1 / 19

PENYIDIKAN PAJAK

PENYIDIKAN PAJAK. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa. XIV. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan. TINDAKAN MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN. ALPA. SENGAJA. PERCOBAAN. PENGULANGAN.

forbes
Télécharger la présentation

PENYIDIKAN PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYIDIKAN PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa XIV

  2. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pengertian Tindak Pidana Perpajakan TINDAKAN MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN ALPA SENGAJA PERCOBAAN PENGULANGAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA

  3. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Bentuk Tindak Pidana Perpajakan Pasal13 A Setiap orang yang Alpa • tidak menyampaikan SPT • menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap , atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali Pasal38 DIPIDANA Penjara 3 bulan – 1 tahun denda 1-2 x pajak yang tidak/kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 38 UU KUP

  4. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Bentuk Tindak Pidana Perpajakan WajibPajak : Tidakmendaftarkandiri Menyalahgunakan NPWP atauPengukuhan PKP Menggunakantanpahak NPWP atauPengukuhan PKP Tidakmenyampaikan SPT Menyampaikan SPT danatauketeranganygisinyatidakbenar/tidaklengkap Menolakdilakukanpemeriksaan Memperlihatkanpembukuan, pencatatandandokumenpalsu Tidakmenyelenggarakanpembukuan /pencatatan/ tidakmemperlihatkan/meminjamkanbuku, catatanataudokumen Tidakmenyetorkanpajak yang dipotong/ dipungut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pidana penjara 6 bulan - 6 tahun denda 2 – 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 39 UU KUP

  5. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Bentuk Tindak Pidana Perpajakan • Setiap orang dengan SENGAJA : • menerbitkan dan/atau menggunakan FP, bukti Pot/Put, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya • menerbitkan FP tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP pidana penjara 2 - 6 tahun denda 2-6 kali jumlah pajak dalam FP, bukti pot/put *Berdasarkan Pasal 39A UU KUP

  6. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Tindak Pidana (UU PBB) • Barang siapa karena kealpaannya: • tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP • menyampaikan SPOPtetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar • Barang siapa dengan sengaja: • tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP • menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar • memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu dipalsukan seolah-olah benar • tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya • tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan KERUGIAN NEGARA penjara maks. 6 bulan atau denda maks. 2x pajak yang terutang penjara selama 2 tahun atau denda maks. 5 x pajak yang terhutang *Berdasarkan Pasal 24-27 UUPBB

  7. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Tindak Pidana (UU Bea Meterai) • Barang siapa: • meniru atau memalsukan meterai tempel dan kertas meterai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai • sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak • sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau di masukan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda-tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakan dengan melawan hak • menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai. KEJAHATAN *Berdasarkan Pasal 13 UU BM

  8. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Tindak Pidana (UU Bea Meterai) Barang siapa dengan sengaja melunasi Bea Meterai menggunakan cara lain tanpa izin Menteri Keuangan, DIPIDANA dengan pidana penjara maks. 7 tahun *Berdasarkan Pasal 13 UU BM

  9. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Tindak Pidana (UU PPSP) • Penanggung Pajak yang: • memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita • membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu • membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu • merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan. dipidana dengan pidana penjara maks 4 tahun dan denda maks Rp 12.000.000,00 *Berdasarkan Pasal 41A UU PPSP

  10. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Tindak Pidana (UU PPSP) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, DIPIDANA dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 *Berdasarkan Pasal 41A UU PPSP

  11. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Tindak Pidana Aparat pajak • Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Depkeu yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Berdasarkan Pasal 36A UU KUP

  12. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Tindak Pidana Aparat pajak • Pegawaipajak yang dalammelakukantugasnyaterbuktimelakukanpemerasandanpengancamankepada WP untukmenguntungkandirisendirisecaramelawanhukumdiancamdenganpidana (KUHP). • Pegawaipajak yang denganmaksudmenguntungkandirisendirisecaramelawanhukumdenganmenyalahgunakankekuasaannyamemaksaseseoranguntukmemberikansesuatu, untukmembayarataumenerimapembayaran, atauuntukmengerjakansesuatubagidirinyasendiri, diancamdenganpidanasebagaimanadimaksuddalampasal 12 UU Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi. • Pegawaipajaktidakdapatdituntut, baiksecaraperdatamaupunpidana, apabiladalammelaksanakantugasnyadidasarkanpadaiktikadbaikdansesuaidenganketentuanperaturanperundng-undanganperpajakan. *Berdasarkan Pasal 36A UU KUP

  13. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Penyidikan Pajak SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK UNTUK MENCARI DAN MENGUMPULKAN BUKTI MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN MENEMUKAN TERSANGKANYA *Berdasarkan Pasal 1 UU KUP

  14. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Penyidikan Pajak Penyidikantindakpidanadibidangperpajakanadalahserangkaiantindakan yang dilakukanolehpenyidikuntukmencarisertamengumpulkanbukti yang denganbuktiitumembuatterangtindakpidanadibidangperpajakan yang terjadisertamenemukantersangkanya. Penyidikadalahpejabat PNS tertentudilingkungan DJP yang diberiwewenangkhusussebagaipenyidikuntukmelakukanpenyidikantindakpidanadibidangperpajakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. *Berdasarkan Pasal 1 UU KUP

  15. PPNS DJP PPNS DJP Diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai penyidik Mempunyaiwewenangkhususmelakukanpenyidikantindakpidanadibidangperpajakan Dilaksanakansesuaidengan KUHP *Berdasarkan Pasal 44 UU KUP

  16. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Wewenang Pajak • menerima, mencari, mengumpulkan, danmenelitiketeranganataulaporan agar menjadilebihlengkapdanjelas • meneliti, mencari, danmengumpulkanketeranganmengenai OP ataubadantentangkebenaranperbuatan yang dilakukan • memintaketerangandanbahanbuktidari OP ataubadan • memeriksabuku, catatan, dandokumen lain • melakukanpenggeledahanuntukmendapatkanbahanbuktipembukuan, pencatatan, dandokumen lain, sertamelakukanpenyitaanterhadapbahanbuktitersebutmemintabantuantenagaahli Tindak Pidana di bidang perpajakan *Berdasarkan Pasal 36A UU KUP *Berdasarkan Pasal 36A UU KUP *Berdasarkan Pasal 36A UU KUP

  17. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Wewenang Pajak menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi menghentikan penyidikan dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. *Berdasarkan Pasal 36A UU KUP *Berdasarkan Pasal 36A UU KUP *Berdasarkan Pasal 36A UU KUP

  18. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Penghentian Penyidikan Pajak Jaksa Agung PPNS Permintaan Menkeu untuk kepentingan penerimaan negara Tidak cukup bukti Bukan tindak pidana Daluarsa Tersangka meninggal dunia DENGAN SYARAT: Setelah WP melunasi pajak yg tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4x jumlah pajak yg tidak atau kurang dibayar, atau yg tidak seharusnya dikembalikan *Berdasarkan Pasal 44A & 44B UU KUP

  19. SELAMAT BELAJAR&SEMOGA SUKSES Bersama Anda membangun Bangsa

More Related