Traficking

1. PERDAGANGAN ANAKOleh :M. Nurwahid, SESurabaya, Maret 2009

2. Konvensi Hak Anak, Pasal 35 “Hak anak atas perlindungan dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak untuk tujuan dan bentuk apapun”

3. PENGERTIAN ANAK “Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan di capai lebih cepat” (KHA,pasal 1)

4. Trafiking atau perdagangan orang, merupakan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia yang terorganisir antar negara, serta melanggar hak asasi manusia. Peredaran uang dari trafiking ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan senjata api dan narkoba. Dan pihak-pihak yang terlibat juga makin kompleks dengan menggunakan media maya, sehingga bila salah seorang tertangkap, maka seketika itu pula jaringan tersebut mengubah alamat Internet Protokol (IP), sehingga menyelamatkan anggota jaringan yang lain. Maka tanggal 12 Desember tahun 2000 disahkan protokol tambahan untuk mencegah, membasmi, dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, sebagai tambahan atas Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang perlawanan kejahatan transnasional terorganisir. Protokol ini disebut sebagai protokol palermo, Indonesia juga ikut menandatangani.

5. PROTOKOL PALERMO(pasal 3) a. Perdagangan manusia sebagai “Rekutmen, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, denagan penculikan, muslihat atau tipu daya, dengan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rawan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan sadar (Consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Ekspoitasi meliputi setidak-tidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. b. Persetujuan dari seseorang korban perdagangan manusia untuk maksud eksploitasi sebagaimana termaktub dalam sub paragraf (a) pasal ini akan menjadi tidak relevan dimana segala cara yang disebutkan dalam sub paragraf (a) telah digunakan; c. Rekrutmen, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap “ perdagangan orang” walupun tidak melibatkan cara-cara seperti yang ditetapkan dan sub paragraph (a) dari pasal ini” d.  “Anak” berarti orang yang umurnya kurang dari 18 tahun.

6. UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO) No.21 tahun 2007, (pasal 1)Perdagangan orangadalah tindakan perengkutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.“EKSPLOITASI”adalah: Suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang/badan hukum untuk menguntungkan diri sendiri/kelompok dengan cara memakai orang lain/korban, dengan paksaan, kekerasan, ancaman, tipu daya dan iming-iming.

7. TRAFFICKING PROSES METODE TUJUAN PEREKRUTAN PENGANGKUTAN PENGIRIMAN PENAMPUNGAN PENERIMAAN • ANCAMAN • KEKERASAN • PENCULIKAN • PENIPUAN • PEMALSUAN • PEMAKSAAN • JERATAN HUTANG • POSISI RENTAN • PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN Eksploitasi : Seksual (prostitusi, pengantin pesanan) Tenaga (Kerjapaksa, kerja namun upah tidak dibayar, Perbudakan, dll) Pengambilan organ tubuh

8. ALUR TRAFIKING DAERAH ASAL TRANSIT TUJUAN

9. POLA-POLA TRAFIKING:-Perdagangan anak untuk tujuan prostitusi,- Untuk pembantu rumah tangga- Untuk tenaga kerja Indonesia wanita (TKW)- Sebagai pengedar narkoba- Kerja diperkebunan- Untuk bekerja di jermal.

10. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TRAFIKINGDalam kasus perdagangan anak penyebab terjadinya adalah:- Kemiskinan (permasalahan ekonomi)- Kurangnya pendidikan dan informasi

11. FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN DAN ANAK TERJERUMUS MENJADI KORBAN TRAFIKING • FAKTOR PENDORONG • KEMISKINAN • KELANGKAAN PELUANG KERJA YG MINIM DI DESA • FAKTOR SOSIAL BUDAYA BERUPA KETIMPANGAN ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN , KAWIN MUDA, KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, PENDIDIKAN KURANG.PUTUS SEKOLAH. • FAKTOR PENARIK • DUNIA INDUSTRI KOTA YG PESAT-- PARIWISATA • TERGIUR KEBERHASILAN TEMAN YG SUKSES BEKERJA DIKOTA

12. FAKTOR PENDORONG Merupakan faktor yang memaksakan seseorang meninggalkan daerah mereka/ pindah atau dipindahkan, biasanya termasuk adanya kemiskinan, perpecahan keluarga, kekerasan, kurangnya kesempatan kerja, tekanan keluarga, atau rasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, diskriminasi atau marjinalisasi.

13. FAKTOR PENARIK Perbedaan ekonomi yang membuat daerah atau kota sekitar atau negara tetangga, kelihatan bisa menjadi sumber, permintaan buruh yang murah atau penurut, permintaan untuk pelayanan sex.

14. YANG TERLIBAT DALAM TRAFIKING:- Korban trafiking- Pelaku trafiking( pengirim/penerima)- Pendamping- Masyarakat- Pemerintah

15. KORBAN Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau social yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

16. PELAKU Seseorang / korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

17. PENDAMPING Pekerja social yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya.

18. MASYARAKAT Perseorangan,keluarga,kelompok, dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan.

19. PEMERINTAH Pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah

20. CATATAN- Dalam melakukan pencegahan perdagangan anak dan/atau melakukan pendampingan terhadap korban perdagangan anak di daerah asal, transit dan tujuan harus mengutamakan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:a.     Nondiskriminasi.b.     Kepentingan yang terbaik utuk anak.c.      Hak hidup,kelangsungan hidup, dan perkebangan;d.     Penghargaan terhadap pandangan dan pendapat anak.

21. Prinsip-prinsip yang melandasi perlakuan terhadap korban:Sebagai konsekuensi dari pengakuan pemerintah terhadap protocol PBB mengenai Trafiking, maka prisip-prinsip yang melandasi perlakuan terhadap korban trafiking di Indonesia adalah sebagai berikut:

22. 1. Perlakuan yang wajar dan manusiawi.Cara penyidikan, investigasi dan penapsiran bukti-bukti tidak boleh merendahkan martabat korban, ketentuan ini harus 2. Penyediaan informasi yang cukup kepada korban.Informasi harus diberikan sejak tahap paling awal hingga akhir, dan harus relevan serta jelas. Termasuk disini adalah informasi mengenai hak-hak korban untuk didampingi pengacara, pekerja social, konselor, shelter serta (dalam proses pemeriksaan oleh polisi/aparat penegak hukum) perempuan.3. Penghormatan terhadap privasi korban.Bagi korban,yang mengalami trauma psikis atau mengalami ancaman karena posisinya sebagai korban,maka aparat pengak hukum harus merahasiakan atau tidak membuka informasi perihal identitas korban trafiking. Ini untuk kepentingan privasi dan keselamatan korban.4. Jaminan perlindungan keamanan pihak korban.Kemanan korban, kelurga korban harus diutamakan. Ini untuk melindungi korban dari intimidasi, ancaman tindak balasan oleh terdakwa atau teman-teman mereka.

23. 5. Penyediaan pendampingan dan bantuan.Termasuk perujukan korban pada lembaga-lembag swadaya masyarakat yang bergerak pada pendampingan korban.Selama proses penyidikan, pemeriksaan, serta selama persidangan, korban harus tetep bisa menerima pelayanan dan dukungan dari lembaga-lembaga sosial.6. Perlakuan khusus bagi anak-anak.UUPA pasal 64 (3) menetapkan bahwa korban anak harus diberikan perlindungan khusus berupa upaya-upaya:a.      Rehabilitasib.     Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa untuk menghindari stigmatisasi.c.     Memberikan jaminan keselamatan.d.     Pemberian kesempatan untuk mendapatkan informasi mengenai perkaranya.e.      Khusus untuk kasus eksploitasi seksual terhadap anak, juga apabila terdakwa adala anak-anak, wajib diperiksa dalam persidangan tertutup.

24. 7. Pengambilan keterangan atau kesaksian korban trafiking harus memenuhi standar sbb:a.      pengambilan keterangan/kesaksian harus dilakukan oleh petugas yang terlatih secara khusus.Dan dilakukan dalam lingkungan atau suasana yang tidak menyudutkan korban.b.     Atas permohonan korban, maka petugas yang mengambil keterangan harus berjenis kelamin sama dengan korban.c.     Jika seorang korban mengajukan permohonan untuk dapat didampingi, missal seorang pekerja social, maka keinginannya itu patut dikabulkan.d.     Korban setiap saat harus diperkenankan pergi meninggalkan ruang pemeriksaan.e.     Pertanyaan yang di ajukan, serta tehnik atau cara bertanya haruslah tidak menyudutkan korban; missal dalam kasus perkosaan, petugas menanyakan “siapa saksi saat kejadian itu”

25. UU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Pasal 2 Setiap orarg yg melakukan perekrutan , pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yg memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara RI dipidana penjara paling singkat 3 th dan paling lama 15 th dan pidana denda paling sediakit 120 jt dan paling banyak 600 jt rupiah Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang tereksploitasi maka pelaku dipidana dg pidana yg sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1

26. SIAPA PEREMPUAN YG RENTAN MENJADI KORBAN TRAFIKING • PEREMPUAN MUDA DAN KELUARGA MISKIN FAKTOR PENDORONG • PEREMPUAN YANG ORANG TUANYA SUDAH MENINGGAL • JANDA ATAU PEREMPUAN YG SUDAH BERCERAI • PEREMPUAN DENGAN PENDIDIKAN KURANG • PEREMPUAN YANG TINGGAL DALAM LINGKUNGAN YANG MENGHADAPI MASALAH SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK YG SERIUS. • PEEMPUAN YANG MENGHADAPI SITUASI KRISIS DAN TEKANAN EKONOMI YANG KRONIS • PEREMPUAN YANG MENCARI PEKERJAAN TERGIUR TEMAN  FAKTOR PENARIK • PEREMPUAN YANG LUGU

27. PROSES PELAKU MEMPERDAYA KORBAN TRAFIKING • DILAKUKAN DIMALAM HARI DI ZONA PUBLIK ATAU DI DESA • MENAWARKAN PEKERJAAN DG IMING2 GAJI BESAR DAN DIJANJIKAN DIPEKERJAKAN DI TOKO, RESTORAN TETAPI TIDAK DISEBUTKAN ALAMAT TEMPAT BEKERJA • MEMINTA KORBAN UNTUK MENGAJAK TEMANYA YG LAIN • TIDAK PERLU MEMBUAT LAMARAN KERJA,TDK ADA PUNGUTAN UANG, BIAYA PERJALANAN JUGA DITANGGUNG PELAKU ,TETAPI NANTINYA MENJADI JERATAN HUTANG • PELAKU JIKA PERLU BERPURA PURA MEMINTA IJIN KE KELUARGA KORBAN • UNTUK KASUS DIKOTA BESAR , KORBAN PERTAMAKALI BERKENALAN DIAJAK SALAMAN DILANJUTKAN JALANJALAN, DITRAKTIR MAKAN KEMUDIAN DIMINTA PELAKU UNTUK MENEMANI UNTUK SUATU URUSAN TANPA MENYEBUTKAN TEMPATNYA .

28. BAGI KORBAN YG SUDAH TERPEDAYA BIASANYA MEREKA AKAN DIINAPKAN DI HOTEL KELAS MELATI ,TERKADANG DIPEREMUKANDG AGEN PEREKRUT DG ALASAN UTK DISELEKSI • BILA KORBAN BERUBAH PIKIRAN DAN SADAR KALO DIPERDAYA PELAKU TIDAK SEGAN -SEGAN MENGUNAKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN BUNUH • ADA YANG DIPACARI KEMUDIAN DIPERAWANI LALU DIJUAL DILOKALISASI KEMUDIAN DITINGGAL

32. PERBANDINGAN DATA KASUS 2006-2007 ANAK (A) : 97 : 87 DEWASA (D) : 381 : 377

33. PENUTUP: • MARI SELAMATKANKAUM PEREMPUAN DAN ANAK CUCU KITA dari IMING-IMING PERDAGANGAN ORANG, SERTA Wujudkan KEPENTINGAN YANG TERBAIK UNTUK MEREKA SEKARANG JUGA !!! TERIMA KASIH !!