1 / 8

PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA

PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA NON YURIDIS. SARANA NON YURIDIS : PELAKSANA NEGARA PUSAT SIPIL

haley-cantrell
Télécharger la présentation

PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA NON YURIDIS

  2. SARANA NON YURIDIS : PELAKSANA NEGARA PUSAT SIPIL DAERAH PEGAWAI NEGERI BUMN TNI SWASTA PENDIDIKAN PERBANKAN KESEHATAN Dsb

  3. Pegawai Negeri : A> Sipil UU NO.8 / 1974 “ UU Ttg : Pokok-pokok Kepegawaian UU NO.43 / 1999 UU Ttg :” Perubahan UU Mo.8 / l974 tentang Pokok Kepegawaian “

  4. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : • UU No,8 / l974 : • a>Pegawai Negeri Sipil • + PNS Pusat • PNS Daerah • b> Anggota Angkatan Bersenjata Republik • Indonesia

  5. UU No.43 / 1999 : • Pegawai Negeri Sipil • * PNS Pusat • PNS Daerah • Anggota Tentara Nasional Indonesia • Anggota Kepolisian Negara RI • BUMN : Perjan • Perum UU No.9 /l969 • Pesero

  6. Yang Tidak termasuk Pegawai Negeri : 1.Pejabat Negara 2.Pegawai desa 3.Pegawai perum 4.Pekerja Harian Honorer 5.Pegawai Dengan Ikatan Dinas

  7. PEJABAT NEGARA : • “Pimpinan dan Anggota lembaga tertinggi / Tinggi • Negara sebagimana dimaksud dalam UUD l945 dan • Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- • Undang .( Pasal 1 (4 ) “ ; • Pejabat Negara terdiri atas : • - Presiden & Wakil Presiden • - Ketua,Wakil ketua dan Anggota Majelis • Permusyawaratan Rakyat ; • - Ketua,Wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan • Rakyat

  8. Ketua,Wakil ketua,Ketua Muda dan Hakim Agung • pada Mahkamah Agung serta ketua,Wakil Ketua dan • Hakim pada Semua badan peradilan ; • Ketua,Wakil ketua dan Anggota Badan pemeriksa • keuangan ; • Menteri dan Jabatan setingkat Menteri • Gubernur dan Wakil Gubernur • Bupati/Walikota dan Wakil Bupati / Wakil Walikota • Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh UU • Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri • yang berkedudukan sebagai Duta besar Luar Biasa • dan berkuasa penuh .

More Related