1 / 11

Pengertian:

Upaya Administrasi Pasal 48 & Penjelasannya UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009. Pengertian: Prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara Dilaksanakan di lingkungan sendiri.

ianna
Télécharger la présentation

Pengertian:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Upaya AdministrasiPasal 48 & PenjelasannyaUU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009

  2. Pengertian: • Prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara • Dilaksanakan di lingkungan sendiri

  3. Penilaian: Oleh instansi pemutus perselisihan dilakukan penilaian yang lengkap terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan: • Segi penerapan hukum (legalitas) • Segi kebijaksanaan (opportunitas) Yang diterapkan oleh instansi yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan

  4. Penyelesaian: • Keberatan Apabila menurut peraturan dasarnya seseorang yang terkena suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat ia setujui mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut • Banding Administratif Dimohonkan kepada instansi atasan langsung atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan. Tidak selalu keberatan membuka kemungkinan banding administratif

  5. Sarana Perlindungan Hukum • Lembaga upaya administratif memungkinkan pemulihan keserasian hubungan antar pemerintah dengan rakyat sehingga tercipta kembali kerukunan • Bila hal ini tercapai maka dengan demikian upaya administratif akan dirasakan sebagai suatu kebutuhan penyelesaian sengketa karena mampu berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum seperti halnya yang dilakukan oleh peradilan administrasi.

  6. Contoh Badan TUN • Kepegawaian • Instansi yang mengurus perijinan • BPPN

  7. Perancis • Jika seseorang merasa tidak senang pada suatu keputusan yang bertentangan dengan kelayakan, maka ia dapat mengajukan permohonan/keluhan/tuntutan yang ditujukan kepada pejabat administrasi. Hal ini disebut recours administratif • Bentuknya adalah recouts gracieux yang diajukan kepada pembuat keputusan

  8. Belanda • Keberatan sebagai prosedur pendahuluan dalam intansi pemerintah yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan • Banding administratif hanya dapat dilakukan apabila kepentingan dari suatu kebijaksanaan atau pengendalian oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi yang memikul tanggung jawab penyelesaiannya

  9. Australia • Kontrol internal (dalam lingkup pemerintahan) • Kontrol eksternal (dalam lingkup peradilan)

  10. Jepang • Prosedur pertimbangan kembali • Prosedur banding administratif

  11. PTTUN BAPEK (MENPAN & DIRJEN) C (atasan atasan langsung) B (atasan langsung) A (PNS) A ke B = keberatan A ke C & BAPEK = Banding Administratif PROSEDUR BANDING ADMINSTRATIF

More Related