Direktorat Anggaran I DJAPK

1. Performance-based Budgeting Direktorat Anggaran I DJAPK

2. Outline • Pengertian, Prinsip dan komponen • “Best” practices • Penerapan performance-based budgeting (PBB) di Indonesia • Beberapa Isyu dsusetyo

3. Pengertian Marc and Jim, 2005 • PBB adalah prosedur atau mekanisme untuk memperkuat keterkaitan antara dana yang diberikan kepada instansi/lembaga pemerintah dengan outcome (hasil/dampak) dan/atau output (keluaran), melalui pengalokasian anggaran yang didasarkan pada informasi ‘formal’ tentang kinerja. • Informasi kinerja ‘formal’: informasi mengenai ukuran kinerja (performance measure), ukuran biaya untuk masing-masing kelompok output dan outcome, dan penilaian atas efektivitas dan efisiensi belanja melalui berbagai alat analisis. dsusetyo

4. Pengertian (2) Joyce and Sieg, 2000 • “a continuum that involves the availability and use of performance information at each of the various stages of the budget process – budget preparation, budget approval, budget execution, and audit and evaluation” dsusetyo

5. Tujuan PBB Marc & Jim, 2005 • untuk meningkatkan efisiensi alokasi dan produktivitas (allocative and productive efficiency) dari belanja pemerintah. VanLandingham, Wellman, Andrews, 2005 • Increase agency accountability by facilitating mission and goal definition, performance evaluation, and the use of performance information in planning and budgeting decision-making; • Increase agency budget flexibility by focusing the legislative appropriation process on outcomes, not inputs; • Improve coordination, eliminate program duplication, and provide better information to decision-makers; • Involve citizens more in the governance process—with the assumption that citizens are more interested in results than they are in process; and • Develop incentives for agencies to be more efficient and effective. dsusetyo

6. A well-performing budget system: 1. Aggregate fiscal discipline, 2. Resource allocation and use based on strategic priorities, 3. Efficiency and effectiveness of programs and service delivery. (Public Expenditure Management Handbook, World Bank, 1998) dsusetyo

7. Komponen • Struktur program yang jelas untuk mencapai output dan outcome yang terukur, serta jelas siapa penanggung jawabnya, • Indikator kinerja, • Pengukuran kinerja & evaluasi program, • Sistem informasi mengenai kinerja. dsusetyo

8. Output & Outcome: • Keluaran (Output): Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program & kebijakan • Hasil (Outcome): • Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program dsusetyo

9. Outcome Input: Pendanaan Program/ Kegiatan Output Outcome Outcome Input – Program & Kegiatan – Output & Outcome (2) “Efektivitas” “Efisiensi” dsusetyo

10. Indikator Kinerja (1) • Agar pengukuran dapat dilakukan, maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam angka (kuantifikasi). • Oleh karena itu diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan secara tepat tingkat prestasi kerja/kinerja. • Macam Indikator Kinerja: • Indikator Kinerja Kegiatan • Indikator Kinerja Program • Indikator Efisiensi • Indikator Kualitas dsusetyo

11. Contoh Sederhana Indikator Kinerja*) Program: Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Kegiatan : Peningkatan Kualitas Guru MI dan MTs Subkegiatan: Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru • Input: • jumlah guru yang mengikuti lokakarya, • biaya total • Indikator kinerja Kegiatan : • jumlah guru yang mengikuti lokakarya hingga selesai (output subkegiatan), • Jumlah guru dengan kualifikasi yang diharapkan (output kegiatan) • Indikator kinerja Program : • Jumlah & presentase penduduk yang menamatkan pendidikan sembilan tahun (Outcome) dsusetyo *) Nama program, kegiatan, dan subkegiatan diambil dari Renja Depag 2006

12. Contoh Sederhana Indikator Kinerja (1) • Indikator efisiensi : • Biaya lokakarya per peserta (harga per unit satuan dari output subkegiatan) • Biaya per guru untuk meningkatkan kualifikasi guru satu tingkat lebih tinggi (harga per unit satuan dari output kegiatan) • Biaya per murid untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun (harga per unit satuan dari outcome program) dsusetyo

13. Contoh Sederhana Indikator Kinerja (2) • Indikator kualitas subkegiatan & kegiatan : • Presentase peserta yang mengikuti lokakarya hingga selesai, atau • Presentase peserta yang nilai hasil evaluasinya baik/tinggi (jika dalam lokakarya tersebut ada evaluasi) • Presentase guru dengan kualifikasi yang sesuai dengan yang diharapkan • Indikator kualitas program (outcome): • Presentase murid yang menamatkan wajib belajar 9 tahun (lulusan MTs) dengan nilai baik/tinggi. dsusetyo

14. Pengukuran Kinerja • Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai seberapa besar perbedaan (gap) antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. • Dengan diketahuinya perbedaan (gap) tersebut, maka maka upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilakukan. dsusetyo

15. Pengukuran Kinerja(2) • Pengukuran kinerja akan membantu dalam mengukur perbedaan antara output-outcome aktual dengan output-outcome ideal yang merupakan visi kementerian/ lembaga serta visi nasional dsusetyo

16. Pengukuran Kinerja (3) Level Kinerja Standar Kinerja 2 Standar Kinerja 1 gap Kinerja Aktual Waktu dsusetyo

17. Sistem Pemantauan/Evaluasi Program & Kinerja: • Australia: • Auditor - General • Productivity Commission • Florida (USA): • Office of Program Policy Analysis and Government Accountability (OPPAGA) • Virginia (USA): • Department of Planning and Budget dsusetyo

18. Australia: Auditor-General • Two main types of audit: • Financial (assurance) audit –financial accounts and processes • Performance audit –how well agencies perform • Scope: • Exclude appropriateness of policy/outcomes – ie not full evaluation • Performance audits cover: • management of the operations • internal procedures for promoting and monitoring economy, efficiency and effectiveness • improvements to management practices (including procedures for promoting and monitoring performance) dsusetyo

19. Australia: Auditor General • Political context: • Around 50 Performance Audits per year • Politically sensitive – hard to separate implementation from policy • Auditor-General must exercise judgment about when to challenge government • A-G is major accountability agent dsusetyo

20. Penerapan PBB di Indonesia dsusetyo

21. Subtopik • Dasar Hukum Anggaran Berbasis Kinerja • Maksud Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja • Prestasi Kerja/Kinerja • Indikator Kinerja • Pengukuran Kinerja • Penanggung jawab Evaluasi Kinerja • Pemeriksaan Kinerja dsusetyo

22. 1. Dasar Hukum • Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga. (ps 14 ayat 1) • RKAKL sebagaimana dimaksud ayat 1 disusun berdasarkan prestasi kerja / kinerja yang akan dicapai. (ps 14 ayat 2) UU No.17/2003 ttg Keuangan Negara: dsusetyo

23. Dasar Hukum(2) • PP No. 20 tahun 2004 Pasal 3 ayat 2: • “Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu”. • PP 21/2004 (Pasal 4): • “RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut: • a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; • b. Penganggaran terpadu; • c. Penganggaran berbasis kinerja” dsusetyo

24. 2. Maksud Penerapan Anggaran berbasis Kinerja(Penjelasan PP 21/2004): • Untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas • Tujuan dan indikator kinerja yang jelas akan: • mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan • Memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah dsusetyo

25. 3. PRESTASI KERJA/KINERJA: Tingkat pencapaian sasaran (target) dari suatu program atau suatu kegiatan Sasaran (target): • Hasil (outcome) yang diharapkan dari suatu program, atau • Keluaran (output) yang diharapkan dari suatu kegiatan dsusetyo

26. Input – Program & Kegiatan – Output & Outcome • PP 21/2004 Pasal 7 ayat 1: “Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut”. dsusetyo

27. 4. INDIKATOR KINERJA • PP 21/2004 Pasal 7 ayat 2: “Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan” • Penjelasan PP 21/2004 (Poin I.4): • “Kementerian/lembaga dituntut memperkuat diri dengan kapasitas dalam mengembangkan indikator kinerja, dan sistem pengukuran kinerja, dan dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebutuhan biaya, sebagai persyaratan untuk mendapatkan anggaran” dsusetyo

28. 5. Pengukuran Kinerja • PP 21/2004 Pasal 8: • “(1) Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, kementerian/lembaga melaksanakan pengukuran kinerja” • “(2) Kementerian/lembaga melakukan evaluasi kinerja kegiatan satuan kerja kementerian/lembaga setiap tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai umpan balik bagi penyusunan RKA-KL tahun berikutnya” • “(3) Kementerian/lembaga melakukan evaluasi kinerja program sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan” dsusetyo

29. 6. Penanggung Jawab Evaluasi Kinerja • Pimpinan satker bertanggung jawab terhadap evaluasi kinerja kegiatan (Pasal 8 ayat 2 PP 21/2004) • Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab terhadap evaluasi kinerja program (Pasal 8 ayat 3 PP 21/2004) dsusetyo

30. 7. Pemeriksaan Kinerja • UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 4 ayat 3: “Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas” • Penjelasan UU No. 15/2004: “Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif” (Sebagaimana pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja juga dilakukan oleh BPK) dsusetyo

31. Langkah Persiapan... • Kerjasama Pemerintah – World Bank: Government Financial Management and Revenue Administration Project/GFMRAP (First Phase I 2004-2008) • Public Financial Management – Budget Planning and Development • Technical Assistance, Training, Information System • World Bank’s Initiative for Public Expenditure Analysis • Workshops, Video Conferences (2006) • Canadian International Development Agency (2005) • Very short-term technical assistance dsusetyo

32. Isyu utama • Belum adanya strategi penerapan PBB di Indonesia? • Struktur program & kegiatan pemerintah • Perlu kejelasan & konsistensi peran pemerintah (<> pasar & masyarakat), pemerintah pusat (<> pemerintah daerah), serta peran tiap kementerian/lembaga • Pemilihan dan penetapan output, outcome • Mekanisme pengukuran kinerja yang obyektif dan independen; • Proses penyusunan, pembahasan (di intern pemerintah dan di DPR), pelaksanaan, evaluasi anggaran • Penyiapan SDM, mind-set dan teknis; dsusetyo

33. Perlunya Strategi… 1. Reform Context 2. Reform Strategy 3. Reform Results • Perubahan: • Fungsi anggaran, • Prosedur anggaran, • Struktur anggaran. Tekanan Fiskal; Konteks: Sosial, Adminmistratif, Politik • Tujuan Reform • Strategi Implementasi Intervening variables: Ekspektasi publik; Ekspektasi dan perubahan perilaku politisi dan birokrasi dsusetyo

34. PBB saja tidak cukup… • PBB is a Political Rather than a Managerial Problem • Perlu reform di bidang lain, a.l: • Civil Service, • Accounting system, • Public sector management, • “PBB requires changes in attitudes and culture by central agencies as well as spending ministries”. (Andrews 2006, Shan 2006, Dixon 2005) dsusetyo

35. Depkeu saja tidak cukup… • Depkeu umumnya lebih concern dengan performance-budgeting, sedangkan • Kementerian/lembaga lebih concern dengan “getting money first”, • Semestinya kementerian/lembaga tidak sekedar menjadi ‘peserta’, dan harus memiliki visi yang sama dengan Depkeu & Bappenas mengenai penerapan PBB • Capacity building dalam perencanaan-penganggaran sangat diperlukan, di Depkeu & Bappenas serta di kementerian/lembaga. dsusetyo

36. Faktor yang dapat mempengaruhi penerapan PBB • Organisasional • Teknis/proses dsusetyo

37. Faktor yang dapat mempengaruhi penerapan PBB (2) • Faktor organisasional • Ketiadaan kepemimpinan (leadership) yang konsisten, • Ketiadaan kesepakatan mengenai tujuan reformasi, • Ketiadaan sistem & yang menangani pencatatan/ perekaman, • Inersia dsusetyo

38. Faktor yang dapat mempengaruhi penerapan PBB (3) • Teknis/proses • Pendefinisian program yang tidak tepat/memadai, • Struktur program & anggaran dalam PBB tidak selalu bisa langsung diterjemahkan dalam struktur anggaran dan perbendaharaan, • Indikator/ukuran kinerja yang tidak tepat dan berimbang, • Data mengenai kinerja yang tidak reliable, • Masalah-masalah dalam pemberian insentif berdasarkan kinerja, • Dukungan anggota parlemen. dsusetyo

39. Referensi • Miekatrien Sterck & Geert Bouckaert, 2006, The impact of performance budgeting on the role of parliament: a four-country study, paper for the Conference: A Performing Public Sector, the 2nd Translatic Dialogue on, Leuven-Belgium 1-3 June 2006. • Gary VanLandingham, Martha Wellman and Matthew Andrews, 2005, Useful, but not a panacea - performance-based program budgeting in Florida, International Journal of Public Administration, Vol. 28 No. 3 and 4. • Geoff Dixon, 2005, Thailand’s quest for results focused budgeting, Prem Note, World Bank • Herb Hill and Matthew Andrews, 2005, Reforming budget ritual and budget practice: The case of performance management implementation in Virginia, International Journal of Public Administration, Vol. 28, No’s 3&4 dsusetyo

40. Sekian… Terima kasih dsusetyo