1 / 16

Musnanda Satar, SSi , MT

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD). Musnanda Satar, SSi , MT. Sarmi October 2012. Pengertian. Rencana Pembangunan Jangka Panjang /RPJP D merupakan rencana pembangunan daerah 20 tahun

ham
Télécharger la présentation

Musnanda Satar, SSi , MT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan JangkaPanjangdanMenengah Daerah (RPJP/MD) Musnanda Satar, SSi, MT Sarmi October 2012

  2. Pengertian • Rencana Pembangunan JangkaPanjang/RPJP D merupakanrencanapembangunandaerah 20 tahun • Rencana Pembangunan JangkaMenengah/RPJM D merupakanrencanapembangunan 5 tahun Daerah

  3. LandasanHukum • Undang-UndangNomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, • Undang-UndangNomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara • Undang-UndangNomor 25 tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional • UU No. 32 Tahun 2009, TentangPengelolaanLingkunganHidup • PP no 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah • PERMENDAGRI No 54 tahun 2010 tentangPelaksanaan PP no 8 tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah • SuratEdaranMenteriDalamNegeri No 050-2020-SJ Tahun 2005 tentangPedomanPenyusunan RPJP Daerah danRPJM Daerah

  4. Penyusunan RPJP/M harusmemperhatikanhalberikut: • RPJP Daerah Provinsimengacupada RPJP Nasional; • RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacupada RPJP Daerah Provinsi; • Memperhatikanseluruhaspirasipemangku-kepentinganpembangunanmelaluipenyelenggaraanmusrenbang RPJP Daerah; • ApabilaRPJP di atasnyabelumtersedia, makapenyusunan RPJP Daerah Provinsidanatau RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukansecarasimultandanterkoordinasi. • Penyusunan RPJP/M harusdilakukandenganmelakukanKajianLingkunganHidupTrategis/KLHS.

  5. DAFTAR ISI DAN SUBSTANSI BAHASAN RPJP DAERAH. BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang (Latarbelakangpembentukan Daerah; pengertian RPJP Daerah; dan proses penyusunan RPJP Daerah). 1.2. MaksuddanTujuan (Menjabarkanmaksuddantujuandaripenyusunan RPJP Daerah, menjadipedomandalampenyusunanrencanapembangunanjangkamenengahdaerah, danmenjadiacuandalampenyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota). 1.3. LandasanHukum (Undang-Undang, PeraturanPemerintah, danperaturanperundanganlainnyatermasukUndang-Undangpembentukandaerahdanrencanatataruangwilayah). 1.4. Hubungan RPJP Daerah DenganDokumenPerencanaanLainnya (Mengacupadaarahpembangunanpada RPJP Nasional/Provinsi, memperhatikantujuandibentuknyadaerah, memperhatikanRencana Tata Ruang Wilayah danRencana Tata RuangPulau). 1.5. SistematikaPenulisan (Menguraikanpokokbahasandalampenulisan RPJP Daerah ini).

  6. BAB II. KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH • 2.1. KONDISI DAN ANALISIS 2.1.1. GeomorfologidanLingkunganHidup Input: Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): • permasalahan • capaian/keberhasilan Analisis: • proyeksipeluang • proyeksiancaman • proyeksipermasalahan • proyeksikeberhasilan Output PrediksiKondisiGeomorfologidanLingkunganHidup 2.1.2.Demografi Input: Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): • permasalahan • capaian/keberhasilan Analisis: - proyeksipeluang - proyeksiancaman - proyeksipermasalahan - proyeksikeberhasilan Output PrediksiKondisiDemografi

  7. 2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam Input: Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): - permasalahan - capaian/keberhasilan Analisis: - proyeksipeluang - proyeksiancaman - proyeksipermasalahan - proyeksikeberhasilan Output • PrediksiKondisiEkonomidanSumberDayaAlam 2.1.4. SosialBudayadanPolitik 2.1.5. Prasaranadansarana 2.1.6.Pemerintahan 2.1.7. Data/informasilainnya yang mendukungdandianggappenting. • 2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH (Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis).

  8. BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH • 3.1. Visi (Visiadalahrumusanumummengenaikeadaan yang diinginkanpadaakhirperiodeperencanaan, untukmewujudkansatusasaran yang mungkindicapaidalamjangkawaktutertentu. Visibukanmerupakan jargon danatau motto). • 3.2. Misi (Misiadalahrumusanumummengenaiupaya-upaya yang akandilaksanakanuntukmewujudkanvisi). • 3.3. Arah Pembangunan Daerah (Arah Pembangunan Daerah adalahstrategiuntukmencapaitujuanpembangunanjangkapanjangdaerah, yang meliputi: • ArahanUmum Pembangunan JangkaPanjang, utamanyamemuatkaidahdanstrategipelayananumumpemerintahandanpelayanandasar yang menjaditanggungjawabdankewajibanPemerintah Daerah. • Peransub-wilayahpembangunan di daerahnya yang mengacupadaRencana Tata RuangWilayah). • BAB IV. PENUTUP (RPJP Daerah menjadipedomanbagiseluruhpemangku-kepentinganpembangunandalampenyelenggaraanpemerintahandaerah, sebagaikoridordalampenyusunanvisi, misidan program calonKepala Daerah, danpedomandalampenyusunan RPJM Daerah)

  9. PenyusunanRPJM harusmemperhatikanhalberikut: • RPJM Daerah Provinsiberpedomanpada RPJP Daerah Provinsisertamemperhatikan RPJM NasionaldanStandarPelayanan Minimal yang telahditetapkan; • RPJM Daerah Kabupaten/Kota berpedomanpada RPJP Daerah kabupaten/kotasertamemperhatikan RPJM Daerah ProvinsidanStandarPelayanan Minimal yang telahditetapkan; • Memperhatikanseluruhaspirasipemangku-kepentinganpembangunanmelaluipenyelenggaraanmusrenbang RPJM Daerah; • ApabilaRPJM Daerah Provinsibelumtersedia, makapenyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota memperhatikanRenstradaProvinsi; • SebelumRPJP Daerah ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetapdilaksanakandenganmengesampingkan RPJP Daerah sebagaipedoman.

  10. BaganAlurPenyusunan RPJM

  11. Alurdankaitan

  12. Contoh Proses Penyusunan RPJP/M

  13. DAFTAR ISI DAN SUBSTANSI BAHASAN RPJM DAERAH. BAB I PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang 1.2. DasarHukumPenyusunan 1.3. HubunganAntarDokumen 1.4. SistematikaPenulisan 1.5. MaksuddanTujuan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. AspekGeografidanDemografi 2.2. AspekKesejahteraanMasyarakat 2.3. AspekPelayananUmum 2.4. AspekDayaSaing Daerah

  14. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.1. KinerjaKeuanganMasaLalu 3.2. KebijakanPengelolaanKeuanganMasaLalu 3.3. KerangkaPendanaan BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. IsuStrategis BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. TujuandanSasaran BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalambagianinidiuraikanstrategi yang dipilihdalammencapaitujuandansasaransertaarahkebijakandarisetiapstrategiterpilih.

  15. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalambagianinidiuraikanhubunganantarakebijakanumum yang berisiarahkebijakanpembangunanberdasarkanstrategi yang dipilihdengan target capaianindikatorkinerja. Perludisajikanpenjelasantentanghubunganantara program pembangunandaerahdenganindikatorkinerja yang dipilih. BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Dalambagianinidiuraikanhubunganurusanpemerintahdengan SKPD terkaitbeserta program yang menjaditanggungjawab SKPD. Padabagianini, disajikan pula pencapaian target indikatorkinerjapadaakhirperiodeperencanaan yang dibandingkandenganpencapaianindikatorkinerjapadaawalperiodeperencanaan. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapanindikatorkinerjadaerahbertujuanuntukmemberigambarantentangukurankeberhasilanpencapaianvisidanmisikepaladaerahdanwakilkepaladaerahpadaakhirperiodemasajabatan. Hal iniditunjukandariakumulasipencapaianindikator outcome program pembangunandaerahsetiaptahunatauindikatorcapaian yang bersifatmandirisetiaptahunsehinggakondisikinerja yang diinginkanpadaakhirperiode RPJMD dapatdicapai. Suatuindikatorkinerjadaerahdapatdirumuskanberdasarkanhasilanalisispengaruhdarisatuataulebihindikatorcapaiankinerja program (outcome) terhadaptingkatcapaianindikatorkinerjadaerahberkenaan. BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

  16. PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD • Kepaladaerahmenyampaikanrancanganperaturandaerahtentang RPJMD kepada DPRD untukmemperolehpersetujuanbersama, paling lama 5 (lima) bulansetelahdilantik. • Penyampaianrancanganperaturandaerahtentang RPJMD denganlampiranrancanganakhir RPJMD yang telahdikonsultasikandenganMenteri/Gubernurdisertaidengan : • beritaacarakesepakatanhasilmusrenbang RPJMD; dan • suratMenteri/Gubernurperihalhasilkonsultasirancanganakhir RPJMD. • Mekanismepembahasandanpenetapanrancanganperaturandaerahtentang RPJMD dengan DPRD sesuaidenganketentuanperundang-undangan • Rancanganperaturandaerahtentang RPJMD provinsi/kabupaten/kotaditetapkanmenjadiperaturandaerahtentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulansetelahkepaladaerahterpilihdilantik. • Peraturandaerahtentang RPJMD provinsidisampaikankepadamenteri paling lama 7 (tujuh) harisetelahditetapkanuntukdiklarifikasidanperaturandaerahtentang RPJMD kabupaten/kota, disampaikankepadaGubernuruntukdiklarifikasidengantembusankepadamenteri.

More Related