DR. Drs. A. Fatoni, M.Si. Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Keprotokolan Kementrian Dalam Negeri,

1. RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH DR. Drs. A. Fatoni, M.Si. Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Keprotokolan Kementrian Dalam Negeri, Jakarta 22-23 November 2013

2. DASAR HUKUM • Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; • Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; • Undang-undangNomor 9 Tahun 2010 tentangKeprotokolan; • Peraturan Pemerintah Nomor16Tahun1994 tentangJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; • Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

3. DASAR HUKUM • Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural; • Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

4. KETENTUAN UMUM • Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. • Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. • Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

5. KETENTUAN UMUM • Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. • Pejabat yang melantik adalah pejabat yang mengambil sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianut. • Pejabat yang dilantik adalah pejabat yang diambil/mengangkat sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianut. • Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa apa yang diucapkannya itu benar. • Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan hendak berbuat sesuatu yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab.

6. KETENTUAN UMUM • Pelantikanadalahupacararesmipengangkatan yang didahuluidenganpengambilansumpah/janji jabatan sesuai dengan agama yang dianut. • Saksi adalah pejabat yang ditunjuk dan mempunyai kedudukan jabatannya setara atau lebih tinggi dari pejabat yang dilantik untuk menyaksikan dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah/janji. • Rohaniwan adalah petugas pendamping yang ditunjuk untuk membantu Prosesi Pengambilan Sumpah/Janji sesuai dengan Agama yang dianut.

7. PELANTIKAN PEJABAT SRTUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH DAERAH • Pelantikan pejabat struktural danpejabatfungsionaldi pemerintah daerah provinsi dilantik oleh Gubernur. • Pelantikan pejabat struktural danpejabatfungsionaldi pemerintah daerah kabupaten/kota dilantik oleh Bupati/Walikota. • Pelantikan Pejabat Struktural danpejabatfungsional di provinsi dan kabupaten/kotadapat didelegasikan kepada pejabat lain sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

8. KELENGKAPAN UPACARA PELANTIKAN JABATAN PNS • Pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional diselenggarakan dalam suatu upacara resmi. • Kelengkapan Upacara Pelantikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil: • Pejabat yang melantik; • Pejabat yang dilantik; • Saksi-saksi; • Rohaniwan; • Pembaca suratkeputusan; • Pembaca doa; • Pembawa acara;dan • Dirigen.

9. PengucapanSumpah/JanjiJabatan • Diawalidengankata-katasebagaiberikut: • Bagipenganut agama Islam “Demi Allah, sayabersumpah”. • Bagipenganut agama Kristen/Katholik“Demi Tuhan saya berjanji” dandiakhiri “SemogaTuhanMenolongSaya”. • Bagipenganut agama Hindu “Om AtahParamawisesa, Saya Berjanji”. • Bagipenganut agama Budha “Demi Sang HyangAdiBudha saya berjanji”.

10. SUMPAH /JANJI JABATAN • Bahwasayauntukdiangkatpadajabataninibaiklangsungmaupuntidaklangsungdenganrupaataudalihapapunjugatidakmemberiataumenyanggupiakanmemberisesuatukepadasiapapunjuga. • Bahwasayaakansetiadantaatkepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Bahwasayaakanmemegangrahasiasesuatu yang menurutsifatnyaataumenurutperintahharussayarahasiakan. • Bahwasayatidakakanmenerimahadiahatausuatupemberianberupaapasajadarisiapapunjuga yang sayatahuataupatutdapatmengirabahwaiamempunyaihal yang bersangkutanataumungkinbersangkutandenganjabatanataupekerjaansaya.

11. SUMPAH /JANJI JABATAN • Bahwadalammenjalankanjabatanataupekerjaansayasenantiasaakanlebihmementingkankepentingannegaradaripadakepentingansayasendiriseseorangataugolongan. • Bahwasayasenantiasaakanmenjunjungtinggikehormatan Negara, PemerintahdanPegawaiNegeri. • Bahwasayaakanbekerjadenganjujurtertibcermatdansemangatuntukkepentingan Negara.

12. Susunan Acara • Lagukebangsaan Indonesia Raya; • Pembacaan Keputusan; • Pengucapansumpah/janji. • PenandatangananBeritaAcaraPengucapanSumpah/JanjiJabatan; • Kata-katapelantikan; • Penyerahansuratkeputusan; • Sambutanpejabat yang melantik; • Doa.

13. Susunanacaradapatditambahkan: • Pembacaanayatsuci Al-Qur’an; dan • Serahterimajabatan. • Serahterimajabatandilaksanakansetelahsambutanpejabat yang melantik.

14. Tata TempatPengambilanSumpah/JanjiJabatan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional • Pejabat yang melantik berdiri berhadapan dengan Pejabat yang akan dilantik. • Rohaniwan berdiri disebelah kanan atau sebelah kiri pejabat yang dilantik. • Saksi berada di sebelah kiri pejabat yang melantik. • Undangan disediakan tempat sesuai dengan kondisi ruangan.

15. Tata Tempat Pada Saat Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan • Saksi berdiri di sebelah kiri meja penandatanganan dan pejabat yang melantik. • Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan dilakukan secara simbolis oleh perwakilanmasing-masing agama.

16. TATA PAKAIAN • Pejabat yang melantik menggunakan Pakaian Sipil Lengkap berwarnagelapdengan Peci Nasional; • Pejabat yang akan dilantik menggunakan Pakaian Sipil Lengkap berwarnagelapdengan Peci Nasional; • Saksi menggunakan Pakaian Sipil Lengkap berwarnagelapdengan Peci Nasional. • Rohaniwan berpakaian sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama. • PetugasProtokoldanKepegawaianmenggunakanPakaianSipilLengkap.

17. Tata Pakaian Undangan • Undangan laki-laki menggunakan Pakaian Sipil Lengkap • Undangan Perempuan menggunakanPakaianNasional. • Anggota TNI/Polrimenggunakanpakaian PDU-III. • Anggota Dharma Wanitadan Tim Penggerak PKK dapatmenggunakanpakaianseragamresmiorganisasimasing-masing

18. PERLENGKAPAN • Gambarresmipresidendanwakilpresiden; • Lambangnegara; • Benderamerahputih; • Mejapenandatanganannaskahberitaacara; • Mimbarsambutan; dan • Mikrofon.

19. PenempatanPerlengkapan Upacara Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional • Gambar resmi presiden ditempatkan di sebelah kanan pejabat yang melantik dan gambar wakil presiden di sebelah kiri. • Lambangnegaradiletakkanditengahatasantaragambarresmipresidendan/ataugambarwakilpresiden. • Bendera merah putih ditempatkan di sebelah kanan pejabat yang melantik dan bendera/lambang pataka daerah ditempatkan di sebelah kiri. • Meja tempat penandatanganan naskahberita acara terletak di sebelahkiri pejabat yang melantik. • Mikrofon minimal disediakanpada 3 (tiga) tempat: • Untukpejabat yang melantik; • Untukpejabat yang akandilantik; dan • Untukpembawaacara.

20. LAY OUT PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL 1 KETERANGAN: 1. GARUDA 6. PODIUM 11. SAKSI 2. FOTO PRESIDEN DAN WAPRES 7. BENDERA MERAH PUTIH 12. ROHANIWAN 3. PEJABAT YANG MELANTIK 8. PEJABAT YANG DILANTIK 13. UNDANGAN 4. MEJA PENANDATANGANAN 9. UNDANGAN 5. PERWAKILAN AGAMA 10. SAKSI 2 2 7 9 9 10 6 3 11 4 5 12 8 8 13 13