1 / 10

SKEMA UPAYA HUKUM ATAS PENERBITAN skp (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT)

SKEMA UPAYA HUKUM ATAS PENERBITAN skp (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT). WAJIB PAJAK. skp. Kantor Pelayanan Pajak. Tidak setuju terhadap pokok pajak Tetapi jangka waktu penyampaian keberatan telah lewat (3 bulan). Mengajukan Pembatalan Hasil Pemeriksaan. Mengajukan Pembetulan.

hume
Télécharger la présentation

SKEMA UPAYA HUKUM ATAS PENERBITAN skp (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SKEMA UPAYA HUKUM ATAS PENERBITAN skp(SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT) WAJIB PAJAK skp Kantor Pelayanan Pajak Tidak setuju terhadap pokok pajak Tetapi jangka waktu penyampaian keberatan telah lewat (3 bulan) Mengajukan Pembatalan Hasil Pemeriksaan Mengajukan Pembetulan Mengajukan Keberatan Mengajukan Permohonan Pengurangan /Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 36 (1) d KUP PembetulanPasal 16 KUP KeberatanPasal 25/26 KUP Pasal 36 (1) a KUP Pasal 36 (1) b KUP Dapat diajukan 1x Dapatdiajukan Max 2x Pasal 23 UU KUP Banding ke Pengadilan Pajak Gugatan ke Pengadilan Pajak Peninjauan Kembali ke MA

  2. SKEMA UPAYA HUKUM ATAS PENERBITAN STP WAJIB PAJAK STP Kantor Pelayanan Pajak Mengajukan Permohonan Pengurangan/Pembatalan STP Mengajukan Permohonan Pembetulan Mengajukan Permohonan Pengurangan /Penghapusan Sanksi Administrasi PembetulanPasal 16 KUP Pasal 36 (1) a KUP Pasal 36 (1) c KUP Gugatan ke Pengadilan Pajak Peninjauan Kembali ke MA

  3. skp Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy • Syarat Formal • Bahasa Indonesia • Satu Surat untuk satu ketetapan • Perhitungan pajak cfm WP • Alasan keberatan yang jelas • Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui WP dalam SPHP • Diwakili (tanda tangan surat) oleh wakil sesuai pasal 32 KUP Surat Keberatan WP Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Surat Keputusan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat PROSES KEBERATAN • Keputusan keberatan dapat berupa: • Menerima sebagian • Menolak • Menerima seluruhnya • Menambah Pajak terutang Dikembalikan, dan dianggap bukan Surat Keberatan Dalam Jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimkan SKP >>>>>>> Diterima KPP kepada Surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan formal Paling lama dalam Jangka waktu 12 bulan Sejak tanggal surat keberatan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan Keberatan

  4. skp/ STP Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy • Syarat Formal • Bahasa Indonesia • Satu Surat untuk satu ketetapan • Alasan permohonan • Tidak keberatan atas pokok pajak • Wajib Pajak telah melunasi pajak terutang Surat Permohonan WP Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan PROSES PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI (PASAL 36 AYAT 1 a KUP) Tidak Setuju • Keputusan dapat berupa: • Menerima sebagian • Menolak • Menerima seluruhnya Dikembalikan Surat Keputusan Pengurangan /Penghapusan Sanksi Administrasi Tanpa batasan Wakt pengajuan Wajib Pajak dapat Mengajukan Permohonan Kembali Maks 2 X. dalam Jangka Waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan. Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy kepada Surat Permohonan tidak memenuhi persyaratan formal

  5. skp Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy • Syarat Formal • Bahasa Indonesia • Satu Surat untuk satu ketetapan • Menyebutkan jumlah pajak terutang menurut Wajib Pajak disertai alasan pendukungnya. Surat Permohonan WP Surat Keputusan Pengurangan /Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan PROSES PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAKYANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT 1 b KUP) • Keputusan dapat berupa: • Menerima sebagian • Menolak • Menerima seluruhnya Dikembalikan Dalam Jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan >>>>>>> Diterima KPP Jika WP mengajukan permohonan yang kedua kepada Surat Permohonan tidak memenuhi persyaratan formal

  6. STP Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy • Syarat Formal • Bahasa Indonesia • Satu Surat untuk satu ketetapan • Menyebutkan jumlah pajak terutang menurut Wajib Pajak disertai alasan pendukungnya. Surat Permohonan WP Surat Keputusan Pengurangan /Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan PROSES PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAKYANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT 1 c KUP) • Keputusan dapat berupa: • Menerima sebagian • Menolak • Menerima seluruhnya Dikembalikan Dalam Jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan >>>>>>> Diterima KPP Jika WP mengajukan permohonan yang kedua kepada Surat Permohonan tidak memenuhi persyaratan formal

  7. SKP Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy • Syarat Formal • Bahasa Indonesia • Satu Surat untuk satu ketetapan • Menyebutkan jumlah pajak terutang menurut Wajib Pajak. • Tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. Surat Permohonan WP Surat Keputusan Pengurangan /Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan PROSES PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAKYANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT (1) d KUP ) • Keputusan dapat berupa: • Menerima sebagian • Menolak • Menerima seluruhnya Dikembalikan Tidak ada batasan waktu penyampaian dan hanya dapat diajukan satu kali kepada Surat Permohonan tidak memenuhi persyaratan formal

  8. Syarat Formal • Bahasa Indonesia • Satu Surat untuk satu ketetapan/surat keputusan • Mengemukakan kesalahan yang harus dibetulkan Surat Permohonan WP Surat Keputusan Pembetulan Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan PROSES PERMOHONAN PEMBETULAN (PASAL 16 KUP) SKP/STP/ Surat Keputusan • Keputusan dapat berupa: • Menambah • Mengurangkan • Menghapuskan • Lain-lain tergantung sifat kesalahan Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Keputusan Pembetulan dapat diajukan permohonan kembali kepada

  9. Surat Keputusan Keberatan WP Keputusan Banding Surat Uraian Banding 3 bulan Sidang Acara Cepat Sidang Acara Biasa Permohonan Banding Memenuhi Tidak Memenuhi Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Pengadilan Pajak PROSES PERMOHONAN BANDING Permintaan uraian banding Pemenuhan persyaratan formal

  10. WP 3 bulan Permohonan Gugatan Sidang Acara Cepat Sidang Acara Biasa Keputusan Gugatan Memenuhi Tidak Memenuhi Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Pengadilan Pajak PROSES PERMOHONAN GUGATAN PelaksanaanSurat Paksa, SPMP, Pengumuman Lelang, Keputusan selain Keberatan, SK Pembetulan sehubungan STP, keputusan ttg pasal 36 ttg STP Permintaan uraian banding Pemenuhan persyaratan formal

More Related