1 / 45

TIM PKPS BBM KABUPATEN MADIUN 2010

( Pengembangan Kelembagaan ) SOSIALISASI dan PELATIHAN SEKOLAH BOS DAN BOS BUKU KABUPATEN MADIUN TH. 2010. TIM PKPS BBM KABUPATEN MADIUN 2010. Materi : KEBIJAK BOS INFORMASI UMUM BOS. TIM PKPS BBM KABUPATEN MADIUN 2010. TUJUAN BOS.

guang
Télécharger la présentation

TIM PKPS BBM KABUPATEN MADIUN 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ( Pengembangan Kelembagaan )SOSIALISASI dan PELATIHAN SEKOLAHBOS DAN BOS BUKUKABUPATEN MADIUN TH. 2010 TIM PKPS BBM KABUPATEN MADIUN 2010

  2. Materi : KEBIJAK BOSINFORMASI UMUM BOS TIM PKPS BBM KABUPATEN MADIUN 2010

  3. TUJUAN BOS Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan bebanmasyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajibbelajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: • Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri daribiaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertarafinternasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). • Menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutandalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. • Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa disekolah swasta.

  4. PENERIMA BANTUAN BOS SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri dan swasta, serta salafiyah dan sekolah keagamaan non-Islam penyelenggara Wajar Dikdas 9 th setara SD dan SMP

  5. PENERIMA BANTUAN BOS (Lanjutan…) NEW Tambahan sasaran BOS mulai Tahun Ajaran 2009/2010 (Mulai tahun kalender Juli 2009) 1. SMP Terbuka Reguler • TKB Mandiri • Madrasah Diniyah Formal yang menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun

  6. BIAYA SATUAN NEW Besar dana BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: • SD/MI/SDLB/Salafiyah/sekolah keagamaan non Islam setara SD sebesar Rp 397.000,-/siswa/tahun • SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/sekolah keagamaan non Islam setara SMP sebesar Rp 570.000,-/siswa/tahun

  7. SASARAN BOS TAHUN 2010 NEW

  8. PENGELOLAAN PROGRAM BOS • Mulai tahun 2007 pengelolaan program BOS antara Depdiknas dan Depag dilakukan secara terpisah • Depdiknas bertanggung-jawab terhadap seluruh kegiatan program dan penyaluran dana ke sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT baik negeri maupun swasta yang ijin operasionalnya berasal dari Dinas Pendidikan • Depag bertanggung-jawab terhadap seluruh kegiatan program dan penyaluran dana ke MI/MTs/Salafiyah/Sekolah keagamaan lainnya yang ijin operasionalnya berasal dari Depag

  9. KETENTUAN SEKOLAH PENERIMA BOS • Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik,orang tua atau wali peserta didik • Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS. • Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut

  10. LANJUTAN • Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah. • Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungutdana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan danmengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agartercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan danakuntabel. • Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap diperbolehkanmemungut dana dari orang tua siswa yang mampu denganpersetujuan Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin

  11. PENGERTIAN & PERUNTUKAN BOS • Prioritas Utama adalah untuk biaya operasional non-personil • Sebagian untuk biaya pengembangan profesi guru (personil) & buku perpustakaan (investasi). • BOS bukan biaya kesejahteraan guru

  12. BOS DAN PROGRAM WAJAR 9 TAHUN • BOS merupakan instrumen untuk mempercepat penuntasan Wajar 9 Tahun. • Melalui BOS, tidak boleh ada siswa miskin yang putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah. • Tidak boleh ada siswa yang tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB karena mahalnya biaya masuk sekolah. • Kepala sekolahmencari dan mengajak siswa SD/MI/SDLB yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/MTs/ SMPLB. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.

  13. LANJUTAN • Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparandan akuntabel. • BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu,atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidakmengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tuasiswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidakditetapkan jumlahnya, serta tidak ada intimidasi bagi yang tidakmenyumbang.

  14. ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT SEKOLAH Penanggungjawab Kepala Sekolah Anggota • Bendahara • Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah. • Pemilihan unsur orang tua dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya,serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.

  15. ORGANISASI PELAKSANATINGKAT SEKOLAH Tugas dan Tanggungjawab Sekolah • Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswayang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dari yangsemestinya, maka harus segera mengembalikan kelebihantersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Prov denganmemberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota. • Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta,Tim Sekolah harus mengidentifikasi siswa miskin danmembebaskan dari segala jenis iuran. • Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dantransparan. • Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidakboleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOSdi sekolah menurut komponen dan besar dananya di papanpengumuman sekolah.

  16. LANJUTAN • Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola olehsekolah dan rencana penggunaan dana BOS (BOS-11A danBOS-K1) di papan pengumuman sekolah yang ”ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan KetuaKomite Sekolah. • Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS danbarang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS-K2) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendaharadan Ketua Komite Sekolah. • Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS danbarang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS-K2) tersebut di atas di papan pengumuman setiap 3 bulan. • Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.

  17. LANJUTAN • Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduanmasyarakat. • Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim ManajemenBOS Kab/Kota.k. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolahgratis (Format BOS-14). Catatan: Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah ditetapkandengan SK dari Kepala Sekolah

  18. PENGGUNAAN DANA BOS • Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswabaru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir,administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatanspanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitanlangsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy,konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaansiswa baru, dan lainnya yang relevan). • Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi diperpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK). • Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan

  19. PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...) • Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaranpengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian,karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, UsahaKesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untukhonor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biayatransportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikutilomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian,perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya pendaftaranmengikuti lomba). • Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah danlaporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalamrangka penyusunan rapor siswa). • Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapurtulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa,buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minumandan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah,serta pengadaan suku cadang alat kantor.

  20. PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...) NEW • Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon,internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah adajaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak adajaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset. • Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikanatap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler,perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik danperawatan fasilitas sekolah lainnya. • Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenagakependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untukmembayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS

  21. PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...) • Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP danKKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya padatahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakandana BOS untuk peruntukan yang sama. • Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yangmenghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jikadinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alattransportasi sederhana yang akan menjadi barang inventarissekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll). • Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK),penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalamrangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalamrangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.

  22. PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...) • Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa,maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP, pembelian 1unit printer, serta kelengkapan komputer seperti hard disk, flashdisk, CD/DVD, dan suku cadang komputer/printer. • Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhipendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, makasisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebeler sekolah danperalatan untuk UKS. Bagi sekolah yang telah menerima DAK

  23. CATATAN PENGGUNAAN DANA BOS • tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. • Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktorgeografis dan faktor lainnya.

  24. PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...) NEW Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS boleh juga digunakan untuk: • Kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses belajar mengajar, meliputi kegiatan: • Supervisi oleh Kepala Sekolah, diberikan maksimal sebesarRp 150.000,-/bulan. • Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka, diberikanmaksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan. • Kegiatan tatap muka di Sekolah Induk oleh Guru Bina,diberikan rata-rata maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulantetapi secara proporsional disesuaikan dengan bebanmengajarnya.

  25. PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...) • Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong, masing-masing diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan. • Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas TataUsaha (1 orang), diberikan maksimal sebesar Rp 100.000,-/bulan. • Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKBMandiri diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan

  26. PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...) NEW • Biaya transportasi Guru Bina dan Guru Pamong dari SMP Indukke TKB dan sebaliknya disesuaikan dengan kondisi geografisdan sarana transportasi, yaitu: • Transportasi Guru Bina ke TKB. • Transportasi Guru Pamong ke Sekolah Induk. • Transportasi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala SMPTerbuka dalam rangka supervisi ke TKB. • Transportasi Pengelola TKB Mandiri ke Sekolah Induk dalamrangka koordinasi, konsultasi, dan pelaporan.

  27. CATATAN UNTUK SMPT • Sebagai penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan danaBOS untuk SMPT/TKB Mandiri tetap Kepala Sekolah SMP induk. • Penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan dana BOS dapat dilihat lebih lengkap pada “Bagian Dua: Petunjuk Teknis Keuangan”dalam Buku Panduan BOS

  28. PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...) NEW Dana BOS tidak boleh untuk: • Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksuddibungakan. • Dipinjamkan kepada pihak lain. • Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah danmemerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour(karya wisata) dan sejenisnya. • Membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselenggarakan olehUPTD Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya(KKKS/MKKS dls), bilamana pihak sekolah tidak ikut sertadalam kegiatan tersebut.

  29. Dana BOS tidak boleh untuk lanjutan: • Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. • Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentinganpribadi (bukan inventaris sekolah). • Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. • Membangun gedung/ruangan baru. • Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung prosespembelajaran. • Menanamkan saham. • Khusus untuk sekolah yang menerima DAK, dana BOS tidakboleh digunakan untuk membeli buku referensi dan pengayaanuntuk dikoleksi di perpustakaan. • Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber danapemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar,misalnya guru kontrak/guru bantu. • Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasisekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besarnasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakanprogram BOS yang diselenggarakan lembaga di luar DinasPendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan KementerianPendidikan Nasional.

  30. JADWAL PENYALURAN NEW • Penyaluran dana untuk periode Januari-Desember 2010 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: • Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulan. • Dana BOS disalurkan pada awal bulan dari setiap periode tiga bulan.

  31. TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA TINGKAT SEKOLAH • Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswadengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar. • Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggungjawab dengan cara mengumumkan besar dana yang diterimadan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS(BOS-11A dan BOS-K1) di awal tahun ajaran, serta laporanbulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibelioleh sekolah (BOS-11B dan BOS-K2) di papan pengumumansetiap 3 bulan. • Mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yangdilakukan oleh sekolah di papan pengumuman yang harusditandatangani oleh Komite Sekolah.

  32. TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA TINGKAT SEKOLAH • Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadapseluruh dana yang dikelola oleh sekolah, baik yang berasal daridana BOS maupun dari sumber lain. • Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer bukukepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan (PeraturanMendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11)

  33. MONITORING DAN SUPERVISI Oleh Tim Manajemen BOS Propinsi dan Kab/Kota • Monitoring Pelaksanaan Program • Monitoring ditujukan untuk memantau • Penyaluran dan penyerapan dana. • Penggunaan dana di tingkat sekolah.

  34. MONITORING DAN SUPERVISI Oleh Tim Manajemen BOS Propinsi dan Kab/Kota • Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS Kab/Kota,sekolah, murid dan/atau orangtua murid penerimabantuan, dan Kantor Pos/Bank Penyalur. • Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyalurandana, pada saat penyaluran dana dan pasca penyalurandana. • Merencanakan dan membuat jadwal pemantauan/monitoring dengan mempertimbangkan pemantauan/monitoring yang telah dilaksanakan oleh Tim Kabupaten/Kota.

  35. MONITORING DAN SUPERVISI Oleh Tim Manajemen BOS Propinsi dan Kab/Kota • Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana • Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukanfact finding, investigasi, dan menyelesaikan masalahyang muncul di lapangan, serta mendokumentasikannya. • Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanandan penanganan pengaduan. • Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menanganipengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuaikebutuhan. • Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi

  36. CATATAN jika terjadi kendala biaya monitoring dan kapasitas SDM di tingkat kabupaten, monitoring BOS ke tingkat sekolah dapat dilakukan secara terpadu dengan program lainnya, serta dapat melibatkan pengawas sekolah

  37. MONITORING DAN SUPERVISI (lanjutan...) • Oleh Pihak Lain Dalam rangka transparansi pengelolaan dana BOS, program ini dapat dimonitor oleh: • Unsur masyarakat. • Unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah/ madrasah, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.

  38. PENGAWASAN • Pengawasan Melekat • Pengawasan dan Pemeriksaan Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan olehpimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah.Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepadasekolah.

  39. PENGAWASAN • Pengawasan Fungsional Internal Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOS secara internal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional serta Inpektorat DaerahProvinsi dan Kabupaten/Kota. Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

  40. PENGAWASAN • Pengawasan Eksternal Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasanprogram BOS adalah Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP). Instansi ini juga bertanggung jawabuntuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembagatersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit

  41. PENGAWASAN • Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap program BOS.

  42. PENGAWASAN • Pengawasan Masyarakat Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS,program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah,Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Lembaga tersebutmelakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaanprogram BOS di sekolah, namun tidak melakukan audit.Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaanBOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawasfungsional atau lembaga berwenang lainnya.

  43. PENGAWASAN • Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akandijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepadaoknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalamberbagai bentuk, misalnya: • Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan danundang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunanpangkat, mutasi kerja)

  44. LANJUTAN PENGAWASAN • Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOS yang terbukti disalahgunakan kepadasatuan pendidikan atau ke kas negara. • Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan,penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atauterbukti melakukan penyimpangan dana BOS. • Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuanpendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnyakepada Kab/Kota dan Provinsi, bilamana terbukti pelanggarantersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untukmemperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan

  45. TO BECONTINUED P E L A P O R A N

More Related