PERPAJAKAN

1. PERPAJAKAN PERTEMUAN 2

2. 1.Dasar Hukum Pemungutan Pajak 2.Ketentuan Umum 3. NPWP 4. Penghapusan NPWP 5. Fungsi SPT 6. Kewajiban Mengisi SPT 7. Jenis SPT 8.Kewajiban Pembukuan dan Kewajiban Pencatatan 9.Pemeriksaaan 10.Penyidikan

3. 1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak • UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP • UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh • UU No 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM • UU No 12 Tahun 1985 tentang PBB • UU No 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB

4. 2. Ketentuan Umum • Pajak adalah konstribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat • Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan.

5. DASAR HUKUM Dasar hukum Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007. PENGERTIAN – PENGERTIAN Dalam pembahasan Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan akan dijumpai pengertian-pengertian atau istilah-istilah tersebut, antara lain adalah :

6. 3. NPWP • NPWP merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. • Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi syarat Subjektif dan objektif paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP

7. 4. Penghapusan NPWP Penghapusan NPWP dilakukan DJP bila : 1. WP dan / atau ahli warisnya mengajukan permohonan penghapusan NPWP karena tidak terpenuhi syarat Subjektif dan Objektif; 2. Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; 3. Wajib Pajak BUT menghentikan kegiatan usaha di Indonesia ; atau 4. Dianggap perlu dihapuskan oleh DJP ( tidak terpenuhi syarat Subjektif dan Objektif ).

8. 5.Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak PPh bahwa SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : a. Pembayaran atau pelunasan pajak tersendiri b. Penghasilan c. Harta dan Kewajiban ; dan / atau d. Pembayaran dari Pemotong dan Pemungut

9. 6. Kewajiban mengisi SPT Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas ; dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar Tandatangan dapat dilakukan secara biasa, tandatangan stempel, atau tandatangan elektronik atau digital yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tatacaranya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.

10. 7. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 1.SPT Tahunan terdiri : a. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 S) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 SS) b. SPT Tahunan PPh Badan (1771) c. SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721) 2. SPT Masa

11. 8. Kewajiban Pembukuan dan Kewajiban Pencatatan • WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pajak pembukuan • Pembukuan atau Pencatatan diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya • Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan Stelsel Akrual atau Stelsel Kas • Pembukuan sekurang – kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal penghasilan atau biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang • Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur terutang peredaran atau penerimaan bruto dan / atau penghasilan bruto

12. 9. Pemeriksaan • Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanankan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. • Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib Pajak dan untuk tujuan lain.

13. 10. Penyidikan • Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menentukan tersangkanya

14. SUBJEK PAJAK • Perluasan Pengertian Bentuk Usaha Tetap meliputi: • Gudang; • Ruang untuk promosi dan penjualan; dan • Dedicated server untuk kegiatan usaha melalui internet • Alasan Perubahan: • Memperluas hak pemajakan dengan menegaskan gudang dan ruang untuk promosi dan penjualan yang dipergunakan oleh WP luar negeri sebagai BUT; • Untuk menampung/mengantisipasi perkembangan perdagangan secara on-line (e-commerce)

15. OBJEK PAJAK • Pengalihan Hak di Bidang Pertambangan • Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah • Imbalan bunga • Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Reksadana • Surplus Bank Indonesia

16. PENGALIHAN HAK DI BIDANG PERTAMBANGAN Menegaskan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan di sektor hulu migas merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 5). Alasan perubahan: Hak/Interest di Bidang Pertambangan hulu migas adalah hak penambangan yang ketentuannya diatur tersendiri. Pengalihan hak tersebut kepada pihak lain dapat menyebabkan pemegang hak memperoleh keuntungan (capital gain). O B J E K P A J A K

17. PENGHASILAN DARI USAHA BERBASIS SYARIAH Penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah ditegaskan sebagai objek pajak. Alasan Perubahan: Perlakuan yang sama antara kegiatan usaha berbasis syariah seperti bank syariah dan lembaga keuangan syariah lain dengan kegiatan usaha dan bank serta lembaga keuangan konvensional O B J E K P A J A K

18. IMBALAN BUNGA Imbalan bunga yang diperoleh WP sehubungan dengan pelaksanaan UU KUP ditegaskan sebagai objek pajak. Alasan Perubahan: Memberi penegasan dan dasar hukum yang lebih kuat bagi fiskus untuk mengenai pajak atas imbalan bunga yang diterima WP. O B J E K P A J A K

19. BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA • Ketentuan pengecualian bunga obligasi yang diterima reksadana (Pasal 4 ayat (3) huruf j) sebagai objek PPh dicabut sehingga dalam RUU PPh penghasilan tersebut merupakan objek pajak. Alasan Perubahan: • menghilangkan distorsi dan kompetisi yang kurang sehat di antara institusi keuangan dan menciptakan kesetaraan pemungutan pajak (level playing field) terhadap para WP yang berinvestasi di obligasi. O B J E K P A J A K

20. SURPLUS BANK INDONESIA Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak. Alasan Perubahan: Menyelaraskan dengan ketentuan UU BI yang menyatakan bahwa sepanjang tidak ada UU yang mengatur bahwa Surplus BI dikenai PPh maka Surplus BI tidak dikenai PPh. O B J E K P A J A K

21. OBJEK PAJAK PASAL 4 AYAT (2) • Menegaskan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang selama ini tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan ini, seperti antara lain: • Bunga obligasi dan Surat Utang Negara • Hadiah undian • Pengalihan saham pasangan perusahaan modal ventura • Persewaan tanah dan bangunan • Memindahkan bunga simpanan koperasi yang sekarang dikenai PPh Pasal 23 final menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) final. • Menambah objek PPh Pasal 4 ayat (2) final meliputi: • Penghasilan dari transaksi derivatif; dan • Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan real estate.

22. PENGECUALIAN DARI OBJEK PAJAK • Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia • Inter corporate dividend • Beasiswa • Bagian laba unit penyertaan KIK • Sisa lebih lembaga nirlaba bidang pendidikan dan bidang penelitian dan pengembangan • Bantuan/santunan yang diterima dari BPJS

23. ZAKAT DAN SUMBANGAN KEAGAMAAN Sama dengan zakat, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluknya ditegaskan juga bukan merupakan objek pajak (syarat, dll diatur dengan PP) Alasan Perubahan: Memberikan perlakuan yang setara bagi semua WP tanpa memandang agama yang dianut. B U K A N O B J E K P A J A K

24. INTER-CORPORATE DIVIDEND Syarat memiliki usaha aktif bagi WP yang menerima inter-corporate dividend dihapus. Alasan Perubahan: Tidak ada batasan yang tegas mengenai usaha aktif sehingga syarat ini sering menimbulkan perbedaan pendapat antara fiskus dan WP. B U K A N O B J E K P A J A K

25. BEASISWA Beasiswa dikecualikan sebagai Objek Pajak (syarat, dll diatur dengan PMK) Alasan Perubahan: Mendorong peran serta masyarakat (WP) untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. B U K A N O B J E K P A J A K

26. BAGIAN LABA UNIT PENYERTAAN KIK Bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bukan merupakan Objek Pajak. Alasan Perubahan: Mengangkat ketentuan perlakuan KIK yang dipersamakan dengan firma atau kongsi yang selama ini hanya ditegaskan dalam SE, yaitu penghasilan reksadana hanya dikenai pajak pada tingkat badan dan penghasilan dari redemption yang diperoleh pemegang unit penyertaan KIK tidak dikenai pajak. B U K A N O B J E K P A J A K

27. SISA LEBIH LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA LITBANG Sisa lebih lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang litbang (yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya) yang ditanamkan kembali dalam jangka waktu paling lama empat tahun dikecualikan sebagai objek pajak (ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK). Alasan Perubahan: Mendukung program Pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguasaan ilmu dan teknologi tinggi. B U K A N O B J E K P A J A K

28. BANTUAN/SANTUNAN DARI BPJS Bantuan/santunan dari BPJS yang diterima WP tertentu bukan merupakan Objek Pajak (ketentuan lebih lanjut diatur dengan atau berdasarkan PMK). Alasan Perubahan: Mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional. B U K A N O B J E K P A J A K

29. BIAYA PENGURANG PENGHASILAN BRUTO • Biaya Promosi dan Penjualan • Biaya Beasiswa • Piutang Tak Tertagih • Pemupukan Dana Cadangan • Sumbangan yang dapat dibiayakan

30. BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN Biaya Promosi dan Penjualan ditegaskan sebagai pengurang penghasilan bruto yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK. Alasan Perubahan: Biaya promosi dan penjualan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan bergantung pada jenis usaha WP sehingga perlu diatur secara khusus dalam PMK termasuk besaran biaya tersebut yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. B I A Y A

31. BIAYA BEASISWA Beasiswa yang dapat dibiayakan diperluas meliputi pemberian beasiswa kepada bukan pegawai seperti pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan kewajarannya. Alasan Perubahan: Mendorong peran serta masyarakat (WP) untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. B I A Y A

32. PIUTANG TAK TERTAGIH Syarat untuk membiayakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dipermudah menjadi: • telah dibiayakan dalam laporan laba rugi komersial; • WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP; dan • telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau ada perjanjian tertulis dengan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan. • Syarat nomor 3 tidak berlaku bagi piutang debitur kecil yang dihapuskan. Alasan Perubahan: • Memberikan keringanan syarat penghapusan piutang tak tertagih untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang timbul karena syarat yang berlaku sekarang. B I A Y A

33. PEMUPUKAN DANA CADANGAN Pembentukan cadangan diperluas meliputi: • cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; • cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; • cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; • cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; • cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan • cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, Alasan Perubahan: • Memberikan perlakuan yang sama bagi badan usaha yang menyalurkan kredit • Mengakomodir pembentukan sistem jaminan sosial nasional dan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan • Mengakomodir kewajiban pencadangan yang harus dialokasikan oleh WP yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan, kehutanan, dan pengolahan limbah industri. B I A Y A

34. SUMBANGAN YANG DAPAT DIBIAYAKAN • Sumbangan yang dapat dibiayakan meliputi: • sumbangan penanggulangan bencana nasional • sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia • biaya pembangunan infrastruktur sosial • sumbangan fasilitas pendidikan • sumbangan pembinaan olahraga Alasan Perubahan: • Memberikan insentif atau dorongan kepada masyarakat (WP) agar secara langsung berperan serta dalam membantu penanggulangan korban bencana dan peningkatan kualitas hidup dan prestasi bangsa. B I A Y A

35. ISTERI YANG MEMILIH UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI Penghasilan suami-isteri dikenakan pajak secara terpisah apabila dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Tata cara penghitungan PPh terutang sama dengan suami-isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Alasan Perubahan: Singkronisasi dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

36. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO Batas peredaran usaha untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dinaikkan dari Rp 600 juta menjadi sebesar Rp 4,8 miliar. Alasan Perubahan: Menyesuaikan dengan tingkat perekonomian saat ini. Keterangan: Ketentuan ini sejalan dengan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 36

37. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

38. TARIF (PASAL 17) • Tarif WP Orang Pribadi • Tarif WP Badan • Tarif WP PerseroanTerbuka • Tarif Dividen yang diterima WP orang pribadi dalam negeri

39. TARIF WP ORANG PRIBADI Ketentuan Sekarang: T A R I F RUU:

40. PENURUNAN TARIF LAPISAN TERTINGGI WP OP Tarif tertinggi PPh orang pribadi dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Alasan Perubahan: Agar tarif lapisan tertinggi PPh OP dapat diturunkan jika dipandang perlu uNtuk disesuaikan dengan penurunan tarif PPh badan. T A R I F

41. TARIF WP BADAN Ketentuan Sekarang: T A R I F RUU: • Tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009. • Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%. Alasan Perubahan: • Tarif tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan pajak atas WP badan. • Tarif diturunkan secara bertahap untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain dalam menarik investasi luar negeri 41

42. TARIF WP PERSEROAN TERBUKA • WP badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka memeroleh penurunan tarif sebesar 5% dari tarif WP badan yang berlaku sepanjang memenuhi syarat: • paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; • persyaratan tertentu lainnya. • Alasan Perubahan: • Penurunan tarif ini dimaksudkan untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka dan kepemilikan publik pada perseroan terbuka. T A R I F

43. TARIF DIVIDEN YANG DITERIMA WP OP DALAM NEGERI • Tarif yang dikenakan atas dividen yang diterima WP OP dalam negeri adalah setinggi-tingginya sebesar 10% dan bersifat final (diatur lebih lanjut dengan PP). • Alasan Perubahan: • RUU PPh tetap menganut classical system sehingga dividen tetap merupakan objek pajak. • Namun, perlu diberikan insentif berupa tarif PPh yang rendah atas dividen: • agar beban pajak yang ditanggung pemegang saham orang pribadi dapat dikurangi; • untuk mendorong perusahaan agar mendistribusikan penghasilannya kepada para pemegang saham; • karena investasi dalam bentuk penyertaan modal mengandung risiko yang lebih besar daripada investasi dalam dentuk deposito dan obligasi; • Tarif final memberikan kesederhaan administrasi bagi WP dan DJP. T A R I F

44. PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK (PASAL 18) Pembelian saham atau aset perusahaan WP dalam negeri melalui Spesial Purpose Company (SPC). Penjualan saham SPC di tax haven country yang memiliki saham WP dalam negeri. Pembayaran gaji ekspatriat yang ditempatkan oleh perusahaan induk di luar negeri untuk bekerja sebagai pegawai perusahaan/WP dalam negeri yang merupakan anak perusahaannya.

45. PASAL 18 AYAT (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (Special Purpose Company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

46. Special Purpose Company BVI Ltd Bank A menjual asset kredit atas PT X kepada BVI Ltd LN PT X memiliki 95% saham BVI Ltd. DN Bank A PT X Bank A memiliki asset kredit atas PT X Merupakan penjualan asset kredit kepada PT X

47. PASAL 18 AYAT (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau Special Purpose Company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (Tax Haven Country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

48. Conduit/Dummy Company US Co. memiliki 50% saham BVI Ltd. US Co. US Co. & UK Co. menjual saham BVI Ltd. yg dimilikinya kepada PT X BVI Ltd UK Co. memiliki 50% saham BVI Ltd. UK Co. LN BVI Ltd. memiliki 95% PT PMA Y DN PT PMA Y PT X Merupakanpenjualankepemilikanatas PT PMA Ykepada PT X

49. PASAL 18 AYAT (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

50. Meminimalkan Penghindaran Pajak Terdapat hubungan istimewa antara X Co dengan PT X X Co Keluarga A Pembayaran tunjangan keluarga LN Pembayaran Management fee /royalti /dll Penghasilan A di Indonesia adalah pembayaran gaji + pembayaran tunjangan keluarga DN A PT X Pembayaran Gaji