1 / 28

PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI

PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

habib
Télécharger la présentation

PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI

  2. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah, • DirubahdenganUndang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentangPerubahanAtasUndang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah. • DigantidenganUndang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah.

  3. Definisi • Pajak Daerah adalahkontribusiwajibkepada Daerah yang terutangolehorangpribadiataubadan yang bersifatmemaksaberdasarkanUndang-Undang, dengantidakmendapatkanimbalansecaralangsungdandigunakanuntukkeperluan Daerah bagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat. • Retribusi Daerah adalahpungutan Daerah sebagaipembayaranatasjasaataupemberianizintertentu yang khususdisediakandan/ataudiberikanolehPemerintah Daerah untukkepentinganorangpribadiatauBadan

  4. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah • Peranan PAD dalam APBD: • Provinsi : 51% • Kabupaten/Kota : 7% • 2. Basis pajak daerah sangat terbatas. • Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah memiliki potensi yang relatif kecil. • 3. Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD • ”open-list” • 4. Pengawasan pungutan daerah kurang efektif. •  Sistem pengawasan bersifat ”Represif” •  Tidak ada sanksi bagi yang melanggar. LATAR BELAKANG KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH enny, 2008

  5. 1. Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan PAD 2. Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’:  Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an  Perda bertentangan dengan kepentingan umum  Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut  Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah  Pungutan tanpa dasar hukum 3. Dampak:  Kepastian hukum kurang  Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat  Menghambat kegiatan investasi di daerah LATAR BELAKANG IMPLIKASI DI DAERAH enny, 2008

  6. 1. Memperbaiki sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. • 2. Penguatan perpajakan daerah • (local taxing empowerment) • Meningkatkan efektivitas pengawasan • pungutan daerah • 4. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD enny, 2008

  7. ALASAN HUKUM • Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk menyesuaikan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang PEMDA sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU PEMDA dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. • UU PDRD berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 • Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah sampai 31 Desember 2013 sepanjang belum ada Perda terkait. • Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah setelah 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. • Ketentuan mengenai Pajak Rokok mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. enny, 2008

  8. POKOK-POKOK PERUBAHAN enny, 2008

  9. SISTIM PEMUNGUTAN enny, 2008

  10. PAJAK DAERAH • PAJAK PROVINSI : • a. Pajak Kendaraan Bermotor; • b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; • c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; • d. Pajak Air Permukaan; dan • Pajak Rokok. • PAJAK KABUPATEN/KOTA : • a. Pajak Hotel; • b. Pajak Restoran; • c. Pajak Hiburan; • d. Pajak Reklame; • e. Pajak Penerangan Jalan; • f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; • g. Pajak Parkir; • h. Pajak Air Tanah; • i. Pajak Sarang Burung Walet; • j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan • k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. enny, 2008

  11. PERLUASAN OBJEK PAJAK enny, 2008

  12. PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI enny, 2008

  13. PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH enny, 2008

  14. PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH enny, 2008

  15. Retribusi Jasa Umum PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH enny, 2008

  16. RETRIBUSI JASA USAHA enny, 2008

  17. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU enny, 2008

  18. TARIF MAKSIMUM PROVINSI enny, 2008 **Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun)

  19. TARIF MAKSIMUM KAB/KOTA enny, 2008

  20. PENETAPAN TARIF enny, 2008

  21. PENGAWASAN enny, 2008

  22. SANKSI enny, 2008

  23. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI *) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota enny, 2008

  24. EARMARKING (PENGELOLAAN) enny, 2008

  25. INSENTIF PEMUNGUTAN enny, 2008

  26. MASA BERLAKU enny, 2008

  27. PERATURAN PELAKSANA enny, 2008

  28. IMPLIKASI SOSIAL & EKONOMI 1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk : a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; b. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka pengawasan peredaran rokok illegal. 2. Meningkatkan kepastian hukum. 3. Meningkatkan pelayanan publik  Masyarakat tidak dipungut secara berlebihan 4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif (business friendly). enny, 2008

More Related