1 / 39

SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ( S J S N )

SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ( S J S N ). Oleh : Sulastomo,. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. Bismarck (1883), Roosevelt (1935) Sosial Insurance (Asuransi Sosial), Social Assistence (Bantuan Sosial), Social Services (Sosial Servis)

jewel
Télécharger la présentation

SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ( S J S N )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ( S J S N ) Oleh : Sulastomo,

  2. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL • Bismarck (1883), Roosevelt (1935) • Sosial Insurance (Asuransi Sosial), Social Assistence (Bantuan Sosial), Social Services (Sosial Servis) • Provident Fund (tabungan), Commercial Insurance (Asuransi Komersial) • Anngaran Negara • Kelompok Formal -- Non Formal • Instrumen mobilisasi dana masyarakat -- tabungan nasional • “Engine of Development” 1

  3. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jaminan Sosial adalah : • Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat • Merupakan Program negara (Pemerintah/masyarakat) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem • Menanggulangi resiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan resiko lainnya • Merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends) mewujudkan kesejahteraan 2

  4. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PROSES PENYUSUNAN UU NO. 40 TAHUN 2004 • Dipersiapkan sejak 2001 oleh Kelompok Kerja (POKJA) SJSN • Tim SJSN menyusun RUU SJSN yang direvisi 56 kali sebelum diajukan ke DPR RI • Diajukan ke DPR RI tanggal 26 Januari 2004 • Pembahasan Pansus RUU SJSN tanggal 10 Mei s/d 21 September 2004 • Disetujui DPR RI untuk disahkan dan diundangkan tanggal 28 September 2004 • Disahkan dan diundangkan oleh Presiden RI tanggal 19 Oktober 2004 menjadi UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 150, Tambahan Lembaran Negara RI No.4456 3

  5. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL UU NO. 40 TAHUN 2004 L A N D A S A N • Memenuhi amanat Konstitusi • UUD Tahun 1945, Pasal 5 • UUD Tahun 1945, Pasal 20 • UUD Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) • UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) dan (2) 4

  6. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL UU NO. 40 TAHUN 2004 Jenis Program Jaminan Sosial • Jaminan Kesehatan (JK) • Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) • Jaminan Hari Tua (JHT) • Jaminan Pensiun (JP) • Jaminan Kematian (JKM) 5

  7. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL UU NO. 40 TAHUN 2004 ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP • Asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial • Tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak • Prinsip-prinsip Kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, keberhati–hatian, akuntabilitas dan portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besar kepentingan peserta. 6

  8. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL UU NO. 40 TAHUN 2004 S A S A R A N • Perluasan kepesertaan • Perluasan jenis program jaminan sosial • Peningkatan manfaat • Sebagai “UU Payung” 7

  9. 100 80 60 % pddk dg ASK 40 20 0 Itali Ceko Korea Turki Belgia Jepang Austria Inggris Kanada Filipina Yunani Jerman Belanda Spanyol Islandia Perancis Amerika Portugal Muangtai Australia Denmark Finlandia Norwegia Indonesia Luksemberg Selandia Baru SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI ASURANSI KESEHATAN SOSIAL / PEMBIAYAAN PUBLIK DI BEBERAPA NEGARA 8

  10. 100 80 60 % pddk dg ASK 40 20 0 Itali Ceko Korea Turki Belgia Jepang Austria Inggris Filipina Kanada Yunani Jerman Spanyol Islandia Belanda Perancis Amerika Portugal Muangtai Australia Denmark Finlandia Norwegia Indonesia Luksemberg Selandia Baru SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PERSENTASE PEKERJA SEKTOR FORMAL (>1 orang pekerja) YANG MEMILIKI JAMINAN HARI TUA/PENSIUN DI BEBERAPA NEGARA 9

  11. TOTAL GDP Per kapita Per Kapita (US$) PERCENTAGE COMPULSORY GDP HEALTH COUNTRY OF GDP COVERAGE (US$) EXP. (US$) 214 bil 1.060 4.093 bil 19,1 19,1 1,7 % 1,7 % 15 % 15 % INDONESIA 173 bil 173 bil 26.610 26.610 6,78 bil (HK) 6,78 bil (HK) 161,3 161,3 4 % 4 % Very small* HONGKONG HONGKONG 97,9 bil 97,9 bil 4.517 4.517 2,061 bil 2,061 bil 97,3 97,3 2,4 % 2,4 % MALAYSIA MALAYSIA Very small* 96,3 bil 96,3 bil 31.035 31.035 3,3 bil (SIN) 3,3 bil (SIN) 667,0 667,0 3,6 % 3,6 % 35 % 35 % SINGAPORE SINGAPORE 283,4 bil 283,4 bil 13.148 13.148 13,6 bil 13,6 bil 623,8 623,8 4,8 % 4,8 % 96 % 96 % TAIWAN TAIWAN 154 bil 154 bil 2.540 2.540 66 bil 66 bil 108,5 108,5 4,3 % 4,3 % 56 % 56 % THAILAND THAILAND Source: Health Care Industry, Price Waterhouse, 1999 (termasuk JPS) * Tidak diperlukan, karena Pemerintah telah menjamin kesehatan melalui APBN-nya SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PROFILE OF ASIAN COUNTRY, 1997 10

  12. POPULATION POPULATION LIFE LIFE INFANT HOSPITAL HOSPITAL INFANT COUNTRY COUNTRY MAIN (Million) (Million) EXP. EXP. MORTALITY BED BED MORTALITY Respiratory System (15,1%) Respiratory System (15,1%) 0,6/1000 1. INDONESIA 1. INDONESIA 201 201 68 68 47/1000 47/1000 TBC (11,5%) TBC (11,5%) 4,07/1000 2. HONGKONG 2. HONGKONG 6,2 6,2 78 78 4/1000 4/1000 Cancer (31,6%) Cancer (31,6%) 2,1/1000 3. MALAYSIA 3. MALAYSIA 21,17 21,17 69/74 69/74 11/1000 11/1000 Cardio vascular (20%) Cardio vascular (20%) 3,5/1000 4. SINGAPORE 4. SINGAPORE 3 3 74/78 74/78 3,6/1000 3,6/1000 Cancer (27%) Cancer (27%) 4,9/1000 5. TAIWAN 5. TAIWAN 21,8 21,8 71/77 71/77 4,3/1000 4,3/1000 Cancer (23%) Cancer (23%) 2,2/1000 6. THAILAND 6. THAILAND 60,8 60,8 67/71 67/71 7,1/1000 7,1/1000 Cardio vascular (17,3%) Cardio vascular (17,3%) Source: Health Care Industry, Price Waterhouse Coopers, 1999 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PROFILE OF ASIAN COUNTRY, 1997 11

  13. 100 80 60 40 20 0 HongkongSingapore Taiwan Malaysia Thailand Indonesia Source: EIU, PricewaterhouseCoopers 1999 Generic Patent SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ANALYSIS OF THE PATENT AND GENERIC MEDICINE SPLIT BY COUNTRY 12

  14. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PERBANDINGAN PERSENTASE IURAN WAJIB TERHADAP UPAH/PAYROLL PROGRAM JAMINAN SOSIAL (DI LUAR PAJAK PENGHASILAN) 13

  15. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PERBANDINGAN PERSENTASE IURAN WAJIB TERHADAP UPAH/PAYROLL PROGRAM JAMINAN SOSIAL (DI LUAR PAJAK PENGHASILAN) • Sumber : Dionne, Hand Book of Insurance, Kluwer Pub. London, 2000 dan Artikel-artikel Jaminan Sosial. • 2.9% wajib untuk biaya kesehatan lansia dan 8.1% rata-rata untuk membeli askes swasta • Diambil dari dana hari tua (provident fund) • Hanya untuk karyawan, tidak termasuk anggota keluarga. Pemerintah menyumbang 1% untuk kesehatan dan 1.5% untuk JHT (termasuk pensiun cacat) • Hanya membiayai rawat inap, rawat jalan dibiayai perusahaan secara terpisah. Untuk pegawai negeri, total 21% upah. • Peserta harus membayar co-payment antara 30 – 50% dari biaya kesehatan. 14

  16. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PERSENTASE BIAYA TUNJANGAN KARYAWAN TERHADAP TOTAL UPAH Sumber : Dionne, Hand Book of Insurance, Kluwer Pub. London, 2000 15

  17. UU NO. 40 TAHUN 2004 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jaminan Kesehatan (JK) • Diselenggarakan secara nasional • Berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas • Komprehensif, sesuai dengan kebutuhan medis • Iur biaya, mencegah abuse • Standar pelayanan ditetapkan dengan PP • Bantuan iuran dibayar pemerintah • Bertahap, sesuai dengan kelayakan program 16

  18. UU NO. 40 TAHUN 2004 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Managed Healthcare Concept • Mengembangkan sistem pembayaran dan pelayanan • Konsep pelayanan dokter keluarga • Konsep pelayanan rujukan • Konsep pelayanan wilayah • Konsep PPS (Prospective Payment System) • Standar dan plafon harga obat 17

  19. JAMINAN KECELAKAAN KERJA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL • Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. • Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. 18

  20. JAMINAN HARI TUA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL • Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. • Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 19

  21. JAMINAN PENSIUN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL • Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. • Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. • Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. • Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 20

  22. JAMINAN KEMATIAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL • Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. • Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. 21

  23. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAMPAK SISTEM JAMINAN SOSIAL Manfaat bagi Masyarakat Program Jaminan Sosial • Bunga bank rendah • Stabilitas nilai Rupiah • Investasi  Lapangan kerja • Perbaikan upah & daya beli • Investasi sarana kesehatan • Standar pelayanan • Standar obat • Tarif & harga • Pajak naik, inflasi terkendali • Pasar modal naik • Pertumbuhan ekonomi naik • Kemandirian bangsa Akumulasi Dana Peningkatan Peserta SJSN Kesejahteraan Rakyat / Kesempatan Kerja 22

  24. Prosentase Prosentase Prosentase Pembiayaan Total Group/Negara Jumlah Penduduk Pembiayaan Kesehatan Askes Biaya Kesehatan yang Tercakup Kesehatan Askes Sosial/Total Pembiayaan Prosentase GNP Sosial/Sektor Publik Kesehatan Low Income India 5 9 2 6.0 § Kenya 10 7 4 4.3 § Indonesia 13 17 6 2.0 § Middle Income F ilipina 38 12 6 2.3 § Turki 58 26 14 4.0 § Korea Selatan 90 50 25 6.6 § Paraguay 18 24 13 2.8 § High Income Jerman 75 76 63 8.0 § Jepang 100 64 56 6.5 § Perancis 100 95 71 8.0 § Belanda 100 94 73 § 7.9 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ASURANSI SOSIAL (KESEHATAN)DI BERBAGAI NEGARA 23

  25. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL NATIONAL SAVING RATES (1990-1992) AND OCCUPATIONAL PENSION ASSETS (1990-1991) 24 Source : International Labour Office, Social Security : A New Consensus, (Geneva, 2001)

  26. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PUBLIC SOSIAL SECURITY EXPENDITURE Source : International Labour Office, Social Security : A New Consensus, (Geneva, 2001) 25

  27. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PERKEMBANGAN IURAN EPF - MALAYSIA Sumber : Latar Belakang KWSP (EPF), Malaysia, 2004 26

  28. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PERKEMBANGAN DIVIDEN EPF - MALAYSIA Sumber : Latar Belakang KWSP (EPF), Malaysia, 2004 27

  29. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL UU NO. 40 TAHUN 2004 Organisasi dan Kelembagaan • PT. JAMSOSTEK (Persero) dan PT. ASKES Indonesia (Persero), sebagai BPJS • Menyesuaikan diri selambat-lambatnya 5 tahun • DJSN • BPJS lain, bila diperlukan dengan UU • Ketentuan peralihan 28

  30. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL UU NO. 40 TAHUN 2004 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) • PT. JAMSOSTEK (Persero) • PT. TASPEN (Persero) • PT. ASABRI (Persero) • PT. ASKES INDONESIA (Persero) • BJSN lain (?) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),menetapkan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaran program jaminan sosial. 29

  31. DJSN RUPS RUPS RUPS RUPS RUPS PT. J A M S O S T E K PT. A S K E S PT. T A S P E N PT. A S A B R I Dekom Direksi JS J A M S O S T E K Dekom Direksi JS A S K E S Dekom Direksi JS T A S P E N Dekom Direksi JS I N F O R M A L Dekom Direksi JS A S A B R I BP JS TH ? Setiap Badan Penyelenggara merupakan Badan Hukum sendiri • - Secara bertahap menyesuaikan diri dengan UU SJSN • - Presiden menetapkan kebijakan umum dan sinkronisasi • DJSN adalah Pembantu Presiden dalam menetapkan • kebijakan umum dan sinkronisasi Cab Cab Cab Cab Cab Cab Cab Cab SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL UU NO. 40 TAHUN 2004 PRESIDEN Organisasi dan Kelembagaan 30

  32. Contoh : Jaminan Kesehatan Alternatif 1 1 2 3 4 5 6 Badan Penyelenggara Health Care Providers Peserta SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL KONSEP BADAN PENYELENGGARAPengalaman Beberapa Negara Kelompok Formal Kelompok Informal 31

  33. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Konfederasi Badan Penyelenggara, Pemerintah, Wakil Health-Care Provider Badan Penyelenggara (Masyarakat/Swasta) Hasil Verifikasi Verifikasi Proses Klaim CENTRAL ADMINISTRATION Health-care Provider PESERTA KONSEP BADAN PENYELENGGARAPengalaman Beberapa Negara Alternatif 2 Keterangan : Badan Penyelenggara JPK membayar langsung ke Health-care Providers 32

  34. PEMBERI KERJA Pembayaran Iuran BADAN PENYELENGGARA JS Proses Klaim/Pembayaran Health Care Provider PESERTA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL KONSEP BADAN PENYELENGGARAPengalaman Beberapa Negara Alternatif 3 33

  35. Benefit-Package Untuk Seluruh Program Keterangan: Benefit Package tidak mempertimbangkan Status Sosial / Tingkat Upah Masyarakat SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL SISTEM JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN Pengalaman Beberapa Negara Alternatif 1 34

  36. Benefit-Package Non Medis (ruang kelas) Beda antara yang berupah tinggi dan upah rendah Keterangan: Benefit Package memperhatikan tingkat Status Sosial / Tingkat Upah terutama aspek non medik. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL SISTEM JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN Pengalaman Beberapa Negara Alternatif 2 35

  37. PERAN PEMERINTAH DAERAH SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL • Pengawasan • Membayar iuran (tambahan) dan penerima bantuan iuran. • Penentuan peserta penerima bantuan iuran • Penyediaan /pengelolaan sarana penunjang Jamniana Sosial. • Pemanfaatan Dana SJSN • Saran/usul kebijakan 36

  38. LANGKAH-LANGKAH SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL • Sosialisasi SJSN • Peraturan Pemerintah yang diperlukan • Pembentukan DJSN • Masa transisi sampai 2009 • Pentahapan Pertumbuhan SJSN (skenario makro – 20 tahun) • Lembaga/institusi yang bertanggung jawab 37

  39. T e r i m a K a s i h

More Related