1 / 16

P engadaan B/J P emerintah Pengendalian dan Pengawasannya

P engadaan B/J P emerintah Pengendalian dan Pengawasannya. ( Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP. PENGUASA KEUANGAN NEGARA (6-10 UU No.17 tahun 2003). Bank Sentral. Koordinasi. Presiden. APBN. Stabil Rp Jak Moneter Lancar Sist. Byr.

fox
Télécharger la présentation

P engadaan B/J P emerintah Pengendalian dan Pengawasannya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pengadaan B/J PemerintahPengendalian dan Pengawasannya (Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi BidangHukumdanPenyelesaianSanggah LKPP

  2. PENGUASA KEUANGAN NEGARA(6-10 UU No.17 tahun 2003) Bank Sentral Koordinasi Presiden APBN Stabil Rp Jak Moneter Lancar Sist. Byr Penguasa keuangan negara Menteri /Pimp Lem Menkeu Dikuasakan Gub/Bup /Walikota APBD PengelolaFiskal & Wk Pem. Pemilik KN Pengguna Anggaran Diserahkan APBN: DTP/Dekon

  3. PA/PB (UU No. 1 tahun 2004 : PP No. 58 tahun 2005, Permendagri 13 2006) Pemerintah Provinsi, Kab/Kota PEJABAT PERBENDAHARAAN N/D Kewenangan PA/PB : Gub/Bup/Wali Kebijakan • Susun Dokumen Pelaks Anggaran • Lakukan /laksanakan • a) Tindakan yg akibatkan beban angg. belanja • b) Pengujian tagihan & Perintah Pembayaran (lih ps 18) • c) Pemungutan PNBP • b) Kelola Utang dan Piutang • Gunakan BMD • Awasi Pelaks. Anggaran • Susun & sampaikan Laporan Keuangan PA/PB BUD Kepala Satker Perangkat Daerah Kepala Satker Pengelola Keuda PBJ Bend. Penerimaan Bend Pengeluaran Pejabat, 2 dan 3 sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah

  4. KERANGKA PENYUSUNAN APBN(2-7 : PP No. 20 tahun 2004) KN/L Pemda Pemerintah RPJMD/ Renstrada RPJM Nasional Renstra-KL SPM Renja-KL RKP RKPD (5) Dimutahirkan Musyawarah Prioritas Pemb. Nasional & Pagu Indikatif Dimutahirkan Ranc RKP SEB SEB Sidang Kabinet Keppres RKP Bahas dgn DPR -Kebijakan Umum -Prioritas Anggaran RKA-KL UU.APBN Bahas DPR Komisi Terkait Himpunan RKA-KL Dihimpun Bahas di DPR Rancangan APBN Keppres Rincian APBN RKA-KL Nota Keuangan

  5. Penganggaran Kedudukan PBJ dalam APBN/D Perencanaan (Planning) Pemrograman (Programming) Penganggaran (Budgeting) Pengadaan (Procurement) Pelaksanaankontrakdanpembayaran (Contract Implementation and payment)  1. Swakelola 2. Penyedia B/J Penyerahanpekerjaan/barang (Handover) Pemanfaatandanpemeliharaan (Operation and maintenance)

  6. Penganggaran (K/L/I) RUP

  7. Penganggaran (SKPD) RUP

  8. PROSES PENGADAAN B/J (Penyedia Barang/Jasa) Perencanaan PBJ Pemilihan Penyedia PBJ Pelaksanaan Kontrak PBJ Pengelolaan BMD PPK/KPA ULP/PP PPK/KPA PPHP PA/KPA PA/KPA 20xx-1 20xx 20xx 20xx-1 20xx 20xx 20xx-1 -SPPBJ/TTD Kontrak -Kelola Pelaks. Kontrak (kualitas & kuantitas) -Kualitas -Akuntabilitas -Eksekusi denda/putus? Uji hasil PBJ Buat BAST • Spek • Teknis • HPS • Draft • Kontrak • Dok Q & Pemilihan • Pemilihan Penyedia • Sanggah • Penetapan Penyedia Bag. RKA (RUP) -”needs” -”KebiJakan Umum” -”TOR Manfaat PBJ Aset BMN Atau BMD Doc Doc RUP Doc Doc Lap. Lap. Lap. Lap. Lap. Lap 8 5

  9. PROSES PENGADAAN B/J (Swakelola Perencanaan SWA Pelaksanaan Kontrak Swakelola Pengelolaan BMD PPHP PA/KPA (20xx-1 - 20xx) PA/KPA PPK/KPA 20xx 20xx-1 ULP/PP 1. Tim Perencana 2. Tim Pelaksana Bag. RKA (RUP) -”needs” -”KebiJakan Umum” -”TOR • Pilih PBJ Manfaat PBJ Aset BMN Atau BMD Uji hasil PBJ Buat BAST • Laksanakan proses output B/J • berdasarkan (kontrak.KAK, RAB) • Spek Teknis • RAB • KAK • -Draft Kontrak RUP 3 Tim Pengawas • Awassi pelaksanaan swakelola, • Berdasarkan kontrak,KAK, RAB ) Lap. Lap. Lap. 9 5

  10. Pengawasan PBJ Pengawasan PBJ  part of internal control system (pasal 1 PP 60/2008).  SPIP Pengelolaan keuangan negara  efektif, efisien, transparan dan akuntabel  Pimpinan Lembaga dan Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  Ps 2 (1) PP 60/08 Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain  penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi  dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

  11. DASAR HUKUM PENGAWASAN (PBJ) Pasal 116 Pasal 32 (4) Pengadaan : - Barang - Jasa - Modal Pasal 99 Pasal 81 (2) Pasal 117 Perpres 54/2010: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah APBN/APBD : Tertib & Manfaat, Efisien & Efektif, Transparan, Adil, Akuntabel UU No.10 Tahun 2011: (Pelaksanaan APBN/APBD) APBN/APBD : Akkuntabilitas, berorientasi hasil, Terbuka, Pemeriksaan UU No.17 Tahun 2003: (Keuangan Negara) 11

  12. PENGAWASAN PBJ (K/L/D/I) K/L/D/I • Melakukan pengawasan : • PPK, ULP, Pejabat Pengadaan dan • menugaskan • APIP  melakukan Audit sesuai ketentuan. Ps 116 APIP Pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola. Ps 32 (4) Menindaklanjuti (pantau) atas penyelesaian sanggah yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa. Ps 81 (2) APIP mengaudit pemenuhan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan langkah/ tindakan perbaikan bila terjadi ketidaksesuai dalam penggunaan TKPDN) Ps 99

  13. Penyedia/ Masyarakat “PENGAWASAN” (PENYEDIA / MASYARAKAT ) Menteri/PimpLPND /Gub/Bupati/Walikota P E N G A D U A N S A N G G A H APIP • Indikasi Penyimpangan Proseedur • KKN dalam pelaksanaan PBJ • Pelanggaran persaingan Sehat 13

  14. PENGAWASAN PBJ - Pengaduan APIP menindaklanjuti “pengaduan” dari penyedia barang/jasa atau masyarakat atas penyimpangan/KKN dalam proses pengadaan B/J Ps 117 Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP. APIP – WAS -PBJ PROSES PBJ Ps 116 14

  15. Tindak Lanjut Pengawasan (1) Menteri/PimpLPND/… dan pejabat ybw keluarkan ijin penyedia B/J • Administrasi (Black List) • Ganti Rugi • Proses Pidana Dilaporkan Para Pihak Sanksi PPK Anggota ULP/Pejabat pengadaan B/J Penyedia B/J 15

  16. TerimaKasih

More Related