1 / 34

Tertib Administrasi Kepegawaian

BKD Kota Salatiga 2014. Tertib Administrasi Kepegawaian. Mekanisme Kepegawaian. Laporan peremajaan data & mekanisme laporan bulanan kepegawaian : Nominatif / Rekap Pegawai . Laporan Peremajaan Data Kepegawaian . Laporan M utasi PNS dan Keluarganya. Nominatif / Rekap Pegawai.

jada-conner
Télécharger la présentation

Tertib Administrasi Kepegawaian

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BKD Kota Salatiga 2014 TertibAdministrasiKepegawaian

  2. MekanismeKepegawaian Laporanperemajaan data & mekanismelaporanbulanankepegawaian: • Nominatif/RekapPegawai. • LaporanPeremajaan Data Kepegawaian. • LaporanMutasi PNS danKeluarganya.

  3. Nominatif/RekapPegawai • BerdasarPangkat/Golongan. • Berdasar Gender. • BerdasarJabatan. • BerdasarUsia. • Berdasar Status Kepegawaian.

  4. LaporanPeremajaan Data Kepegawaian • Pengangkatan CPNS/PNS • KenaikanPangkat • KenaikanGaji • SelesaiDiklat

  5. LaporanMutasi PNS & Keluarganya • PerubahanNama • Perkawinan • Kelahiran • Perceraian • Kematian • PenanggunganAnakTiri • Pengangkatan / AdopsiAnak • Pendidikan • PindahAlamat • Pindah/MutasiInstansi • Berhenti/Pensiun

  6. FungsiMekanismeKepegawaian • Peremajaan dataelektronik & Peremajaan data fisik (arsip file kepegawaian). • Perencanaan, pembinaan, dan peningkatan kesejahteraan PNS. • Laporan peremajaan data dan mekanismelaporan bulanan kepegawaian ke BKD ProvinsiJawa Tengah, BKNdanTaspen.

  7. KartuIstri (Karis)/KartuSuami (Karsu) Dasar: KeputusanKepalaBadanAdministrasiKepegawaian Negara Nomor 1158.a/KEP/1983 tentangKartuIstri/KartuSuamiPegawaiNegeriSipil. • Karisadalah kartuidentitasbagiistriPNS. • Karsuadalah kartuidentitasbagisuami PNS. • Karis/KarsuPNS PemkotSalatigadiusul-terbitkankeKantor Regional I BKN Yogyakarta.

  8. BerkasLampiranUsulanPembuatanKaris/Karsu • SuratPengantardariKepala SKPD. • MengisiBlangkoIsianLaporanPerkawinansebanyak 2 lembar. • Foto copy SuratNikah (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • Foto copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 Lembar. • Foto copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • FotoIstri/Suamihitamputih 2X3 sebanyak 2 lembar. • JikaDuda/JandadilampirkanSuratKematian/AktaCerai (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  9. BerkasLampiranUsulanKehilanganKaris/Karsu • SuratPengantardariKepala SKPD. • MengisiBlangkoIsianLaporanKehilanganKaris/Karsusebanyak 2 lembar. • SuratKehilangandari Kantor Polisi (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • MengisiBlangkoIsianLaporanPerkawinansebanyak 2 lembar. • Foto copy SuratNikah (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • Foto copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 Lembar. • Foto copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • FotoIstri/Suamihitamputih 2X3 sebanyak 2 lembar. • JikaDuda/JandadilampirkanSuratKematian/AktaCerai (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  10. KartuPegawaiNegeriSipil (Karpeg) Dasar: KeputusanKepalaBadanAdministrasiKepegawaian Negara Nomor 01/KEP/1994 tentangPenetapanKartuPegawaiNegeriSipil. • Karpegadalah kartuidentitasbagiPNS. • Karpeg PNS PemkotSalatiga diusul-terbitkankeKantor Regional I BKN Yogyakarta.

  11. BerkasLampiranUsulanPembuatanKarpeg • SuratPengantardariKepala SKPD. • Foto copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 Lembar. • Foto copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • Foto copy STTPL (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • Fotohitamputih 2X3 sebanyak 2 lembar.

  12. BerkasLampiranUsulanKehilanganKarpeg • SuratPengantardariKepala SKPD. • MengisiBlangkoIsianLaporanKehilanganKarpegsebanyak 2 lembar. • SuratKehilangandari Kantor Polisi (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • Foto copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 Lembar. • Foto copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • Foto copy STTPL (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • Fotohitamputih 2X3 sebanyak 2 lembar.

  13. KartuTaspen Dasar: PeraturanMenteriKeuanganNomor 478/KMK.06/2002 tentangPersyaratandanBesarManfaat Tabungan HariTuabagiPegawaiNegeriSipilsebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriKeuangan Nomor:500/KMK.06/2004. • KartuTaspen adalah kartuidentitassebagaibuktikepesertaanasuransidari PT. Taspen. • KartuTaspen PNS PemkotSalatiga diusul-terbitkankePT. Taspen, Kantor Cabang Semarang.

  14. SekilasKartuTaspen SetiapPNS wajibmenjadipesertadarisuatubadanasuransisosial yang dibentukolehpemerintah, dalamhaliniadalah PT. Taspen. Sebagaibuktikepesertaan, PT. TaspenPerseromenerbitkanKartuTaspenbagipesertanya. Kepesertaanasuransidimaksudkanuntukmemberikanjaminanharituaberupapemberianuangpensiunsetiapbulandan Tabungan HariTua (THT) kepadaPNS ataukepadaahliwarisapabilapesertameninggaldunia.

  15. BerkasLampiranUsulanPembuatanKartuTaspen • SuratPengantardariKepala SKPD. • Foto copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 Lembar. • Foto copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • Foto copy SPMT (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • KP-4

  16. BerkasLampiranUsulanKehilanganKartuTaspen • SuratPengantardariKepala SKPD. • SuratKehilangandari Kantor Polisi (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • Foto copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 Lembar. • Foto copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • Foto copy SPMT (dilegalisir) sebanyak 2 lembar. • KP-4.

  17. Kartu PNS Elektronik (KPE) • Dasar: PerkaBKN Nomor 7 Tahun 2008 tentangKartuPegawaiNegeriSipilElektronik. • KPE merupakankartuidentitas PNS yang menggunakanteknologi smartcard danotentifikasisidikjari, sehinggaselainsebagaiidentitas, KPE jugadapatdimanfatkanuntukberbagailayanansepertiperbankan, kesehatan, Taspen, Taperum, danaktivitastransaksimerchant, sertafungsi-fungsi lain dalamrangkameningkatkankesejahteraan, sertamendukungprofesionalisme PNS.

  18. KPE diberikankepadasetiap PNS dantetapberlakusetelah PNS yang bersangkutanpensiun. Kepadasuami/isteridananak yang menjaditanggungan PNS diberikan KPE tambahan. KPE ininantinyaakanmenggantikanfungsi KARPEG yang selamainikitagunakan.

  19. Pengurusan KPE Salah • KPE salahmerupakanimplikasidarikesalahan SK Konversi NIP. Kesalahaninidapatberupakesalahanpenulisannama (salahhuruf, kataatauspasinama) ataukesalahan NIP (tanggallahir, TMT CPNS, ataujeniskelamin).

  20. PersyaratanPengurusan KPE Salah • Suratpengantardari SKPD . • KPE asli yang salah. • Fotocopy SK CPNS . • Foto copy SK Konversi NIP. * Persyaratandiatasdilegalisirdandibuatrangkap 2.

  21. Pengurusan KPE Rusak • KPE rusakberupakerusakanfiisik KPE sepertiterbelah, patah, ataupecahpadabagiansudut yang berakibatkartutidakberbacaolehmesin, atau media penyimpanan data yang tidakberfungsi, dansebagainya.

  22. PersyaratanPengurusan KPE Rusak • Suratpengantardari SKPD . • KPE asli yang rusak. • Fotocopy SK CPNS . • Foto copy SK Konversi NIP. * Persyaratandiatasdilegalisirdandibuatrangkap 2.

  23. Pengurusan KPE Hilang • KPE PNS yang hilangkarenapencurian, kecopetan, tertinggal, dansebagainyadapatditerbitkankembali.

  24. PersyaratanPengurusan KPE Hilang • Suratpengantardari SKPD . • SuratTandaPenerimaanLaporanKehilanganBarang/SuratBerhargadariKepolisian. • Fotocopy SK CPNS . • Foto copy SK Konversi NIP. • Foto copy rekening Bank Jateng (rekening pengganti). * Persyaratandiatasdilegalisirdandibuatrangkap 2.

  25. Cuti PNS • Cutiadalahtidakmasukkerja yang diizinkandalamjangkawaktutertentu. • PNS yang sedangmenjalankancutitahunan, cutibesar, dancutikarenaalasanpenting, dapatdipanggilkembalibekerjaapabilakepentingandinasmendesak. • Jangkawaktucuti yang belumdijalankanitutetapmenjadihakPNS yang bersangkutan.

  26. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Dasar: PP Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. SatyalancanaKaryaSatyamerupakantandakehormatan yang diberikankepadaKorpsPNS Republik Indonesia ygtelahberbaktiselama 10 atau 20 atau 30 tahunlebihsecaraterusmenerusdenganmenunjukkankecakapan, kedisiplinan, kesetiaandanpengabdiansehinggadapatdijadikanteladanbagi PNS lainnya.

  27. PersyaratanUmum : • WargaNegara Indonesia. • Memilikiintegritas moral danketeladanan. • Setiadantidakmengkhianatibangsadannegara. • Tidakpernahdipidanapenjaraberdasarkanputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetapkarenamelakukantindakpidana yang diancamdenganpidanapenjara paling sedikit 5 (lima) tahun.

  28. PersyaratanKhusus : • PNS yang telahbekerjadenganpenuhkesetiaankepadaPancasila, UUD RepublikIndonesia Tahun 1945, Negara danPemerintahsertadenganpenuhpengabdian, kejujuran, kecakapandandisiplinsecaraterus-menerus paling singkat10 tahun, 20 tahundan30 tahun. • SelamamenjadiPNS ybstidakpernahdijatuhihukumandisiplintingkatringan, sedang, beratdantidakpernahmengambilcutidiluartanggungannegara. • Melampirkanfoto copy suratkeputusanpengangkatansebagai CPNS (80%) danPNS (100%) yang dilegalisir. • Melampirkanfoto copy suratkeputusanpangkatterakhir yang dilegalisir. • Melampirkanfoto copy suratkeputusanjabatanterakhir yang dilegalisir. • Melampirkanfoto copy piagamSatyalancanaKaryaSatya10 tahun, 20 puluhtahun, apabilatelahmemilikinya yang dilegalisir. • Melampirkansurattidaksedangmenjalanihukumandisiplindarikepala SKPD yang bersangkutan. • MelampirkandaftarriwayatpekerjaandariPNS yang bersangkutan. *Catatan: Usulan dimaksud beserta lampiran dibuat dalam rangkap dua.

  29. TunjanganAnak Dasar: Pasal 16 PeraturanPemerintah No. 7 tahun 1977 tentangPenggajianPNS. • KepadaPNS yang beristeri/bersuamidiberikantunjanganisteri/suamisebesar 5% (lima persen) darigajipokok, denganketentuanapabilasuamiisterikedua-duanyaberkedudukansebagaiPegawaiNegeri, makatunjanganinihanyadiberikankepada yang mempunyaigajipokoklebihtinggi. • KepadaPNS yang mempunyaianakatauanakangkat yang berumurkurangdari 18 (delapanbelas) tahun, belumpernahkawin, tidakmempunyaipenghasilansendiri, dannyatamenjaditanggungannya, diberikantunjangananaksebesar 2% (duapersen) darigajipokokuntuktiap-tiapanak. • Tunjangananaksebagaimanadalamayat (2) diberikansebanyak-banyaknyauntuk 3 (tiga) oranganak, termasuk 1 (satu) oranganakangkat.

  30. Kesimpulandari PP No. 7 tahun 1977 pasal 16 • PNS yang beristeri/bersuamidiberikantunjanganisteri/suamisebesar 5 % darigajipokok. • PNS yang mempunyaianakatauanakangkat yang berumurkurangdari 21 (duapuluhsatu) tahun, belumpernahkawin, tidakmempunyaipenghasilansendiri, dannyatamenjaditanggungannya, diberikantunjangananaksebesar 2 % darigajipokokuntuktiap-tiapanak. • Ketentuansebagaimanadimaksuddalamayat 2 dapatdiperpanjangsampaiumur 25 (duapuluh lima) tahunapabilaanaktersebutmasihbersekolah. • Tunjangananakdiberikansebanyak-banyaknyauntuk 3 (tiga) oranganak, termasukanakangkat. • Apabilasuamiisterikedua-duanyaberkedudukansebagaiPegawaiNegeri, makatunjangankeluargadiberikankepada yang mempunyaigajipokok yang lebihtinggi.

  31. TunjanganAnak • Diberikanmaksimaluntukduaoranganak • Dalamhalpegawainegeripadatanggal 1 Maret 1994 telahmemperolehtunjangananakuntuklebihdariduaoranganak, kepadanyatetapdiberikantunjangananakuntukjumlahmenurutkeadaanpadatanggaltersebut. Apabilasetelahtanggaltersebutjumlahanak yang memperolehtunjangananakberkurangkarenamenjadidewasa, kawinataumeninggal, pengurangantersebuttidakdapatdigantikan, kecualijumlahanakmenjadikurangdaridua; besarnyatunjangananakadalah 2% per anakdarigajipokok • Tunjangananakdihentikanpadabulanberikutnyasetelahtidakmemenuhiketentuanpemberiantunjangananakataumeninggaldunia • Pegawaiwajibmelaporkanbahwaanak yang masukdalamtanggunganpegawaitersebuttelahtidakmemenuhiketentuanpemberiantunjangananakataumeninggaldunia

  32. Batas usiaanaksepertitersebutdiatasdapatdiperpanjangdariusia 21 tahunsampaiusia 25 tahun, apabilaanaktersebutmasihbersekolahdenganketentuansebagaiberikut: • dapatmenunjukansuratpernyataaandarikepalasekolah/kursus/perguruantinggibahwaanaktersebutmasihsekolah/kursus/kuliah; • masapelajaranpadasekolah/kursus/perguruantinggitersebutsekurang-kurangnyasatutahun; • tidakmenerimabeasiswa.

  33. Dokumenyang harusdisiapkanuntukbisamendapatTunjanganAnak • Aktaatausuratketerangankelahirananakdaripejabat yang berwenangpada Kantor CatatanSipil/lurah/camatsetempat. • Suratkeputusanpengadilan yang memutuskan/mensahkanperceraiandimanaanakmenjaditanggunganpenuhjanda/dudauntuktunjangananaktiribagijanda/duda yang bercerai. • Suratketerangandarilurah/camatbahwaanak-anaktersebutadalahperlutanggungansijanda/dudauntuktunjangananaktiribagijanda/duda yang suami/isterinyameninggaldunia. • SuratkeputusanPengadilanNegeritentangpengangkatananak (hukumadopsi) untuktunjangananakbagianakangkat (apabilapegawaimengangkatanaklebihdari 1 anakangkat, makapembayarantunjangananakuntukanakangkatmaksimal 1 anak).

  34. TerimaKasih 

More Related