1 / 49

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214 /PMK.1/2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214 /PMK.1/2011. TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DEN GAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN Jakarta, Desember 2011. DASAR HUKUM. KETENTUAN UMUM. BERLAKU. GAMBARAN UMUM. PE LANGGARAN JAM KERJA.

joaquin-perez
Télécharger la présentation

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214 /PMK.1/2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 214/PMK.1/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN Jakarta, Desember2011

  2. DASAR HUKUM

  3. KETENTUAN UMUM BERLAKU

  4. GAMBARAN UMUM

  5. PELANGGARAN JAM KERJA

  6. KETENTUAN UMUM T A N P A A L A S A N S A H

  7. ALASAN YANG SAH

  8. PEJABAT YANG BERWENANG

  9. JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN

  10. PENGHITUNGAN WAKTU PELANGGARAN Perhitungan kumulatif waktu pelanggaran dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun berjalan

  11. PENGHITUNGAN KUMULASI

  12. PENGHITUNGAN KUMULASI

  13. PELANGGARAN DISIPLIN

  14. Menyampaikan kepada atasan langsung Pegawai yang melanggar jam kerja • Pejabat yang menangani Daftar Hadir PENYAMPAIAN INFORMASI AKUMULASI

  15. PEMOTONGAN TKPKN

  16. KETENTUAN UMUM

  17. Pemotongan TKPKN

  18. Bagi yang tidakberadaditempattugasselama 7 ½ jam dalamsehari yang dibuktikandengansuratketeranganatasanlangsung, dikenakanpemotongansebesar 5 % untuksetiap 1 hari. • Penghitungan total dalam 1 bulan paling banyaksebesar 100%. TidakMasuk / TidakBerada Di TempatTugas

  19. Terlambatdan/atauPulangSebelumWaktunya

  20. PERSENTASE PEMOTONGAN TKPKN • BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJAYANG BERLOKASI KERJA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

  21. PERSENTASE PEMOTONGAN TKPKN BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYAYANG BERLOKASI KERJA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

  22. PERSENTASE PEMOTONGAN TKPKN BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA Non DKI Jakarta

  23. PERSENTASE PEMOTONGAN TKPKN BAGI PEGAWAI YANG PSWNon DKI Jakarta

  24. PEMOTONGAN TKPKN KARENA HUKUMAN DISIPLIN

  25. HUKUMAN DISIPLIN ADMINISTRATIF

  26. HUKUMAN DISIPLIN NON ADMINISTRATIF

  27. Pemotongan TKPKNHukuman Disiplin RinganNon Administratif

  28. Pemotongan TKPKNHukuman Disiplin SedangNon Administratif

  29. Pemotongan TKPKNHukuman Disiplin BeratNon Administratif

  30. HUKUMAN DISIPLIN ADMINISTRATIF

  31. Pemotongan TKPKNPemberhentianSementara

  32. PenentuanHukumanDisiplinAdministratif

  33. DikecualikanBagi

  34. Ketentuan Cuti AlasanPenting

  35. Ketentuan Cuti Sakit

  36. Ketentuan Cuti Sakit SuratKeteranganDoktersesuaiketentuanmengenaicuti PNS

  37. Ketentuan Cuti Bersalin

  38. PEMBERLAKUAN PEMOTONGAN TKPKN

  39. MASA BERLAKU PEMOTONGAN TKPKN

  40. MASA BERLAKU PEMOTONGAN TKPKN

  41. MASA BERLAKU PEMOTONGAN TKPKN

  42. KETENTUAN LAIN

  43. KETENTUAN LAIN Bulan Berikutnya

  44. KETENTUAN PERALIHAN

  45. KETENTUAN PERALIHAN

  46. TERIMA KASIH Email : pdau.sdm@depkeu.go.id Telf. : 021-3449230 ( 6209 / 6228 / 6223 / 6224 )

More Related