1 / 31

HARMFUL TAX PRACTICES & INTERNATIONAL TAX AVOIDANCE

HARMFUL TAX PRACTICES & INTERNATIONAL TAX AVOIDANCE. HARMFUL TAX PRACTICES. Tax Haven Country dan Preferential Tax Regime Controlled Foreign Corporations (CFC) Transfer Pricing Thin Capitalization Treaty Shopping. CONTROLLED FOREIGN CORPORATIONS (CFC).

jaclyn
Télécharger la présentation

HARMFUL TAX PRACTICES & INTERNATIONAL TAX AVOIDANCE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HARMFUL TAX PRACTICES&INTERNATIONAL TAX AVOIDANCE

  2. HARMFUL TAX PRACTICES • Tax Haven Country dan Preferential Tax Regime • Controlled Foreign Corporations (CFC) • Transfer Pricing • Thin Capitalization • Treaty Shopping

  3. CONTROLLED FOREIGN CORPORATIONS (CFC)

  4. CONTROLLED FOREIGN CORPORATIONS (CFC) Pengertian: Perusahaan yang berkedudukandiluarnegeri (offshore company) akandianggapsebagai CFC olehsuatunegaraapabilaperusahaanluarnegeritersebutdikuasaiolehpenduduknegaratersebut.

  5. CONTROLLED FOREIGN CORPORATIONS (CFC) Potensi Permasalahan: Dengan menempatkan perusahaan di negara lain (CFC), investor dapat menunda pemajakan penghasilan yang berasal dari pengoperasian perusahaan di luar negeri dengan cara menunda pendistribusian laba (dividen) kepadanya.

  6. CONTROLLED FOREIGN CORPORATIONS (CFC) Solusi: Penerapan CFC Rule • Apabila suatu perusahaan yang berkedudukan di luar negeri (offshore company) telah dianggap sebagai CFC oleh suatu negara, maka negara tersebut berwenang menentukan saat perolehan penghasilan yang berasal dari CFC tersebut. • CFC Rule di Indonesia: - Pasal 18 ayat (2) UU PPh - PMK 256/PMK.03/2008 - PER-59/PJ/2010

  7. KMK Nomor 164/KMK.03/2002 • untukpenghasilandariusahadilakukandalamtahunpajakdiperolehnyapenghasilantersebut; • untukpenghasilanlainnyadilakukandalamtahunpajakditerimanyapenghasilantersebut; • untukpenghasilanberupadividensebagaimanadimaksuddalamPasal 18 ayat (2) UU PPh, dilakukandalamtahunpajakpadasaatperolehandevidentersebutditetapkansesuaidenganKeputusanMenteriKeuangan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:

  8. Pasal 18 ayat (2) UU PPh • besarnyapenyertaan modal WajibPajakdalamnegeritersebut paling rendah 50% (lima puluhpersen) darijumlahsaham yang disetor; atau • secarabersama-samadenganWajibPajakdalamnegerilainnyamemilikipenyertaan modal paling rendah 50% (lima puluhpersen) darijumlahsaham yang disetor. MenteriKeuanganberwenangmenetapkansaatdiperolehnyadividenolehWajibPajakdalamnegeriataspenyertaan modal padabadanusahadiluarnegeriselainbadanusaha yang menjualsahamnyadi bursa efek, denganketentuansebagaiberikut:

  9. PMK 256/PMK.03/2008 • Wajib Pajak dalam negeri yang: memilikipenyertaan modal paling rendah 50% (lima puluhpersen) darijumlahsaham yang disetorpadabadanusahadiluarnegeri; atau secarabersama-samadenganWajibPajakdalamnegerilainnyamemilikipenyertaan modal paling rendah 50% (lima puluhpersen) darijumlahsaham yang disetorpadabadanusahadiluarnegeri.

  10. PMK 256/PMK.03/2008 padabulankeempatsetelahberakhirnyabataswaktukewajibanpenyampaiansuratpemberitahuantahunanPajakPenghasilanbadanusahadiluarnegeritersebutuntuktahunpajak yang bersangkutan; atau padabulanketujuhsetelahtahunpajakberakhirapabilabadanusahadiluarnegeritersebuttidakmemilikikwajibanuntukmenyampaikansuratpemberitahuantahunanPajakPenghasilanatautidakadaketentuanbataswaktupenyampaiansuratpemberitahuantahunanPajakPenghasilan. SaatdiperolehnyadividenolehWajibPajakdalamnegeriataspenyertaan modal padabadanusahadiluarnegeriselainbadanusaha yang menjualsahamnyadi bursa efekadalah:

  11. PMK 256/PMK.03/2008 Besarnyadividen yang wajibdihitungolehWajib Pajak dalamnegerisebagaimanatersebutdiatasadalahsebesarjumlahdividen yang menjadihaknyaterhadaplabasetelahpajak yang sebandingdenganpenyertaannyapadabadanusahadiluarnegeriselainbadanusaha yang menjualsahamnyadi bursa efek. Ketentuantersebutdiatastidakberlakuapabilasebelumbataswaktusaatperolehandividensebagaimanadiaturdalam PMK ini, badanusahadiluarnegeridimaksudsudahmembagikandividen yang menjadihakWajib Pajak. Dividensebagaimanadimaksudbutir 1) dan 2) diataswajibdilaporkandalamSuratPemberitahuanTahunan Pajak Penghasilanuntuktahunpajaksaatdividentersebutdianggapdiperoleh.

  12. PMK 256/PMK.03/2008 DalamhalWajib Pajak dalamnegerimenerimapembagiandividendalamjumlah yang melebihijumlahdividen yang telahdilaporkanberdasarkanketentuan PMK ini, ataskelebihanjumlahdividentesebutwajibdilaporkandalamSuratPemberitahuanTahunan Pajak Penghasilanpadatahunpajakdibagikannyadividentersebut. DalamhalWajib Pajak dalamnegerimenerimapembagiandividenselaindividen yang telahdilaporkanberdasarkanketentuan PMK ini, dividentersebutwajibdilaporkandalamSuratPemberitahuanTahunan Pajak Penghasilanpadatahunpajakdibagikannyadividentersebut. Contohperhitungan: Perdirjen PER-59/PJ/2010

  13. Contoh: • WP A berkedudukandinegara X ygmengenakantarifpajaksebesar 25%. WP A mendirikanpersh H Ltd dinegara Y ygtdkmengenakanpajak (tax haven country). Selanjutnya H Ltd melakukaninvestasidianakpersh B Corp dinegra Z ygmengenakantarif 10%. • Saat B Corp membagikandevidenke H Ltd, akandikenakanpajakdinegra Z sebesar 10%. Devidenygditerimameruppenghasilan H Ltd ygtdkdikenakanpajakdinegara Y. Jika H Ltd membagikandevidenkepada WP A dinegara X , akandikenakanpajaksebesar 25%, sehinggalebihbaik H Ltd menahanpembagiandevidentsb. Dngdemikianpengenaanpajaksebesar 25% olehnegara X dptditunda .

  14. B corp B corp Negara Z (tarifpajak 10%) 10% 10% Negara Y (tarifpajak 0%) – Tax Haven Country H Ltd 25% Negara X (tarifpajak 25%) WP A WP A

  15. SPECIAL PURPOSE COMPANY • UU PPhpasal 18 ayat 3(b) : WP ygmelakukanpembeliansahamatauaktivapershmelaluipihak lain ataubadanygdibentukuntkmaksuddemikian (special purpose company), dapatditetapkansebagaipihakygsebenarnyamelakukanpembeliantsbsepanjang WP ygbersangkutanmempunyaihubunganistimewadngpihak lain ataubadantsbdanterdapatketidakwajaranpenetapanharga. • ketentuaninidimaksuduntkmencegahpenghindaranpjkoleh WP ygmelakukanpembeliansaham/penyertaanpadasuatupersh WPDN melaluipershluarnegeriygdidirikankhususuntktujuantsb (special purpose company)

  16. PMK No. 140/PMK.03/2010 : • Pembeliansahamatauaktiva WP badandlmnegeriolehsuatupihakataubadanygdibentukkhususuntkmaksuddemikian (special purpose company), dptditetapkansebagaipembelianygdilakukanoleh WPDN lainnya, sebagaipihakygsebenarnyamelakukanpembeliandimaksud, sepanjang: • WPDN ygditetapkansebagaipihakygsebenarnyamelakukanpembeliantsb, mempunyaihubunganistimewadngpihakataubadanygdibentuk, dngmaksudmelakukanpembeliansahamatauaktivaperusahaan (special purpose company): dan • Terdapatketidakwajaranpenetapanhargapembelian.

  17. Sahamatauaktivaperusahaansebagaimanadimaksudpadapoin (1) adalah: • Sahamatauaktivaygsebelumnyadimilikidan/ataudijaminkanoleh WPDN ygditetapkansebagaipihakygsebenarnyamelakukanpembelian, sehubungandngperjanjianutangpiutang; atau • Aktivaygmerupakanasetkredit (piutang) kepada WPDN ygditetapkansebagaipihakygsebenarnyamelakukanpembelian, sehubungandngperjanjianutangpiutang.

  18. Pihakataubadanygdibentukdenganmaksudmelakukanpembeliansahamatauaktivaperusahaan (special purpose company) sebagaimanadimaksudpadapoin (2) merupakanpihakataubadanygtidakmempunyaisubstansiusahadanygdibentukoleh WPDN ygbertujuanantara lain untukmembelisahamatauaktiva WPDN lainnya.

  19. Contoh: PT. ABC dimilikioleh XYZ LtdHongkongmelaluianakperusahaan SPV XYZ Ltd ygberadadi Cayman Island . Apabiladipandangsudahtidakmenguntungkanlagi, PT. ABC dapatdijualkeperusahaanlainnya. Namumygdijualadalahsaham XYZ LtdHongkongdi SPV XYZ Ltd Cayman Island bukansaham SPV XYZ Ltd di PT. ABC. (lihatKeputusanMenteriKeuangan No. 434/KMK.04/1999)

  20. HIJ Corp Amerika XYZ Ltd Hongkong HIJ Corp Amerika SPV XYZ Ltd Cayman Island SPV XYZ Ltd Cayman Island PT ABC Indonesia PT ABC Indonesia Jika HIJ Corp Amerikauntkmenguasai PT ABC dg caramembelisaham PT ABC langsungdari SPV XYZ Ltd Cayman Island akanterhutangPPh Ps 26 (tarif 5% ) Final Jikauntkmenguasai PT ABC dg caramembelisaham SPV XYZ Cayman Island dari XYZ Ltd HongkongtidakterhutangPPh Ps 26 (penguasantdklangsung) PT.ABC Indonesia

  21. THIN CAPITALIZATION Pengertian: Thin capitalization adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin dan modal sesedikit mungkin.

  22. THIN CAPITALIZATION Potensi Permasalahan: Pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara dapat dialihkan ke negara lain. Modus: Dalam membiayai subsidiary-nya, suatu holding company akan memberikan kontribusi berupa hutang (bukan modal).

  23. THIN CAPITALIZATION Solusi: Thin Capitalization Rules • Negara mempunyai kewenangan untuk menentukan tingkat kewajaran perbandingan hutang dan modal dalam struktur permodalan, serta sekaligus membatasi jumlah biaya bunga yang dapat dijadikan unsur pengurang penghasilan. • CFC Rule di Indonesia: - Pasal 18 (1) UU PPh - KMK Nomor 1002/KMK.04/1984 - KMK Nomor 254/KMK.01/1985

  24. Pasal 18 (1) UU PPh Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

  25. KMK Nomor 1002/KMK.04/1984 • Perbandingan antara hutang dan modal tidak boleh melebihi 3:1. • Jumlah hutang adalah jumlah rata-rata hutang pada tiap akhir bulan. • Jumlah modal adalah sebesar penyertaan modal oleh pemegang saham pada akhir tahun (termasuk Laba Ditahan). • Apabila perbandingan antara hutang dan modal tersebut melebihi 3:1, maka biaya bunga yang dapat menjadi unsur pengurang harus dihitung kembali dengan mengoreksi terlebih dahulu jumlah hutang yang diizinkan sebesar 3 x jumlah modal.

  26. KMK Nomor 1002/KMK.04/1984 Biaya bunga dihitung kembali sebagai berikut: • Hutang yang diizinkan = 3 x jumlah modal = 3 x Rp1.000.000.000 = Rp3.000.000.000 • Biaya bunga yang diizinkan: Rp1.000.000.000 x (Rp3.000.000.000/Rp5.000.000.000) = Rp600.000.000 Contoh: • Biaya bunga: Rp 1.000.000.000 • Rata-rata jumlah hutang: Rp 5.000.000.000 • Modal pada akhir tahun: Rp 1.000.000.000

  27. KMK Nomor 254/KMK.01/1985 • Penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal sebagaimana dimaksud dalam KMK Nomor 1002/KMK.04/1984 dikuatirkan dapat menghambat perkembangan dunia usaha • Pelaksanaan KMK 1002/KMK.04/1984 ditangguhkan sampai saat yang ditentukan kemudian oleh Menteri Keuangan.

  28. TREATY SHOPPING • Taxpayers who are not residents or nationals of a Contracting States have sought to obtain the benefits of a tax treaty by organizing a corporation or other legal entity in one of the Contracting States to serve as a conduit for income earned in the other Contracting State. • Merupakansuatucarauntukmendapatkanmanfaatsuatu tax treaty olehpihak yang sebenarnyatidakberhakatasmanfaat tax treaty tsb. Treaty Shopping biasanyamelibatkanparapihakygmempunyaihubunganistimewa, ataubahkamdengansengajamendirikanperusahaan yang semata-matauntktujuanpenghindaranpajak (specialpurpose company)

  29. Prevention of TREATY SHOPPING • “limitation of benefits” article in the DTA (double taxation agreement) To deny treaty benefits to a corporation that is resident of one of Contracting States but is in effect serving as a conduit for residents of some third country (in other words, income it obtains in the other Contracting State is not derived from the active conduct of a trade or business in its country of residence). • beneficial ownership • anti-abuse provision

  30. TransaksiPemberianPinjaman Negara R (Indonesia) PinjamanRp 100 M Bunga 10% PT A PT B PenghasilanBunga Rp 10M Penghasilan : Rp 10.000.000.000 PPh Ps 17 : Rp 2.500.500.000 KreditPajak : Rp 1.500.000.000 KurangByr : Rp 1.000.000.000 MemotongPPh Ps 23 : 15% X Rp 10M = Rp 1,5 M (tidak final)

  31. Treaty Shopping Indonesia Rp 100 M (penyertaan modal) Negara Tax Haven (Territorial Income) PT A PT B A Subsidiary Bunga Bunga Rp 100 milyar (pinjaman) Rp 100 milyar (pinjaman) Belanda A BV

More Related