keuntungan tambahan yang tidak patut

  12. PT Tel Mengajukan Permohonan Tolak Eksekusi Ke P.N. Jkt. Sel • Atas pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan di atas, PT Tel memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan Putusan Arbitrase BANI Ke – 2 tidak dapat dieksekusi • Dasar permohonan PT Tel adalah Pasal 62 ayat (3) jo. ayat (2) UU Arbitrase. • Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan No. 579/Pdt.G/2010/PN Jkt. Sel., tgl 25 Nov. 2010 menolak permohonan PT Tel untuk melakukan tolak eksekusi. Pengadilan ini menganggap tidak ada pelanggaran asas ne bis in idem oleh Arbitrase BANI Ke – 2.

  13. PT Tel Banding Ke Mahkamah Agung • PT Tel keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan PT Tel untuk melaksanakan tolak eksekusi Putusan Arbitrase BANI Ke - 2 • PT Tel banding ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tgl 21 Des. 2010. • Mahkamah Agung dengan Putusan No. 171 K/Pdt. Sus/2011 menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar. Permohonan banding PT Tel harus ditolak.

  14. Terima kasih

More Related