1 / 36

Tanggung jawab profesi sebagai diplomat

Tanggung jawab profesi sebagai diplomat. Kuliah 1, 11 Oktober 2008 Oleh : Harry P. Haryono ( Dutabesar LBBP RI untuk Portugal 2000-2004). Pendahuluan.

ishana
Télécharger la présentation

Tanggung jawab profesi sebagai diplomat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tanggung jawab profesi sebagai diplomat Kuliah 1, 11 Oktober 2008 Oleh : Harry P. Haryono (Dutabesar LBBP RI untuk Portugal 2000-2004)

  2. Pendahuluan Berbeda dengan profesi lain seperti Hakim, Jaksa, Advokat, Arbiter, Mediator, Notaris atau Konsultan Hukum Pasar Modal yang dilakukan didalam negeri, profesi diplomat pada umumnya dilakukan di luar negeri meskipun juga di dalam negeri. Namun tidak berarti bahwa fungsi diplomat di luar negeri tidak ada kaitannya dengan hukum, justru sebaliknya banyak sekali berhubungan dengan masalah hukum. Apabila di awal kemerdekaan kebanyakan diplomat kita berpendidikan Meester in de Rechten ( SH), maka sekarang untuk menjadi diplomat tidak harus sarjana hukum melainkan bisa dari berbagai disiplin pendidikan yang lain, seperti sarjana sospol, ekonomi, sastra bahkan juga teknik dan pertanian.

  3. Apakah diplomasi itu ? Diplomasi sering diartikan dengan beberapa pengertian : • politik luar negeri • perundingan • proses dan perlengkapan perundingan • kemlu atau dinas lugri • ketrampilan berunding/bersilatlidah

  4. Namun demikian ada beberapa definisi atau batasan, a.l. a. Menurut Peraturan Menteri PAN no PER/87/ M.PAN/8/2005 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik,1961: • representing • negotiating • protecting • promoting • reporting

  5. b. Oxford English Dictionary : “Diplomacy is the management of international relations by negotiation; the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys, the business or art of the diplomatist” ; c. Sir Ernest Satow (mantan Dubes Inggris dan Kepala Departemen Perjanjian Internasional, FCO) : “Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the government of independence States”.

  6. d. R.P. Barston (Profesor Universitas Cardiff, mantan pejabat FCO) : “Diplomacy is concerned with the management of relations between States and between States and other actors. From a state perspective diplomacy is concerned with advising, shaping and implementing foreign policy. As such it is the means by which states through their formal and other representatives, as well as other actors, articulate, coordinate and secure particular or wider interests, using correspondence, private talks, exchange of views, lobbying, visits, threats and other related activities”.

  7. e. G.R.Berridge (Profesor Universitas Leceister) : Diplomacy is the conduct of international relations by negotiation rather than by force, propaganda, or recourse to law, and by other peaceful means (such as gathering information or engendering goodwill which are either directly or indirectly designed to promote negotiation”.

  8. Siapakah diplomat ? • Diplomat adalah seorang Pejabat Dinas Luar Negeri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Luar Negeri untuk melakukan kegiatan diplomatik (Pasal 1.1, Permenpan no PER/87/M.PAN/8/2005)

  9. Pejabat Dinas Luar Negeri Adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (UU no 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Peraturan Menpan PER/87/ M.PAN/8/2005) Pendidikan berjenjang Departemen Luar Negeri terdiri dari Sekdilu, Sesdilu dan Sesparlu.

  10. Jenjang jabatan dan pangkat/gelar diplomatik • Diplomat Pertama : Atase/Gol.III/a ; SekretarisIII/Gol.III/b. • Diplomat Muda : Sekretaris II/Gol.III/c ; Sekretaris I/Gol. III/d. • Diplomat Madya : Counsellor/Gol/IV/a ; MinisterCounsellor/Gol. IV/b ; Minister/ Gol.IV/c. • Diplomat Utama : Dutabesar/Gol.IV/d ; Dutabesar/Gol.IV/e

  11. Apakah tugas diplomat? • Representing adalah mewakili Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional ; • Negotiating adalah memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Indonesia melalui pendekatan dan perundingan dgn negara penerima dan organisasi internasional ; • Protecting adalah melindungi kepentingan Negara dan pemerintah Indonesia, warganegara Indonesia dan badan hukum Indonesia ;

  12. Promoting adalah meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan negara penerima atau organisasi internasional di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan nasional ; • Reporting adalah melakukan pelaporan atas hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya di negara penerima atau organisasi internasional.

  13. Tanggungjawab seorang sarjana hukum sebagai diplomat Tergantung di unit mana dia ditugaskan : Departemen Luar Negeri : Di berbagai unit kerja baik operasional (Direktorat Jenderal) maupun pendukung (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Pengkajian& Pengem bangan Kebijakan) dan lebih khusus lagi ada Direktorat Jenderal Hukum dan PerjanjianInternasional yang menangani masalah hukum dan perjanjian internasional dan bertindak sebagai legal adviser dari Pemerintah RI dan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Konsuler dan Direktorat Fasilitas Diplomatik.

  14. Perwakilan Republik Indonesia : • bilateral di negara penerima, baik pada tingkat Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal maupun Konsulat ; • multilateral di Organisasi Internasional seperti Perwakilan Tetap RI pada PBB di New York, Geneva dsb.

  15. Fungsi diplomat sebagai Legal Adviser Pemerintah RI Legal adviser Pemerintah disini adalah Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri. Direktorat ini berdasarkan UU no 24 tahun 2000 a.l. mengendalikan semua perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah RI baik di tingkat pusat dan daerah ; mengkoordinasikan kegiatan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan negara lain dan Organisasi Internasional

  16. Tugas diplomat di bidang Konsuler Antara lain adalah : • legalisasi dokumen, seperti akta kelahiran, kematian, perkawinan, kutipan akta nikah, akte notaris, surat kelakuan baik, ijazah, surat keterangan dokter, SIM,Bill of lading, Certificate of origin, surat kuasa dsb ; • fungsi cacatan sipil yaitu membuat akta kelahiran anak2 WNI yang lahir di luar negeri; • melindungi WNI di negara penerima; • menangani masalah visa, paspor, perijinan bagi penerbangan dan pelayaran dsb.

  17. Pegangan para diplomat • Di samping berpegang pada peraturan perundang2an yang berlaku untuk pegawai negeri sipil dan juga UU no 37 tahun 1999 dan UU no 24 tahun 2000, para diplomat Indonesia juga berpegang pada Konvensi2 Wina yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU no 1 dan 2 tahun 1982; • Di Indonesia belum ada kode etik untuk para diplomat yang seyogyanya dibuat oleh Organisasi Para Diplomat sehingga akan lebih obyektif pendapatnya dan dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Deplu untuk menjatuhkan sanksi jika terjadi pelanggaran oleh para diplomat. Sayangnya organisasi profesi ini belum pernah terbentuk hingga jaman reformasi ini. • Namun demikian di Departemen Luar Negeri sudah ada rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri yang akan mengatur mengenai kode etik para diplomat.

  18. PentingnyaKonvensiWina 1961 (Hub Diplo) dan 1963 (Hub.Kons) : • Indonesia belum mempunyai peraturan perundangan nasional yang mengatur secara komprehensif kaidah hukum baru yang dimuat dalam konvensi2 Wina tersebut, sehingga tidak dimengerti oleh para penegak hukum di tanah air, hakim, jaksa, polisi serta pejabat2 Ditjen Imigrasi, Ditjen Pajak dan Ditjen Beacukai) jika harus menangani masalah privileges dan immunities di Indonesia dan ini menimbulkan hal2 yang merugikan kepentingan nasional (contoh kasus) ; • Karena itu harus menjadi prioritas bagi Deplu untuk menyusunnya.

  19. Privileges dan Immunities bagi diplomat RI diluarnegeri • Diplomat RI di luar negeri memperoleh privileges dan immunities dalam menjalankan tugasnya di negara penerima berdasarkan hukum internasional yang berlaku, namun tidak berarti dia boleh melanggar hukum negara penerima ; • Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para diplomat di luar negeri, Deplu bisa mengenakan sanksi kepada ybs. • Pada dasarnya tujuan diberikannya privileges dan immunities bukanlah untuk kepentingan pribadi namun untuk memperlancar tugas2nya mewakili negara.

  20. Diplomat melakukankesalahandanpelanggaran ? Diplomat bisa diberhentikan dan dibebaskan sementara dari tugasnya jika: • selama 2 th berturut2 mendapat nilai SKI cukup atau kurang; • dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat berupa penurunan pangkat; • diberhentikan sementara sbg PNS.

  21. Terimakasih, kita istirahat 15 menit sebelum kita lanjutkan lagi • Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat dikirim melalui email : haryonohp@yahoo.com atau h.haryono@altar.pt atau haryono.harry@gmail.com dan • HP : 0817 6055 740 atau 0813 1579 7227

  22. Tanggungjawab profesi sebagai diplomat Kuliah 2, 11 Oktober 2008 Oleh : Harry P. Haryono

  23. Departemen Luar Negeri • Sekretariat Jenderal • Ditjen Aspasaf • Ditjen Amerop • Ditjen Kerjasama ASEAN • Ditjen Multilateral • Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional • Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik • Ditjen Protokol dan Konsuler • Inspektorat Jenderal • Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan • Staf Ahli

  24. DirektoratJenderalHukumdanPerjanjianInternasional • mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan perjanjian internasional ; • dalam melaksanakan tugasnya Ditjen menyelenggarakan fungsi2 sbb : 1) penyiapan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional ; 2) penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidangnya ; 3) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi ; 4) pelaksanaan administrasi Ditjen.

  25. SusunanDitjenHukumdanPerjanjianInternasional • Direktur Jenderal ; • Sekretaris Ditjen ; • Direktur Hukum ; • Direktur Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan ; • Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya.

  26. DirektoratJenderalProtokol an Konsuler • Direktur Jenderal • Kepala Sekretariat Ditjen • Direktur Protokol • Direktur Konsuler • Direktur Fasilitas Diplomatik • Direktur Perlindungan WNI dan BHI

  27. Perwakilan RI di Luar Negeri • Kedutaan Besar RI • Perwakilan Tetap RI pada Organisasi Internasional • Konsulat Jenderal RI • Konsulat RI • (Catatan : di samping wakil/pejabat Pemerintah RI terdapat pula Konsul Jenderal Kehormatan dan Konsul Kehormatan RI yang diangkat dari warganegara setempat atau warganegara lain atas biaya mereka sendiri)

  28. JabatanstrukturalDepludanjabatanfungsionaldiPerwakilan RI • Di Departemen Luar Negeri seperti halnya di departemen lainnya terdapat jabatan struktural dari Eselon 1 (Sekjen, Irjen, Dirjen), Eselon 2 (Kepala Biro,Direktur), Eselon 3 (Kabag, Kasubdit) dan Eselon 4 (Kasi, Kasubag) ; • Di Perwakilan RI tak ada jabatan struktural namun jabatan fungsional. Di samping Kepala perwakilan (Dubes, Konjen. Konsul) hanya ada seorang Head of Chancery dan sejumlah diplomat fungsional sesuai dengan tugas masing2 dan pejabat non-diplomatik yang menangani masalah administrasi keuangan.

  29. Perwakilan RI yang ditetapkan sebagai “Hardship posts” • Di masa yang lampau terdapat beberapa perwakilan RI yang ditetapkan sebagai “hardship posts”, yaitu perwakilan RI yang dianggap sulit karena faktor keamanan maupun kesejahteraan, misalnya Hanoi di masa yang lalu, demikian juga PNG dan Ethiopia. • Bagi diplomat yang ditempatkan disini umumnya penempatannya minimal hanya 2 tahun kemudian dipindahkan ke perwakilan lain yang bukan hardship post.

  30. Belumadakodeetikbagi diplomat Indonesia • Hinggakinibelumadaperaturanatauketentuan yang mengaturtentangkodeetikbagi diplomat Indonesia. Namundemikiankarena diplomat Indonesia adalah PNS, makaharusmematuhiperaturandanketentuan yang berlakubagi PNS, khususnya “PP no 30 tahun 1980 tentangPeraturanDisiplinPegawaiNegeriSipil” disampingitujugamematuhiketentuanhukuminternasional yang berlakubagikalangandiplomatik, yaitu Konvensi2 Winamengenaihubungandiplomatik, hubungankonsulersertamisikhusus.

  31. Kementerian Luar Negeri sudah memiliki rancangan keputusan Menlu mengenai kode etik yang masih dalam pembahasan dan jika sudah tuntas akan menjadi kode etik yang berlaku bagi diplomat Indonesia. • Butir-butir yang penting mengenai kode etik yang perlu untuk diplomat akan dijelaskan dan mudah-mudahan akan menjadi kode etik di masa yad.

  32. Nilainilaidasarbagi Diplomat Indonesia • ketaqwaan kepada Tuhan YME ; • kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945 ; • memiliki semangat nasionalisme ; • mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan ; • menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil; • ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan ; • menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia ; • kejujuran, profesionalisme, dan moral yang tinggi ; • netral dan tidak diskriminatif ; • memiliki semangat Jiwa Korsa yang tinggi.

  33. Kode etik Diplomat Indonesia Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Diplomat Indonesia wajib bersikap dan berpedoman pada : • Etika dalam bernegara ; • Rtika dalam menjalankan tugas ; • Etika dalam berorganisasi ; • Etika dalam bermasyarakat ; • Etika terhadap diri sendiri ; • Etika terhadap sesama Diplomat atau Pegawai Negeri Sipil.

  34. Penegakan kode etik • Diplomat Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral ; • Sanksi moral ini dibuat secara tertulis oleh Menlu ; • Sanksi berupa pernyataan tertutup atau terbuka; • Pelanggaran kode etik yang dilakukan Diplomat dinyatakan jenisnya ; • Selain sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dgn peraturan perundang- undangan atas rekomendasi Majelis kode Etik.

  35. Majelis Kode Etik • Akan ditetapkan oleh Menlu • Terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota; seorang Sekretaris merangkap Anggota; dan sekurang-kurangnya 3 orang Anggota; • Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 orang, maka jumlahnya harus ganjil. • Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

  36. Majelis Kode Etik • Keputusannya bersifat final dan diambil secara musyawarah mufakat, setelah memeriksa Diplomat Indonesia yang disangka melanggar kode etik ; ybs diberi kesempatan membela diri ; apabila tidak tercapai musyawarah mufakat keputusan diambil dgn suara terbanyak ; • MKE sampaikan keputusannya kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Diplomat yang bersangkutan.

More Related