1 / 56

Your Partner in Standardization

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI. KEBIJAKAN STANDARDISASI KOMPETENSI NASIONAL. Direktorat Standar disasi Kompetensi dan Program Pelatihan. Your Partner in Standardization. BIODATA. ARIS HERMANTO

jeri
Télécharger la présentation

Your Partner in Standardization

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI KEBIJAKAN STANDARDISASI KOMPETENSI NASIONAL Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Your Partner in Standardization

  2. BIODATA ARIS HERMANTO SUBDIT PENGEMBANGAN STANDARDISASI KOMPETENSI, DIT. STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PROGRAM PELATIHAN, DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51 Jaksel Gedung Kemnakertrans Lt. VI A Telp./Fax. 021-5262643 skkni.kkni@gmail.com aris.hermanto.skkni@gmail.com 0812-8969-9039

  3. POKOK BAHASAN 1 2 3

  4. I. KEBIJAKAN STANDARDISASI KOMPETENSI

  5. RPJPN 2005-2025 RPJMN 2005-2009 RPJMN 2010-2014 RPJMN 2015-2019 RPJMN 2020-2025 MP3EI SDM : Berdaya Saing • Lembaga Pendidikan • Pengalaman di tempat Kerja • Lembaga Pelatihan Nilai tambah ↑ Di setiap wilayah/ koridor 5

  6. Kebutuhan Kompetensi TK pada Setiap Koridor Ekonomi Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi Dan Lumbung Energi Nasional ''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, MIGAS dan Pertambangan Nasional'' "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional" Koridor Sulawesi Koridor Kalimantan Koridor Sumatera Koridor Jawa Koridor Papua - Maluku Koridor Bali - Nusa Tenggara “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional" "Pendorong Industri dan Jasa Nasional" ''Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional''

  7. 3 Strategi Utama MP3EI PENYIAPAN TENAGA KERJA KOMPETEN DAN PROFESIONAL

  8. HARMONISASI REGULASI PENYIAPAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI PERKUATAN LEMBAGA DIKLAT PERKUATAN LEMBAGA SERTIFIKASI

  9. Pelatihan berbasis kompetensi Pemberlakuan Akreditasi LDP Penerapan Standar Lisensi LSP Sertifikasi Kompetensi SDM Profesional Kompeten Kompetitif Pengembagan Standar MRA Harmonisasi Standardisasi Kerjasama Notifikasi Pembinaan dan Pengendalian SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL SKKNI, Standar Khusus, Standar Internasional PERMENAKERTRANS NOMOR 5 TAHUN 2012

  10. PROSES PENGEMBANGAN SKKNI PEMETAAN KEBUTUHAN SKKNI RIP SKKNI KAJI ULANG SKKNI PERUMUSAN RSKKNI VERIFIKASI RSKKNI = RSKKNI 1 PENERAPAN SKKNI VALIDASI > PRA KONVENSI = RSKKNI 2 KOMITE SKKNI PENETAPAN SKKNI PEMBAKUAN > KONVENSI = RSKKNI - 3 VERIFIKASI – RSKKNI 2 PERMENAKERTRANS NOMOR 8 TAHUN 2012

  11. Prinsip SKKNI • relevan dengan kebutuhan dunia usaha/industridi masing-masing sektor atau lapangan usaha; • validterhadap acuan dan/atau pembanding yang sah; • aseptabeloleh para pemangku kepentingan; • fleksibeluntuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; dan • mamputelusurdan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional.

  12. ACUAN NORMATIF UU.No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; Regional Model Competency Standards Guide Line;

  13. ACUAN NORMATIF - 2 Pedoman Tata Cara Penulisan SKKNI (revisi); Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pra Konvensi dan Konvensi SKKNI (revisi); Pedoman Pemetaan Kompetensi; Pedoman Verifikasi SKKNI; Pedoman Adopsi/Adaptasi Standar Kompetensi (revisi); Pedoman Review (Kaji Ulang) SKKNI (revisi); Pedoman Penyusunan SKKNI (proses).

  14. KONSEP DAN DEFINISI KOMPETENSI adalah Spesifikasi dari pengetahuan dan keterampilan serta penerapan dari pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam suatu pekerjaan atau perusahaan atau lintas industri, sesuai dengan standar kinerja yang disyaratkan. (sumber: National Training Board, Australia 1992) Note: Kompetensi erat kaitannya dengan kewenangan. Orang yang kompeten ialah orang yang memiliki kemampuan dan sekaligus juga kewenangan

  15. II. PEMETAAN KOMPETENSI

  16. PEMETAAN SKKNI Pemetaan SKKNI disusun dalam susunan fungsi pekerjaan yang mencakupi: • Tujuan utama (main purpose). • Fungsi kunci (key function) dari tujuan utama (main purpose). • Fungsi utama (major function) dari fungsi kunci (key function), dan • Fungsi dasar (basic function) dari fungsi utama (major function) dari lapangan usaha pada klasifikasi kategori, golongan pokok, golongan dan atau sub golongan usaha tertentu. Fungsi dasar (basic function) diidentifikasi sebagai unit kompetensi

  17. REFERENSI YANG DI GUNAKAN PERPRES 47/2009 DAN 24/2010: K/L dan Tupoksi Eselon I KBLI (Perka-BPS 57/2009) : seluruh kegiatan ekonomi menurut kelompok lapangan usaha yang ada di Indonesia merujuk pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2009 ini. KBLI 2009 mengasifikasikan seluruh aktivitas/kegiatan ekonomi ke dalam beberapa lapangan usaha yang dibedakan berdasarkan pendekatan kegiatan yang menekankan pada proses dari kegiatan ekonomi dalam menciptakan barang/jasa, dan pendekatan fungsi yang lebih melihat pada fungsi pelaku ekonomi dalam menciptakan barang/jasa.

  18. PENGERTIAN/DEFINISI • PETA KOMPETENSI • Adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari • setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan • dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar • kompetensi; • PEMETAAN KOMPETENSI • Adalah proses penyusunan Peta Kompetensi secara • sistematis dan metodologis sesuai dengan acuan dan • pedoman yang ditetapkan oleh otoritas SKKNI

  19. TujuandanSasaran PemetaanKompetensi • TUJUAN • Memetakan unit-unit • kompetensi dari suatu • sektor/subsektoratau lapangan • usaha yang perlu disusun • standarnya dalam format SKKNI. • SASARAN • 1. Tersusunnya Peta Kompetensi • di setiap sektor/subsektor • atau lapangan usaha • 2. Tersusunnya RIP SKKNI di • setiap sektor/subsektor atau • lapangan usaha SUMDALAT

  20. KEGIATAN POKOK • PEMETAAN KOMPETENSI PEMETAAN KOMPETENSI

  21. KELEMBAGAAN PEMETAAN KOMPETENSI KEMENTERIAN NAKERTRANS Koordinasi INSTANSI TEKNIS KOMITE SKKNI POKJA PEMETAAN KOMPETENSI Konsultansi & Fasilitasi Konsultansi & Fasilitasi

  22. METODE PEMETAAN KOMPETENSI POKJA PEMETAAN R E F E R E N S I • Klasifikasi Baku • Lapangan Usaha • Indonesia 2009 • Perpres 24/2010 Regional Competency Stndards

  23. Analisis Kesesuaian TAHAPAN PEMETAAN Ruang Lingkup Lapangan Usaha yang menjadi tanggungjawab Instansi Teknis berdasarkan Perpres No. 47 Tahun 2009dan No.24 Tahun 2010 • Struktur Lapangan Usaha berdasarkan KBLI 2009 yang terdiri dari: • 21Kategori, • 88 GolonganPokok • 241 Golongan • 514 Subgolongan • 1457 Kelompok Usaha 1. Analisis sektor, sub sektor, bidang usaha • Peta Lapangan Usaha KBLI Instansi Teknis • Kategori : …… • Golongan Pokok : …… • Golongan : ……. • Sub Golongan : ……. • Kelompok : ………

  24. TAHAPAN PEMETAAN 1. Analisis sektor, sub sektor, bidang usaha

  25. TAHAPAN PEMETAAN 2. Analisis Fungsi Produktif

  26. ANALISIS FUNGSI PRODUKTIF BIDANG USAHA POKJA PEMETAAN FUNGSI KUNCI UntukApaDikerjakan <> BagaimanaMengerjakannya

  27. PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI POKJA PEMETAAN

  28. Outline Umum Fuctional Map Apa yang harus dilakukan? (Bagaimana?) Major Function Basic Function Key Function Main (Key) Purpose Key Function Major Function Basic Function Major Function Basic Function Key Function Untuk apa?

  29. Mendeskripsikan bagian-bagian functional map • Kaidah:

  30. KUK KUK BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN ELEMEN ELEMEN KUK KUK KUK KUK JUDUL UNIT KOMPETENSI JUDUL UNIT KOMPETENSI KUK KUK ELEMEN ELEMEN KUK KUK KUK KUK ELEMEN ELEMEN KUK KUK PEMETAAN KOMPETENSI RMCS Regional Model Competency Standards SUMBER 40 QUESTIONS ON LABOUR COMPETENCIES KEY JOB FUNCTIONS KEY/MAIN PURPOSE CRITICAL FUNCTIONAL AREAS WHAT FOR WHAT NEEDS TO BE DONE, HOW 30

  31. III. STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

  32. STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

  33. FORMAT SKKNI KODE DAN NAMA UNIT KOMPETENSI DESKRIPSI UNIT KOMPETENSI ELEMEN KOMPETENSI Mendeskripsikan apa yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana deskripsi Unit Kompetensi KRITERIA UNJUK KERJA Mendeskripsikan spesifikasi kinerja setiap elemen kompetensi baik secara kualitatif maupun kuantitatif (terukur) RENTANG PENGGUNAAN (RANGE OF VARIABLE) Mendskripsikan batasan penerapan UK di tempat kerja yang sebenarnya, baik yang berkaitan dengan jenis pekerjaan, peralatan kerja, lingkungan kerja, peraturan, norma, standar dan batasan sejenis PANDUAN PENILAIAN (EVIDANCE GUIDE) Mendeskripsikan data daninformasi yang diperlukanuntukdapatmenilaikompetensi seseorangsertacarapenilaiankompetensi yang harusdilakukansesuaidengan KUK dan RV

  34. Sistematika Penulisan SKKNI • SKKNI pada dasarnya terdiri dari atas 3 bagian, yaitu • Bagian 1 adalah Bab I, merupakan Bab Pendahuluan • Bagian 2 adalah Bab 2, merupakan Batang Tubuh SKKNI • Bagian 3 adalah Bab 3, merupakan Bab Penutup

  35. BAB I • Latar belakang, berisi latar belakang kategori/golongan terkait dengan isi SKKNI, uraian proses perumusan, serta hasil pemetaan unit kompetensi berdasarkan kategori/golongan. • Pengertian, memberikan penjelasan tentang pengertian-pengertian yang bersifat teknis substantif yang terkait dengan unit-unit kompetensi. • Penggunaan SKKNI, memberikan penjelasan tentang pemanfaatan SKKNI pada lembaga pendidikan atau pelatihan, lembaga sertifikasi dan industri. • Komite Standar Kompetensi, berisi daftar atau susunan komite standar kompetensi yang dibentuk oleh Instansi Teknis serta susunan tim perumus dan verifikator yang dibentuk oleh komite standar kompetensi.

  36. BAB II • Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi • Daftar Unit Kompetensi • Uraian unit Kompetensi

  37. BAB III Penutup

  38. Unit Kompetensi Setiap unit kompetensi dari SKKNI terdiri atas: Kode Unit Judul Unit Deskripsi Unit Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja Batasan Variabel Panduan Penilaian

  39. KOMPONEN-KOMPONEN UNIT KOMPETENSI

  40. 1. Kode Unit Berisi nomor kode unit kompetensi sesuai dengan kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan dan fungsi utama pekerjaan • Kode Kategori (A, B, C, ... Dst), diisi 1 huruf sesuai kode huruf kategori pada KBLI • Kode Golongan Pokok, terdiri dari 2 angka • Kode Golongan, terdiri dari 3 angka • Kode Sub Golongan, terdiri dari 4 angka • Kode Kelompok Usaha, terdiri dari 5 angka • Kode Penjabaran kelompok usaha, terdiri dari 6 angka. Jika tidak ada diisi angka 0 • Nomor urut unit kompetensi, terdiri dari 3 digit angka • Versi penerbitan SKKNI, terdiri dari 2 digit angka

  41. Contoh Penulisan Kode Unit(Sesuai dengan KBLI 2009) • Katagori : Pertambangan (B) • Golongan Pokok : Pertambangan Batu Bara dan Lignit (05) • Golongan : Pertambangan Batu Bara (051) • Sub Golongan : (0510) • Pertambangan batu bara, seperti pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction) • Pembersihan, perekatan, penghancuran, dan pemadatan batu bara muda untuk penggolongan, meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan • Pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank)

  42. Kelompok : Pertambangan Batu Bara (05101.... • Kelompok ini mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbitominous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan danpenyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank) • Gasifikasi Batu Bara Di Lokasi Penambangan Kelompok ini mencakup usaha memproduksi gas dari batu bara di lokasi penambangan (on site gasification of coal).

  43. 2. Judul Unit Merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan. Menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif/performatif. Saran : memperbaiki, mempelajari, mengoperasikan, melakukan, menggunakan, merencanakan, membuat, dll Hindari : memahami, mengetahui, mengenal, dll.

  44. 3. Deskripsi Unit Berisi deskripsi tentang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara kompeten, dalam kaitannya dengan unit kompetensi. Dapat pula disebutkan keterkaitan unit kompetensi ini dengan unit kompetensi lain yang memiliki kaitan erat

  45. 4. Elemen Kompetensi (EK) Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif/performatif. Setiap unit kompetensi, elemen kompetensinya dapat mencerminkan unsur ”merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan”

  46. 5. KRITERIA UNJUK KERJA (KUK) • Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. KUK dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif

  47. 6. Batasan Variabel Berisi deskripsi tentang konteks pelaksanaan pekerjaan, yang berupa lingkungan kerja, peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan, norma dan standar, rentang pernyataan, yang harus diacu, serta peraturan dan ketentuan terkait yang harus diikuti. Bagian dari batasan variabel: • Konteks variabel • Peralatan dan perlengkapan • Peraturan yang diperlukan • Norma dan standar

  48. 7. Panduan Penilaian Berisi deskripsi tentang berbagai kondisi atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam asesmen kompetensi. Digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi, baik pada saat pelatihan maupun uji kompetensi. Bagian dari panduan penilaian: • Konteks penilaian • Persyaratan kompetensi • Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan • Sikap kerja yang diperlukan • Aspek kritis

  49. STRUKTUR UNIT KOMPETENSI X. 000. 00 000000.

  50. BATASAN VARIABEL

More Related